Andalan

PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN MUSLIM  DENGAN TARBIYAH ISLAMIYAH

Rasindo News – Oleh : Saifurrahman “Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudhatul Ulum, Sakatiga”

Kepribadian Muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembentukan Kepribadian Muslim adalah suatu usaha untuk membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan aqidah dan nilai-nilai Islam. Hal ini sangat penting dilakukan, mengingat kerusakan moral semakin banyak terjadi, padahal mayoritas masyarakat kita beragama Islam, yaitu agama yang dikenal sangat menjunjung tinggi moralitas. Tulisan ini secara garis besar menjelaskan bahwa terdapat sebuah konsep dalam Pembentukan Kepribadian Muslim, yaitu Tarbiyah Islamiyah. Ia merupakan pemikiran, pendapat atau rancangan mengenai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia untuk memproses perubahan dalam dirinya menuju kondisi yang lebih baik. Secara operasional konsep ini meliputi aspek perbaikan, pembentukan dan penjagaan. Melibatkan diri sendiri dan orang-orang lain. Meliputi aspek akal, fisik dan ruh. Sebagai sarana utama untuk mewujudkan kehidupan pribadi, keluarga dan masyarakat terbaik, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Kepribadian, Muslim

Kepribadian adalah perwujudan dari pola pikir (yakni bagaimana seseorang berpikir), pola sikap (bagaimana ia bersikap) dan pola tingkah laku (bagaimana ia bertingkah laku). Kepribadian sebenarnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis (kejiwaan) dan juga yang bersifat fisik. Ia mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku yang konsisten.

Jika dihubungkan dengan Islam, maka Kepribadian Muslim merupakan sinergi antara pola pikir dan pola sikap seseorang yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, Kepribadian Muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pembentukan Kepribadian Muslim saat ini sangatlah penting untuk dilakukan, mengingat mayoritas masyarakat kita beragama Islam dan bangsa kita sedang membangun manusia seutuhnya, sementara bangsa kita saat ini sedang mengalami krisis kepribadian, hal ini ditandai dengan banyaknya kerusakan moral, diantara bentuknya adalah masih banyaknya pornografi, pornoaksi,  penggunaan obat terlarang, pemalsuan obat-obatan, pembunuhan, perampokan, anarkisme, perkelahian, Kekerasan Dalam Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan Tarbiyah Islamiyah Saifurrahman.

Rumah Tangga,  penyalah gunaan jabatan, korupsi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Hampir setiap hari kita disuguhi berita-berita tentang hal-hal seperti itu. Padahal hal ini sangat bertentangan dengan Kepribadian Muslim, yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam.

Makna Kepribadian

Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin persona yang berarti topeng atau kedok. Yaitu tutup muka yang biasa dipakai oleh pemain-pemain panggung, untuk menggambarkan prilaku, watak atau pribadi seseorang (Sujanto, Lubis dan Hadi 2001). Ada pula yang mengatakan kepribadian berasal dari bahasa latin persum yang berarti wajah yang sesungguhnya (Rab 2008). Dalam ilmu jiwa, kajian kepribadian lebih banyak menyangkut wajah sebenarnya, yang berada di balik topeng. Secara psikologis kepribadian adalah intisari kejiwaan seseorang, atau dengan kata lain sebagai suatu interaksi biologis dengan budayanya, sehingga memberikan corak pada tingkah laku seseorang, sikap-sikap, cara, dan pikiran, sebagai fenomena yang tampak dari aktifitas kejiwaan dan penyesuain dengan kemampuan. 

Beberapa ahli mendefinisikan kepribadian secara berfariasi, namun dengan inti yang relatif sama. Menurut Fuad (2006) kepribadian adalah perwujudan dari pola sikap/pola pikir (yakni bagaimana ia bersikap dan berpikir) dan pola tingkah laku (bagaimana ia bertingkah laku). Ia menegaskan bahwa sesungguhnya kepribadian bukanlah dinilai dari nilai-nilai fisik pada diri seseorang (cantik/tidak, kaya/miskin, dan sebagainya) juga bukan pada asal daerah, kebiasaan atau keturunannya.

Allport (dalam RBP 2008), mengatakan bahwa kepribadian adalah sebuah organisasi dinamis di dalam sistem psikis dan fisik individu yang menentukan karakteristik perilaku dan pikirannya. Sedangkan Pervin dan John mengatakan bahwa kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku yang konsisten.

Menurut Gunadi (2008) kepribadian adalah ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat-sifat khas diri kita yang bersumber dari bentukan-bentukan yang kita terima dari lingkungan, misalnya, keluarga pada masa kecil kita dan juga bawaan-bawaan kita sejak lahir.

Honigman (dalam Rab 2008) menitik beratkan kepribadian pada tindakantindakan, pikiran-pikiran, dan perasaan yang menentukan keunikan individu. Sedangkan Firdaus (2007) mendefinisikan kepribadian sebagai gabungan emosi, perilaku, intelektual dan spiritual manusia.

Dari pendapat-pendapat di atas diketahui bahwa kepribadian itu sebenarnya adalah campuran dari hal-hal yang bersifat psikologis kejiwaan dan juga yang bersifat fisik. kepribadian mewakili karakteristik individu yang terdiri dari pola-pola pikiran, perasaan dan perilaku yang konsisten, yang terbentuk dari faktor lingkungan dan dan faktor bawaan sejak lahir.

Kepribadian seseorang dapat digolongkan ke dalam beberapa golongan. Galen (dalam Adin 2007)  menyatakan bahwa kepribadian manusia bisa dibagi menjadi empat kelompok besar, yaitu sanguin, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Meski teori ini tergolong sangat kuno, para psikolog masa sekarang mengakui bahwa teori kepribadian ini banyak benarnya.

Tipe pertama sanguin, orang tipe ini mempunyai banyak kekuatan, bersemangat, mempunyai gairah hidup, bisa membuat lingkungannya gembira, senang. Tapi kelemahannya adalah cenderung bertindak sesuai emosinya atau keinginannya. Jadi orang dengan kepribadian ini mudah sekali dipengaruhi oleh lingkungannya dan rangsangan-rangsangan dari luar dirinya. Dia kurang bisa menguasai diri atau penguasaan dirinya lemah. Orang-orang sanguin cenderung mudah jatuh ke dalam cobaan, karena godaan dari luar bisa begitu memikatnya, dan dia bisa masuk terperosok ke dalamnya.

Tipe kedua adalah koleris, seorang koleris berorientasi pada pekerjaan, dan pada tugas. Dia adalah seseorang yang mempunyai disiplin kerja yang sangat tinggi. Kelebihannya adalah dia bisa melaksanakan tugas dengan setia dan bertanggung jawab dengan tugas yang diembannya. Kelemahan orang dengan tipe ini adalah kemampuannya untuk bisa merasakan perasaan orang lain agak kurang, belas kasihannya terhadap penderitaan orang lain juga agak minim, karena perasaannya kurang bermain.

Tipe ketiga adalah melankolis. Orang tipe ini adalah orang yang terobsesi dengan karya yang paling bagus, yang paling sempurna, mengerti estetika keindahan hidup ini dan perasaannya sangat kuat, sangat sensitif. Kelemahan orang tipe ini adalah mudah sekali dikuasai oleh perasaan dan cukup sering perasaan yang mendasari hidupnya sehari-hari adalah perasaan yang murung. Tidak mudah baginya untuk terangkat, untuk senang, atau tertawa terbahak-bahak. Karenanya, orang melanklolis sering kecewa dan depresi jika apa yang diharapkannya tidak sempurna.

Tipe keempat adalah phlegmatis, orang tipe ini adalah orang yang cenderung tenang dan dari luar cenderung tidak beremosi. Dia tidak menampakkan emosi, misalnya, sedih atau senang. Jadi naik turun emosinya tidak nampak dengan jelas. Orang ini cenderung bisa menguasai dirinya dengan cukup baik dan introspektif sekali, memikirkan ke dalam, bisa melihat, menatap dan memikirkan masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya. Jadi dia adalah seorang pengamat yang kuat, penonton yang tajam dan juga seorang pengkritik yang berbobot. Kelemahannya adalah cenderung mau ambil mudahnya, tidak mau susah. Kelemahannya ini membuat dia jadi orang yang kurang mau berkorban bagi yang lain. Orang phlegmatis tak suka keramaian ataupun banyak bicara. Namun, ia banyak akal dan bisa mengucapkan kata yang tepat di saat yang tepat, sehingga cocok menjadi negosiator.

Setiap orang mempunyai kombinasi dari dua kepribadian. Umumnya salah satunya lebih dominan, kadang juga keduanya seimbang. Kepribadian seseorang memang bisa dirubah sedikit demi sedikit setelah tumbuh dewasa. Misalnya, jika ia merasa terlalu emosional, ia bisa merubahnya sedikit demi sedikit sehingga bisa lebih sabar. Namun kepribadian seseorang telah ada sejak ia lahir, dan akan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak dalam kehidupannya.

Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan Tarbiyah Islamiyah Saifurrahman

Aspek-Aspek Kepribadian

Para ahli menjelaskan kepribadian ke dalam beberapa aspek. Menurut Klages (dalam Suryabrata 2002) aspek kepribadian ada tiga, yaitu materi, struktur dan kualitas. Materi berisi semua kemampuan bawaan beserta keistimewaan-keistimewaannya. Merupakan modal pertama yang disediakan oleh Sang Pencipta untuk dipergunakan dan dikembangkan oleh manusia. Struktur, bila materi dipandang sebagai isi maka struktur dipandang sebagai sifat-sifat bentuknya. Kualitas (sistem dorong-dorongan), antara kemauan dan perasaan terjadi perlawanan yang dalam. Perlawanan ini yang menjadi dasar dari sistem dorong-dorongan.

Berbeda dengan Klages, menurut Freud, aspek-aspek kepribadian ada tiga. Id (aspek biologis), Ego (aspek psikologis) dan Super Ego (aspek sosiologis). Ketiga aspek ini saling berhubungan. Sehingga sukar memisah-misahkan pengaruhnya terhadap tingkah laku manusia. Tingkah laku manusia merupakan hasil dari perpaduan ketiga aspek itu (Suryabrata 2002). Id, berisikan hal-hal yang dibawa sejak lahir (unsur-unsur biologis), termasuk instink-instink. Ia merupakan dunia batin atau subyektif manusia dan tidak mempunyai hubungan langsung dengan dunia obyektif. Ego, timbul karena kebutuhan organisme untuk berhubungan secara baik dengan dunia kenyataan (seperti orang lapar perlu makan). Ia dipandang sebagai ekskutif kepribadian, ia mengontrol jalan-jalan yang ditempuh, memilih kebutuhan-kebutuhan yang dapat dipenuhi dan cara memenuhinya serta memilih obyek-obyek yang dapat memenuhi kebutuhan. Super Ego, merupakan kesempurnaan daripada kesenangan, dapat pula dianggap sebagai aspek moral kepribadian. Fungsi pokoknya ialah menentukan apakah sesuatu benar atau salah, pantas atau tidak, susila atau asusila.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Kepribadian

Allah SWT. telah menghendaki untuk menciptakan manusia dengan proses yang panjang. Berawal dari saripati (berasal) dari tanah, menjadi air mani, kemudian menjadi sesuatu yang melekat, berikutnya menjadi segumpal daging, lalu menjadi tulang belulang, kemudian dibungkus tulang belulang itu dengan daging. Setelah itu dijadikan makhluk yang (berbentuk) lain. Selanjutnya dimatikan dan dibangkitkan kembali pada hari kiamat (QS. Al Mukminuun: 12-16). Ditegaskan pula bahwa proses hidup manusia berawal dari keadaan lemah, menjadi kuat, kemudian lemah kembali dan beruban (QS. Ar Ruum: 54).

Dengan dasar ini, dapat diyakini bahwa kepribadian manusia dapat berubah, itu berarti bahwa kepribadian manusia itu dapat dipengaruhi oleh sesuatu dan dibentuk, karena itu ada usaha-usaha untuk membentuk kepribadian dan membinanya. Secara umum perkembangan dalam diri manusia selalu dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor dalam (indogen) dan faktor luar (eksogen) (Sujanto 1996). Perkembangan manusia terjadi di sepanjang kehidupannya, sejak berwujud embrio di dalam rahim sampai menjadi tua dan renta. Hanya saja sifat dan kaulitas perkembangan yang terjadi pada dirinya berbeda-beda, sesuai dengan fase-fasenya.

Abraham (2005, hlm. 2) mengatakan bahwa ada dua hal yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan kepribadian seseorang, yaitu sifat bawaan dan lingkungan berinteraksi. Hal ini diperkuat oleh Mubarok (2007) yang mengatakan bahwa kepribadian seseorang disamping bermodal kapasitas fitrah bawaan sejak lahir dari warisan genetika orang tuanya, ia terbentuk melalui proses panjang riwayat hidupnya, proses internalisasi nilai pengetahuan dan pengalaman dalam dirinya.

Menurut Matta (2008), ada dua faktor yang membentuk kepribadian seseorang, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor Internal adalah kumpulan dari unsur-unsur kepribadian yang secara simultan mempengaruhi perilaku manusia, yaitu Instink Biologis, Kebutuhan psikologis dan Pikiran; Faktor Eksternal adalah faktor-faktor yang berada diluar diri manusia namun secara langsung mempengaruhi perilaku, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan.

Suryabrata (2002) mengatakan bahwa sejak dahulu sudah disepakati bahwa pribadi seseorang tumbuh atas dua kekuatan, yaitu kekuatan dari dalam (yang sudah dibawa sejak lahir) dan kekuatan dari luar. KH. Dewantara menyebut dua faktor tersebut sebagai faktor dasar dan faktor ajar. Yang belum disepakati adalah faktor manakah yang lebih kuat dari keduanya tersebut.

Aliran nativisme yang dipelopori oleh Schoupenhouer berpendapat bahwa faktor dari dalam lebih kuat dari faktor dari luar. Dalam kehidupan dapat dilihat adanya orang yang hidup dengan bakatnya, yang dibawa sejak lahir, yang sukar sekali dihilangkan dengan pengaruh apapun juga. Aliran Empirisme yang dipelopori oleh John Locke, berpendapat bahwa faktor dari luar lebih kuat dari faktor dari dalam. Aliran ini dikenal dengan teori tabula rasa, yang menyatakan bahwa anak sejak lahir bersih seperti tabula rasa dan baru akan dapat berisi bila menerima sesuatu dari luar melelui alat inderanya.

Aliran Convergensi (perpaduan) yang dipelopori oleh W. Stern, berpendapat bahwa kedua kekuatan itu sebenarnya berpadu menjadi satu, keduanya saling memberi pengaruh. Bakat yang ada pada seseorang tidak akan berkembang jika tidak dipengaruhi oleh segala sesuatu yang ada di lingkungannya. Begitu pula lingkungan, tidak akan berpengaruh jika tidak ada yang menanggapi di dalam jiwa manusia.

Adapun yang termasuk faktor dari dalam ialah segala sesuatu yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, baik yang bersifat kejiwaan (fikiran, perasaan, kemauan, fantasi, ingatan, dll.), maupun yang bersifat jasmani (panjang pedeknya leher, besar kecilnya tengkorak, susunan urat syaraf, otot-otot, keadaan tulang-tulang, dan lain-lain). Sedangkan yang termasuk faktor dari luar ialah segala sesuatu yang ada di luar manusia, baik yang hidup maupun yang mati, berupa tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia maupun benda-benda yang ada. Kesemuanya itu ikut serta membentuk pribadi seseorang yang berada di lingkungan itu. Dengan demikian dapat diketahui bagaimana kompleksnya perkembangan pribadi itu dan bagaimana uniknya pribadi itu, tidak ada pribadi yang satu yang benar-benar identik dengan pribadi yang lain.

Adapun hakikat perkembangan kepribadian adalah perubahan-perubahan tingkah laku. Menurut Lewin (dalam Suryabrata 2002) perubahan-perubahan tingkah laku meliputi: perubahan dalam variasi tingkah laku; perubahan dalam organisasi dan Pembentukan Kepribadian Muslim Dengan Tarbiyah Islamiyah Saifurrahman

struktur tingkah laku; bertambah luasnya arena aktivitas; perubahan dalam taraf realitas; dan makin terkoordinasinya tingkah laku.

Kepribadian Muslim

Kepribadian, dalam bahasa Arab disebut dengan syakhshiyah dan Kepribadian Muslim dengan Syakhshiyah Al-Muslim. Merupakan istilah baru yang tidak ada dalam AlQur’an maupun As-Sunnah. Menurut Fuad (2006), hal itu adalah hal yang lumrah karena tema tersebut merupakan tema baru yang belum pernah ada pada masa Rasulullah SAW, shahabat bahkan pada berabad-abad terwujudnya masyarakat Islam secara nyata. Namun ketika berbagai produk budaya Barat makin merajalela di berbagai negeri kaum Muslimin saat ini; baik produk-produk materi (al-maadiyah) maupun nilai-nilai (al-afkaar); maka pembahasan tema tersebut menjadi sangat penting dibicarakan dan dibahas.

Kepribadian Muslim menurut Marimba (dalam Uhbiyati 1998, hlm. 9) adalah kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, memutuskan dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan Husna (2007) menyatakan bahwa Kepribadian Muslim merupakan sinergi antara pola pikir dan pola sikap seorang muslim yang dilandasi oleh akidah dan nilainilai Islam. Menurut Mubarok (2007) seseorang disebut memiliki Kepribadian Muslim  manakala ia dalam mempersepsi sesuatu, dalam bersikap terhadap sesuatu dan dalam melakukan sesuatu dikendalikan oleh pandangan hidup muslim.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa Kepribadian Muslim adalah kepribadian yang pandangan, sikap, pilihan, keputusan, dan perbuatannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Unsur-Unsur Kepribadian Muslim

Allah menciptakan manusia dalam dua tahapan, pertama menciptakan jasadnya, kemudian meniupkan ruh ke dalam jasad itu (QS. 38:72) “Maka apabila aku telah menyempurnakan (penciptaan jasad) nya, lalu kutiupkan ruh-Ku kedalamnya, maka bersujudlah kamu sekalian kepadanya”. Dengan landasan ini, menurut Matta (2008)  manusia adalah zat yang terdiri dari “segenggam tanah dan setiup ruh”. Maka inilah dua unsur utama dalam kepribadian manusia; unsur materi yaitu fisik manusia, dan unsur ruh yaitu hati dan jiwa manusia. Dan itulah tahapan pertama dari proses penciptaan manusia. lalu berdasarkan kedua unsur itu tadi, Allah SWT menciptakan kecenderungan dan dorongan tertentu yang kemudian menjadi dasar-dasar yang membentuk kepribadian manusia. Maka dari unsur ruh itu Allah SWT menciptakan kecenderungan fitrah kepada ibadah; yaitu kecenderungan untuk bertuhan atau menyembah tuhan. Lalu dari unsur fisik itu Allah menciptakan kecenderungan dan dorongan untuk bertindak dan bersikap.

Al Banna (1992, hlm. 359) meletakkan pembentukan Kepribadian Muslim di urutan pertama dalam urutan amal dalam berdakwah. Peribadi dimaksud adalah pribadi yang memiliki aqidah (keyakinan) yang lurus, ibadah yang benar, akhlak mulia, wawasan yang luas, fisik yang kuat, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, menjaga waktunya, mengatur urusannya, punya kemampuan usaha (ekonomi), dan bermanfaat bagi orang lain.

Tim Dakwatuna (2007) menjelaskan unsur-unsur kepribadian yang telah disebutkan Al Banna tersebut. Pertama, 1  (Aqidah yang lurus). Salimul aqidah merupakan sesuatu yang harus ada pada setiap muslim. Dengan aqidah yang lurus, seorang muslim akan memiliki ikatan yang kuat kepada Allah, tidak akan menyimpang dari ketentuan-ketentuan-Nya, dan menyerahkan segala perbuatannya kepada Allah semata-mata. Kedua, Shahihul Ibadah (ibadah yang benar). Dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah mengikuti () kepada sunnah Rasul SAW yang berarti tidak boleh ditambah-tambahi atau dikurang-kurangi. Ketiga, Matinul Khuluq (akhlak yang kokoh). Merupakan sikap dan perilaku yang harus dimiliki oleh setiap muslim, baik dalam hubungannya kepada Allah maupun dengan makhluk2-Nya. Dengan akhlak yang mulia, manusia akan bahagia dalam hidupnya, baik di dunia apalagi di akhirat.

Keempat, Mutsaqqoful Fikri (wawasan yg luas). Seorang muslim harus memiliki wawasan keislaman dan keilmuan yang luas. Untuk mencapai wawasan yg luas maka manusia dituntut utk mencari/menuntut ilmu. Kelima, Qowiyyul Jismi (jasmani yg kuat). Seorang muslim haruslah memiliki daya tahan tubuh sehingga dapat melaksanakan ajaran Islam secara optimal dengan fisiknya yang kuat. Shalat, puasa, zakat dan haji merupakan amalan di dalam Islam yang harus dilaksanakan dengan kondisi fisik yang sehat dan kuat. Apalagi berjihad di jalan Allah dan bentuk-bentuk perjuangan lainnya.

Keenam, Mujahadatul Linafsihi (berjuang melawan hawa nafsu). Setiap manusia memiliki kecenderungan pada yang baik dan yang buruk. Melaksanakan kecenderungan pada yang baik dan menghindari yang buruk amat menuntut adanya kesungguhan. Kesungguhan itu akan ada manakala seseorang berjuang dalam melawan hawa nafsu. Hawa nafsu yang ada pada setiap diri manusia harus diupayakan tunduk pada ajaran Islam

Ketujuh, Harishun Ala Waqtihi (disiplin menggunakan waktu). Setiap muslim amat dituntut untuk disiplin mengelola waktunya dengan baik sehingga waktu berlalu dengan penggunaan yang efektif, tak ada yang sia-sia. Kedelapan, Munazhzhamun fi Syuunihi (teratur dalam suatu urusan). Segala urusan mesti dikerjakan oleh seorang muslim secara profesional. Apapun yang dikerjakan, profesionalisme harus selalu diperhatikan.  Kesembilan, Qodirun Alal Kasbi (memiliki kemampuan usaha sendiri/mandiri). Ini merupakan sesuatu yang amat diperlukan. Mempertahankan kebenaran dan berjuang menegakkannya baru bisa dilaksanakan manakala seseorang memiliki kemandirian terutama dari segi ekonomi. Tak sedikit seseorang mengorbankan prinsip yang telah dianutnya karena tidak memiliki kemandirian dari segi ekonomi. 1 1 Lighoirihi (bermanfaat bagi orang lain). Manfaat yang dimaksud disini adalah manfaat yang baik sehingga dimanapun dia berada, orang disekitarnya merasakan keberadaannya.

Dari uraian ini dapat dipahami rincian unsur kepribadian yang harus dipenuhi agar seseorang memiliki Kepribadian Muslim, yaitu unsur fisik, keyakinan, ibadah, akhlak, wawasan, ekonomi, pengendalian nafsu, menjaga waktu, manajemen urusan, dan unsur manfaat bagi sesama. Dan kesemuanya ini harus sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Internalisasi Nilai dalam Pembentukan Kepribadian Muslim

Kepribadian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, merupakan hasil perpaduan dari berbagai faktor yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, yang mempengaruhi dirinya. Faktor tersebut terdiri dari faktor dari dalam diri dan faktor dari luar.

Internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam pribadi seseorang, dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, dilakukan oleh dirinya sendiri (self education). Hal ini bertumpu pada proses natural pada manusia sendiri, karena manusia mempunyai kapasitas natural untuk belajar sendiri. Kedua, melalui orang lain (education by another). Hal ini berproses melalui kerjasama dengan orang lain. Dalam proses ini stimulasi dari orang lain diperlukan untuk mendorongnya melakukan kegiatan belajar (Arifin 2003, hlm. 156). Dua cara ini dalam dunia pendidikan Islam juga disebut dengan istilah Tarbiyah Dzatiyah (pembentukan diri sendiri) dan ¢1¢ (pembentukan kolektif)  ( Al Aidan 2003).

Tarbiyah Dzatiyah adalah sejumlah sarana pembentukan yang diberikan oleh seseorang kepada dirinya, untuk membentuk Kepribadian Muslim, yang sempurna di seluruh sisinya (ilmiah, iman, akhlak, sosial, dan lain-lain) dan naik tinggi ke tingkatan kesempurnaan sebagai manusia. Atau dengan kata lain, Tarbiyah Dzatiyah ialah tarbiyah seseorang terhadap diri sendiri  dengan dirinya sendiri  ¢1 ¢ adalah sejumlah sarana pembentukan yang dilakukan oleh seseorang bersama orang lain. Misalnya masjid, keluarga, sekolah, media informasi, persahabatan, tour, silaturrahim atau program-program lainnya (Al Aidan 2003).

Yang perlu diperhatikan juga dalam Pembentukan Kepribadian Muslim adalah adanya keseimbangan dalam berbagai unsur penciptaan yang ada di dalam diri manusia. Karena manusia tercipta dari tiga unsur, jasad, ruh dan akal, maka pola pembentukan harus menyentuh ketiga unsur tersebut, secara seimbang.

Keniscayaan Pembentukan Kepribadian Muslim

Pembentukan Kepribadian Muslim adalah suatu keniscayaan untuk mengatasi masalah ummat. Hasan Al Banna dalam Risalah Muktamar Kelima mengatakan:

Saya tidak mendapatkan cara terbaik untuk mengatasi masalah keumatan ini dan meraih apa yang kita cita-citakan atas mereka, selain pembentukan pribadi mukmin yang kamil, dan selanjutnya melakukan penataan potensi mereka di medan kerja operasional (Al-Banna 1997, hlm. 264)

Yusuf Qardhawi meletakkan pembentukan Kepribadian Muslim sebagai aspek pertama dalam pembaharuan agama. Pribadi-pribadi yang di dalam dirinya terhimpun keimanan yang mantap, pemahaman yang dalam dan persatuan yang kokoh akan menjadi pelopor Islam, yang secara integral dan kooperatif mampu memimpin masyarakat kontemporer dengan ajaran Islam tanpa pamrih, dan mampu mengobati penyakit umat dari apotik Islam itu sendiri ( Qardhawi 1993, hlm. 11).

Pembentukan Kepribadian Muslim merupakan langkah paling awal yang harus dilakukan dalam dalam perbaikan ummat Islam, sebelum melengkah ke tahap selanjutnya. Prayitno (2002, hlm. 3) mengatakan bahwa hal utama yang mesti dilakukan oleh umat Islam pada saat ini adalah berupaya semaksimal mungkin kembali kepada ajaran Islam, yang dimulai dari diri sendiri, keluarga dan selanjutnya adalah terbentuknya masyarakat yang islami.

Konsep Tarbiyah Islamiyah dalam Pembentukan Kepribadian Muslim

Konsep, dalam bahasa Inggris concept bermakna pengertian atau pemikiran umum (Salim 1993, hlm. 80). Dalam bahasa Indonesia, konsep bermakna rancangan, pendapat (paham) atau rancangan yang telah ada dalam pikiran (Poerwadarminta 2003, hlm. 611). Dengan demikian konsep dapat diartikan sebagai pemikiran, pendapat atau rancangan yang ada dalam pikiran.

Tarbiyah Islamiyah menurut Mahmud (1999, hlm. 21) memiliki pengertian sebagai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (dengan katakata) maupun secara tidak langsung (dengan keteladanan dan sarana lain), untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Konsep Tarbiyah Islamiyah berarti pemikiran, pendapat atau rancangan mengenai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia secara langsung atau tidak langsung untuk memproses perubahan dalam diri menuju kondisi yang lebih baik. Kondisi lebih baik yang dimaksud di sini adalah kepribadian muslim.

Dalam membentuk Kepribadian Muslim, konsep Tarbiyah Islamiyah memiliki sasaran dan  tujuan, Sasaran tarbiyah untuk tingkat individu mencakup sepuluh poin. Yaitu:

  1. Setiap individu dituntut untuk memiliki kelurusan akidah yang hanya dapat mereka peroleh melalui pemahaman terhadap al-Quran dan As-sunnah.
  2. Setiap individu dituntut untuk beribadah sesuai dengan petunjuk yang disyariatkan kepada Rasulullah saw. Pada dasarnya, ibadah bukanlah hasil ijtihad seseorang karena ibadah itu tidak dapat diseimbangkan melalui penambahan, pengurangn atau penyesuaian dengan kondisi dan kemajuan zaman. 
  3. Setiap individu dituntut untuk memiliki ketangguhan akhlak sehingga mampu mengendalikan hawa nafsu dan syahwat.
  4. Setiap individu dituntut untuk mampu menunjukkan potensi dan kreativitasnya dalam dunia kerja. 
  5. Setiap individu dituntut untuk memiliki keluasan wawasan. Artinya, dia harus memampu memanfaatkan setiap kesempatan untuk mengembangkan wawasan.
  6. Setiap individu dituntut untuk memiliki kekuatan fisik melalui sarana-sarana yang dipersiapkan Islam.
  7. Setiap individu dituntut untuk memerangi hawa nafsunya dan senantiasa mengokohkan diri di atas huikum-hukum Allah melalui ibadah dan amal saleh. Artinya, kita dituntut untuk berjihad melawan bujuk rayu setan yang menjerumuskan manusia pada kejahatan dan kebatilan.
  8. Setiap individu dituntut untuk mampu mengatur segala lurusannya sesuai dengan keteraturan Islam. Pada dasarnya, setiap pekerjaan yang tidak teratur hanya akan berakhir pada kegagalan. 
  9. Setiap individu dituntut untuk mampu memelihara waktunya sehingga dia akan terhindar dari kelalaian dan perbuatan manusia. Dengan begitu, dia pun akan mampu menghargai waktu orang lain sehingga dia tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan kesia-siaan, baik untuk kehidupan dunia maupun akheratnya. Tampaknya, tepat sekali apa yang dikatakan oleh ulama salaf bahwa waktu itu ibarat pedang. Jika tidak kita tebaskan dengan tepat, pedang itu akan menebas diri kita sendiri.
  10. Setiap individu harus menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain.

Untuk melihat keberhasilan tarbiyah dibuatlah kriteria-kriteria yang mengacu pada sepuluh sasaran di atas. Adapun tujuan Tarbiyah Islamiyah menurut Abdullah bin Ahmad Qadiri (1999), adalah membangun Kepribadian Muslim yang integral dari segala sisi-sisinya, khususnya sisi aqidah, ibadah, ilmu pengetahuan, budaya, akhlaq, perilaku, pergerakan, keorganisasian dan manajerial. Sehingga seluruh kegiatannya akan mengembangkan potensi ruhani, jasamani dan akal fikiran manusia.  Tujuan akhir tarbiyah adalah menyiapkan seseorang untuk dapat memikul tanggung jawab da’wah dan menghadapi rintangan dalam da’wah (Raudhatul Jannah 2000A, hlm. 2).

Kepribadian Muslim merupakan sinergi antara pola-pola pikir, sikap dan prilaku seorang muslim yang dilandasi oleh akidah dan nilai-nilai Islam. Pembentukan Kepribadian Muslim adalah suatu usaha untuk membentuk kepribadian seseorang agar sesuai dengan aqidah dan nilai-nilai Islam.

Salah satu cara yang digunakan dalam Pembantukan Kepribadian Muslim adalah konsep Tarbiyah Islamiyah, yang merupakan pemikiran, pendapat atau rancangan mengenai cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia secara langsung atau tidak langsung untuk memproses perubahan dalam dirinya menuju kondisi yang lebih baik. Konsep ini dijadikan sarana utama dan pertama dalam melakukan proses perubahan, karena secara operasional meliputi aspek penjagaan, perbaikan, penumbuhan dan pembinaan. Melibatkan diri sendiri dan orang-orang lain. Meliputi aspek akal, fisik dan ruh. 

Sasarannya adalah individu yang memiliki kelurusan akidah; beribadah sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw; memiliki ketangguhan akhlak; mampu menunjukkan potensi dan kreativitasnya dalam dunia kerja; memiliki keluasan wawasan; memiliki kekuatan fisik; memerangi hawa nafsunya; mampu mengatur segala urusannya; mampu memelihara waktunya;  dan menjadikan dirinya bermanfaat bagi orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al Quran Al Karim 1983. Daar Ibnu Katsir, Damaskus

Abraham, Amit 2005. Mengupas Kepribadian Anda. Terjemahan oleh Anindito Aditomo, BIP, Jakarta

Al Aidan, Abdullah 2003. Tarbiyah Dzatiyah. An Nadwah, Jakarta

Al-Banna, Hasan 1992. Majmu’ah rasail. Daru at taujii Wa an Nasyir Al Islamiyah. Kairo

Arifin, Muzayyin 2003. Filsafat Pendidikan Islam. Bumi Aksara, Jakarta

Mahmud, Ali Abdul Halim 1999. Perangkat-Perangkat Tarbiyah Ikhwanul Muslimin. Intermedia, Jakarta

Prayitno, Irwan 2002A. Membentuk Kepribadian Muslim. Pustaka Tarbiatuna. Jakarta

——– 2002B. 11. Pustaka Tarbiatuna. Jakarta

Poerwadarminta, W.J.S. 2003. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta

Qardhawy, Yusuf 1993. Prioritas Gerakan Islam. Terjemahan Oleh A. Najiyulloh. Al Ishlahy Press, Jakarta

Raudhatul Jannah, Tim 2000A. Garis-Garis Besar Program Tarbiyah, buku A. Kelompok Kajian Manhaj Tarbiyah, Jakarta

Salim, Peter 1993. Practical English-Indonesian Dictionary. Modern English Press, Jakarta

Sujanto, Agus 1996. Psikologi Perkembangan. Rineka Cipta, Jakarta

Suryabrata, Sumadi 2002. Psikologi Kepribadian. Raja Grafindo Persada, JakartaUhbiyati, Nur 1998. Ilmu Pendidikan Islam. Pustaka Setia, Bandung  Adin 2007. Mengenal Empat Tipe Kepribadian

Editor: Dedy Tisna Amijaya

Andalan

Regulasi Emosi

Rasindo News – Pengertian Emosi. Emosi berasal dari bahasa latinmovere yang artinya menggerakkan, sehingga emosi berarti sesuatu yang mendorong terjadinya perubahan suatu keadaan. Emosi menurut Goleman (2004:239) ialah pergolakan pikiran dan perasaan, termasuk setiap keadaan mental yang hebat, meluap-luap dan berujung pada timbulnya suatu perasaan yang khas, perubahan fisiologis tertentu serta kecenderungan untuk bergerak. Gross, (1999) mengatakan bahwa peranan emosi tampaknya sangat menonjol dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sangat sulit membayangkan apabila seseorang tidak memiliki emosi.

Tanpa adanya sebuah emosi, seseorang tidak akan merasa sedih bila mengalami kegagalan, merasakan kebahagiaan melihat dirinya berhasil dan sukses, atau merasa malu bila melakukan kesalahan di tempat umum. Oleh sebab itu, emosi dapat muncul dari suatu kejadian yang tidak biasa, ringan atau berat, kejadian yang bersifat pribadi maupun umum, kejadian yang sederhana sampai yang kompleks. Menurut Salovey dan Sluyter (1997) emosi adalah respon-respon yang mengarahkan tingkah laku individu dan menyediakan informasi yang dapat menolong individu mencapai tujuannya. Emosi memiliki tiga komponen, yaitu:

  1. Cognitive-experiential, komponen yang terdiri dari pikiran seseorang dankesadaran akan bagian-bagian emosionalnya (yang sering disebut sebagai  “perasaan‟)
  2. Behavioral-expressive, komponen yang terdiri dari perkataan, gerak tubuh, ekspresi wajah, postur, gestur (emosi yang terlihat)
  3. Physiological-biochemical, komponen yang terdiri dari bagian-bagian psikis dan mewakili beberapa tindakan seperti kerja otak, detak jantung, respon kulit, dan tingkat hormon (emosi yang tidak terlihat).

Menurut Santrock (2007:6) emosi sering diistilahkan juga dengan perasaan atau afeksi yang timbul ketika seseorang sedang berada dalam suatu keadaan atau suatu interaksi yang dianggap penting olehnya, terutama well-being dirinya. Jadi emosi timbul karena terdapat suatu situasi yang dianggap penting dan berpengaruh dalam diri individu. English and English (Yusuf  2008:114) menyatakan bahwa emosi adalah “A complex feeling state accompained by characteristic motor and glandular activities”. Suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Anak yang mengalami emosi akan merasakan perubahan motoris dan kegiatan kelenjar yang bergerak lebih cepat.

Goleman (2004 Desmita 2013:116), menggunakan istilah emosi merujuk pada a feeling and its distinctive thoughts, psychological and biological states, and range of propensities to act. Menurut Crow and Crow (1990 dalam Syaodih 2005:46) mengungkapkan bahwa emosi adalah suatu keadaan yang bergejolak

pada diri individu yang berfungsi sebagai inner adjustment (penyesuaian dari dalam) terhadap lingkungan untuk mencapai kesejahteraan dalam keselamatan individu. Anak yang mengalami emosi akan melakukan penyesuaian dengan lingkungannya agar memperoleh kenyamanan, kesejahteraan dan keselamatan. LeDoux (2007 dalam Beaty (2013:159)  menjelaskan sebuah emosi merupakan pengalaman subjektif, invasi kesadaran yang bersemangat, sebuah perasaan. Jadi emosi memiliki pengalaman, kesadaran diri dan menghasilkan sebuah perasaan (Yulina, 2015:78).

Berdasarkan beberapa pengertian emosi di atas di dapati sebuah kesimpulan bahwasanya emosi adalah setiap keadaan mental yang hebat, meluap-luap dan berujung pada timbulnya suatu perasaan yang khas, perubahan fisiologis tertentu serta kecenderungan untuk bergerak. Suatu keadaan perasaan yang kompleks yang disertai karakteristik kegiatan kelenjar dan motoris. Karena itu seseorang yang mengalami emosi akan melakukan penyesuaian dengan lingkungannya agar memperoleh kenyamanan, kesejahteraan dan keselamatan.

Definisi Regulasi Emosi

Regulasi emosi adalah strategi yang dilakukan individu untuk  memelihara, menaikkan, dan atau menurunkan perasaan, perilaku, dan respon fisiologis secara sadar maupun tidak sadar. Regulasi emosi ini dilakukan untuk mencapai keinginan sosial dan respon fisik serta psikologis yang tepat terhadap permintaan instrinsik dan ekstrinsik Hwang (2006 dalam Fitri, 2012:2). Thompson (1991:288) menggambarkan regulasi emosi sebagai kemampuan merespon proses–proses ekstrinsik dan intrinsik untuk memonitor, mengevaluasi, dan memodifikasi reaksi emosi yang intensif dan menetap untuk mencapai suatu tujuan.

Regulasi emosi menurut Gross (1999 dalam Alfian 2014:266) adalah cara individu mengolah emosi yang mereka miliki, kapan mereka merasakannya dan bagaimana mereka mengalami atau mengekspresikan emosi tersebut. Regulasi emosi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengevaluasi dan mengubah reaksi-reaksi emosional untuk bertingkah laku tertentu yang sesuai dengan situasi yang sedang terjadi (Thompson, 2001). Regulasi itu sendiri adalah bentuk kontrol yang dilakukan seseorang terhadap emosi yang dimilikinya. Regulasi dapat mempengaruhi perilaku dan pengalaman seseorang. Hasil regulasi dapat berupa perilaku yang ditingkatkan, dikurangi, atau dihambat dalam ekspresinya. Regulasi emosi berasal dari sumber sosial. Sumber sosial ini merupakan bagian dari minat terhadap orang lain dan norma-norma dari interaksi sosial Frijda (1986 dalam Alfian, 2014:265).

Garnefski (2001:1311) menjelaskan, regulasi emosi secara kognisi berhubungan dengan kehidupan manusia, dan membantu individu mengelola, mengatur emosi atau perasaan, dan mengendalikan emosi agar tidak berlebihan. Sedangkan menurut Gross dan Thompson (2007:21) regulasi emosi adalah serangkaian proses dimana emosi diatur sesuai dengan tujuan individu, baik dengan cara otomatis atau dikontrol, disadari atau tidak disadari dan melibatkan banyak komponen yang bekerja terus menerus sepanjang waktu. Gross dan Thompson (2007:27) mengemukakan bahwa regulasi emosi yang dilakukan individu merupakan usaha individu untuk memberikan pengaruh terhadap emosi yang muncul dengan cara mengatur bagaimana individu merasakan dan mengekspresikan emosinya agar tetap dapat bersikap tenang dan berfikir jernih.  Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa regulasi emosi ialah proses yang dapat mengontrol serta menyesuaikan emosi yang muncul pada tingkat intensitas yang tepat untuk mencapai suatu tujuan serta dapat dengan cepat menenangkan diri setelah kehilangan kontrol atas emosi yang dirasakan.

Ciri-ciri regulasi emosi

Individu dikatakan mampu melakukan regulasi emosi jika memiliki kendali yang cukup baik terhadap emosi yang muncul. Kemampuan regulasi emosi dapat dilihat jika memenuhi lima dari tujuh kecakapan yang dikemukakan oleh Goleman (2004:240) yaitu :

  1. Kendali diri, dalam arti mampu mengolah emosi dan impuls yang merusak dengan efektif
  2. Memiliki hubungan interpersonal yang baik dengan orang lain
  3. Memiliki sikap hati-hati
  4. Memiliki keluwesan dalam menangani perubahan dan tantangan
  5. Toleransi yang tinggi terhadap frustasi
  6. Memiliki pandangan yang positif terhadap diri dan lingkungannya
  7. Lebih sering merasakan emosi positif dan negative

Strategi-Strategi Regulasi Emosi

Setiap individu memiliki cara yang berbeda dalam melakukan regulasi emosi. Menurut Gross (2007 dalam Yusuf, 2015:17) ada lima proses dalam regulasi emosi yaitu pemilihan situasi, modifikasi keadaan, penyebaran perhatian, perubahan kognitif, dan perubahan respon.

  • Situation Selection (Pemilihan Situasi)

Situation selection yaitu suatu tindakan untuk memungkinkan kita berada dalam situasi yang kita harapkan dan menimbulkan emosi yang kita inginkan. Dengan kata lain strategi ini dapat berupa mendekati atau menghindar dari seseorang, tempat, atau objek berdasarkan dampak emosi yang muncul.

  • Situation Modification (Modifikasi Keadaan)

Ini adalah usaha untuk memodifikasi satu keadaan secara langsunguntuk mendatangkansuatu keadaan baru.Modifikasi situasi yang dimaksud di sini dapat dilakukan dengan memodifikasi lingkungan fisik eksternal maupun internal. Gross (2007:177) menganggap bahwa upaya memodifikasi “internal” lingkungan yaitu pada bagian perubahan kognitif.Misalkan jika salah satu pasangan tampak sedih, maka dapat menghentikan interaksi marah kemudian mengungkapka dengan keprihatinan, meminta maaf, atau memberikan dukungan.

  • Attentional Deployment (Penyebaran Perhatian)

Attentional deployment dapat dianggap sebagai versi internal dari seleksi situasi.Dua strategi atensional yang utama adalah distraksi dan konsentrasi.Distraksi memfokuskan perhatian pada aspek-aspek yang berbeda dari situasi yang dihadapi, atau memindahkan perhatian dari situasi itu ke situasi lain, misalnya ketika seorang bayi mengalihkan pandangannya dari stimulus yang membangkitkan emosi untuk mengurangi stimulasi.Attentional deployment bisa memiliki banyak bentuk, termasuk pengalihan perhatian secara fisik (misalnya menutup mata atau telinga), pengubahan arah perhatian secara internal (misalnya melalui distraksi atau konsentrasi), dan merespon pengalihan.

  • Cognitive Change (Perubahan Kognitif)

Perubahan penilaian yang dibuat dan termasuk di sini adalah pertahanan psikologis dan pembuatan pembandingan sosial dengan yang ada di bawahnya (keadaannya lebih buruk daripada saya). Pada umumnya, hal ini merupakan transformasi kognisi untuk mengubah pengaruh kuat emosi dari situasi. Perubahan kognitif mengacu pada mengubah cara kita menilai situasi di mana kita terlibat di dalamnya untuk mengubah signifikansi emosionalnya, dengan mengubah bagaimana kita memikirkan tentang situasinya atau tentang kapasitas kita untuk menangani tuntutan-tuntutannya.

  • Response Modulation (Perubahan Respon)

Modulasi respon mengacu pada mempengaruhi respon fisiologis, pengalaman, atau perilaku selangsung mungkin.Olahraga dan relaksasi juga dapat digunakan untuk mengurangi aspek-aspek fisiologis dan pengalaman emosi negatif, dan, alkohol, rokok, obat, dan bahkan makanan, juga dapat dipakai untuk memodifikasi pengalaman emosi.

Menurut Garnefski (2003 dalam Salamah, 2008:4) ada beberapa macam strategi dalam regulasi emosi, yaitu:

  1. Self blame adalah mengacu kepada pola pikir menyalahkan diri sendiri Blamming others adalah mengacu pada pola pikir menyalahkan orang lain atas kejadian yang menimpa drinya.
  2. Acceptance adalah mengacu pada pola pikir menerima dan pasrah atas kejadian yang menimpa dirinya.
  3. Refocus on planning mengacu pada pemikiran terhadap langkah apa yang harus diambil dalam menghadapi perisitiwa negatif yang dialami.
  4. Positive refocusing adalah kecenderungan individu untuk lebih memikirkan hal-hal yang lebih menyenangkan dan menggembirakan daripada memikirkan situasi yang sedang terjadi.
  5. Rumination or focus on thought adalah apabila individu cenderung selalu memikirkan perasaan yang berhubungan dengan situasi yang sedang terjadi.
  6. Positive reappraisai adalah kecenderungan individu untuk mengambil makna positif dari situasi yang sedang terjadi.
  7. Putting into perspective adalah individu cenderung untuk bertingkah acuh (tidak peduli) atau meremehkan suatu keadaan.
  8. Catastrophizing adalah kecenderungan individu untuk menganggap bahwa dirinyalah yang lebih tidak beruntung dari situasi yang sudah terjadi.

Strategi regulasi emosi menurut Gross dan John (2003:349) dibagi menjadi dua.

  1. Cognitive Reappraisal (Antecedent-Focused) regulasi emosi yang berfokus pada antecedent menyangkut hal-hal individu atau orang lain lakukan sebelum emosi tersebut diekspresikan. Strategi ini adalah suatu bentuk perubahan kognitif yang meliputi penguraian satu situasi yang secara potensial mendatangkan emosi dengan cara mengubah akibat emosional. Penjelasannya adalah sebagai berikut, hal ini terjadi di awal, dan menghalangi sebelum kecenderungan respon emosi muncul semuanya.
  2. Expressive Suppression (response focused) expression suppresion merupakan suatu bentuk modulasi respon yang melibatkan hambatan perilaku ekspresif emosi yang terus menerus. Suppression adalah strategi yang berfokus pada respon, munculnya relatif belakangan pada proses yang membangkitkan emosi. Strategi ini efektif untuk mengurangi ekspresi emosi negatif (Dewi, 2012:201).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa strategi regulasi emosi adalah suatu bentuk perubahan kognitif yang meliputi penguraian satu situasi yang secara potensial mendatangkan emosi dengan cara merubah akibat emosuonal. Regulasi emosi juga merupakan suatu bentuk modulasi respon yang melibatkan hambatan perilaku ekspresif emosi yang terus menerus. Regulasi emosi mengacu kepada pola pikir menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang lain, menerima dan pasrah atas kejadian yang menimpa dirinya. Individu cenderung lebih memikirkan perasaan yang berhubungan dengan situasi yang terjadi. Namun juga cenderung bertingkah acuh atau meremehkan suatu keadaan.

Aspek-Aspek Regulasi Emosi

Menurut Goleman (2004:241) ada empat aspek yang digunakan untuk menentukan kemampuan regulasi emosi seseorang yaitu:

  1. Strategies to emotion regulation(strategies) ialah keyakinan individu untuk dapat mengatasi suatu masalah, memiliki kemmapuan untuk menemukan sautu cara yang dapat mengurangi emosi negatif dan dapat dengan cepat menenangkan diri kembali setelah merasakan emosi yang berlebihan.
  2. Enganging in goal directed behavior (goals) ialah kemampuan individu untuk tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakannya sehingga dapat tetap berfikir dan melakukan sesuatu dengan baik.
  3. Control emotional responses (impulse) ialah kemmapuan individu untuk dapat mengontrol emosis yang dirasakannya dan respon emosi yang ditampilkan (respon fisiologis, tingkah laku dan nada suara), sehingga individu tidak akan merasakan emosi yang berlebihan dan menunjukkan respon emosi yang tepat.
  4. Acceptance of emotional response (acceptance) ialah kemampuan individu untuk menerima suatu peristiwa yang menimbulkan emosi negatif dan tidak merasa malu merasakan emosi tersebut.

Sedangkan aspek regulasi emosi menurut Gross (2007 dalam Dewi, 2012:201) sebagai berikut :

  1. Mampu mengatur emosi dengan baik yaitu emosi positif maupun emosi negative
  2. Mampu mengendalikan emosi sadar, mudah dan otomatis
  3. Mampu menguasai situasi stres yang menekan akibat dari masalah yang sedang dihadapi

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa aspek regulasi emosi adalah individu memiliki kemmapuan untuk menemukan suatu cara yang dapat mengurangi emosi negative, dapat dengan cepat menenangkan diri dan tidak terpengaruh oleh emosi negatif yang dirasakannyasehingga individu tidak akan merasakan emosi yang berlebihan dan menunjukkan respon emosi yang tepat.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Regulasi Emosi

Coon (2005 Anggreny, 2014:6) menyatakan, emosi setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan harus mengatur kondisi emosinya. Faktor faktor tersebut antara lain:

  • Faktor lingkungan

Lingkungan tempat individu berada termasuk lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat yang akan mempengaruhi perkembangan emosi.

  • Faktor pengalaman

Pengalaman yang diperoleh individu selama hidup akan mempengaruhi perkembangan emosinya,. Pengalaman selama hidup dalam berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan akan menjadi refrensi bagi individu dalam menampilkan emosinya.

  • Pola asuh orang tua

Pola asuh ada yang otoriter, memanjakan, acuh tak acuh, dan ada juga yang penuh kasih sayang. Bentuk pola asuh itu akan mempengaruhi pola emosi yang di kembangan individu.

  • Pengalaman traumatic

Kejadian masa lalu akan memberikan kesan traumatis akan mempengaruhi perkembangan emosi seseorang. Akibat rasa takut dan juga sikap terlalu waspada yang berlebihan akan mempengaruhi kondisi emosionalnya.

  • Jenis kelamin

Keadaan hormonal dan kondisi fisiologis pada laki-laki dan perempuan menyebabkan perbedaan karakteristik emosi antara keduanya.Wanita harus mengontrol perilaku agresif dan asertifnya. Hal ini menyebabkan timbulnya kecemasan-kecemasan dalam dirinya. Sehingga secara otomatis perbedaan emosional antara pria dan wanita berbeda.

  • Usia

Kematangan emosi dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dan kematangan fisiologis seseorang. Semakin bertambah usia, kadar hormonal seseorang menurun sehingga menggakibatkan penurunan pengaruh emosional seseorang.

  • Perubahan jasmani

Perubahan jasmani adalah perubahan hormon-hormon yang mulai berfungsi sesuai dengan jenis kelaminnya masing-masing.

  • Perubahan pandangan luar

Perubahan pandangan luar dapat menimbulkan konflik dalam emosi seseorang.

  • Religiusitas

Setiap agama mengajarkan seseorang diajarkan untuk dapat mengontrol emosinya. Seseorang yang tinggi tingkat religiusitasnya akan berusaha untuk menampilkan emosi yang tidak berlebihan bila dibandingkan dengan orang yang tingkat religiusitasnya rendah Coon (2005 dalam Anggreiny, 2014:7).

Menurut Nisfianoor dan Kartika (2004:165-166) Faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi adalah:

  • Hubungan Orang Tua dan Anak

Menurut Rice, affect yang berhubungan dengan emosi atau perasaan yang ada di antara anggota keluarga bisa bersifat positif ataupun negatif. Affect yang positif antara anggota keluarga menunjuk pada hubungan yang digolongkan pada emosi seperti kehangatan, kasih sayang, cinta, dan sensitivitas.

  • Usia dan Jenis Kelamin

Selain itu juga ada umur dan jenis kelamin. Seorang gadis yang berumur 7-17 tahun lebih dapat melupakan tentang emosi yang menyakitkan daripada anak laki-laki yang juga seumur dengannya. Salovey dan Sluyter (1997) menyimpulkan bahwa anak perempuan lebih banyak mencari dukungan dan perlindungan dari orang lain untuk meregulasi emosi negatif mereka sedangkan anak laki-laki menggunakan latihan fisik untuk meregulasi emosi negatif mereka.

  • Hubungan Interpersonal

Salovey dan Sluyter (1997) juga mengemukakan bahwa hubungan interpersonal dan individual juga mempengaruhi regulasi emosi. berhubungan dan saling mempengaruhi, sehingga emosi meningkat bila individu yang ingin mencapai suatu tujuan berinteraksi dengan lingkungan dan individu lainnya. Biasanya emosi positif meningkat bila individu mencapai tujuannya dan emosi negatif meningkat bila individu kesulitan dalam mencapai tujuannya.

Sedangkan menurut Fox dan Calkin (2003 dalam Daud & Asniar, 2005) faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan ekstrinsik, antara lain:

  • Temperamen

Dari beberapa penelitian longitudinal ditemukan bahwa temperamen padamasa bayi memegang peranan dalam perkembangan pengendalian emosi.

  • Perhatian atau attension

Dari beberapa penelitian ditemukan bahwa anak memiliki kemampuan atensiyang baik memiliki fisiologis yang baik yang kemudian berpengaruh padatemperamen dan kemampuan anak dalam mengelola emosinya.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi regulasi emosi adalah lingkungan, pengalaman selama hidup. Bentuk-bentuk pola asuh, pengalaman traumatis, usia dan juga perubahan fisik memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi pola emosi yang dikembangkan oleh individu. Temperamen pada masa bayi memegang peranan dalam perkembangan pengendalian emosi bagi setiap individu.

INDEPENDENSI HAKIM TIDAK DAPAT DIINTERVENSI Independensi Kakim Tidak Dapat Diintervensi, Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senanatiasa dituntut untuk mengasah kepekaaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak, Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-rah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan … keadilan itu wajib dipertanggungjawaabkan secara horizontal kepada sesama manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Editor: Dedy Tisna Amijaya

Andalan

Pandangan Hakim Terhadap Penerapan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

Rasindo News – Oleh : Oleh : Dr.H.Suhadi, S.H., M.H. Hakim Agung /Ketua IKAHI. Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung RI

Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Hakim sebagai aktor utama atau figur sentral dalam proses peradilan senanatiasa dituntut untuk mengasah kepekaaan nurani, memelihara integritas, kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat banyak.

Wewenang dan tugas hakim yang sangat besar itu menuntut tanggung jawab yang tinggi sehingga putusan pengadilan yang diucapkan dengan irah-rah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan kewajiban menegakkan hukum, kebenaran dan ……

… keadilan itu wajib dipertanggungjawaabkan secara horizontal kepada sesama manusia, dan secara vertikal kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Semua wewenang dan tugas yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam rangka menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu dengan tidak mebeda-bedakan orang. Untuk mewujudkannya perlu terus diupayakan secara maksimal tugas pengawasaan secara internal dan eksternal oleh MA dan KY.

Wewenang dan tugas pengawasan tersebut diorientasikan untuk memastikan semua hakim sebagai pelaksana utama dari fungsi pengadilan itu berintegritas tinggi, jujur dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan pencari keadilan.

Salah satu hal penting yang disorot masyarakat untuk mempercayai hakim adalah perilaku dari hakim yang bersangkutan, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun dalam kesehariannya. Sejalan dengan tugas dan wewenanagnya itu, hakim dituntut untuk selalu menjaga dan mengakkan kehormatan dan keluhuran martabat, serta etika perilaku hakim.

Sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta merupakan cerminan perilaku hakim yang harus diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan YME, adil, bijaksana, dan berwibawa berbudi luhur dan jujur. Ketaqwaan kepada Tuhan YME yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengalaman tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masingmasing ……

…. menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan Tuhan YME ini akan mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntutan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Kewajiban hakim untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan secara konkrit dan konsisten baik dalam menjalanjan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya, sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan

Sejarah Singkat Kode Etik Profesi Hakim

IKAHI didirikan tanggal 20 Maret 1953 tetapi belum menyusun Kode Etik maupun Majelis Kehormatan Hakim.

Konggres III Ikatan Hakim 5-7 April 1965 di Bogor : untuk menjaga harkat dan martabat hakim agar dibentuk kode etik dan pada setiap daerah hukum pengadilan tinggi dibentuk Dewan Kode Etik.

Konggres Luar Biasa ke IV 23-30 November 1966 ditetapkan Keputusan Munas No.2 Tahun 1966 tentanag Kode Kehormatan Hakim dan Majelis Kehormatan Hakim.

Munas V 18-20 Oktober 1968 : pernyataan Hakim mentaati Kode Kehormatan Hakim dan mendesak Pengurus Pusat untuk menyusun tata cara bekerja Majelis Kehormatan Hakim.

Munas ke VIII tanggal 25-28 Maret 1984 di Jakarta dikeluarkan pernyataan : (a) setiap anggota IKAHI wajib memegang teguh dan melaksanakan kode kehormatan hakim serta peraturan perundangundangan tentang kepegawaian. (b) menentukan MKH sebagai forum bagi anggota IKAHI mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kode kehormatan dan peraturan perundang-undangan kepegawaian.

Munas ke IX tanggal 25-26 Maret 1998 : Konsep Surat Keputusan Bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman dari lingkungan Peradilan Umum dan TUN (belum ditandatangani)

Pada Tahun 1995 ada penggabungan Ikatan Hakim Agama dengan IKAHI. Munas XII tanggal 28 Maret1April 1998 di Jakarta : perubahan keanggotaan IKAHI meliputi peradilan Umum, TUN dan Agama.

Munas XIII tanggal 27-30 Maret 2000 di Bandung : merumuskan dan mengesahkan Kode Etik Profesi Hakim (yang terbaru disamping dua kode etik terdahulu) dan perubahan tentang keanggotaan IKAHI yang meliputi hakim-hakim peradilan Umum, Agama. TUN, Militer, Hakim-hakim Agung serta Hakim yang bertugas di MA.

Pedoman Perilaku Hakim (PPH)

Dengan memperhatikan masukan dari para hakim, kalangan praktisi dan akademisi hukum, serta masyarakat, MA menyusun PPH. Penyusunan tersebut merupakan hasil perenungan ulang atas Kode Etik Hakim Indonesia yang dicanangkan dalam Konggres Luar Biasa IKAHI Tahun 1966, yang ditindaklanjuti dalam Rapat Kerja Nasional MA Tahun 2002 di Surabaya yang merumuskan 10 prinsip pedoman : (1) berperilaku adil (2) berperilaku jujur (3) berperilaku arif dan bijaksana (4) bersikap mandiri (5) berintegritas tinggi (6) bertanggung jawab (7) menjunjung tinggi harga diri (8) berdisiplin tinggi (9) berperilaku rendah hati (10) bersikap profesional.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip internasional, antara lain Bangalore Principles dan PPH di negara lain, ……

…. disusunlah penjabaran atas 10 prinsip tersebut di atas. Penjabaran yang berupa PPH, konsepnya diterbitkan pada bulan Mei 2006. Kemudian disempurnakan lagi sesuai Keputusan Rapat Kerja Nasional MA bulan September 2006.

Akhirnya PPH disahkan dengan Keputusan Ketua MA No.104 A/SK/XII/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pedoman Perilaku Hakim

PPH ini telah dilengkapi dengan Petunjuk Pelaksanaan dan Penegakan PPH, sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Ketua MA No.215/KMA/SK/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007.

Bagaimana mengamalkan PPH dalam praktek kehidupan hakim agar supaya PPH dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan, …..

…. menurut Ketua MA dalam tulisan di majalah Varia Peradilan Febrauari 2007 dengan judul “Menjadi Hakim yang Baik”, perlu disusun program sosialisasi dengan pola berjenjang, berkelanjutan, dan desentralisasi. Program tersebut terutama ditujukan agar para hakim secara sadar dan sukarela mau mengamalkan PPH, bukan sekedar mengetahui substansinya saja.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 32A juncto Pasal 81B UU No.3 Tahun 2009 (Perubahan kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang MA), yaitu Kode Etik dan Perilaku Hakim disusun oleh MA bersama KY, maka telah diterbitkan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No.047/KMA/SK/IV/2009/2.02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009. Pada dasarnya substansi Kode Etik dan PPH dalam Surat Keputusan Bersama ….

… adalah sama dengan substansi yang terkandung dalam PPH Surat Keputusan Ketua MA. Perbedaannya terletak pada rumusan redaksional, dimana ada kalimat dan kata yang ditiadakan, diganti dan ditambah.

Selanjutnya MA dan KY telah menerbitkan Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No.02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim tanggal 27 September 2012.

Majelis Kehormatan Hakim (MKH)

Majelis Kehormatan Hakim adalah forum pembelaan diri bagi hakim yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan serta diusulkan untuk dijatuhi sanksi berat berupa pemberhentian.

Keberadaan MKH dapat dilihat dalam Ketentuan Pasal 22F ayat (1) UU No. 18 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No.22 Tahun 2004 tentang KY juncto Pasal 11A ayat (6) UU No.3 Tahun 2009 (Perubahan UU No.14 Tahun 1985 tentang MA) : Hakim yang akan diusulkan pemberhentian tetap diberikan hak untuk membela diri di hadapan MKH.

Komposisi Keanggotaan MKH berdasarkan ketentuan Pasal 22F Ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 juncto Pasal 11A ayat (8) UU No. 3 Tahun 2009, terdiri dari 4 orang anggota KY dan 3 orang Hakim Agung.

Forum pembelaan diri hakim ini terkait dengan tata cara pembentukan dan mekanisme kerja yang telah diatur oleh MA dan KY dengan menerbitkan Keputusan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No.129/KMA/SKB/IX/2009 – No.04/SKB/P.KY/IX/2009 tanggal 8 September 2009 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim.

IKAHI menerima masukan dari hakim-hakim di Indonesia mengenai komposisi 4 – 3 dalam MKH tidak netral. Untuk menjaga netralitas/keobyektifan keputusan yang diambil oleh MKH sebaiknya komposisi tersebut perlu dirubah, yaitu 1 orang dalam komposisi tersebut seharusnya diambil dari pihak luar yang netral, misalnya bisa dari hakim yang sudah pensiun yang berintegritas. Hakim yang sudah pensiun ini mempunyai pengalaman dan lebih memahami bagaimana hakim-hakim menjalankan tugasnya pindah dari satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia sehingga mengetahui kendala-kendala dan kesulitan hakim-hakim tersebut.

Sangsi Bagi Hakim Yang Melakukan Pelanggaran KE-PPH

Ada beberapa perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan oleh Hakim, menurut Pasal 5 – 11 Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua KY No.02/PB/MA/IX/2012 – 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim :

  1. Hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut umum dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim ybs.
  2. Hakim tidak boleh meminta/menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya …..
  3. …untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan kuat akan diadili.
  4. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau pihak ketiga lainnya.
  5. Hakim dilarang melakukan tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi aatau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan lain oleh UU.
  6. Hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi , anggota keluarga atau siapapun juga dalam hubungan finansial

Apabila hakim melakukan perbuatan yang dilarang tersebut, maka hakim dapat dikatakan melakukan pelanggaran. Sanksi bagi hakim yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik, adalah :

  1. Sanksi ringan : teguran lisan, lisan tertulis, penyataan tidak puas secara tertulis
  2. Sanksi sedang : penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penurunan gaji sebesar 1 kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, hakim nonpalu paling lama 6 bulan, mutasi ke pengadilan lain dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi.
  3. Sanksi berat : pembebasan dari jabatan, hakim nonpalu lebih dari 6 bulan dan paling lama 2 tahun, penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun …..
  4. ….pemberhentian tetap dengan hak pensiun, pemberhentian dengan tidak hormat.

Hakim tidak hanya terikat dengan sanksi pelanggaran kode etik saja, tetapi hakim juga diancam dengan ancaman pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 huruf c UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Permasalahan Penerapan KE-PPH Oleh Hakim

Persoalan intervensi terhadap kebebasan dan kemandirian hakim, baik yang berlatar belakang materiil maupun non materiil :

  1. Intervensi internaal : dorongan dari dalam diri pribadi hakim sendiri, sperti rasa simpati, empati, antipati, emosi, keinginan, kepentingan, ketakutan, popularitas dll
  2. Intervensi eksternal : kondisi dari luar diri hakim, seperti persaudaraan, persahabatan, penyuapan, pengarahan, tekanan, intimidasi, tindak kekerasan, teror, pembentukan opini, kepentingan politik, kepentingan kelompok dll termasuk juga intervensi struktural melalui peraturan perundang-undangan.

Ada pendapat seolah-olah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa/melepaskan terdakwa dari segala tuntutan adalah putusan yang tidak baik (terutama putusan korupsi/putusan yang menarik perhatian publik). Pendapat tersebut adalah pendapat yang salah karena menurut hukum, putusan bebas itu sah dan sama baiknya dengan putusan menghukum asalkan putusan itu berdasarkan hukum. Putusan menghukum menjadi tidak baik jika terdakwa yang sebenarnya tidak bersalah tapi dijatuhi hukuman, atau terbukti bersalah dan dihukum berat walaupun sifat perbuatan ringan dan sebaliknya. Putusan bebas menjadi tidak baik apabila terdakwa yang sebenarnya terbukti bersalah tetapi dibebaskan atau dilepaskan.

Seringkali pendapat orang atau sekelompok orang dikembangkan dengan membentuk opini untuk melakukan intervensi kepada hakim, …..

…dalam rangka memaksakan kehendaknya sesuai kepentingan ybs, baik melalui media online, visual maupun non visual. Penegakan hukum tidak dapat dilakukan dengan melanggar hukum karena yang demikian merupakan perbuatan korup.

Ada kecenderungan orang menggunakan people power dengan melakukan demonstrasi besar-besaran untuk menekan hakim.

Hakim sebagai insan yang memiliki kewajiban moral untuk berinteraksi dengan komunitas sosialnya, juga terikat dengan norma-norma etika dan adaptasi kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat. Namun demikian, untuk menjamin terciptanya pengadilan yang mandiri dan tidak memihak, diperlukan pula pemenuhan kecukupan sarana dan prasarana bagi hakim baik selaku penegak hukum maupun sebagai warga masyarakat.

Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat dan Negara memberi jaminan keamanan bagi hakim dan pengadilan, termasuk kecukupan kesejahteraan, kelayakan fasilitas dan anggaran. Walaupun demikian, meskipun kondisi-kondisi tersebut belum sepenuhnya terwujud tidak dapat dijadikan alasan bagi hakim untuk tidak berpegang teguh pada kemurnian pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai penegak dan penjaga hukum dan keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat.

Profesi hakim memiliki sistem etika yang mampu menciptakan disiplin tata kerja dan menyediakan garis batas tata nilai yang dapat dijadikan pedoman bagi hakim untuk menyelesaikan tugasnya. KE-PPH merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan tugas profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam KEPPH sebagian telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Namun semua rumusannya sudah diatur dalam ajaran agama, sehingga bagi yang telah mengamalkan ajaran agama sebenarnya dengan sendirinya sudah mengamalkan KE-PPH. KE-PPH hanyalah suatu alat/piranti untuk menunjang perwujudan pelaksanaan kedudukan hakin yang mulia. Oleh karenanya berpulang kepada para hakim sendiri untuk memahami, menghayati dan mengamalkan dan mempertahankannya sebagai suatu pengabdian. Pengamalannya tentunya tidak hanya dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi dan tugas hakim saja, namun dalam kehidupan sehari-hari.

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Andalan

Dinamika Kehidupan Dalam Lingkup Rumah Tangga

Rasindo NewsDinamika kehidupan dalam lingkup rumah tangga semakin hari semakin kompleks, sementara pasangan suamu istri dituntut untuk menghadapi kondisi tersebut dengan segenap upaya yang bisa dikerahkan oleh kedua belah pihak. Konflik yang timbul dari upaya penyelesaian masalah ketika tidak terpecahkan dan terselesaikan akan menggangu dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri tersebut (Dewi dan Basti 2008:43).

Akibat kondisi ini maka sering timbul pertengkaran yang pada akhirnya membuat mereka merasa bahwa perkawinan mereka tidak seperti yang diharapkan dan merasa kecewa. Untuk mengatasi rasa kecewa tersebut suami istri harus mengadakan negosiasi, jika negosiasi berhasil maka hubungan suami istri akan membaik, sebaliknya jika suami istri tidak menegosiasikan maka tidak menutup kemungkinan perkawinan tersebut mengalami kehancuran atau penceraian. Karim, (1999 dalam Ihromi, 2004: 137) menyatakan, perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing, dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami istri kemudian hidup berpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku. Sedangkan, menurut Dariyo (2003: 160) perceraian (divorce) merupakan peristiwa yang sebenarnya tidak direncanakan dan dikehendaki kedua individu yang sama-sama terikat dalam perkawinan.

Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, perceraian adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis, tidak stabil atau berantakan, biasanya terjadinya perceraian karena hadirnya penghasut dari keturunan sedarah sehingga melakukan intervensi berlebihan dengan tujuan perceraian itu terjadi. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan berakhirnya hubungan suami istri karena ketidakcocokan antara keduanya serta dapat dibuktikan oleh pihak pengugat dan diputuskan oleh hukum.

Badrus (2003: 45) mengemukakan bahwa perceraian merupakan kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami istri karena perselingkuhan perasaan dengan orang lain atau keturunan sedarah, dan juga terlalu menurut dengan hasutan keturunan sedarah.

Krantzler (dalam Machasin, 2006:33) menyatakan bahwa perceraian bagi kebanyakan orang adalah sebagai masa transisi yang penuh kesulitan terutama jika dikaitkan dengan harapan-harapan masyarakat tentang perceraian. Jika masyarakat memandang perceraian sebagai suatu yang tidak patut, maka dalam proses penyesuaian kembali seseorang akan merasakan beratnya tantangan yang harus dihadapi. Perceraian dapat terjadi apabila pasangan suami isteri sudah tidak mampu menyelesaikan konflik atau permasalahan yang terjadi diantara mereka dengan catatan kedua belah pihak tidak di intervensi penghasut yang memiliki tujuan perceraian itu terjadi.

Sebenarnya dapat dikatakan bahwa perceraian selamanya menjadi hal buruk, kadang perceraian memang jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan contoh seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (Farida, 2007:17).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa perceraian adalah berakhirnya hubungan suami istri sebagai akibat dari kegagalan dalam mengembangkan, menyempurnakan cinta antar suami istri dan keturunan sedarah dikarenakan kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan dengan terpaksa karena dihadapkan pada dua pilihan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban sebagai suami istri., namun terkadang perceraian merupakan jalan terbaik bila melihat dampak yang akan terjadi pada anak maupun anggota keluarga lain apabila pernikahan tetap dilanjutkan.

Faktor-Faktor Penyebab Perceraian

Menurut Levinger (1966 Ihromi, 2004:153) menyusun12 kategori yang menjadi alasan terjadinya perceraian yaitu:

1. Karena pasangannya sering mengabaikan kewajiban terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak ada kepastian waktu berada di rumah, serta tidak adanya kedekatan emosional dengan anak.

2. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga).

3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.

4. Pasangannya sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.

5. Tidak setia, seperti punya kekasih lain, selingkuh perasaan dan sering berzinah dengan orang lain.

6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan senggama, dan tidak bisa memberikan kepuasan.

7. Sering mabuk.

8. Adanya keterlibatan/ campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangan keturunan sedarah.

9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.

10.Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurangnya perhatian dan kebersamaan di antara pasangan dikarenakan jarang di rumah.

11.Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi, dan dirasakan terlalu menguasai sehingga tidak pernah bersyukur.

12.Kategori lain-lain yang tidak termasuk 11 tipe keluhan di atas.

Menurut Setiyanto (2005:197) menyebutkan ada beberapa hal yang dapat menyebabkan perceraian, yaitu:

1. Udah tidak ada kecocokan akibat hasutan dari keturunan sedarah

2. Adanya faktor orang ketiga perselingkuhan perasaan

3. Sudah tidak adanya komunikasi akibat tekanan intervensi keluarga sedarah

Sedangkan menurut Dariyo (2003: 167) menjelaskan ada beberapa factoryang menyebabkan terjadinya perceraian suami-istri diantaranya sebagai berikut:

  1. Masalah keperawanan (Virginity) Bagi seorang individu (laki-laki) yang menganggap keperawanan sebagai sesuatu yang penting, kemungkinan masalah keperawanan akan mengganggu proses perjalanan kehidupan perkawinan, tetapi bagi laki-laki yang tidak mempermasalahkan tentang keperawanan, kehidupan perkawinan akan dapat dipertahankan dengan baik. Kenyataan di sebagian besar masyarakat wilayah Indonesia masih menjunjung tinggi dan menghargai keperawanan seorang wanita. Karena itu, faktor keperawanan dianggap sebagai sesuatu yang suci bagi wanita yang akan memasuki pernikahan. Itulah sebabnya, keperawanan menjadi faktor yang mempengaruhi kehidupan perkawinan seseorang.
  2. Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup Keberadaan orang ketiga (WIL/PIL) memang akan mengganggu kehidupan perkawinan (Soewondo dalam Munandar, 2001:27). Bila diantara keduanya tidak ditemukan kata sepakat untuk menyelesaikan dan saling memaafkan, akhirnya perceraianlah jalan terbaik untuk mengakhiri hubungan pernikahan itu.
  3. Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga Sudah sewajarnya, seorang suami bertanggung jawab memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.Itulah sebabnya, seorang istri berhak menuntut supaya suami dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Bagi mereka yang terkena PHK, hal itu dirasakan amat berat.Untuk menyelesaikan masalah itu, kemungkinan seorang istri menuntut cerai dari suaminya.
  4. Tidak mempunyai keturunan Kemungkinan karena tidak mempunyai keturunan walaupun menjalin hubungan pernikahan bertahun-tahun dan berupaya kemana-mana untuk mengusahakannya, namun tetap saja gagal.Guna menyelesaikan masalah keturunan ini, mereka sepakat mengakhiri pernikahan itu dengan bercerai dan masing-masing menentukan nasib sendiri.
  5. Salah satu dari pasangan hidup meninggal dunia Setelah meninggal dunia dari salah satu pasangan hidup, secara otomatis keduanya bercerai.Apakah kematian tersebut disebabkan faktor sengaja (bunuh diri) ataupun tidak sengaja (mati dalam kecelakaan, mati karena sakit, mati karena bencana alam) tetap mempengaruhi terjadinya perpisahan (perceraian) suami istri.
  6. Perbedaan prinsip, ideologi atau agama
  7. Setelah memasuki jenjang pernikahan dan kemudian memiliki keturunan, akhirnya mereka baru sadar adanya perbedaan-perbedaan itu.Masalah mulai timbul mengenai penentuan anak harus mengikuti aliran agama dari pihak siapa, apakah ikut ayah atau ibunya.Rupanya, hal itu tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga perceraianlah jalan terakhir bagi mereka.

Menurut Fauzi (2006:4), ada beberapa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

  • Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, hasutan selingkuh perasaan dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

  • Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, berzinah, terlibat tindak kriminal, perjudian aplikasi bahkan utang piutang.

  • Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

  • Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

  • Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Catatan tidak termasuk di pisahkan (intervevsi campur tangan keturunan sedarah).

Dari beberapa faktor-faktor para ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa faktor-faktor penyebab perceraian antara lain yaitu adanya perbedaan prinsip antara suami dan istri akibat penghasut campur tangan keturunan sedarah, kekerasan dalam rumah tangga, kematian dan ketidakharmonisan akibat perselingkuhan perasaan. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, penghasut, intevensi keturunan sedarah dengan tujuan perceraian dan adanya orang ketiga. Disamping itu timbulnya masalah akibat campur tangan dari pihak keluargapun besar pun seringkali menjadi pemicu trjadinya perceraian dikarenakan percekcokan yang berlarut-larut dan masing-masing tidak menemukan jalan damai.

Dampak Perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi keturunannya. Meskipun perceraian disatu sisi bukan cara yang baik untuk menyalesaikan suatu masalah rumah tangga yang tidak mungkin lagi dikompromikan, tetapi perceraian itu juga menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial antar dua keluarga menjadi rusak. Dan yang lebih berat adalah berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada giliranya akan mempengaruhi perilakunya. Menurut Dariyo (2003:168), yang telah melakukan perceraian baik disadari maupun tidak disadari akan membawa dampak negatif. Hal-hal yang dirasakan akibat perceraian tersebut diantaranya:

  1. Traumatis pada salah satu pasangan hidup Individu yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menjalankan kehidupan pernikahan dan ternyata harus berakhir dalam perceraian, akan dirasakan kesedihan, kekecewaan, frustasi, tidak nyaman, tidak tentram, dan khawatir dalam diri.
  2. Traumatis pada anak. Anak-anak yang ditinggalkan orang tua yang bercerai juga merasakan dampak negatif. Mereka mempunyai pandangan yang negatif terhadap pernikahan, mereka akan merasa takut mencari pasangan hidupnya, takut menikah sebab merasa dibayang-bayangi kekhawatiran jika perceraian itu juga terjadi pada dirinya.
  3. Ketidakstabilan kehidupan dalam pekerjaan. Setelah bercerai, individu merasakan dampak psikologis yang tidak stabil. Ketidakstabilan psikologis ditandai oleh perasaan tidak nyaman, tidak tentram, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Akibatnya secara fisiologis mereka tidak dapat tidur dan tidak dapat berkosentrasi dalam bekerja sehingga menggagu kehidupan kerjanya.
  4. Dagun (2002:113) menyatakan perceraian akan berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarga. Kejadian ini akan menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga. Sedangkan Seifert dan Hoffnung (1991:480) mengkategorikan akibat yang ditimbulkan dari perceraian itu dalam dua hal, yaitu:
    1. Membuat keluarga menghadapi tekanan ekonomi secara tiba-tiba dimana tanggungjawab finasial menjadi bertambah, yaitu disatu sisi suami harus menghidupi keluarga yang diceraikannya dan disisi lain harus menghidupi keluarganya yang baru.
    2. Mengakibatkan tekanan psikologis, baik bagi mantan pasangan maupun bagi anak mereka. Orang tua maupun anak mereka merasa terisolasi dari lingkungan sosial yang semula dekat. Belum lagi, kondisi mental anak, yang pada umumnya merasa terkucilkan dari kasih sayang orang tuanya.

Berdasarkan dampak perceraian di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa terkadang perceraian menjadi salah satu solusi terbaik ketika permasalaham dalam rumah tangga sudah tidak mungkin lagi dikompromikan. Tetapi perceraian juga seringkali disebut membawa dampak negatif terhadap kedua pasangan dan juga berdampak mendalam bagi setiap anggota keluarganya. Terutama jika pasangan tersebut memiliki anak, tentunya dapat menimbulkan banyak perubahan, baik dari fisik, mental, maupun komunikasi dalam keluarga. Bahkan tak jarang mereka mengalami ketidakstabilan psikologis yang ditandai dengan perasaan tidak nyaman, tidak tentram, gelisah, takut, khawatir, dan marah. Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan dianggap bijaksana dan tau akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam persoalan bagi rakyat. Dari padanya diharapkan pertimbangan sebagai orang yang tinggi pengetahuan dan martabatnya serta berwibawa, kebijakan hakim untuk kebaikan itulah yang diharapkan masyarakat walaupun hakim harus melanggar peraturan dan perundang undangan. Untuk itu seorang Hakim yang melaksanakan hukum, karena hakim itu memang bertugas mencegah seseorang dari kedzaliman2, Sebelum menjatuhkan putusan, hakim harus memperhatikan serta mengusahakan jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru, hakim juga harus merasakan apa bila kasus tersebut terjadi pada dirinya, karena pada dasarnya seorang perempuan tidaklah menginginkan perceraian itu terjadi tampa ada penghasutan serta dukungan dari penegak hukum itu sendiri.

Editor: DEDY TISNA AMIJAYA,ST

Andalan

TEKNIK SIPIL (CIVIL ENGINEERING)

Rasindo NewsTeknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur, tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslahatan hidup manusia.

Teknik sipil mempunyai ruang lingkup yang luas, di dalamnya pengetahuan matematika, fisika, kimia, biologi, geologi, lingkungan hingga komputer mempunyai peranannya masing-masing. Teknik sipil dikembangkan sejalan dengan tingkat kebutuhan manusia dan pergerakannya, hingga bisa dikatakan ilmu ini bisa mengubah sebuah hutan menjadi kota besar.

7 (Tujuh) Bidang Ilmu Teknik Sipil

  1. Struktural. Mempelajari masalah struktural dari materi yang digunakan untuk pembangunan
  2. Geoteknik. Mempelajari struktur dan sifat berbagai macam tanah dan batuan dalam menopang suatu bangunan yang akan berdiri di atasnya
  3. Manajemen Konstruksi. Mempelajari masalah dalam proyek konstruksi yang berkaitan dengan ekonomi, penjadwalan pekerjaan, pengembalian modal, biaya proyek, semua hal yang berkaitan dengan hukum dan perizinan bangunan hingga pengorganisasian pekerjaan di lapangan sehingga diharapkan bangunan tersebut selesai tepat waktu.
  4. Hidrologi. Mempelajari air, distribusi, pengendalian dan permasalahannya
  5. Teknik Lingkungan. Mempelajari permasalahan-permasalahan dan isu lingkungan.
  6. Transportasi. Mempelajari mengenai sistem transportasi dalam perencanaan dan pelaksanaannya.
  7. Informatika Teknik Sipil. Mempelajari penerapan Komputer untuk perhitungan/pemodelan sebuah sistem dalam proyek Pembangunan

Sejarah Perkembangan Teknik Sipil

Pada abad pertengahan (sekitar tahun 185 Hijriyah) rekayasa teknik sipil berkembang beriringan dengan era keemasan peradaban islam. Dikala itu para insinyur Muslim telah berhasil membangun sederet karya besar dalam bidang teknik sipil berupa; bendungan, jembatan, penerangan jalan umum, irigasi, hingga gedung pencakar langit. Tokoh insinyur sipil yang terkenal masa itu antara lain Al-Farghani dan ada pula nama AlJazari, insinyur sipil terkemuka dari tahun 597 Mujarrod  Rasulullah SAW.

Di era keemasannya peradaban Islam telah mampu membangun bendungan jembatan (bridge dam). Bendung jembatan itu digunakan untuk menggerakkan roda air yang bekerja dengan mekanisme peningkatan air. Bendungan jembatan pertama dibangun di Dezful, Iran. Bendung jembatan itu mampu menggelontorkan 50 kubik air untuk menyuplai kebutuhan masyarakat Muslim di kota itu. Setelah muncul di Dezful, Iran bendung jembatan juga muncul di kota-kota lainnya di dunia Islam. Sehingga, masyarakat Muslim pada masa itu tak mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Selain itu, di era kekhalifahan para insinyur Muslim juga sudah mampu membangun bendungan pengatur air diversion dam.Bendungan ini digunakan untuk mengatur atau mengalihkan arus air. Bendungan pengatur air itu pertama kali dibangun insinyur Muslim di Sungai Uzaym yang terletak di Jabal Hamrin, Irak

Sebelum peradaban Barat berhasil membangun gedung pencakar langit, para insinyur Muslim pada abad ke-16 M telah berhasil membangun gedung pencakar langit di Shibam, Yaman. Tak heran, jika kota itu dikenal sebagai ‘kota pencakar langit tertua di dunia.’ Inilah contoh pertama tata kota yang didasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan secara vertikal.

Di kota Shibam dibangun tak kurang dari 500 tower rumah yang tingginya mencapai 30 meter. Para insinyur teknik sipil Barat untuk pertama kalinya berhasil membangun gedung pencakar langit pertama pada tahun 1885 M. Gedung pencakar langit pertama yang dibangun insinyur barat adalah Home Insurance Building yang tingginya mencapai 42 meter.

Pada abad ke-18, teknik sipil Istilah ini diciptakan untuk menggabungkan semua hal sipil sebagai lawan teknik militer. Di dunia Barat orang pertama yang memproklamirkan diri sebagai insinyur sipil John Smeaton, yang membangun mercusuar Eddystone. Pada tahun 1771 Smeaton dan beberapa rekan-rekannya membentuk Smeatonian Society of Civil Engineers.

Pada tahun 1818 the Institution of Civil Engineers didirikan di London, dan pada tahun 1820 insinyur terkemuka Thomas Telford menjadi presiden pertama. Lembaga ini menerima Royal Charter pada tahun 1828 dan secara resmi mengakui teknik sipil sebagai profesi. Perguruan tinggi swasta pertama untuk mengajar Teknik Sipil di Amerika Serikat adalah Norwich University, didirikan pada tahun 1819 oleh Kapten Alden Partridge.

5 (Lima) Profesi Teknik Sipil :

  1. Perancangan/pelaksana pembangunan/pemeliharaan prasarana jalan, jembatan, terowongan, gedung, bandar udara, lalu lintas (darat, laut, udara), sistem jaringan kanal, drainase, irigasi, perumahan, gedung, minimalisasi kerugian gempa, perlindungan lingkungan, penyediaan air bersih
  2. survey lahan,
  3. konsep finansial dari proyek,
  4. manajemen projek
  5. Semua aspek kehidupan tercangkup dalam muatan ilmu teknik sipil.

Tokoh teknik sipil Indonesia

Tokoh teknik sipil Indonesia

Aplikasi ilmu teknik sipil di Indonesia

  1. Sosrobahu
  2. Konstruksi Cakar Ayam
  3. Jembatan Suramadu
  4.  Gedung
  5.  Stadiun
  6. Underpas
  7. Fly Over
  8.  Bandara
  9. Terowongan
  10. Jalan Busway
  11. Dermaga
  12.  Jalan Kereta api
  13.  Pelabuhan

9 (Sembilan) Jembatan Hasil Karya Teknik Sipil Paling Bagus Di Dunia

  • Jembatan Air Mancur – Moonlight Rainbow Fountain – Banpo bridge (south korea)
Jembatan Air Mancur

The Moonlight Rainbow Fountain adalah jembatan air mancur terpanjang di dunia yang dengan hampir 10.000 nozel LED yang terdapat di sepanjang kedua belah sisi yaitu 1.140 m panjangnya, menembak air keluar sebanyak 190 ton air per menit. Air yang dipompa langsung dari sungai itu sendiri dan terus menerus berputar. Jembatan memiliki 38 pompa air dan 380 nozel di kedua sisinya, yang menarik 190 ton air per menit dari sungai 20 meter di bawah dek, dan dapat memancarkan air sejauh 43 meter secara horizontal.

  • Jembatan Vehicular Tertinggi Di Dunia – Millau Bridge, Perancis
Jembatan Vehicular Tertinggi Di Dunia

Jembatan Millau adalah jalan jembatan Vehicular Tertinggi di Dunia, dengan kabel sebagai pendukungnya, yang membentang di atas lembah sungai Tarn dekat Millau di selatan Perancis. Menjulang setinggi 1.125 kaki, di atas Lembah Tarn di selatan Perancis. Jembatan Millau memiliki total panjang 8.071 kaki. Singkatnya jembatan ini secara besar-besaran mengesankan baik di atas kertas dan dalam kehidupan nyata. Dek lofted pada 7 tiang dan berat 36.000 ton. Serangkaian 7 tiang-tiang, masing-masing 292 kaki tinggi dan berat 700 ton, yang melekat pada tiang yang sesuai.

  • Jembatan indah bagi pejalan kaki – Henderson Waves (Singapore)
Jembatan indah bagi pejalan kaki

Henderson Waves adalah jembatan penyeberangan yang panjangnya 274 meter (899 kaki). Jembatan ini berada pada 36 meter (118 kaki) di atas Jalan Henderson, itu adalah jembatan penyeberangan tertinggi di Singapura. Ini menghubungkan Mount Faber Park dan Telok Blangah Hill Park. Hal ini dirancang oleh IJP Corporation, London, dan RSP Architects Planners dan Insinyur (PTE) Ltd Singapore.

  • Jembatan terpanjang di dunia – Hangzhou Bay Bridge (China)
Jembatan terpanjang di dunia

Jembatan jalan raya yang panjang dengan bagian kabel terpasang sebagai pendukung, di Hangzhou Bay di wilayah pesisir timur China. Ini menghubungkan kota Jiaxing dan Ningbo di Provinsi Zhejiang. Panjangnya 35,673 km (22 mil), Hangzhou Bay Bridge adalah salah satu jembatan trans-samudera terpanjang di dunia. Pembangunan jembatan itu selesai pada 14 Juni 2007.

  • Jembatan berbentuk-X Pertama Dengan Jalan Yang Menyilang – Oliveira Bridge (Brazil)
Jembatan berbentuk-X Pertama Dengan Jalan Yang Menyilang

Jembatan Octavio Frias de Oliveira dengan kabel terpasang sebagai pendukung berada di Sao Paulo, Brasil diatas Sungai Pinheiros, dibuka pada Mei 2008. Jembatan tingginya adalah 138 meter (453 kaki), dan menghubungkan ke Pinheiros Marjinal Jornalista Roberto Marinho Avenue di daerah selatan kota.

  • Chengyang Bridge atau Wind and Rain Bridge (China), Jembatan Penduduk Dong
Chengyang Bridge

Chengyang adalah jembatan tertutup atapnya dan salah satu dari beberapa Jembatan di Fengyu daerah Minoritas Dong lokal. Jembatan selesai pada tahun 1912. Ini memiliki banyak nama lainnya termasuk Yongji Bridge dan Panlong Bridge.

  • Tower Bridge (UK): Terkenal dan Paling Indah dari Jembatan Victoria
Tower Bridge (UK)

Jembatan ini dekat dengan Tower of London, di mana jembatan ini diberi namanya dari sana. Hal ini telah menjadi simbol ikon London. Jembatan terdiri dari dua menara yang terikat di tingkat atas melalui dua jalan setapak horizontal, yang dirancang untuk mengatasi gaya horizontal yang diberikan oleh bagian tersuspensi dari jembatan di sisi darat dari menara.

  • Jembatan Air Terpanjang di Dunia – Magdeburg Water Bridge (Germany)
Jembatan Air Terpanjang di Dunia

Jembatan Magdeburg Water Bridge adalah Jembatan saluran air di Jerman, dibuka pada bulan Oktober 2003 dan bagian dari persimpangan saluran air Magdeburg. Ini menghubungkan Canal Elbe-Havel ke Mittellandkanal, menyeberang Sungai Elbe. Jembatan ini menjadi saluran navigasi air terpanjang di dunia, dengan panjang total 918 meter (3.012 kaki).

  • Ponte Vecchio (Italy): Tertua dan Paling Terkenal dari Jenisnya
Ponte Vecchio (Italy)

Ponte Vecchio di Florence adalah salah satu tempat wisata paling terkenal di Italia, dan dianggap sepenuhnya dibangun dengan batu tertua, jembatan lengkung segmental di Eropa, walaupun ada segmen parsial banyak yang tanggal kembali. Jembatan ini pada awalnya dibangun dari kayu sampai hancur oleh banjir pada 1333, dan dua belas tahun kemudian dibangun kembali dengan menggunakan batu.

10 (Sepuluh) Software yang Harus Dikuasai Mahasiswa Teknik Sipil, Siap Kerja

  1. membantumu menggambar 2D atau bahkan 3D
  2. membantu menganalisa kelayakan hasil desain
  3. untuk analisis bangunan air seperti bendungan dan waduk
  4. Analisis ketahanan bangunan terhadap gempa
  5. aplikasi yang diperuntukan untuk kamu yang tertarik ilmu geoteknik
  6. AutoCAD CIVIL 3D adalah pengembangan AutoCAD
  7. Gelobal Mapper membantu bagi dalam menentukan luasan daerah aliran sungai hingga perkiraan debit sungai di suatu wilayah
  8. Bantley Kemampuan analisis data yang baik untuk ketahan gedung dan menghindari kerusakaan
  9. Sketchup
  10. 3D Max
Software Aplikasi yang diperuntukan untuk kamu yang tertarik ilmu geoteknik, AutoCAD CIVIL 3D adalah pengembangan AutoCAD, Gelobal Mapper membantu bagi dalam menentukan luasan daerah aliran sungai hingga perkiraan debit sungai di suatu wilayah, Bantley Kemampuan analisis data yang baik untuk ketahan gedung dan menghindari kerusakaan.
Software Sketchup, 3D Max.

4 (Empat) Gelar Sarjana Teknik Sipil

  • Gelar D3 TEKNIK SIPIL

A.Md.= Ahli Madya. Penyematan gelar dibelakang nama, contoh = Titin Marlia, A.Md. Gelar D3 teknik sipil didapatkan setelah minimal menyelesaikan masa perkuliahan 3 tahun atau 6 semester.

  • Gelar SARJANA S1 TEKNIK SIPIL

S.T. = Sarjana Teknik. Penyematan gelar dibelakang nama, contoh = Dedy Tisna Amijaya, S.T. Gelar sarjana S1 teknik sipil di dapatkan setelah minimal menyelesaikan masa perkuliahan 4 tahun atau 8 semester. Jika berasal dari lanjut jenjang D3, jika sebelumnya maka GELAR akan berubah menjadi , S.T

  • Gelar SARJANA S2 TEKNIK SIPIL

M.T = Magister Teknik. Penyematan gelar dibelakang nama. Jika berasal dari jurusan yang sama hanya mencantumkan satu gelar sarjana S2 teknik sipil saja. Contoh : Fauzan Anjar, M.T. Sedangkan lintas prodi maka 2 gelar tetap dicantumkan. Misalkan S1 teknik mesin dan S2 teknik sipil, contoh Dedy Tisna Amijaya, S.T, M.T. Gelar sarjana S2 teknik sipil didapatkan setelah minimal menyelesaikan masa perkuliahan 2 tahun atau 4 semester.

  • Gelar DOKTOR S3 TEKNIK SIPIL

Dr. = Doktor. Penyematan gelar sebelum nama dan diikuti gelar S2 Dan S1 jika lintas jurusan. Contoh = Dr. Dedy Tisna Amijaya, M.T atau Dr. Dedy Tisna Amijaya, S.T., M.T. Gelar doktor S3 teknik sipil didapatkan minimal menyelesaikan masa perkuliahan 3 tahun atau 6 semester.

INSINYUR TEKNIK SIPIL BUKANLAH Gelar AKADEMIS

Saat ini gelar insinyur bukanlah gelar akademis melainkan gelar profesi. Untuk mendapatkan gelar insinyur harus mengikuti uji kompetensi atau sertifikasi yang di adakan oleh organisasi PII (Persatuan Insinyur Indonesia). Jadi, jika dulu ada orang tua kita yang dari jurusan peternakan mendapatkan gelar Ir. atau insinyur, maka saat ini sudah tidak ada lagi. Untuk penulisan atau pembacaan gelar sering kali diremehkan, Padahal beberapa orang yang memiliki arti penting didalamnya. Untuk mendapatkannya bukanlah hal yang mudah dan berbagai proses yang susah telah dilewatinya. (Sumber repository.dinus.ac.id)

Ada sejumlah sub-disiplin dalam bidang teknik sipil yang luas. Insinyur sipil umum bekerja sama dengan surveyor dan insinyur sipil khusus untuk merancang perataan, drainase, trotoar, pasokan air, layanan saluran pembuangan, bendungan, pasokan listrik dan komunikasi. Teknik sipil umum juga disebut sebagai site engineering, cabang teknik sipil yang terutama berfokus pada konversi sebidang tanah dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Site engineer menghabiskan waktu mengunjungi lokasi proyek, bertemu dengan pemangku kepentingan, dan menyiapkan rencana konstruksi. Insinyur sipil menerapkan prinsip-prinsip rekayasa geoteknik, rekayasa struktural, rekayasa lingkungan, rekayasa transportasi dan rekayasa konstruksi untuk proyek-proyek perumahan, komersial, industri dan pekerjaan umum dari semua ukuran dan tingkat konstruksi.

Survei mahasiswa dengan profesor di Universitas Teknologi Helsinki pada akhir abad ke-19.

Di sebagian besar negara, gelar sarjana teknik merupakan langkah pertama menuju sertifikasi profesional, dan badan profesional mengesahkan program gelar. Setelah menyelesaikan program gelar bersertifikat, insinyur harus memenuhi berbagai persyaratan termasuk pengalaman kerja dan persyaratan ujian sebelum disertifikasi. Setelah disertifikasi, insinyur tersebut ditunjuk sebagai insinyur profesional (di Amerika Serikat, Kanada, dan Afrika Selatan), insinyur sewaan (di sebagian besar negara Persemakmuran), insinyur profesional sewaan (di Australia dan Selandia Baru), atau insinyur Eropa ( di sebagian besar negara Uni Eropa). Ada perjanjian internasional antara badan-badan profesional yang relevan untuk memungkinkan para insinyur untuk berlatih melintasi batas-batas negara.

Manfaat sertifikasi bervariasi tergantung pada lokasi. Misalnya, di Amerika Serikat dan Kanada, “hanya insinyur profesional berlisensi yang dapat menyiapkan, menandatangani, dan menyegel, serta menyerahkan rencana dan gambar teknik kepada otoritas publik untuk disetujui, atau menyegel pekerjaan teknik untuk klien publik dan swasta.”

Persyaratan ini ditegakkan di bawah hukum provinsi seperti Engineers Act di Quebec. Tidak ada undang-undang seperti itu yang telah diberlakukan di negara lain termasuk Inggris. Di Australia, lisensi negara bagian untuk insinyur terbatas pada negara bagian Queensland. Hampir semua lembaga sertifikasi memiliki kode etik yang harus dipatuhi oleh semua anggota.

Insinyur harus mematuhi hukum kontrak dalam hubungan kontraktual mereka dengan pihak lain. Dalam kasus di mana pekerjaan seorang insinyur gagal, mereka dapat dikenakan hukum kesalahan kelalaian, dan dalam kasus ekstrim, tuntutan pidana. Pekerjaan seorang insinyur juga harus mematuhi berbagai aturan dan peraturan lain seperti kode bangunan dan hukum lingkungan.

Editor: Dedy Tisna Amijaya (Dedy TA)

Andalan

PENANGANAN LAPORAN POLISI TENTANG TINDAK PIDANA

Rasindo News – Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mempunyai moto Rastra Sewakotama yang artinya Abdi Utama bagi Nusa Bangsa. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Hakekat Laporan Polisi Tentang Tindak Pidana

Mengenai “Laporan”, pada butir 14 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 , yang isinya sama dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan Umum butir 2, dan yang sama juga dengan Pasal 1 butir 24 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP), dinyatakan : “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.

Dengan demikian, maka hakekat laporan adalah merupakan suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan, yang dalam hal ini segera memasuki proses penyelidikan dan penyidikan.

Di samping pengertian tentang laporan tersebut, juga terdapat istilah “laporan polisi” sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana pada Ketentuan Umum butir 3 yang menyatakan bahwa laporan polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang bahwa akan, sedang, atau telah teradi peristiwa pidana.

Selain daripada pengertian laporan dan laporan polisi tersebut, pada butir 4 Ketentuan Umum Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana juga dimuat pengertian “pengaduan”, yakni suatu pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.

Tentang pejabat yang berwenang menerima laporan disebutkan dalam Pasal 5 KUHAP adalah penyelidik. Untuk mengetahui siapa yang berwenang melakukan penyelidikan kita kembali ke Pasal 1 butir 4 KUHAP yang menyatakan bahwa Penyelidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undangundang ini untuk melakukan penyelidikan. Menurut KUHAP sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa Penyelidik adalah setiap pejabat polisi Republik Indonesia. Tegasnya : penyelidik adalah setiap pejabat polri. Jaksa atau pejabat yang lain, tidak berwenang melakukan penyelidikan. Hal ini berarti bahwa penyelidikan adalah merupakan monopoli tunggal bagi Polri.154

Sehubungan dengan laporan, laporan polisi dan pengaduan, pada pasal 108 KUHAP diatur tentang siapa yang disebut dan yang berhak bertindak sebagai pelapor atau pengadu, sebagai berikut :

  1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
  2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik
  3. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
  4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut Pasal 108 KUHAP, maka untuk melaporkan adanya tindak pidana dimaksud menurut Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyelidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.

Mengenai bentuk laporan, Pasal 103 KUHAP mengatur sebagai berikut:

  1. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan

ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Untuk menindaklanjuti setiap laporan polisi tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut :

  1. Pasal 102 ayat (1) KUHAP, Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
  2. Pasal 102 ayat (3) KUHAP, Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum
  3. Pasal 111 ayat (3) KUHAP, Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
  4. Pasal 111 ayat (4) KUHAP, Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pada pasal 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, lebih spesifik diatur tentang Laporan Polisi, sebagai berikut:

  1. Laporan Polisi tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.
  2. Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.
  3. Laporan Polisi Model B dibuat oleh petugas di SPK berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
  4. Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

Pada pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur mengenai :

  1. Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
  2. Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
  3. Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.
  4. Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Selanjutnya pada Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan laporan Pidana, diatur tentang penerimaan Laporan Pidana, sebagai berikut:

  1. Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.
  2. Dalam hsal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya (locus delicti) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

Dalam Pasal 9 diatur perihal :

  1. SPK yang menerima laporan/pengaduan, wajib memberikan Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi.
  2. Pejabat yang berwenang menandatangani STTL adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  3. Tembusan STTL wajib dikirimkan kepada Atasan Langsung dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bahwa dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan. Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:

  1. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
  2. perkaranya belum pernah diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
  3. bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum pidana yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Penyaluran Laporan Polisi diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut :

  1. Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
  2. Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
  3. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13, bahwa Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

  1. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
  2. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
  3. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
  4. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;
  5. Kepala/Wakil Kepala Polsek.

Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary) seperti narkotika dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror). Dalam hal penanganan perkara luar biasa (extra ordinary) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan. Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

Tujuan Kepolisian Dalam Pelayanan Masyarakat

Keberadaan Polisi sebagai sebuah institusi hukum sudah cukup tua, setua usia sejarah manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya peran polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban atau orde masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram, dan damai, dan polisi merupakan institusi yang berperan dalam menegakkan hukum dan norma yang hidup di masyarakat. Polisi adalah institusi yang dapat memaksakan berlakunya hukum, yakni apabila hukum dilanggar, terutama oleh perilaku menyimpang yang namanya kejahatan.

Andai kata kita berada pada suatu tingkat pemahaman yang sederhana, ungkapan di atas rasanya telah usang untuk dijabarkan dan diutarakan dalam kondisi sekarang ini, sebab di satu sisi usia kepolisian yang telah mencapai lebih dari setengah abad, dan di sisi lain perkembangan masyarakat telah menuju ke modernitas dan tatanan global, sehingga masyarakat telah cukup mengenal eksistensi dan karakteristik kepolisian.155

______________

154M. Yahya Harahap, Op Cit, h.101.

155Sadjijono, Etika Profesi Kepolisian – Suatu Telaah Filosofis : Konsep dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Tugas, Penerbit Alfina Primatama, Surabaya, 2006, h.21

Terdapat hubungan yang sangat erat antara masyarakat dengan polisi. Tidak ada masyarakat tanpa polisi. Keberadaan polisi dengan demikian tidak dapat dilepaskan dari masyarakat. Dimana ada masyarakat di situlah terdapat institusi kepolisian. Eratnya hubungan itu tersurat dalam konsideran Undang-Undang Kepolisian, yang menyatakan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Yoyok Ucuk Suyono, menyatakan bahwa :

Bentuk pemolisian sebenarnya telah ada sejak beberapa ribu tahun yang lalu dan dapat ditelusuri sampai pada jaman Babilon, Polisi jaman dulu diorganisasikan dalam bentuk polisi militer atau polisi semi-militer (semi military organizations) yang dikembangkan dari pengawal pribadi (personal bodyguard) para penguasa (rulers) dan kepala-kepala suku (war lords), dan juga dibentuk atas keperluan masyarakat yang memerlukan suatu sarana perlindungan untuk kepentingan bersama.156

Lembaga kepolisian di negara kolonial kiranya dibebankan untuk menjalankan tugas yang paling kotor, berat, dan imbalannya paling tidak sepadan. Pada 1936 mantan perwira polisi, Eric Blair, menjelaskan alasannya. Blair, lebih dikenal sebagai George Orwell, merujuk pada pengalaman kerjanya di Burma di bawah penjajahan Inggris. Ia selama lima tahun, dari 1922 sampai dengan 1927, bekerja sebagai perwira polisi di sana. Pada 1927 ia, yang kemudian membenci pekerjaan kepolisian di negara jajahan, pulang meninggalkan Burma untuk selamanya. Ia berkeyakinan bahwa “imperialism was an evil thing”.157

Permasalahan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan meningkatnya berbagai gangguan kriminalitas, menempatkan eksistensi institusi Polri menjadi sangat penting peranannya terutama dalam menghadapi berbagai peristiwa kejahatan konvensional (pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain-lain) maupun kejahatan berdimensi baru antara lain white collar crime, terorisme, narkoba, trafficking, illegal logging dan lain-lainnya.158

Seperti kita ketahui, dari sekian banyak pengertian tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.159 Rumusan peraturan tersebut hanyalah ancaman kosong atau “macan kertas”, yang tidak bermakna tanpa bantuan institusi yang bernama polisi. Itu berarti ancaman hukum dalam peraturan hukum dikemas dengan sangat berat dan mengerikan, tidak berguna apabila tidak mendapat bantuan dari polisi untuk dipaksakan penerapannya. Untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan tidaklah dilihat dari institusi hukum seperti kejaksaan atau pengadilan, tetapi dilihat dari perilaku polisi yang merupakan garda terdepan dari proses penegakan hukum. Bagaimana polisi berperilaku begitulah hukum bekerja. Istilah polisi, menurut Raymond B. Fosdick sebagaimana dikutip Abdussalam, memberikan pengertian bahwa polisi sebagai kekuatan konstitusi utama untuk melindungi individu dalam hak-hak hukum mereka.160

Sebagai pelaksanaan pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), polisi bertugas mengantisipasi, menjaga dan mengayomi masyarakat dari perilaku jahat yang diperagakan oleh penjahat. Bersama anggota masyarakat, polisi melakukan upaya preventif, yaitu mencegah terjadinya kejahatan. Bersama masyarakat Polisi bahu-membahu menjaga keamanan lingkungan. Polisi harus siap siaga terhadap keadaan yang mengancam keselamatan masyarakat. Peran Polri sebagai pelindung dan pengayom masyarakat dengan demikian bukan sembarang pelayan, itulah polisi yang mesti selalu dekat dengan masyarakat.161 Dalam Undang-Undang Kepolisian, disebutkan bahwa kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

International City Manager’ Association seperti dikutip oleh Siswanto Sunarso, menulis bahwa :

Seluruh kerangka pemerintahan dibangun atas dasar hukum dan ketertiban dan sebaliknya seluruhnya bergantung pada administrasi polisi yang jujur dan efisien. Rupa-rupanya hal ini langsung meletakkan tanggung jawab yang besar sekali di atas pundak petugas keamanan. Karena itu mutlak perlu bahwa seorang petugas keamanan mengetahui tugas-tusas dan tanggung jawab pokok maupun tugas-tugas mana yang berhubungan erat. Semua tugasnya sangat penting dan mempunyai tujuan yang pasti. Para pemimpin kepolisian sependapat bahwa tugas dan tanggung jawab pokok petugas keamanan dikatagorikan dalam lima golongan, yaitu :

  1. Perlindungan terhadap jiwa dan harta benda,
  2. Pemelihara keamanan umum,
  3. Pencegahan terjadinya kejahatan,
  4. Penegakan hukum,
  5. Penahanan para pelanggar dan penemuan kembali barang-barang yang hilang dan dicuri.162

Kepolisian adalah sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (rechtmatigheid) yang diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,  dan fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu dalam mengemban fungsi pemerintahan tersebut harus bertumpu pada prinsip good governance yang dirumuskan dalam AUPB (algemene beginselen van behoorlijk bestuur).163

______________

156 Yoyok Ucuk Suyono, Op.cit, h.9., 157Marieke Bloembergen, Polisi Zaman Hindia Belanda – Dari Kepedulian dan Ketakutan, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2011, h.xv, 158Pudi Rahardi, Op.Cit, h.199, 159Efran Helmi Juni, Op Cit, h.35, 160Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum, Penerbit PTIK, Jakarta, 2014, h.7, 161Suwarni, Op Cit, h.217, 162Siswanto Sunarso, Op Cit, h.5., 163Sadjijono, Op Cit, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, h.42

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam Pasal 13 dan 14 UU Kepolisian,  dijelaskan beberapa tugas yang diemban Polri, yaitu:

  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
  2. menegakkan hukum,
  3. memberikan perlindungan,
  4. membina dan meningkatkan partisipasi, kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta
  5. turut serta dalam pembinaan hukum nasional.

Rumusan tersebut tidak jauh berbeda dengan rumusan tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara yang mengatakan, bahwa polisi bertugas memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan. Polisi juga bertugas mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit sosial, seperti gelandangan, premanisme, dan lainlain. Tidak hanya itu, polisi juga mengusahakan ketaatan warga masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.

Tugas pengayoman polisi sering diaktualisasikan dalam tindakan konkrit yang bermakna bagi anggota masyarakat yang mengerti arti sebuah pengabdian. Misalnya polisi harus menjaga dengan penuh kewaspadaan di tengah malam pada saat warga masyarakat tidur lelap, atau  polisi harus bersedia menyeberangkan anak-anak atau orang lanjut usia manakala jalan ramai.164

Pengabdian polisi kepada masyarakat seperti itu  tidak selalu mendapat imbalan dan penghargaan. Kadang kala sebaliknya sorotan negatif  diterima polisi oleh sebab ada oknum polisi yang merusak jati dirinya, yaitu melakukan tindakan menyimpang yang menyakitkan sehingga membekas di hati masyarakat. Misalnya, tindakan polisi memeras masyarakat, meminta denda damai kepada pelanggar lalu lintas, menjadi backing bagi sindikat perjudian dan premanisme, melakukan tindak  korupsi dan kolusi, atau  berperilaku menyimpang lainnya.165

Pepatah nila setitik merusak susu sebelanga agaknya berlaku terhadap korps polisi. Sehingga citra polisi di mata masyarakat sulit merangkak naik akibat perilaku menyimpang yang dilakukan oleh segelintir oknum polisi nakal. Sedangkan perbuatan baik polisi lainnya yang jumlahnya lebih banyak tidak mampu mendongkrak citra polisi. Padahal hanya sebagian kecil saja polisi yang kurang baik dari seluruh korps polisi. Ada banyak polisi yang gugur di medan tugas dalam upaya melindungi dan mengayomi masyarakatnya. Ada saja polisi yang mati di tangan penjahat dalam setiap tahunnya. Sementara masyarakat tidak memberikan pengakuan atas pengorbanan

______________

164Warsito Hadi Utomo, Op Cit, h.97

165Ibid.

polisi yang begitu besar tersebut. Nampak bahwa jika polisi mati dalam pertempuran melawan penjahat dianggap sebagai hal biasa dan lumrah. Ibarat pepatah, “jasa tak berhimpun, dosa tak berampun”. Dalam hal penggunaan wewenang kepolisian untuk melaksanakan tugas kepolisian dan bersentuhan langsung dengan hak asasi individu warga negara, maka harus dipahami pemahaman terhadap pengakuan hak-hak dasar manusia yang bersifat kodrati maupun hak sebagai warga negara.166

Bahwa bidang Polisi sebenarnya sangat sulit. Ia ditugasi dengan menerapkan atau menegakkan berbagai hukum atau ordinansi dalam tingkat atau proporsi/kadar dalam cara memelihara keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan sosial tingkat tinggi. Tugasnya memerlukan kepekaan dan diskresi yang bijaksana dalam memutuskan apakah proses kriminalnya, polisi tidak hanya harus mengetahui apakah tingkah laku tertentu melanggar hukum, tapi juga ada sebab-sebab yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan bahwa hukum telah dilanggar. Polisi harus menegakkan hukum, bahkan polisi harus menentukan apakah pelanggaran tertentu harus ditangani dengan peringatan atau penahanan. Polisi tidak juga diharapkan untuk menangkap setiap pelanggar hukum.

______________

166Siswanto Sunarso, Op Cit, h.111

Sehubungan dengan diskresi Polisi, Richard Domelly sebagaimana dikutip Abdussalam  menjelaskan keadaan Polisi sehubungan dengan diskresi Polisi :

The Policemen’ lot is indeed a difficult one. He is charged with applying or enforcing a multitude of laws or ordinances in a degre or proportion and a manner that maintains a delicate balance between the liberty of the individual and a high decree of social protection. His task requires a sensitive and wise discretion in diciding wether or not to invoke the criminals process. He must not only know wether certain behavior violates the law but also wether there is propable cause to believe that particular violation should be handled by warning or aresst.  He is not expected to arrest every violator. Some laws werenever intended by the enactors to be enforced, and others condemn behavior that is not contrary to significant morral values. If he arrested all violators, the courts would find it impossible to do their work , and the would be in court so frequently that he could not perform his other profesional duties. Consequently. The policeman must judge and informally settle more cases that the takes to court.167

Secara garis besar, fungsi kepolisian meliputi tugas dan wewenang yang melekat pada lembaga kepolisian. Dengan demikian hakekat fungsi kepolisian dapat dipahami bahwa :

  1. Fungsi kepolisian ada karena kebutuhan dan tuntutan masyarakat akan rasa aman dan tertib dalam lingkungan hidupnya.

______________

167 Abdussalam, Op Cit, h.165

  • Masyarakat membutuhkan akan adanya suatu lembaga yang mampu dan profesional untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban baginya.
  • Lembaga kepolisian dibentuk oleh negara yang bertanggungjawab atas keamanan dan ketertiban masyarakatnya dengan dibebani tugas dan wewenang serta tanggungjawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
  • Fungsi kepolisian melekat pada lembaga kepolisian atas kuasa undang-undang untuk memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban yang dibutuhkan masyarakat.168

Era reformasi menggugah semangat pembaharuan, semangat perbaikan, penataan dan pembenahan secara sadar untuk menyoroti berbagai ketimpangan, penyimpangan dan berbagai hal yang tidak proporsional di semua lembaga pemerintahan, termasuk institusi kepolisian. Reformasi kepolisian sejalan dengan era reformasi negara dan bangsa lebih ditunjukan untuk perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, terutama berkaitan dengan tugas polisi sebagai pelindung, pengayom dan pelayan maupun penegak hukum. Reformasi tersebut sudah barang tentu membutuhkan partisipasi masyarakat. Yang dimaksudkan dengan partisipasi masyarakat adalah bantuan atau dukungan terhadap perubahan paradigma baru polisi Indonesia melalui pendekatan efektif dan efisiensi dengan mengedepankan pembinaan potensi masyarakat yang dikembangkan melalui community policing sebagai wujud

______________

168 Yoyok Ucuk Suyono, Op Cit, h.8.

partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan rasa aman di lingkungannya sehingga dapat dikembangkan menjadi lebih baik.

Pada era reformasi, kepolisian sangat diharapkan mampu memperbaiki kinerja dan citranya. Karena sampai saat ini kinerja Polri masih dinilai kurang memuaskan, apalagi dengan citra polri di masyarakat yang masih kurang baik dan belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh Polri itu sendiri. Untuk menyebut di antaranya adalah masalah Hak Asasi Manusia (HAM), penggunaan kekerasan dalam penyidikan, persekongkolan polisi dengan penjahat dalam kasus-kasus kriminal, perilaku polisi yang tidak menunjukkan mentalitas dan moralitas sebagai aparat dan penegak hukum, sikap militerisme polisi dan budaya korupsi 169.

Dalam rangka mendukung proses reformasi polisi untuk menjadikan polisi sipil di Indonesia sesuai dengan kondisi masyarakatnya, maka perlu ada pemahaman bersama antara polisi dan masyarakat. Dalam praktek kehidupan polisi, dapat dicermati bahwa polisi dalam tugasnya tidak dapat dipisahkan dari masyarakatnya karena kehidupannya setiap hari selalu berhadapan dengan masyarakat selama 24 jam terus menerus. Mengingat tugasnya selalu berada di tengah-tengah masyarakat maka

______________

169Suwarni, Op Cit, h.1.

sebelum seorang anggota polisi menempati tugasnya yang baru, maka dia harus memulai dengan mengenal budaya masyarakat di tempat dia bertugas. Yang dimaksudkan dengan budaya masyarakat adalah pola kebiasaan, adat istiadat, agama sampai pada pola kehidupannya sehariharinya. Oleh karena pada pola kehidupannya yang demikian maka tentunya akan berpengaruh juga pada budaya masyarakat lokal. Apabila polisi dapat menyesuaikan diri dengan budaya masyarakat di lingkungan tugasnya maka tentu dalam menjalankan tugasnya dia akan mendapat dukungan dan bantuan masyarakat.170

Berdasarkan status sosial, masyarakat pada umumnya digolongkan sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, golongan pemuda dan masyarakat lainnya yang berdasarkan asal usul, garis keturunan dan profesinya. Melalui pendekatan kepada masyarakat oleh polisi sesuai dengan status sosial seperti tersebut di atas, maka tentunya masyarakat akan merasakan adanya perhatian dari polisi kepada mereka. Tokoh masyarakat biasanya sangat dihormati, maka oleh karena itu seorang anggota polisi juga harus selalu memperhatikan kepentingan tokoh tersebut dan tidak memperlakukan sama dengan warga masyarakat biasa pada umumnya.

______________

  170Pudi Rahardi, Op.cit, h.191.

Besar kecilnya dukungan dan partisipasi masyarakat kepada polisi sangat bergantung pada polisi itu sendiri, yakni bagaimana polisi menempatkan diri di masyarakat dan memperlakukan tokoh masyarakat. Bentuk dan pola partisipasi masyarakat kepada polisi berbeda-beda dan sangat tergantung pada status sosial lingkungan masyarakatnya. Pada golongan masyarakat biasa partisipasi yang diberikan lebih dalam bentuk fisik dan moral. Hal ini berbeda dengan dukungan dari masyarakat yang status sosial dan ekonominya tergolong menengah ke atas di mana dukungan yang diberikan kepada polisi dapat bersifat materiil dan moral.171

Partisipasi masyarakat dapat bersifat positif yaitu dalam upaya ikut serta membantu dan menjaga kinerja polisi dalam pemeliharaan Kamtibmas. Di pihak lain partisipasi masyarakat juga ada yang bersifat negatif, misalnya persengkongkolan atau kolusi dengan polisi seperti menyogok polisi saat ditilang atau menyuap polisi agar suatu perkara dipetieskan. Bentuk partisipasi demikian merupakan partisipasi negatif yang dapat dikualifikasikan sebagai suatu kejahatan (yaitu suap-menyuap atau gratifikasi). Namun sebaliknya apabila keinginan polisi untuk berdamai dengan mengharapkan uang pelicin ditolak oleh masyarakat dan masyarakat meminta penyelesaian

______________

   171Ibid.

melalui jalur hukum (pengadilan) maka partisipasi yang demikian bersifat positif.

Community Policing adalah alternatif gaya kepolisian merupakan pilihan strategis yang dilakukan oleh Polri baik sebagai konsep maupun dalam aktivitasnya. Pemolisian masyarakat (Community Policing) dilakukan karena keterbatasan personil polisi dan institusi Polisi menghendaki adanya jalinan kerjasama yang harmonis dengan masyarakat dalam kegiatan pemeliharaan Kamtibmas. Masyarakat sekecil apapun dan di manapun ia berada apabila menghadapi persoalan atau gangguan kriminalitas menginginkan segera ditangani oleh Polisi. Bagaimanapun proses kehadiran polisi sesegera mungkin ke TKP/lokasi tidak mungkin dapat terlaksana jika tidak didukung oleh laporan masyarakat dengan berbagai cara dan sarana. Jadi, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam memelihara Kamtibmas dengan memberi laporan dan informasi apabila terjadi gangguan.

Kesetaraan peran antara polisi dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan diharapkan terwujud apabila polisi selalu dekat dan bersahabat dengan masyarakatnya. Dalam upaya mewujudkan polisi sipil yang dekat dengan masyarakatnya, maka tentunya masyarakat di sekitar polisi harus didekati dan diperhatikan keberadaannya. Tugas pemolisian masyarakat merupakan

tanggungjawab pemerintah yaitu Negara karena pada hakekatnya keamanan Negara merupakan kondisi dinamis dan prasyarat bagi suatu bangsa dalam pelaksanaan pembangunan. Tanggungjwab negara wajib dilakukan oleh setiap warga negara yang dibina oleh kepolisian dimanapun keberadaannya. Kegiatan pemolisian masyarakat berimplikasi luas baik kepada masyarakat dan juga kepada polisi.

Yoyok Ucuk Suyono, menguraikan, bahwa :

Eksistensi kepolisian di Indonesia walaupun merupakan kepolisian peninggalan penjajah, namun secara teoritis bermula dari kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk menciptakan situasi dan kondisi aman, tertib, tenteram dan damai dalam kehidupan sehari-harinya, namun kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan dan perubahan kondisi negara, dimana kepolisian menjadi kebutuhan negara sebagai alat negara untuk menghadapi masyarakat, di sinilah terjadi pergeseran fungsi kepolisian dari keinginan masyarakat menjadi suatu keinginan negara. Konsep ini di negara Indonesia bertentangan dengan filosofi yang termanifestasi dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.172

Dalam pelaksanaan pemolisian masyarakat, maka keuntungan yang diperoleh institusi polisi adalah masyarakat sebagai kepanjangan tangan fungsi kepolisian yang bersifat pasif yaitu mencegah tindak kejahatan pada diri dan keluarganya, melapor ke pos polisi terdekat jika

______________

  172Yoyok Ucuk Suyono, Op Cit, h.41.

terjadi gangguan Kamtibmas, dan mau bertindak sebagai saksi jika dibutuhkan dalam proses peradilan. Keuntungan bagi masyarakat adalah timbulnya suatu kebanggaan apabila diikutsertakan dalam fungsi kepolisian yang terbatas tersebut. Warga masyarakat akan merasa mereka diperhatikan dengan tidak melihat status sosialnya, tetapi atas dasar fungsi kepolisiannya. Sehingga anggota masyarakat lain di sekitarnya akan meminta bantuan kepada warga masyarakat bersangkutan apabila berurusan dengan polisi.

Pada era reformasi yang ditandai dengan kecepatan bertindak dari polisi dibutuhkan adanya hubungan komunikasi yang harmonis antara masyarakat dengan masyarakat lain di lingkungannya dan juga antara polisi dengan masyarakat di lingkungannya. Bentuk pemolisian sedemikian dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat dan merupakan pemberdayaan kepada polisi oleh kesatuan. Juga merupakan upaya membangun kepercayaan masyarakat melalui sikap dan tutur kata serta tindakan yang rasional serta proporsional. Melalui pemolisian masyarakat juga diharapkan agar polisi selalu bersikap responsif atas berbagai kejadian/peristiwa di lingkungan sekitarnya dan fungsi polisi dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel. Oleh karena itu setiap anggota polisi tidak boleh melukai hati rakyat sekecil apapun, harus bertindak cepat dan tuntas dalam menyelesaikan berbagai kasus dan tidak mengecewakan rakyat dalam setiap perilaku dan pelaksanaan tugas-tugas kepolisian.

Guna memperjelas eksistensi dan fungsi kepolisian dalam system pembagian kekuasaan, perlu dikemukakan gambaran kedudukan dan fungsi kepolisian di beberapa Negara yang semuanya itu sangat banyak dipengaruhi oleh isu tentang sentralisasi dan desentralisasi dalam bidang pemerintahan, sehingga membawa dampak terhadap pengorganisasian lembaga dan fungsi kepolisian.

Sentralisasi bermanfaat dari segi ekonomis dan efisiensi dalam pengoperasian (operational efficiency), akan tetapi ada kelemahan secara fundamental apabila pemerintah pusat tidak jujur, tidak fair atau cenderung bertindak sendiri dalam mencapai tujuannya. Dalam kondisi ini, masyarakat lokal akan sangat dirugikan. Sementara itu desentralisasi bagi lembaga kepolisian akan sangat membantu meningkatkan akuntabilitas dan efektifitas kepolisian di hadapan masyarakat., walaupun dalam suatu system desentralisasi ini polisi masih harus dibantu oleh para ahli forensic, psikolog, mekanik, teknisi yang mendokumentasikan sidik jari dalam mengungkap kejahatan, dan ditunjang pula oleh hasil riset karya berbagai pakar yang berasal dari disiplin ilmu berbeda. Dalam keterkaitannya akan dukungan kebutuhan yang sama, serta system kerja yang dapat memasok data secara tepat dan akurat, maka sentralisasi terhadap dokumentasi dan faktorfaktor penunjang tidak dapat dihindari 173.

Lebih lanjut Sadjijono menguraikan bahwa sebagai perbandingan, eksistensi lembaga kepolisian di beberapa Negara dalam kaitannya dengan sentralisasi dan desentralisasi tersebut, berikut dapat diambil perbandingan beberapa Negara, antara lain: Ingggris, Amerika Serikat, Perancis, Italia dan Jepang.

Memilih Negara Inggris  dan Amerika Serikat  karena kedua Negara tersebut memiliki system desentralisasi dalam penyelenggaraan kepolisian, disamping itu Inggris juga sebagai Negara yang mewarisi system kepolisian yang paling tua, dan dalam pengorganisasian lembaga kepolisian dilakukan secara sadar atas persetujuan masyarakat Inggris, karena sebagian hak dan kebebasan mereka sebagai warga negara berkurang. Bentuk pemolisian di Inggris menjadi model bagi Negara-negara Anglo Saxon, sedangkan Amerika Serikat meskipun mewarisi tradisi pemolisian di Inggris, takan tetapi dalam perjalanannya domodifikasi sedemikian rupa megikuti kompleksitas pengorganisasian masyarakatnya yang semakin majemuk. Cara-cara pemolisian di Amerika ini penting untuk diketahui, karena Amerika sebagai negara yang menganggap dirinya merupakan negara yang konsisten terhadap demokrasi. Sementara itu memilih negara Perancis, Italia  dan Jepang,  karena negara-negara tersebut menganut

______________

  173 Sadjijono, Op Cit, h.75

system sentralisasi. Untuk negara Perancis, karena Negara ini menjadi model bagi negara-negara di Eropa yang menganut sistem continental atau civil law, dimana dalam penelitian ini Perancis memiliki lembaga kepolisian yang lebih represif jika dibandingkan dengan Inggris, namun sebagai gantinya tingkat kejahatan di kota besar seperti Paris, jauh lebih terkontrol jika dibandingkan dengan di Inggris pada waktu kepolisian menjadi suatu kebutuhan yang mutlak bagi masyarakat. Sebagai suatu negara imperialis di dunia, banyak negara bekas jajahan Perancis tentu mengadopsi sistem kepolisian Perancis ini.

Italia, sebagai salah satu negara di Eropa yang memiliki lembaga kepolisian yang menganut sistem sentralisasi. Bagaimana Italia mengorganisasikan lembaga kepolisiannya, juga perlu diketahui. Mengapa, Italia jika diperlukan juga mengerahkan kekuatan militer untuk menumpas kejahatan, karena negara asal kelahiran kelompok mafia, melihat keterbatasan polisi jika kekerasan yang dilawan, membalas dengan kekerasan. Kekuatan represif bukan berada di lembaga atau badan kepolisian, tetapi berada di tangan militer.

Memilih Jepang karena Jepang adalah negara yang memiliki lembaga kepolisian yang dikenal paling efektif di dunia dewasa ini. Meski sukar ditiru, Keepolisian Jepang menjadi model bagi banyak negara yang menganut sistem sentralisasi, karena cara-cara penyelenggaraan kepolisian yang dilakukan oleh kepolisian Jepang berorientasi pada masyarakat yang dilayani.174

Kepolisian di Indonesia pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian

______________

  174Ibid.

Nasional yang pengendaliannya di pusatkan di tingkat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari Pusat sampai ke tingkat Daerah. Dengan demikian sistem kepolisian di Indonesia diatur secara sentralisasi, dimana kepolisian di tingkat daerah bertanggungjawab kepada kepolisian pusat secara berjenjang.

Pada dekade akhir dalam abad 20 dan dekade awal abad 21, bangsa kita sebagaimana bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, menghadapi gelombang besar berupa meningkatnya tuntutan demokratisasi, desentralisasi dan globalisasi. Sekalipun keadaan serupa pernah terjadi pada beberapa kurun waktu dalam sejarah kemanusiaan dan peradaban manusia, namun dewasa ini tuntutan tersebut mengemuka dengan nuansa yang berbeda sesuai dengan kemajuan zaman175.

Globalisasi yang menyentuh berbagai bidang kehidupan di seluruh wilayah pemerintahan negara menuntut reformasi sistem perekonomian dan pemerintahan termasuk birokrasinya, sehingga memungkinkan interaksi perekonomian antar daerah dan antar bangsa berlangsung lebih efisien. Kunci keberhasilan pembangunan perekonomian adalah daya saing;  dan kunci dari daya saing

______________

  175Sedarmayanti, Op Cit, h.1 

adalah efisiensi proses pelayanan, serta mutu ketepatan dan kepastian kebijakan publik.176

Dalam upaya menghadapi berbagai tantangan tersebut, salah satu prasyarat yang perlu dikembangkan adalah komitmen yang tinggi untuk menerapkan nilai luhur peradaban bangsa dan prinsip AUPB dalam penuangan mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Sejalan dengan komitmen nasional untuk melakukan transformasi dan reformasi disegala bidang, dewasa ini di Indonesia dituntut untuk dapat membentuk kemitraan antara pemerintah dengan swasta dan masyarakat madani secara nyata yang terlibat dalam berbagai upaya kolaborasi dalam segala bidang, antara lain dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, pengendalian program pembangunan dan pelayanan publik, maupun dalam rangka pengelolaan bersama prasarana dan sarana publik antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

AUPB sudah lama menjadi mimpi banyak orang Indonesia.  Mereka membayangkan bahwa dengan AUPB mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek pengelolaan pemerintahan yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin

______________

  176Ibid.

baik, angka korupsi menjadi semakin rendah, dan pemerintah menjadi semakin peduli dengan kepentingan warga. Informasi mengenai praktek tata kelola pemerintahan dalam berbagai tingkat pemerintahan di Indonesia sudah mulai banyak tersedia, bahkan banyak pula rekomendasi yang telah diberikan kepada pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun daerah dan juga unsur-unsur non pemerintah mengenai cara atau strategi memperbaiki praktik governance yang ada di Indonesia.177            Menurut Agus Dwiyanto, bahwa :

Banyak orang menjelaskan good governance secara berbeda karena tergantung pada konteksnya. Dalam konteks pemberantasan KKN, good governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dari praktik KKN. Good governance dinilai terwujud jika pemerintah mampu menjadikan dirinya sebagai pemerintah yang bersih dari praktik KKN. Dalam proses demokratisasi, good governance sering mengilhami para aktivis untuk mewujudkan pemerintahan yang memberikan ruang partisipasi yang luas bagi aktor dan lembaga di luar pemerintah sehingga ada pembagian peran dan kekuasaan yang seimbang antara Negara, masyarakat sipil, dan mekanisme pasar. Adanya unsur pembagian peran yang seimbang dan saling melengkapi antar ketiga unsur tersebut bukan hanya memungkinkan adanya check and balance tetapi juga menghasilkan sinergi yang baik antar ketiganya dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Good governance sebagai sebuah gerakan juga didorong oleh kepentingan berbagai lembaga donor dan keuangan international

______________

  177Agus Dwiyanto (editor), Op Cit, h.2.

untuk memperkuat institusi yang ada di Negara dunia ketiga dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dibiayai oleh berbagai lembaga itu. Mereka menilai bahwa, kegagalan-kegagalan proyek yang mereka biayai merupakan akibat lemahnya institusi pelaksana di negara-negara dunia ketiga yang disebabkan oleh praktik bad governance seperti tidak transparan, rendahnya partisipasi warga, rendahnya daya tanggap terhadap kebutuhan warga, diskriminasi terhadap stakeholders yang berbeda, dan inefisiensi. Karena itu, lembaga keuangan internasional dan donor sering mengkaitkan pembiayaan proyek-proyek mereka dengan kondisi atau ciri-ciri good governance dari lembaga pelaksana. Dengan banyaknya perspektif yang berbeda dalam menjelaskan konsep good governance maka tidak mengherankan jika kemudian terdapat banyak pemahaman yang berbeda-beda mengenai good governance. Namun secara umum ada beberapa karakteristik dan nilai yang melekat dalam praktik good governance. Pertama, praktik good governance harus memberi ruang kepada aktor lembaga non-pemerintah untuk berperan serta secara optimal dalam kegiatan pemerintahan sehingga memungkinkan adanya sinergi di antara aktor dan lembaga pemerintah dengan non-pemerintah seperti masyarakat sipil dan mekanisme pasar. Kedua, dalam praktik good governance terkandung nilai-nilai yang membuat pemerintah dapat lebih efektif bekerja untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Nilai-nilai seperti efisiensi, keadilan, dan daya tanggap menjadi nilai yang penting. Ketiga, praktik good governance adalah praktik pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN serta berorientasi pada kepentingan publik. Karena itu, praktik pemerintahan dinilai baik jika mampu mewujudkan transparansi, penegakan hukum, dan akuntabilitas publik.178

______________

  178Ibid, h.18-19

Apabila diperhatikan banyak orang Indonesia membayangkan bahwa dengan AUPB mereka akan dapat memiliki kualitas pemerintahan yang lebih baik. Banyak diantara mereka membayangkan bahwa dengan memiliki praktek pengelolaan pemerintahan yang lebih baik maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik,  maka ideal demikian itu apakah bisa diterapkan dalam praktek penangan laporan polisi tentang tindak pidana, adalah tergantung pada ketulusan segenap aparatur kepolisian menjalankan tugas dan wewenang yang dimilikinya, dan adanya sanksi yang jelas dan tegas bila terjadi pelanggaran terhadap AUPB

Penanganan Laporan Tindak Pidana

Apakah ideal AUPB bisa diterapkan dalam praktek penangan laporan polisi tentang tindak pidana, tentu tidak bisa terlepas dari peran polisi dan pengetrapan teori negara hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum serta teori tujuan hukum pada pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Secara normatif, pasal 5 UU Kepolisian telah memberikan peran kepada kepolisian, yakni sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran polisi dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat ini secara legal perlu memperoleh landasan yuridis. Sebagai suatu lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas (rechtmatigheid) yang diatur dalam UUD 1945, UndangUndang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, UndangUndang No.2 Tahun 2002 tentang Polri serta undangundang lain yang mengatur secara khusus,  fungsi kepolisian  terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat,  dan fungsi represif sebagai fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu dalam mengemban fungsi pemerintahan tersebut harus bertumpu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dirumuskan dalam AUPB.

Dalam rangka mengemban fungsi pemerintahan yang bertumpu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagai dirumuskan dalam AUPB, Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo memperkenalkan istilah Polisi Promoter (Profesional, Modern dan Terpercaya).179

______________

179Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo, Op Cit, h.347

Membangun polisi yang profesional, modern dan terpercaya (promoter), merupakan sebuah peta jalan (road map) untuk mewujudkan kepercayaan publik (public trust), baik terhadap institusi Polri maupun para anggotanya. Bagaimana optimalisasi aksi menuju polisi yang profesional, modern dan terpercaya, tentu diperlukan langkah-langkah yang tepat. Optimalisasi (optimization), maknanya sama dengan pengoptimalan, yaitu proses, cara perbuatan, mengoptimalkan (menjadikan paling baik, paling tinggi, dan sebagainya). Adapun aksi dapat dimaknai sebagai tindakan atau gerakan. Dengan demikian optimalisasi aksi dapat diartikan sebagai suatu proses, cara atau perbuatan yang dapat membuat berbagai tindakan yang dilakukan menjadi yang paling baik.180

Polisi profesional, merupakan polisi yang dalam melaksanakan tugas menunjukkan kemahiran dan ketrampilannya dengan didukung oleh pengetahuan, wawasan, moral dan etika dan etos kerja tinggi. Polisi profesional ini tentu dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan pelatihan, serta melakukan polapola pemolisian berdasarkan prosedur baku yang sudah dipahami, dilaksanakan, dan dapat diukur keberhasilannya. Promoter tersebut tercermin dalam kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang semakin meningkat dari

______________

180Ibid.

waktu ke waktu, baik dari aspek knowledge (pengetahuan), skill (ketrampilan) maupun attitude (perilaku).

Polisi modern adalah keniscayaan yang harus diwujudkan, supaya dalam melayani publik semakin baik, mudah dan cepat. Untuk mewujudkan polisi modern, Polri harus memiliki dukungan teknologi sesuai dengan perkembangan, kebutuhan dan tuntutan jaman, sehingga semakin mempermudah dan mempercepat akses masyarakat. Dalam konteks kepolisian, komodernan ini juga dibutuhkan untuk dukungan alat material khusus (almatsus) dan alat peralatan keamanan (alpakam) yang makin modern, canggih dan berdaya guna sesuai kemajuan teknologi dan teknologi informasi. Kemodernan polisi tergambar dari bagaimana cara mereka berfikir dan bertindak sesuai tuntutan zaman. Organisasi besar seperti Polri, terdapat 1.241 Satuan Kerja, 33 Polda, 453 Polres dan 4.773 Polsek  tidak mungkin dikelola secara tradisional.181

Harus disadari, semodern apapun peralatan penunjang profesi yang dimiliki dan digunakan Polri, pada akhirnya akan kembali kepada kualitas SDM yang mengoperasionalkan. Di sinilah perlunya revolusi mental, dari mental juragan menjadi pelayan. Perlu perubahan mindset dan culture set sehingga tercermin kinerja aparat

______________

181Ibid.

yang cakap dalam melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat.182

Mengacu pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, secara normatif akan diukur tindakan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana. Mengacu pada  Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, juga akan diukur pula kualitas pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana secara normatif,  sehingga penanganan laporan polisi tentang tindak pidana dimaksud memenuhi asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik.  Sedangkan, mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan terkait AUPB, maka pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana secara normatif  diukur sejalan dengan AUPB.   Dengan demikian, relevansi AUPB pada pelayanan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana, tidak bisa terlepas dari teori negara hukum, teori kewenangan, teori tanggung jawab hukum dan juga teori  tujuan hukum, utamanya teori keadilan dan teori kepastian hukum.

Masalah keadilan bukan merupakan hal baru dibicarakan para ahli. Sejak jaman Aristoteles bahkan

______________

  182Ibid. 

sampai saat ini, dimana para ahli punya pandangan beragam tentang keadilan. Kata keadilan, berasal dari kata adil, dalam bahasa Inggris disebut justice, essensinya mengadung tiga pengertian, yaitu :

  1. Tidak berat sebelah.
  2. Berpihak pada kebenaran.
  3. Sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.183

Keadilan dalam kajian terhadap pelaksanaan AUPB pada pelaksanaan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana sifatnya subyektif, dalam hal ini bentuknya adalah penilaian keadilan. Meskipun subyektif, penilaian tersebut diharapkan konsisten dengan kondisi obyektifnya. Konsistensi tersebut mengikat dalam masyarakat yang berorentasi pada tuntutan pelayanan publik. Ketika secara obyektif pelaksanaan penanganan laporan polisi tentang tindak pidana itu tergolong adil, maka akan dinilai adil, dan ketika keadaan secara obyektif tidak adil, maka akan dinilai tidak adil pula. Misal terjadi dalam praktek, terdapat laporan tindak pidana pada saat yang bersamaan, terhadap laporan yang satu penangannya cepat, sedangkan penanganan satunya berjalan lamban.

Sebagai contoh penanganan laporan tindak pidana yang penanganannya tergolong lamban adalah penanganan laporan tindak pidana sebagaimana Surat Tanda Terima

______________

  183Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani,  Op Cit, h.25 

Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor: STTLP/B/960/XII/2017/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 14 Desember 2017184  yang hingga penulisan disertasi ini belum kunjung ada kepastian tentang kedudukan terlapor, apakah dinyatakan atau ditetapkan naik status sebagai tersangka atau dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.  Laporan tindak pidana tersebut berawal dari kronologis duduk perkara, bahwa seseorang bernama Amir (bukan nama sebenarnya) adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, setempat sebagai tanah dan rumah berdasarkan Serifikat Hak Guna Bangunan No. 840/ Kelurahan Petemon. Sebagai pemegang Serifikat Hak Guna Bangunan No. 840 / Kelurahan Petemon, dengan demikian Amir secara sah berdasar hukum mempunyai hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah  tersebut. Pada mulanya rumah dimaksud disewakan kepada orang bernama Budi (bukan nama sebenarnya)  sejak tahun 2000, namun sejak bulan Agustus 2015, Budi menempati rumah milik Amir tanpa ada persetujuan atau tanpa ijin dan tanpa kuasa dari Amir. Bahkan Budi  tidak mau pergi dan masih tetap berada di dalam rumah Amir tersebut, dikarenakan Budi ingin memilikinya dengan berdalih bahwa masih ada tempat

______________

184Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor: STTLP/B/960/XII/ 2017/JATIM/RESTABES SBY tanggal 14 Desember 2017.

usaha yang digunakan di rumah tersebut. Tindakan Budi dirasakan  merugikan Amir, sehingga Amir mensomasi Budi, agar dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat somasi, segera mengosongkan atau meninggalkan rumah milik Amir tersebut dalam keadaan kosong dan baik.  Apabila dalam tempo 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat somasi Budi tidak mengindahkan somasi Amir, dan Budi tidak segera mengosongkan atau meninggalkan rumah milik Amir tersebut dalam keadaan kosong dan baik, maka hal itu dipandang telah cukup menjadi bukti yang sah dan meyakinkan apabila Budi telah memakai tanah/ rumah milik Amir  tanpa ijin yang berhak, dan atau Budi berada di rumah milik Amir dengan melawan hukum,  dan atas permintaan Amir sebagai yang berhak atas rumah tersebut Budi tidak segera pergi atau tidak segera menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Amir, dan atau bahkan Budi telah dengan sengaja dan melawan hukum berusaha memiliki rumah di Jln. Petemon Kali II/16 Surabaya dimaksud yang seluruhnya adalah kepunyaan/ milik Amir yang berada dalam kekuasaan Budi pada mulanya karena hubungan sewa menyewa. Sehingga oleh karenanya Amir  menempuh jalur hukum pidana yang berlaku, melaporkan Budi sesuai Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor: STTLP/B/960/XII/2017/ JATIM/RESTABES.SBY tanggal 14 Desember 2017.

Dalam laporannya, Amir menuding Budi telah tanpa hak masuk pekarangan orang lain dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 dan atau Pasal 372 KUHP.

Perkara Amir versus Budi tersebut sebenarnya tergolong sederhana ditinjau dari kelengkapan pemenuhan unsur-unsur tindak pidana yang dilaporkan. Dalam kasus ini ditunjang oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan ahli serta bukti surat berupa akta otentik Serifikat Hak Guna Bangunan No. 840 / Kelurahan Petemon atas nama Amir. Namun demikian, sudah hampir dua tahun lamanya perkaranya masih outstanding di tangan penyidik, belum jelas kedudukan Budi selaku terlapor, apakah dinaikkan statusnya menjadi tersangka ataukah justru harus dihentikan penyidikannya karena tidak cukup bukti.

Sebaliknya, terdapat suatu kasus penanganan laporan polisi tentang tindak pidana sesuai dengan Laporan Polisi Nomor

LP/1265/VIII/2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 12 Agustus 2015185 belum genap setahun terlapor sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRINHAN/466/XI/2016/ SATRESKRIM tanggal 14 Nopember

______________

 185 Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor:  LP/1265/VIII/ 2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 12 Agustus 2015

2016.186 Adapun kualitas perkaranya lebih komplikasi dan rumit dibandingkan dengan perkara sebagaimana Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor: STTLP/B/960/XII/2017/ JATIM/RESTABES.SBY tanggal 14 Desember 2017 tersebut di atas. Tersangka dimaksud adalah Rita dan Hari (bukan nama sebenarnya), merupakan kakak dan adik,  pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh ayahnya bernama Herman (bukan nama sebenarnya) diminta untuk mengikuti dan  menyaksikan tindakan tim Advokat ayahnya memasang banner dan mengunci pagar depan dan pagar tengah atas lahan kosong milik Herman berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 243/Kelurahan Nginden Jangkungan, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah No. 981/2014 Tanggal 8 Oktober 2014, dengan maksud dan tujuan agar lahan kosong milik Herman tersebut tidak dijarah dan tidak disalahgunakan oleh orangorang yang tidak bertanggung jawab. Pada saat pemasangan banner dan penguncian pagar di atas lahan tersebut tidak ada orang lain, namun seandainya pada saat penguncian pagar masih ada orang di lahan itu, orang dimaksud dapat dengan leluasa keluar lewat pintu samping ataupun dapat memanjat pagar yang bentuknya seperti anak tangga.

Pada tanggal 12 Agustus 2014 orang yang bernama Firman (bukan nama sebenarnya) yang bertempat tinggal

______________

186 Surat Perintah Penahanan Nomor: SPRIN-HAN/466/XI/2016/ SATRESKRIM tanggal 14 Nopember 2016

berjauhan dari Jln.Nginden Semolowaru No. 46 Surabaya membuat Laporan Polisi Nomor : LP/1265/VIII/2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SBY yang intinya Rita dan Hari dituduh melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan orang-orang bernama Amin, Amir, Amat dan Ani (bukan nama sebenarnya) dengan cara menggembok pagar rumah mereka. Padahal lahan yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh  Amin, Amir, Amat dan Ani adalah berbeda atau tidak sama dengan lahan kosong milik ayah Rita dan Hari. Bangunan rumah yang dihuni oleh  Amin, Amir, Amat dan Ani terletak bersebelahan dengan lahan kosong milik Herman.  Andaikatapun di atas lahan yang berdiri bangunan rumah yang dihuni oleh Amin, Amir, Amat dan Ani dikunci atau digembok pagar halamannya, maka mereka tetap dapat keluar masuk rumahnya melalui pintu yang berbentuk rolling-door yang menghadap ke jalan raya.

Perihal kedudukan dan status Firman berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/1265/VIII/2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 12 Agustus 2014 perlu dianalisis sebagai berikut :

Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 24 dinyatakan :

  1. Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 24 dinyatakan :  “Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana”.
  2. Pada Pasal   108  ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan : “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik baik lisan maupun tulisan”.
  3. Dengan demikian, maka berdasarkan UndangUndang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Butir 24 Jo Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dapat disimpulkan bahwa yang berhak untuk menjadi Pelapor dalam perkara yang menjerat Rita dan Hari adalah orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana. Sedangkan orang yang bernama Firman dikarenakan dia bukan orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana, maka Firman tersebut tidak berhak untuk menyampaikan laporan polisi, sehingga oleh karenanya LP/1265/VIII/2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SB Y tanggal 12 Agustus 2014 LP/1265/VIII/2014/SPKY/ JATIM/RESTABES.SBY tanggal 12 Agustus 2014 adalah disampaikan oleh orang yang tidak kompeten atau orang yang tidak berhak sehingga tidak sah.

Selama Selama diperiksa sebagai saksi hingga menjadi tersangka, Rita dan Hari tidak pernah diberitahu secara jelas tentang apa yang dipersangkakan kepadanya, tentang hubungannya dengan “korban” perampasan kemerdekaan, bagaimana cara merampasnya, serta sarana prasarana apa yang digunakan oleh Rita dan Hari untuk merampas kemerdekaan Amin, Amir, Amat dan Ani. Tindakan penyidik seperti itu jelas bertentangan dengan KUHAP Pasal 51 butir a  yang menyatakan : “Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai”.

Dari dua contoh penanganan laporan polisi tentang tindak pidana tersebut di atas,  diduga terdapat pelanggaran terhadap AUPB sebagaimana diatur dalam Ketentuan Umum, Pasal 1 Butir 17 Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan bahwa AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berhubungan dengan Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB, utamanya melanggar “asas kecermatan”  yakni asas bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/ atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan.

Landasan Konstitusional Penanganan  Laporan Tindak Pidana

Landasan hukum bagi  penanganan laporan polisi tentang  tindak pidana adalah termasuk dalam landasan konstitusional KUHAP, dikarenakan perihal laporan polisi tentang tindak pidana diatur dalam KUHAP, sehingga landasan konstitusional laporan polisi tentang tindak pidana dimaksud sebagaimana dapat dibaca pada konsiderans KUHAP dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasar Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Landasan konstitusional merupakan rujukan yang menjadi sumber ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP,  adalah sebagai penjabaran lebih  lanjut dari sumber pokok yang terdapat pada perundang-undangan negara kita. Monang Siahaan menguraikan tentang Landasan konstitusional hukum acara pidana di Indonesia pada zaman penjajahan adalah sebagai berikut :

  1. Herziene Inlands Reglement atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) sesuai staatsblad 1941.441 yang sebelumnya bersumber dari Inland Reglemen (IR).
  2. Inland Reglement (IR) yang dikenal juga dengan sebutan Reglement Bumiputera dilaksanakan berdasarkan Pengumunan Pemerintah Hindia Belanda (Gubernur Jenderal) tanggal 5 April 1848 (ST 1848-16) dan mulai berlaku sejak 1 Mei 1848.  IR kemudian disahkan dengan Firman Raja tanggal 29 September 1849 No.93 tentang pemberlakuan IR dari Kerajaan Belanda terhadap daerah jajahannya disebut asas concordantie beginsel.
  3. IR sejak diberlakukan tanggal 1 Mei 1848 merupakan hukum acara pidana bagi golongan Indonesia, khususnya untuk seluruh Indonesia. Untuk golongan Eropa berlaku Reglement op de Strafvoedering (SV).
  4. Pengadilan :
  5. Pengadilan bagi golongan Indonesia disebut Landraad (kini menjadi Pengadilan Negeri).
  6. Raad van Justitie (Pengadilan Tinggi), juga merangkap untuk penduduk golongan Indonesia.187

Landasan konstitusional pada masa pendudukan Jepang, oleh Monang Siahaan, diuraikan sebagai berikut :

  1. Pasal 3 Osamu Seirei (undang-undang)  No.1 Tahun 1942 yang berlaku mulai 7 Maret 1942 berbunyi : “Semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaannya, undang-undang dari pemerintahan yang dulu maka hukum acara pidana yang berlaku pada masa pendudukan Jepang (1942-1945) pada dasarnya berbeda pada masa sebelumnya, yaitu tetap berlaku HIR”.
  2. Nama pengadilan diganti menjadi :
  3. Tihoo Hooin, yaitu Pengadilan Negeri.
  4. Kootoo Hooin, yaitu Pengadilan Tinggi.
  5. Sakoo Hooin, yaitu Mahkamah Agung.188

Selanjutnya Monang Siahaan menjelaskan Landasan konstitusional pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai berikut :

  1. Berdasar   Pasal  II   Aturan  Peralihan  UUD 45, yaitu : “Segala badan-badan negara dari peraturanperaturan yang ada sampai berdirinya Negara

______________

  187 Monang Siahaan, Op Cit, h.7,   188Ibid

Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, masih berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang tersebut”.

  • HIR (Herziene Inlands Reglement) atau Reglemen Indonesia Bumiputera yang dibaharui (RIB) Stbl  1941.441 dan Undang-Undang No.1/Drt/Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 9) serta semua peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan hanya yang menyangkut hukum acara pidana.
  • Berbagai kekurangan HIR dan Undang-Undang Nomor 1/Drt/Tahun 1951 dan peraturan lainnya dilakukan perubahan oleh pemerintah bersamasama dengan DPR sehingga hukum acara pidana diberlakukan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, disahkan Presiden RI, Suharto tanggal 31 Desember 1981, diundangkan di Jakarta tanggal 31 Desember 1981 dan Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76. 189

Menurut M.Yahya Harahap, yang dimaksud dengan landasan konstitusional adalah landasan yang menjadi sumber dari mana ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP dijabarkan, atau KUHAP itu adalah penjabaran lebih lanjut dari sumber pokok yang terdapat pada perundang-undangan kita. Sumber konstitusional KUHAP yang pertama yaitu:

  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Undang-Undang  Pokok  Kekuasaan  Kehakiman No. 49 Tahun 2009

______________

189Ibid.

Landasan hukum yang terdapat pada UUD 45 antara lain:

  1. Semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat(1));
  2. Memberikan perlindungan hukum pada segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
  3. Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan dan dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi tindakan harus berdasarkan hukum dan perundang-undang.190

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang (Drt) No. 1 Tahun 1951 telah menetapkan bahwa untuk seluruh Indonesia berlaku sebagai pedoman untuk acara perkara pidana di Pengadilan Negeri berlaku Herzien Inlandsch Reglement (HIR), namun demikian perlu segera dibuat suatu undangundang hukum acara pidana yang baru sesuai dengan citacita nasional dengan mempunuai ciri kodifikasi dan unifikatif berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945.191

Dalam usaha penyusunan Hukum Acara Pidana baru untuk menggantikan hukum acara pidana produk Belanda (IR/HIR) yang telah memakan waktu selama kurang lebih 14 tahun lamanya, yaitu dimulai pada 1967 dengan pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk

______________

190 M.Yahya Harahap, Op Cit, h. 30

191Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar,  Penerbit Kencana, Jakarta, 2017, h.45

menyusun/merancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), maka pada 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang diselenggarakan oleh Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN), yang materi pokok pembahasannya berintikan Hukum Acara Pidana dan Hak Asasi Manusia dan menghasilkan suatu naskah Rancangan UndangUndang Hukum Acara Pidana192.

Pada 1973, konsep-konsep yang telah dikumpulkan oleh Panitia Intern Departemen Kehakiman dengan memperhatikan kesimpulan Seminar Hukum Nasional sebagai bahan untuk menyusun Rancangan UndangUndang Hukum Acara Pidana itu kembali dimusyawarahkan oleh Panitia Intern tersebut bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (HANKAM), termasuk POLRI dan Departemen Kehakiman.193

Pada 1974, naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tersebut setelah disempurnakan, disampaikan oleh Menteri Kehakiman kepada sekretaris kabinet, selanjutnya sekretaris kabinet meminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam), termasuk Polri dan Departemen Kehakiman, kemudian

______________

  192Ibid.,  193Ibid.

naskah Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut dibahas lagi dalam rapat koordinasi antara wakilwakil dari keempat instansi tersebut.194

Pada 1979, diadakanlah pertemuan antara Menteri Kehakiman, Jaksa Agung, dan Kapolri dan wakil dari Mahkamah Agung untuk membahas beberapa hal yang perlu untuk penyempurnaan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), kecuali memperhatikan hasil-hasil Seminar Hukum Nasional ke-II di Semarang tersebut, juga memperhatikan pendapat ahli hukum lainnya yang tergabung dalam organisasi profesi seperti Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), dan kegiatan, kongres, rapat kerja dan lain-lain.195

Teori negara hukum atau kedaulatan hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan benar. Ada dua unsur dalam negara hukum, yaitu (a) hubungan yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan melainkan berdasarkan suatu norma  objektif, yang juga mengikat pihak yang memerintah; (b) norma

______________

  194M.Yahya Harahap, Op Cit, h.19, 195Andi Muhammad Sofyan dan Abd.Asis, Op Cit, h.46

objektif itu harus memenuhi syarat bahwa tidak hanya secara formal, melainkan dapat dipertahankan berhadapan dengan ide hukum.

Landasan Operasional Penanganan Laporan Tindak Pidana

M.Yahya Harahap menguraikan landasan operasional KUHAP dengan diawali menguraikan Kelahiran KUHAP melalui sejarah penyusunan, penyempurnaan, dan pembahasan yang panjang. Secara kronologis dapat disingkat sebagai berikut:

  1. 1968 : diadakan Seminar Hukum Nasional II di Semarang dengan materi pokok berintikan hukum acara pidana dan hak asasi manusia.
  2. 1973 : Panitian Itern Departemen Kehakiman menyusun naskah KUHAP. Naskah bertitik tolak dari hasil Seminar Hukum Nasional II di Semarang. Rancangan ini kemudian dibahas bersama dengan Kejaksaan Agung, Departemen Hankam, Polri dan Departemen Kehakiman.
  3. 1974 : RUHAP disampaikan kepada Menteri Kehakiman  dan kepada Sekretaris Kabinet. Selanjutnya oleh Sekretaris Negara diminta lagi pendapat Mahkamah Agung, Departemen Hankam, Polri, Departemen Kehakiman. Untuk menemukan pendapat di antara instansi tersebut diadakan rapat koordinasi antara wakil mereka.
  4. 1979 (12 September 1979) : barulah RUHAP disampaikan kepada DPR RI, dengan amanat Presiden tanggal 12 September 1979 No.R.06/P.U/IX/1979.
  5. 1981 (23 September) : setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang memakan waktu lebih dari 2 tahun barulah rancangan undang-undang tadi mendapat persetujuan kata sepakat dari DPR.
  6. 1981 (31 Desember) : Presiden mensahkan rancangan menjadi Undang-Undang No.8 tahun 1981; LN.RI No.76;TLN No.3209.
  7. Berdasarkan landasan GBHN TAP MPR No. IV tahun 1978 ditentukan arah kerangka dan tujuan akhir berupa landasan pokok sebagai ruang gerak operasional dengan penjabaran rumusannya:
  8. Untuk itu melanjutkan usaha untuk peningkatan dan penyempurnaan pembinaan hukum nasional, antara lain hukum pembaharuan hukum positif dengan jalan melakukan kodifikasi.
  9. Setiap usaha kodifikasi hukum harus memperhatikan:
  10. Kodifikasi hukum yang baru harus menampilkan “kesadaran hukum” yang hidup dalam masyarakat (the living law).
  11. pembaruan kodifikasi hukum harus bersifat únifikasi´wawasan pembaruan hukum nasional adalah meliputi “Wawasan Nusantara”. Hal ini berarti seluruh kepulauan Indonesia harus berada dalam suatu kesatuan hukum nasional dan mengabdi kepada kepentingan nasional. Tidak boleh ada perbedaan pengkotakan hukum karena perbedaan daerah, agama, suku, golongan, kelamin, dan aliran.
  12. Kodifikasi pembaruan hukum harus dapat “menertibkan” badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
  13. Disamping penertiban, pembaruan hukum nasional juga untuk “meningkatkan kualitas” kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.
  14. Selanjutnya, TAP MPR tadi digariskan pembaruan hukum itu dapat membina penyelenggaraan “bantuan hukum” untuk golongan masyarakat kurang mampu.
  15. Pembangunan dan pembaruan hukum nasional harus sinkron dengan laju perkembangan pembangunan spiritual dan meteriial agar hukum yang diperbarui tidak menjadi penghambat laju pertumbuhan pembangunan nasional.196

Pada pelaksanaan operasional hukum acara pidana di Indonesia, Andi Mohammad Sofyan dan Abd.Asis mengutarakan sumber dan dasar hukumnya, sebagai berikut:

  1. Pasal 24 Undang-Undang Dasar tahun 1945
  2. Pasal 24 ayat (1) A Undang-Undang Dasar tahun 1945
  3. Pasal 5 ayat (1) UU (Drt) No. 1 tahun 1951 (sudah dicabut)
  4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP (LN 1981 – 76 & TLN – 3209) dan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.
  5. Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, diubah dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1999, kemudian diubah dengan UndangUndang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
  6. Undang-Undang   No. 14 tahun 1985   Tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan

______________

196M.Yahya Harahap, Op Cit, h.19

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

  • Undang-Undang No. 2  Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,   kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 dan UndangUndang No. 49 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
  • Undang-Undang No. 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  • Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
  • Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
  • Undang-Undang No. 22 tahun 2002 Tentang Grasi, yang kemudian diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi.
  • Segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan proses hukum acara pidana dan Pedoman Pelaksanaan KUHAP.
  • Serat Edaran atau Fatwa Mahkamah Agung terkait hukum acara pidana.
  • Yurisprudensi atau putusan-putusan Mahkamah Agung atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang terkait masalah hukum acara pidana.
  • Doktrin atau pendapat para ahli hukum di bidang hukum acara pidana.197

______________

197Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op Cit, h.12-13

Berikutnya, Andi Mohammad Sofyan dan Abd.Asis menguraikan asas-asas dalam hukum acara pidana, yakni asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang ditegakkan, sebagaimana termuat dalam KUHAP, antara lain :

  1. Peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa”
  2. Asas persamaan di depan hukum (equality before the law), artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang (Pasal 4 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)
  3. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 6 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  4. Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat 2 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  5. Atas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang (Pasal 7 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  6. Asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), artinya setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut dan/atau dihadapkan di depan pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap  (Pasal 8 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  7. Asas pemberian ganti rugi dan rehabilitasi atas salah tangkap, salah tahan, dan salah tuntut, mengadili tanpa alasan berdasarkan undangundang atau kekeliruan mengenai orangnya (error in personal) atau hukum yang diterapkannya berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi  (Pasal 9 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  8. Asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan atau lazim disebut contante justitie (Pasal 2 ayat 4 Jo Pasal 4 ayat 4 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  9. Asas memperoleh bantuan hukum seluas-luasnya, artinya bahwa setiap orang wajib diberikan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum pada tiap tingkatan pemeriksaan guna kepentingan pembelaan  (Pasal 56 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  10. Asas wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum dakwaan, serta hak-haknya termasuk hak menghubungi dan meminta bantuan penasihat hukum. (Pasal 11 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  11. Asas hadirnya terdakwa, artinya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa  (Pasal 12 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  12. Asas pemeriksaan terbuka untuk umum, artinya pengadilan dalam pemeriksaan perkara terbuka untuk umum, jadi setiap orang diperbolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan (Pasal 13 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dalam bidang peradilan, serta untuk lebih menjamin obyektivitas peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang adil dan tidak memihak, serta putusan yang adil kepada masyarakat.
  13. Asas pembacaan putusan, yaitu semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum  (Pasal 13 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009).
  14. Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan, artinya langsung kepada terdakwa dan tidak secara tertulis antara hakim dan terdakwa  (Pasal 154 KUHAP dan seterusnya).
  15. Asas putusan harus disertai alasan-alasan, artinya segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili  (Pasal 50 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  16. Asas tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya  (Pasal 10 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  17. Asas pengadilan wajib memeriksa, mengadili dan memutus perkara, artinya pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas  (Pasal 10 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
  18. Asas pengawasan pelaksanaan putusan, artinya dalam menjalankan putusan pidana, Ketua Pengadilan Negeri wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  (Pasal 55 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).198

Asas-asas dalam hukum pidana tersebut dipandang sebagai prinsip-prinsip umum dalam acara pidana.  Asasasas ini mempunyai fungsi yang strategis dalam menjaga hak-hak tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum. Untuk itu, para tersangka atau terdakwa dan para penasihat hukum yang mendampinginya harus betul-betul memahami asas-asas dalam hukum pidana tersebut.199

Dalam menangani laporan tindak pidana, penyelidik dan atau penyidik wajib mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Sedangkan seorang tersangka atau terdakwa harus pula mengetahui hak-haknya. Hal ini dikarenakan hukum pidana berpotensi untuk merampas kebebasan seseorang. Oleh karena itu penyelidik/penyidik

______________

  198Ibid., 199Suharto dan Jonaedi Efendi, Panduan Praktis Bila Anda Menghadapi Perkara Pidana Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, h.38. 

wajib menghormatinya, dan hal itu menjadi sangat penting bagi tersangka/terdakwa untuk melakukan pembelaan diri.

  1. Hak Untuk Segera Mendapatkan Pemeriksaan.      Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 50 KUHAP, yang dijelaskan sebagai berikut :
  2. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.
  3. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum.
  4. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Hak kepada tersangka dalam pasal ini adalah guna menjauhkan kemungkinan terkatungkatungnya nasib seseorang yang disangka melakukan tindak pidana terutama mereka yang dikenakan penahanan, sehingga jangan sampai berlarut lama tidak segera mendapat pemeriksaan sehingga dirasakan tidak ada kepastian hukum dan adanya kesan kesewenang-wenangan yang tidak wajar.
  5. Hak untuk diberitahu dengan bahasa yang dimengerti. Penggunaan bahasa yang dimengerti oleh tersangka/terdakwa menempati posisi yang penting terhadap proses hukum. Mulai dari penyelidikan sampai dengan penuntutan di pengadilan, seorang tersangka/terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti olehnya. Hal ini diatur pada Pasal 51 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut : Untuk rnempersiapkan pembelaan:
  6. tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai,
  7. terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya.
  8. Hak Memberi Keterangan Secara Bebas Hak ini diatur dalam Pasal 52 KUHAP yang menyatakan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Penjelasan Pasal 52 KUHAP menyatakan bahwa supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenarnya, maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu, wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka atau terdakwa.
  9. Hak Untuk Mendapatkan Juru Bahasa. Ketentuan mengenai hak untuk mendapatkan juru bahasa ini diatur dalam Pasal 177 dan 178 KUHAP, sebagai berikut : Pasal 177 KUHAP.
  10. Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang bersumpah atau berjanji akan menterjemahkan dengan benar semua yang harus diterjemahkan.
  11. Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perkara Ia tidak boleh pula menjadi juru bahasa dalam perkara itu.

Pasal 178 KUHAP.

  1. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu
  2. Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi dapat menulis, hakim ketua sidang menyampaikan semua pertanyaan atau teguran kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan serta jawaban harus dibacakan.

Ketentuan yang sama terdapat dalam Pasal 53 KUHAP, yang menyatakan:

  1. Dalam    pemeriksaan   pada  tingkat   penyidikan  dan  pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177.
  2. Dalam hal tersangka atau terdakwa bisu dan atau tuli diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178.
  • Hak Mendapatkan bantuan Penasihat Hukum. Hak bantuan hukum diatur pelaksanaannya dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dengan perubahannya dalam Undang-Undang No.35 Tahun 1999, khususnya Pasal 35 yang menyatakan setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Hak mendapatkan bantuan hukum ini dalam KUHAP diatur dalam Pasal 54, yang menyatakan sebagai berikut : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Pasal 56 KUHAP menyatakan pada ayat (1), bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka. Ayat (2), menyatakan bahwa setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.
  • Hak Menghubungi Penasihat Hukum. Setiap tersangka/terdakwa memiliki hak untuk menghubungi penasihat hukum, apalagi yang bersangkutan diancam dengan hukuman di atas lima tahun. Hal ini diatur dalam Pasal 57 KUHAP sebagai berikut :
  • Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan undangundang ini.
  • Tersangka  atau  terdakwa   yang   berkebangsaan  asing yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya dalam menghadapi proses perkaranya.
  • Hak Menerima Kunjungan Dokter Pribadi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 58 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak.
  • Hak Menerima Kunjungan Keluarga. Ketentuan hak menerima kunjungan keluarga diatur dalam Pasal 60 dan 61 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut : Pasal 60 KUHAP, Tersangka atau terdakwá berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungán kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum.  Sedangkan Pasal 61 KUHAP, menyatakan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak secara Iangsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan.
  • Hak Menerima Dan Mengirim Surat. Perihal ini diatur dalam Pasal 62 KUHAP, yang menyatakan sebagai berikut :
  • Tersangka  atau  terdakwa  berhak mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis menulis.
  • Surat menyurat  antara  tersangka atau terdakwa dengan penasihat hukumnya atau sanak keluarganya tidak diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara kecuali jika terdapat cukup alasan untuk diduga bahwa surat menyurat itu disalahgunakan.
  • Dalam hal surat  untuk  tersangka  atau   terdakwa ditilik atau diperiksa oleh penyidik, penuntut umum, hakim atau pejabat rumah tahanan negara, hal itu diberitahukan kepada tersangka atau terdakwa dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi “telah ditilik”.
  • Hak Menerima Kunjungan Rohaniawan dan Diadili Secara Terbuka Untuk Umum. Pasal 63 KUHAP memberikan hak kepada tersangka/terdakwa hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan, yang bunyinya : tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan.  Pasal 64, menyatakan bahwa terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.  
  • Hak Mengajukan Saksi Yang Menguntungkan. Hak ini diatur dalam Pasal 65 KUHAP yang menyatakan bahwa Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya.
  • Hak Menuntut Ganti Kerugian. Tersangka/terdakwa dapat menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP yang menyatakan :
  • Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
  • Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalarn ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.
  • Tuntutan  ganti  kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kapada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
  • Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
  • Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
  • Hak Memperoleh Rehabilitasi. Hak untuk menerima rehabilitasi diatur dalam Pasal 97 KUHAP, yang menyatakan, sebagai berikut :
  • Seorang  berhak  memperoleh   rehabilitasi  apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
  • Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 
  • Permintaan  rehabilitasi  oleh  tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77.

Mekanisme Penanganan Laporan Polisi Tentang Tindak Pidana

Dalam proses pemeriksaan terhadap seseorang, penyelidik berdasarkan Pasal 102 KUHAP, diatur perihal sebagai berikut :

  1. Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
  2. Dalam  hal  tertangkap  tangan  tanpa  menunggu   perintah    penyidik, penyelidik wajib segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelidikan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 ayat (1) huruf b.
  3. Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.

Perihal tertangkap tangan,  Pasal 111 KUHAP mengatur sebagai berikut:

  1. Dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman dan keamanan umum wajib, menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.
  2. Setelah menerima penyerahan tersangka sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyelidik atau penyidik wajib segera melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan.
  3. Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.
  4. Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Pada Pasal 106 KUHAP disebutkan bahwa  Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.

Selanjutnya pada Pasal 107 KUHAP ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyidikan, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a memberikan petunjuk kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang dalam penyidikan oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b dan kemudian ditemukan bukti yang kuat untuk diajukan kepada penuntut umum, penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b melaporkan hal itu kepada penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a. Sedangkan pada ayat (3) dikatakan bahwa dalam hal tindak pidana telah selesai disidik oleh penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf b, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 ayat (1) huruf a.

Pada pasal 108 KUHAP diatur, sebagai berikut :

  1. Setiap orang  yang  mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.
  2. Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
  3. Setiap  pegawai  negeri  dalam  rangka  melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
  4. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  5. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  6. Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Pada Pasal 109 KUHAP ayat (1) diatur bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum. Ayat (2),  dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Pada ayat (3) dikatakan bahwa dalam hal penghentian tersebut pada ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, maka sebagaimana diatur pada Pasal 110 KUHAP ayat (1), penyidik  yang bersangkutan wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.   Pada ayat (2), Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.  Pada ayat (3), dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum. Ayat (4), penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Pada Pasal 112 KUHAP ayat (1) diatur bahwa  Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.

Pada Pasal 113 KUHAP, dinyatakan bahwa jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya.

Pasal 114 KUHAP mengatur bahwa dalam hal seorang disangka melakukan suatu tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. 

Pada Pasal 115 ayat (1) dikatakan bahwa dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan. Pada ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara penasihat hukum dapat hadir dengan cara melihat tetapi tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka.

Pada pasal 116 KUHAP ayat  (1) dikatakan bahwa saksi diperiksa dengan tidak disumpah kecuali apabila ada cukup alasan untuk diduga bahwa ia tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan di pengadilan. Ayat (2) bahwa saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya. Pada ayat (3) dikatakan bahwa dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara. Dalam ayat (4) diatur bahwa dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut.

Pada Pasal 117 KUHAP ayat (1) dinyatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apapun. Ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal tersangka memberi keterangan tentang apa yang sebenarnya ia telah lakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dipersangkakan kepadanya, penyidik mencatat dalam berita acara seteliti-telitinya sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka sendiri.

Pada Pasal 118 KUHAP ayat  (1) diatur bahwa keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau membubuhkan tanda tangannya, penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pada Pasal  119 KUHAP diatur bahwa dalam hal tersangka dan atau saksi yang harus didengar keterangannya berdiam atau bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang menjalankan penyidikan, pemeriksaan terhadap tersangka dan atau saksi dapat dibebankan kepada penyidik di tempat kediaman atau tempat tinggal tersangka dan atau saksi tersebut.

Pada Pasal 120 KUHAP ayat (1)  diatur bahwa dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus. Pada ayat (2) dikatakan bahwa ahIi tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

Pada Pasal  121 KUHAP diatur bahwa Penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara yang diberi tanggal dan memuat tindak pidana yang dipersangkakan, dengan menyebut waktu, tempat dan keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan, nama dan tempat tinggal dari tersangka dan atau saksi, keterangan mereka, catatan mengenai akta dan atau benda serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.

Pada Pasal 122 KUHAP diatur bahwa dalam hal tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan itu dijalankan dan harus mulai diperiksa oleh penyidik.    Pada Pasal 123 KUHAP dinyatakan bahwa :

  1. Tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan keberatan atas penahanan atau jenis penahanan tersangka kepada penyidik yang melakukan penahanan itu.
  2. Untuk itu  penyidik  dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis penahanan tertentu.
  3. Apabila dalam waktu tiga hari permintaan tersebut belum dikabulkan oleh penyidik, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada atasan penyidik.
  4. Untuk  itu  atasan penyidik dapat mengabulkan permintaan tersebut dengan mempertimbangkan tentang perlu atau tidaknya tersangka itu tetap ditahan atau tetap ada dalam jenis tahanan tertentu.
  5. Penyidik atau  atasan  penyidik  sebagaimana dimaksud dalam ayat tersebut di atas dapat mengabulkan permintaan dengan atau tanpa syarat.

Pada Pasal 124 KUHAP, dinyatakan bahwa daIam hal apakah sesuatu penahanan sah atau tidak sah menurut hukum, tersangka, keluarga atau penasihat hukum dapat mengajukan hal itu kepada pengadilan negeri setempat untuk diadakan praperadilan guna memperoleh putusan apakah penahanan atas diri tersangka tersebut sah atau tidak sah menurut undang-undang ini.

Pada Pasal 125 KUHAP, diatur bahwa dalam hal penyidik melakukan penggeledahan rumah terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya, selanjutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam PasaI 33 dan Pasal 34.

Pada Pasal 126 KUHAP, diatur sebagai berikut :

  1. Penyidik    membuat    berita   acara   tentang   jalannya    dari   hasil penggeledahan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5).
  2. Penyidik membacakan lebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
  3. Dalam haI tersangka atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya, hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.

Pada Pasal 127 KUHAP ayat (1) dinyatakan bahwa untuk keamanan dan ketertiban penggeledahan rumah, penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat yang bersangkutan. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal ini penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu

tidak meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung. Pada Pasal 128 dikatakan bahwa dalam hal penyidik melakukan penyitaan, terlebih dahulu ia menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang dari mana benda itu disita.     Pada Pasal 129 KUHAP diatur, sebagai berikut :

  1. Penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang dari mana benda itu akan disita atau kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua Iingkungan dengan dua orang saksi.
  2. Penyidik membuat  berita acara  penyitaan yang dibacakan terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.
  3. Dalam hal orang dari mana benda itu disita atau keluarganya tidak mau membubuhkan tandatangannya hal itu dicatat dalam berita acara dengan menyebut alasannya.
  4. Turunan dari  berita acara  itu disampaikan oleh penyidik kepada atasannya, orang dari mana benda itu disita atau keluarganya dan kepala desa.

Pada Pasal 130 KUHAP ayat (1) diatur bahwa benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat berat dan atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri maupun sifat khas, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas orang dari mana benda itu disita dan lain-lainnya yang kemudian diberi hak dan cap jabatan dan ditandatangani oleh penyidik.  Pada ayat (2) diatur bahwa dalam hal benda sitaan tidak mungkin dibungkus, penyidik memberi catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), yang ditulis di atas label yang ditempelkan dan atau dikaitkan pada benda tersebut.

Pada Pasal 131 KUHAP ayat (1) dinyatakan bahwa dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 129 undang-undang ini.

Pada Pasal 132 KUHAP diatur hal sebagai berikut :

  1. Dalam hal  diterima  pengaduan  bahwa sesuatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang ahli.
  2. Dalam hal timbul dugaan kuat bahwa ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipergunakan sebagai bahan perbandingan.
  3. Dalam hal suatu surat yang dipandang perlu untuk pemeriksaan, menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, penyidik dapat minta supaya daftar itu seluruhnya selama waktu yang ditentukan dalam surat permintaan dikirimkan kepadanya untuk diperiksa, dengan menyerahkan tanda penerimaan.
  4. Dalam hal surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak menjadi bagian dari suatu daftar, penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali yang dibagian bawah dari salinan itu penyimpan mencatat apa sebab salinan itu dibuat.
  5. Dalam hal surat atau daftar itu tidak dikirimkan dalam waktu yang ditentukan dalam surat permintaan, tanpa alasan yang sah, penyidik berwenang mengambilnya.
  6. Semua pengeluaran untuk penyelesaian hal tersebut dalam pasal ini dibebankan pada dan sebagai biaya perkara.

Pada Pasal 133 KUHAP, diatur hal sebagai berikut:

  1. Dalam hal  penyidik  untuk  kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
  2. Permintaan keterangan ahli  sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.
  3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Pada Pasal 134 KUHAP, diatur hal sebagai berikut:

  1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
  2. Dalam hal  keluarga  keberatan,  penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut.
  3. Apabila dalam waktu  dua  hari  tidak  ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Pada Pasal 135 KUHAP diatur bahwa dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalian mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (2) dan pasal 134 ayat (1) undang-undang ini. Pada Pasal 136, dinyatakan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Bagian Kedua Bab 14 ditanggung oleh negara.

Analisis Teoritis dan Filosofis Penanganan Laporan Tindak Pidana.

Analisis Teoritis

Pemikiran tentang teori hukum adalah akumulasi keresahan ataupun sebuah jawaban dari masalah kemasyarakatan yang dihadapi oleh generasi pada saat itu. Oleh sebab itu, memahami pemikiran tentang teori dan paradigma hukum yang dikemukakan oleh para pakarnya haruslah dirunut dan teliti dari latar belakang politik dan kondisi sosial masyarakat tempat ahli pikir tersebut hidup.

Dengan demikian, teori hukum adalah bagian dari ilmu hukum, dan sebagai demikian teori hukum merupakan refleksi kritis mengenai apa sebetulnya hukum yang dikupas dalam ilmu hukum itu.200 Pada dasarnya, dengan pengertian teori hukum dimaksudkan rumpun upaya yang koheren untuk mengamati hukum secara sistematis dan komprehensif serta kemudian memperoleh pengetahuan yang mendasar sifatnya mengenai hukum yang dapat diuji ulang. Semua teori hukum merupakan bagian dari filsafat hukum, dan baru pada akhir abad ke-19 berkembang sebagai suatu disiplin tersendiri.201  Dapat dikatakan, teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling

______________

200Budiono Kusumohamidjojo, Teori Hukum – Dilema Antara Hukum dan Kekuasaan, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2016, h.61. , 201Ibid, h.43 

tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.202

Dari kajian teoritis, diketahui bahwa secara umum tujuan dibentuknya lembaga kepolisian adalah untuk menciptakan kondisi aman, tenteram dan tertib dalam masyarakat. Di dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas-tugas preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan, pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, baik fungsi preventif maupun fungsi represif melekat kewajiban untuk melakukan upaya meredakan ketegangan, menyatupadukan bangsa dan upaya mengembangkan penyesuaian, karena itu makin luas sistem sosial, makin rumit pula suatu fungsi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang terkandung dalam mission jabatan.203

Seiring kemajuan dan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan serta

______________

  202Juhaya S,Praja, Op Cit, h.53

  203Sadjijono, Op Cit, h.42 

perkembangan kejahatan, pengertian kepolisian menjadi berkembang tidak lagi terbatas pada arti harafiah atau polisi an sich,  namun mencakup fungsi, tugas dan wewenang, lembaga (organ), bahkan petugas dan jabatan (ambt) serta administrasi. Istilah polisi mengandung pengertian sebagai tugas dan organ. Bahkan Krammer sarjana Belanda menambahkan pula pengertiannya sebagai Ilmu Pengetahuan Kepolisian atau politie wetenchap, dan dapat pula istilah polisi digunakan untuk menyebutkan tugasnya.204

Istilah polisi mempunyai dua arti, yaitu:  Pertama, polisi dalam arti formal adalah mencakup penjelasan tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian.  Kedua, polisi dalam arti material adalah memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban  dalam rangka kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan atau undang-undang.205

______________

204Warsito Hadi Utomo, Op Cit, h.8

205Ucuk Suyono, Opcit,  h.2.

Istilah polisi sepanjang sejarah ternyata mempunyai arti yang berbeda-beda. Pengertian polisi yang sekarang berbeda dengan pengertian polisi pada awal ditemukannya istilah polisi itu sendiri. Warsito Hadi Utomo, menguraikan pengertian polisi diantaranya adalah sebagai berikut :

Pertama kali ditemukannya kata polisi dari perkataan Yunani “politea” yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Pada masa itu yaitu abad sebelum Masehi, negara Yunani terdiri dari kota-kota tidak saja menyangkut pemerintahan negara kota saja, tapi juga termasuk urusan-urusan keagamaan. Baru setelah timbul agama Kristen, maka pengertian polisi sebagai pemerintahan negara kota dikurangi urusan agama.

Di negara Belanda pada jaman dahulu istilah polisi dikenal melalui konsep Catur Praja, dan Van Vollenhoven membagi pemerintahan menjadi 4 (empat) bagian, yaitu : Bestuur, Politie, Rechstpraak dan Regeling. Dengan demikian Politie dalam pengertian ini sudah dipisahkan dari Bestuur dan merupakan bagian pemerintahan tersendiri. Pada pengertian ini polisi termasuk organ pemerintah yang mempunyai wewenang melakukan pengawasan terhadap kewajiban-kewajiban umum.

Charles Reith dalam bukunya The Blind Eye of History mengemukakan pengertian polisi dalam bahasa Inggris : “Police Indonesia the English language came to mean of planning for improving ordering communal existence”  yaitu sebagai tiaptiap usaha untuk memperbaiki atau menertibkan susunan kehidupan masyarakat,  Pengertian ini berpangkal tolak dari pemikiran, bahwa manusia adalah makhluk sosial, hidup berkelompok, membuat aturan-aturan yang disepakati bersama. Ternyata dari kelompok itu terdapat anggota yang tidak mau mematuhi aturan bersama sehingga timbul masalah siapa yang berkewajiban untuk memperbaiki dan menertibkan kembali anggota kelompok yang melanggar. Dari pemikiran ini kemudian diperlukan polisi, baik organnya maupun tugasnya untuk memperbaiki dan menertibkan tata susunan kehidupan masyarakat tersebut.

Dalam Encyclopedia of Social Science, dikemukakan bahwa pengertian polisi meliputi bidang fungsi, tugas yang luas, yang dijelaskan untuk menjelaskan berbagai aspek dari pada pengawasan keseharian umum. Kemudian dalam arti yang sangat khusus dipakai dalam hubungannya dengan penindasan pelanggaran-pelanggaran politik, yang selanjutnya meliputi semua bentuk pengertian dan ketertiban umum. Dengan kata lain polisi diberikan pengertian sebagai hal-hal yang berhubungan dengan pemeliharaan ketertiban umum dan perlindungan orang-orang serta harta bendanya dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia WJS.Poerwodarminta, dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung pengertian : 1. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, 2. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.  Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung 2 (dua) pengertian makna polisi sebagai tugas dan sebagai organ.206

Dalam pengertian polisi tersebut secara substansi mengandung unsur-unsur pokok, yakni sebagai lembaga atau organ. Gavin Drewry  mengatakan bahwa: “Police are intermediaries between state and citizen and visible manifestation of govermental authority. In their hand rest of responsibility for day to day aplication of the criminal law and the maintenance of order”. Drewry juga mendefinisikan tugas polisi antara lain, “Policeman are instruments of public order, but there must to be said for keeping them apart from politics and goverment. 207

Sebagai institusi hukum, keberadaan polisi sudah setua usia kehidupan masyarakat manusia.  Namun, mulai dari bentuknya yang amat sederhana sampai polisi modern di manapun di

______________

206Warsito Hadi Utomo, Opcit , h.4-9.

207Yoyok Ucuk Suyono, Opcit, h.2 

dunia ini,  pada umumnya polisi mempunyai dua peran sekaligus, yakni : Pertama, polisi adalah institusi yang bertugas menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, agar tercapai suasana kehidupan aman, tentram, dan damai. Kedua, polisi berperan dalam menegakkan hukum dan norma yang hidup di masyarakat.

Dengan peran polisi seperti itu, maka polisi dapat memaksakan berlakunya hukum, yakni manakala hukum dilanggar, terutama oleh tindak penyimpangan atau kejahatan. Bila terjadi perbuatan menyimpang yang mengganggu ketertiban atau ketentraman masyarakat,  maka peran atau kehadiran  polisi diperlukan untuk  memulihkan keadaan dengan memaksa si pelanggar hukum untuk menanggung akibat dari perbuatannya. Secara normatip hal tersebut tegas dinyatakan dalam Pasal 2 Undang Undang Kepolisian bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lahirnya Undang Undang Kepolisian tidak dapat dipisahkan dengan adanya reformasi di bidang hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dikatakan sebagai hasil dari adanya reformasi.208 Dalam Undang-Undang ini diatur tentang ketentuan umum sebagai prinsip-prinsip dasar yang melandasi norma-norma dalam Undang Undang Kepolisian, yakni :

  1. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
  4. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  5. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh

______________

   208Ibid, h.172

terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

  • Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
  • Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.
  • Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
  • Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  • Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  • Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundangundangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
  • Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.
  • Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  • Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan ketentuan UndangUndang Kepolisian adalah :

  1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
  2. menegakkan hukum; dan
  3. memberikan perlindungan,    pengayoman,   dan   pelayanan   kepada masyarakat .

Rincian dari tugas-tugas tersebut, terdiri dari :

  1. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
  2. menyelenggarakan  segala  kegiatan    dalam  menjamin    keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
  3. membina masyarakat  untuk   meningkatkan  partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundangundangan;
  4. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
  5. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
  6. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
  7. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
  8. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
  9. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
  10. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
  11. memberikan   pelayanan   kepada  masyarakat   sesuai   dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
  12. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan wewenang kepolisian, meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) UndangUndang Kepolisian, meliputi :

  1. menerima laporan dan/atau pengaduan;
  2. membantu menyelesaikan  perselisihan  warga  masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
  3. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
  4. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan  dan kesatuan bangsa;
  5. mengeluarkan  peraturan  kepolisian  dalam  lingkup  kewenangan administratif  kepolisian;
  6. melaksanakan pemeriksaan khusus  sebagai  bagian  dari  tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
  7. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
  8. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
  9. mencari keterangan dan barang bukti;
  10. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
  11. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
  12. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
  13. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi : pertama, kewenangan sesuai peraturan perundangundangan (Pasal 15 ayat 2), dan kedua, wewenang penyelidikan atau penyidikan perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian.

Wewenang sesuai peraturan perundangundangan meliputi :

  1. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan  masyarakat lainnya;
  2. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
  3. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
  4. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
  5. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  6. memberikan  izin  operasional  dan   melakukan   pengawasan   terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
  7. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  8. melakukan  kerja  sama   dengan  kepolisian negara lain dalam  menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
  9. melakukan  pengawasan  fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
  10. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
  11. melaksanakan kewenangan  lain  yang  termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Wewenang di bidang proses pidana :

  1. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
  2. melarang  setiap  orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
  3. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
  4. menyuruh berhenti  orang  yang   dicurigai   dan   menanyakan  serta memeriksa tanda pengenal diri;
  5. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  6. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  7. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  8. mengadakan penghentian penyidikan;
  9. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
  10. mengajukan  permintaan  secara  langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
  11. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
  12. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Kewenangan dalam melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab sebagaimana disebutkan dalam pasal 16 ayat (1)

huruf 1 dapat dilaksanakan oleh penyelidik atau penyidik, dengan memenuhi syarat :

  1. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
  2. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
  3. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
  4. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
  5. menghormati hak asasi manusia.

Sedangkan untuk kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

  1. keadaan yang sangat perlu.
  2. tidak bertentangan dengan perundang undangan.
  3. tidak bertentangan dengan kode etik profesi kepolisian.

Untuk memperjelas esensi fungsi kepolisian maka perlu dikemukakan beberapa pendapat tentang definisi fungsi secara terpisah, yang kemudian tertuju pada fungsi yang melekat pada lembaga kepolisian, sehingga antara definisi

fungsi dan kepolisian dapat dipahami menjadi satu makna.

Fungsi,  merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan tugas pokok yang wajib dilaksanakan. Tugas pokok yang dilaksanakan tersebut untuk mencapai tujuan dari organisasi dimaksud. Fungsi kepolisian oleh karenanya berkaitan erat dengan tugas dan wewenang lembaga kepolisian yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari dibentuknya lembaga tersebut.209

Fungsi kepolisian seperti diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Kepolisian adalah menjalankan salah satu fungsi pemerintahan negara dalam tugas penegakan hukum selain perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 14 ayat (1) huruf g, bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya

______________

  209Sadjijono, Op Cit, h.149.

didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyelidik.210

Tindakan preventif ini biasanya dilakukan melalui cara penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawasan, patrol polisi dan lain-lain sebagai teknis dasar kepolisian. Tugas represif, adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan kepada petugas kepolisian. Petugas kepolisian dibebani dengan tanggungjawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakantindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.

Dalam keadaan tertentu tugas preventif dan represif menjadi tugas yang bersamaan, oleh karena itu pekerjaan polisi pun menjadi tidak mudah, pada satu sisi dihadapkan pada struktur sosial dalam rangka pemeliharaan keamanan dan

______________

210Pudi Rahardi, Op Cit, h.25

ketertiban masyarakat, di sisi lain dihadapkan pada struktur birokrasi dan hukum modern yang memiliki ciri rasional.

Tugas kepolisian menjadi dinamis yang berorientasi pada kepentingan dan perkembangan masyarakat, walaupun dalam kenyataannya perkembangan masyarakat lebih cepat dari polapola penegakan hukum  yang dilakukan oleh kepolisian, terutama di bidang teknologi komunikasi dan informasi.

Tugas kepolisian sebagaimana tersebut di atas, selain kepolisian sebagai alat negara penegak hukum yang menjalankan tugas represif yustisiil, juga melaksanakan tugas sosial dalam rangka memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kondisi demikianlah yang menjadi ciri khas pekerjaan kepolisian, di satu sisi harus memelihara ketertiban dan di sisi lain diharuskan memeliharanya dengan jalan penegakan hukum.

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, menyelenggarakan pembangunan dan menyelenggarakan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek dimensional, oleh karena itu dalam pembahasan dan menerapkan streategi pelaksanaannya tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya hanya aspek ekonomi atau aspek politik. Pendekatannya harus terintegrasi melingkupi aspek lainnya, seperti aspek sosial budaya, kondisi geografis dan aspek hukum/peraturan perundang-undangan.211

Selanjutnya nilai norma pelayanan publik kepolisian dalam struktur negara juga berperan  membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukannya, sehingga merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan masyarakat tentang peningkatan pelayanan publik.

Untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga negara dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab hukum Kepolisian dalam penyelenggaraan tugas dan wewenangnya, dengan demikian tidak terlepas dari norma hukum yang memberi pengaturan, diantaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  Undang

______________

211Hardiyansyah, Op Cit, h.15

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Kepolisian dalam upayanya merubah mindset jajarannya tentu harus mampu merumuskan kebijakan dan program perbaikan praktik governance.   Sedangkan kepedulian yang serius merancang pembaharuan praktik governance  menuju yang lebih baik,  mulai terlihat dengan diletakkannya dasar-dasar norma penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan norma pelayanan publik serta norma administrasi pemerintahan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik governance, yakni  dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tersebut.

Dengan norma-norma penyelenggaraan negara yang bebas KKN dan norma pelayanan publik serta norma administrasi pemerintahan yang ditetapkan, Kepolisian harus bersedia untuk bersikap terbuka dan partisipatif sejalan dengan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara, dan Asas-Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).  Apabila menjadi terbuka dan melibatkan anggota masyarakat yang luas dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan tentu akan  mengurangi kebiasaan melakukan bad practices. Hal ini menjadi salah satu penyebab terjadinya teladan dan pantangan dalam penyelenggaraan pelayanan kepolisian.

Permasalahan keamanan dalam negeri yang ditandai dengan meningkatnya berbagai gangguan kriminalitas, menempatkan eksistensi institusi Polri menjadi sangat penting peranannya terutama dalam menghadapi berbagai peristiwa kejahatan konvensional (pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain-lain)  maupun kejahatan berdimensi baru antara lain white collar crime, terorisme, narkoba, trafficking, illegal logging dan lain-lainnya.212

______________

212Pudi Rahardi, Op.Cit, h.199  

Analisis Filosofis

Analisis atau kajian filosofis penanganan laporan polisi tentang tindak pidana, tidak terlepas dan merupakan bagian integral, oleh karenanya  berada dalam bingkai nilai-nilai universal tentang hukum.   Menjawab pertanyaan yang bersifat perenial tentang apa hukum itu, menerbitkan banyak pengertian tentang hukum. Dari sekian banyak pengertian tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah peraturan, ketentuan, dan ketetapan yang telah disepakati oleh masyarakat dan para penegak hukum, yang harus dilaksanakan sebaikbaiknya.213 Rumusan peraturan ataupun ketentuan dimaksud hanyalah merupakan ancaman kosong atau bagaikan macan kertas yang tidak bermakna tanpa adanya bantuan institusi yang bernama polisi.  Itu berarti  meskipun ancaman hukum dalam peraturan hukum dikemas dengan sangat berat dan mengerikan sekalipun, hal itu menjadi tidak berguna apabila tidak mendapat bantuan dari polisi untuk dipaksakan penerapannya.

______________

213Efran Helmi Juni, Op Cit, h.35 

Asas hukum adalah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat juga disebut titik tolak dalam pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang. Asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Hal ini karena merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum. Semua peraturan hukum harus dapat dikembalikan pada asas hukumnya. Asas hukum ini disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum. Contoh, asas hukum apabila seseorang melakukan kesalahan yang merugikan orang lain harus mengganti kerugian tersebut, norma hukumnya adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut (Pasal 1365 KUHPerdata).

Asas atau prinsip hukum yang sudah lama dikemukakan dan merupakan pemikiran para bijak, dijadikan tolok ukur kebenaran hukum, juga sering digunakan dalam pembahasan hukum dan menjadi acuan pembuatan peraturan perundang-undangan secara teoritis dan praktis.

Efran Helmi Juni, mengutip dan memerinci asas-asas atau prinsip-prinsip hukum dimaksud, adalah sebagai berikut :

  1. Actus non facid reum,  nisi  mens  sitrea  (sikap batin yang tidak bersalah, orang tidak boleh dihukum).
  2. All men are equal before the law,  without  distinction sex, race, religion and social status (semua manusia sama di depan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, kulit, agama dan status sosial).
  3. Alterum non laedere       (perbuatanmu janganlah merugikan orang lain). 4. Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars (para pihak harus didengar).
  4. Bis de eadem re ne sit actio atau ne bis in idem (mengenai perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang kedua kalinya).
  5. Clausula rebus sic stantibus (suatu   syarat   dalam   hukum internasional bahwa suatu perjanjian antar negara masih tetap berlaku apabila situasi dan kondisinya tetap sama).
  6. Cogitationis poenam nemo patitur (tiada seorangpun dapat dihukum oleh sebab yang dipikirkannya).
  7. De gustibus non est disputandum (mengenai selera tidak dapat disengketakan).
  8. Eidereen wordt geach de wette kennen (setiap orang dianggap mengetahui hukum).
  9. Errare hamanum est,   turpe in errare perseverare    (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan kekeliruan).
  10. Fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia pereat mundus (sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan).
  11. Geen straf zonder schuld (tiada hukuman tanpa kesalahan).
  12. Hodi mihi cras tibi    (ketimpangan  atau  ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat).
  13. In dubio pro reo  (apabila ragu terhadap kesalahan terdakwa, hakim harus menjatuhkan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa).
  14. Justitia est ius suum cuique tribuere (keadilan diberikan kepada  setiap orang yang menjadi haknya).
  15. Juro suo uti nemo cogitur   (tidak  seorangpun yang diwajibkan menggunakan haknya).
  16. Koop breekt geen huur    (jual beli  tidak memutuskan sewa menyewa).
  17. Lex dura sed ita scripta atau lex dura sed tamente scripta (undang-undang adalah keras, tetapi ia telah ditulis demikian).
  18. Lex specialis derogat legi generalis (undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya daripada undang-undang yang umum).
  19. Lex superior derogate legi inferiori (undang-undang yang lebih tinggi mengesampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya).
  20. Lex posterior derogate legi priori atau lex posterior derogat legi anteriori (undang-undang yang lebih baru mengesampingkan undang-undang yang lama).
  21. Lex niminem cogit ad impossibilia  (undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin).
  22. Manusia dilahirkan sama dan merdeka yang memiliki hak asasi (human right) sebagai pemberian sang pencipta.
  23. Manusia dilahirkan sama dan merdeka yang memiliki hak asasi (human right) sebagai pemberian sang pencipta.
  24. Matrimonium ratum  et  non consumatum  (perkawinan  yang dilakukan secara formal, namun belum dianggap, mengingat belum terjadi hukungan kelamin).
  25. Matrimonium ratum  et  non consumatum  (perkawinan  yang dilakukan secara formal, namun belum dianggap, mengingat belum terjadi hukungan kelamin).
  26. Melius est acciepere quam facere injuriam (lebih baik mengalami ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan).
  27. Nu is men he teens, dat recht op the een of andere wijze op de menselijke samenleving is betrokken (umum telah menyepakati bahwa hukum ada hubungannya dengan masyarakat).
  28. Nemo plus juris transferre potest  quam  ipse habet   (tidak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki).
  29. Nemo judex indoneus in propria (tidak seorangpun dapat menjadi hakim yang baik dalam perkaranya sendiri).
  30. Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali (tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas
  31. kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu).
  32. Opinio necessitatis  (keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan).
  33. Pacta sunt servanda (setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik).
  34. Patior est qui prior est (siapa yang datang pertama, dialah yang beruntung).
  35. Presumption  of  innocence  (seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang menyatakan bersalah dan putusan hakim tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap).
  36. Princeps legibus solutus est  (kaisar tidak terikat oleh undang-undang atau para pemimpin sering berbuat sekehendak hatinya terhadap anak buahnya).
  37. Quiquid est in territorio, etiam est de territorio (semua yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk pada hukum negara itu).
  38. Qui tacet consentire videtur (siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui).
  39. Res nullius credit occupanti (benda yang ditelantarkan pemiliknya dapat diambil untuk dimiliki).
  40. Recht is er over de gehele wereld, overal waar een samenleving van mensen is  (hukum terdapat di seluruh dunia, yang di dalamnya terdapat suatu masyarakat manusia).
  41. Resjudicata proveri tate habetur (setiap putusan hakim atau pengadilan adalah sah, kecuali dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi).
  42. 40. Restitutio in integrum   (kekacauan  dalam masyarakat harus dipulihkan pada keadaan semula/aman).
  43. Speedy administration of justice (peradilan yang cepat).
  44. Summum ius  summa  iniuria    (keadilan tertinggi     dapat    berarti ketidak adilan tertinggi).
  45. Similia Similibus (perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama, tidak pilih kasih).
  46. Testimonium de auditu (kesaksian dapat didengar dari orang lain). 45. The binding force of precedent   (putusan  hakim sebelumnya mengikat hakim-hakim lain dalam perkara yang sama).

Unus testis     nullus  testis   (satu orang   saksi   bukanlah saksi).

  • Ut  sementum  faceris   ita   metes   (siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya).
  • Verba  volant  scripta  manent  (katakata biasanya tidak berbekas, sedangkan yang ditulis tetap ada).
  • Vox populi vox dei  (suara rakyat adalah suara Tuhan).214

Ilmu hukum adalah termasuk ilmu praktis, namun kedudukan ilmu hukum menempati posisi

______________

   214Efran Helmi Juni, Op Cit, h.60

yang istimewa dalam klasifikasi ilmu, karena mempunyai sifat sebagai ilmu normatif dalam perkembangannya, namun harus dapat menjawab berbagai perkembangan baru di masyarakat, dan tidak boleh keluar dari nilai-nilai aksiologis yang ada pada filfafat hukum.215

Landasan filosofis merupakan landasan ideal untuk memotivasi aparat penegak hukum, mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum, serta mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Dengan demikian setiap tindakan penegak hukum harus sejajar dengan cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan yang dimaksud filosofis.216

Filsafat dalam arti sebagai proses, adalah ilmu yang koheren tentang seluruh kenyataan. Obyek materialnya adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Dari situ tampak betapa luasnya bidang kajian filsafat itu. Bidang-bidang kajian filsafat ini ada yang kemudian memiliki kerangka analisis tersendiri, sehingga dapat dianggap sebagai cabang dari filsafat. Salah satunya adalah filsafat manusia (antropologia). Filsafat manusia inipun kemudian masih terlalu

______________

215Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Op Cit, h.16

216Monang Siahaan, Op Cit, h.47 

luas, sehingga beberapa bidang kajiannya membentuk cabang baru, yang salah satunya adalah filsafat tingkah laku (etika). Filsafat hukum adalah bidang kajian lebih lanjut dari filsafat tingkah laku itu.217

Dengan demikian, tinjauan filosofis merupakan suatu analisis secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan, menghubungkan gagasan yang satu dengan lainnya, mengajukan pertanyaan dan menanyakan mengapa, mencari jawaban yang lebih baik dibandingkan dengan jawaban yang telah ada sebelumnya.218

Nilai-nilai yang diolah dalam tinjauan filosofis, terdiri dari :

  1. Nilai-nilai yang bertentangan tapi samasama baik dan sama-sama menguntungkan, walaupun saling mendesak untuk dipenuhi dan saling meniadakan yang lain. Hal ini memerlukan pemecahan dengan mencari keserasian yang tepat diantara kedua nilai tersebut sebagai jalan terbaik. Contoh : keserasian antara bebas dan tertib adalah damai. Keserasian antara

______________

217Darji Darmodiharjo dan Sidarta, Op Cit, h.153

218HR Abdussalam,  Op Cit, h.19

luwes dan ketat ialah kewibawaan, dan sebagainya.

  • Nilai-nilai yang berlawanan, yang satu baik/positif, yang satu adalah negatif/buruk. Yang harus dipertahankan dan dipilih adalah nilai yang baik/positif, sedang nilai yang negatif atau buruk harus ditolak.
  • Nilai-nilai yang sejalan/seiring, kedua nilai tersebut sama-sama positif atau sama-sama negatif dan seiring. Contoh : Kejujuran menimbulkan ketenangan dan ketenangan juga akan menimbulkan kejujuran. Kecurangan akan menimbulkan kegelisahan dan kegelisahan juga bisa mendorong orang menjadi curang.219

Landasan filosofis penanganan laporan polisi tentang tindak pidana adalah termasuk dalam landasan filosofis KUHAP, dikarenakan perihal laporan pidana diatur dalam KUHAP, sehingga landasan filosofis laporan polisi tentang tindak pidana dimaksud sebagaimana dapat dibaca pada huruf a konsiderans KUHAP yakni Pancasila. Dinyatakan pada huruf a konsiderans KUHAP  itu, bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin

______________

219Ibid. 

segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Keberadaan Pancasila sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grondslag dan common platforms atau kalimatun sawa di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara dalam kesepakatan pertama penyangga konstitusionalisme menunjukkan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka.220

Terminologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sesungguhnya telah dikembangkan pada masa orde baru. Namun, dalam pelaksanaannya pada masa itu lebih menunjukkan Pancasila sebagai konsep tertutup. Pancasila menjadi alat hegemoni yang secara apriori ditentukan oleh elit kekuasaan untuk mengekang kebebasan dan melegitimasi kekuasaan. Kebenaran Pancasila pada saat itu tidak hanya mencakup cita-cita dan nilai dasar, tetapi juga meliputi kebijakan praktis operasional yang tidak dapat dipertanyakan,

______________

220Ibid, h.367

tetapi harus diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.221

Konsekuesi Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah membuka ruang membentuk kesepakatan masyarakat bagaimana mencapai cita-cita dan nilai-nilai dasar tersebut. Kesepakatan tersebut adalah kesepakatan kedua dan ketiga sebagai penyangga konstitusionalisme, yaitu kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara (the basis of government) dan kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan (the form of institutions and procedures). Kesepakatan-kesepakatan tersebut hanya mungkin dicapai jika siastem yang dikembangkan adalah sistem demokrasi.222

Dengan landasan sila Ketuhanan YME dalam Pancasila, KUHAP mengakui setiap pejabat aparat penegak hukum maupun tersangka atau terdakwa adalah sebagai berikut:

  1. Sama-sama manusia yang dependen kepada Tuhan, yaitu mahluk yang bergantung pada kehendak Tuhan.

______________

221Ibid.

222Ibid. 

                Semua mahluk tanpa kecuali adalah ciptaan Tuhan.

  • Oleh karena semua manusia adalah hasil ciptaan Tuhan dan tergantung kepada kehendak Tuhan. Hal ini mengandung makna bahwa:
  • tidak ada perbedaan asazi diantara sesama manusia
  • sama-sama mempunyai tugas sebagai manusia untuk mengembangkan dan mempertahankan kodrat, harkat, dan martabatnya sebagai mahluk ciptaan Tuhan.
  • setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.
  • fungsi atau tugas apapun yang diemban oleh setiap manusia, hanya semata-mata dalam ruang lingkup menunaikan “amanat” Tuhan Yang Maha Esa.223

Jika dilihat dari sisi jiwa, fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan adalah dengan cara menempatkan setiap manusia tersangka atau terdakwa sebagai mahluk:

  1. Manusia hamba Tuhan yang memiliki hak dan martabat kemanusiaan yang harus dilindungi; dan
  2. Juga sebagai   manusia   yang  mempunyai  hak dan kedudukan untuk

______________

223Monang Siahaan, Op.cit, h.48

                mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya.224

Mengingat fungsi penegakan hukum yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum berada dalam ruang lingkup melaksanakan amanat Tuhan, aparat hukum harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan yang diwujudkan dalam setiap penegakan hukum. Untuk mewujudkan kualitas keadilan yang seperti itulah maka diwujudkan dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP bahwa setiap keputusan Pengadilan berkepala “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, supaya keadilan yang ditegakkan aparat penegak hukum bukan keadilan semaunya sendiri, tetapi merupakan wujud keadilan yang selaras dengan keinginan atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa.

Suatu wujud keadilan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa mempunyai dimensi pertanggungjawaban:

  1. terhadap hukum;
  2. terhadap diri dan hati nurani sendiri;

______________

  224Ibid. 

  • terhadap masyarakat, nusa dan bangsa;
  • di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Teori keadilan dalam konsepsi-konsepsi

filsafat ada suatu ikatan yang erat sekali antara hukum dan keadilan. Ulpianus dari Romawi pernah mengemukakan bahwa sebelum kepada hukum ditunjukan mengenai tugas-tugasnya, kita harus mengetahui dari manakah asal kata hukum itu. Kata hukum berasal dari kata keadilan, yang oleh Celsus telah dirumuskan dengan indah sebagai ilmu pengetahuan mengenai hak dan kepatutan. Demikian juga, Ulpianus pernah mengatakan bahwa hukum berasal dari keadilan seperti keadilan itu adalah ibunya. Para penulis telah menyimpulkan bahwa maksud Ulpianus adalah cita-cita hukum dilahirkan oleh cita-cita keadilan, atau bahwa pertimbanganpertimbangan berhubungan dengan keadilan mendahului ketentuan-ketentuan hukum.225

Menurut Lord Alfred Denning, keadilan itu tidak dapat dilihat. Keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat sementara, melainkan sesuatu yang bersifat abadi.  Dia bukan hasil dari akal (intellect) melainkan hasil dari jiwa (spirit). Ia

______________

225Ibid.

lalu merumuskan keadilan itu sebagai “sesuatu yang oleh anggota masyarakat yang berbudi lurus (right-minded), yaitu mereka yang mempunyai jiwa yang tepat (right-spirit) adalah yang pantas dan patut.226

Keadilan dalam konsep Plato sangat terkait dengan peran dan fungsi individu dalam masyarakat. Idealisme keadilan akan tercapai apabila dalam kehidupan, semua unsur masyarakat berupa individu dapat menempatkan dirinya pada proporsi masing-masing dan bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diemban, selanjutnya tidak dapat mencampuri urusan dan tugas kelompok lain. Kesan lainnya adalah Plato membentuk manusia dalam kotakkotak kelompok (rasis), peran kelompok tidak dapat menyeberang ke kelompok lain. Keadilan hanya akan terwujud manakala manusia menyadari status sosial dan tugasnya sebagai delegasi kelompoknya.227

Berbeda dengan Aristoteles, yang berpendapat keadilan berisi unsur egalitarian, bahwa semua benda yang ada pada alam ini dibagi rata dan pelaksanaannya dikontrol oleh

______________

226Ibid.

227M.Erfan Helmi Juni, Op Cit, h.399

hukum. Dalam pandangan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi dua bentuk, sebagai berikut :

  1. Keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undangundang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
  2. Keadilan korektif,  yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara diastribusi ini melawan seranganserangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali status quo dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.228

Vilhelm Lundstedt, berpendapat bahwa yang disebut keadilan hanyalah kata-kata kosong belaka, terutama pembentuk undang-undang harus dituntut oleh keadilan atau pengadilanpengadilan harus mewujudkan keadilan. Pikiran keadilan yang dikemukakan oleh Alf Ross bahwa keadilan tidak akan dapat dijadikan pedoman oleh pembentuk undang-undang, oleh karena tidak mungkin untuk menyimpulkan dari satu pemikiran yang bersifat formal seperti keadilan itu, satu atau beberapa syarat bagi isinya suatu

______________

  228Ibid.

normal. Makna keadilan itu adalah kesamaan sehingga dengan dalil keadilan itu akan ada syarat-syarat bagi kesamaan dalam membagi untung dan rugi. Kesamaan dalam arti yang mutlak tidak akan pernah merupakan isi dari keadilan. Dalam arti demikian, kesamaan seharusnya berarti setiap orang, terlepas dari keadaan-keadaan yang ada disekitarnya,  mempunyai posisi yang benar-benar sama dengan orang-orang lain.229

Menurut Gustav Radbruch, keadilan adalah suatu ukuran nilai bagi hukum positif. Dia adalah tujuan yang dikejar oleh pembentuk undangundang tetapi yang biasanya tidak tercapai.  Adil itu adalah suatu nilai dasar seperti halnya yang baik dan yang indah. Dengan demikian, ini tidak dapat disimpulkan lagi dari nilai yang lain yang sifatnya lebih tinggi. Selanjutnya, haruslah dibedakan antara (1) keadilan sebagai seuatu kebaikan, sebagai sifat-sifat pribadi (misalnya, dari seorang hakim) dan (2) keadilan sebagai suatu hubungan antara manusia (misalnya, bilamana dirundingkan tentang harga yang pantas). Keadilan yang subjektif adalah sikap

______________

229Monang Siahaan, Op Cit, h.50 

batin yang ditujukan kepada perwujudan keadilan yang objektif, yaitu suatu hubungan yang dapat dibandingkan dengan hubungan dari sifat-sifat yang mengandung kebenaran, dan kebenaran itu sendiri. Jika dilihat secara demikian, maka keadilan yang objektif adalah bentuk yang sekunder dari keadilan.230

Filsuf Hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum justitia generalis dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi : (1) keadilan distributif (justitia distributiva), (2) keadilan komutatif (justitia commutativa) dan (3) keadilan vindikatif (justitia vindicativa).231

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki

______________

230Ibid.

231Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op Cit, h.156

kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan kumutatif adalah keadilan dengan mrmpersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana, Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.232

Giorgio De Vecchio, mengemukakan bahwa keadilan adalah suatu sikap kesadaran yang fundamental. Unsur-unsur dari padanya adalah sifat timbal-balik, sifat sama berhak, sifat saling ada, keseimbangan prestasi, dan prinsip imbalan. Selanjutnya, Giorgio De Vecchio menegaskan bahwa keadilan bukanlah ciri yang hakiki dari hukum, tetapi hukum dengan keadilan itu lalu mendapat nilai kesusilaan. Untuk bisa menjadi adil, hukum haruslah sesuai dengan kodrat manusia. Ciri-ciri utama dari kodrat manusia adalah pengutamaan yang absolut dari subjek atas objek.233

______________

232Ibid.

233Monang Siahaan,  Op Cit, h.51

Selanjutnya, Julius Stone menyatakan keadilan terdiri atas suatu hubungan antara kebutuhan dan alat-alat untuk memenuhi kebutuhan itu, dan yang dapat melenyapkan ketidaksenangan. Hubungan yang bersifat dinamis, sebab kebutuhan dari manusia berubahubah menurut keadaan lingkungannya, sifat-sifat psikisnya, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat incidental. Karena komponen-komponen yang bersifat emosional, yang lalu memainkan peranan dalam penilaian-penilaian atau dalam isi dari keadilan, maka adanya suatu penerobosan secara rasional dan dengan sempurna pula terhadap hal-hal yang disebut keadilan itu adalah tidak mungkin. Namun cita-cita keadilan itu mempunyai arti yang besar dalam kehidupan masyarakat. Dan arti itu tidak menjadi berkurang oleh karena banyak macamnya pendapatpendapat mengenai keadilan itu sendiri yang sementara itu berubah-ubah.234

Menurut E. Fernando M. Manullang, menyatakan keadilan dari sisi hukumnya, sifat keadilan dapat dilihat dari arti pokok, yakni arti formal yang menuntut hukum itu berlaku secara

______________

  234Ibid. 

umum; dan dalam arti materiil yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan citacita keadilan masyarakat luas.235  Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.

Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukanan bahwa : “Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.236

Menurut Hans Kelsen, hubungan keadilan dan legalitas bahwa keadilan menurut pengertian ini adalah legalitas, yaitu suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan.237

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas bahwa

______________

235Ibid.         

236Ibid.        

237Monang Siahaan, Op.cit, h. 52

orang-orang merdeka dan rasional berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dan kehendaknya untuk memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang dikehendakinya.238

Landasan filosofis terlalu idealistis. Sulit menentukan seorang manusia penegak hukum yang memiliki tipe ideal seperti itu. Suatu cita kebahagiaan yang didorong dan didasarkan pada kesucian dan keinginan moral oleh para aparat penegak hukum. Keluhuran dan kesucian moral yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa inilah yang dituntut KUHAP agar pada diri dan perilaku setiap aparat penegak hukum terpatri semangat kesucian moral dalam setiap tindakan penegakan hukum sehingga jarak antara keadilan yang mereka wujudkan dalam konkreto tidak jauh berbeda dengan keadilan hakiki yang dibenarkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita memang menyadari, masalah keadilan dapat dipersoalkan dari berbagai segi teori dan pandangan. Salah satu argumentasi yang paling

______________

238Ibid.

popular menyatakan bahwa tidak ada suatu wujud keadilan yang murni dan mutlak. Tegasnya, tidak ada keadilan yang bersifat mutlak dan absolut. Manusia hanya mampu menemukan dan mewujudkan keadilan yang nisbi atau relative.239

Dalam meletakkan landasan tolok ukurnya pada nilai konsepsi materialism, keadilan yang dicitakan, dan yang ingin diwujudkan dalam konkreto adalah keadilan yang sejajar dengan acuan keadilan paham materialism, dan melihat keadilan yang dicita-citakan KUHAP sebagai wujud keadilan nisbi atau relatif. Melihat cita penegakan hukum acara pidana (KUHAP) ini dengan sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, tekadnya dititikberatkan pada cita-cita pelaksanaan aparat penegak hukum terhadap setiap manusia yang berhadapan dengan aparat penegak hukum.240

Landasan filosofis kemanusiaan di atas, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab merupakan landasan cita dan motivasi penegak hukum menurut KUHAP. Apakah hal ini akan menjadi

______________

239Ibid.       

 240Ibid.

kenyataan dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia, tentu sangat kita harapkan. Masalahnya sangat bergantung pada kesadaran dan penghayatan jajaran penegak hukum, di samping keberanian moral seluruh rakyat mendukung dan melakukan kontrol sosial terhadap aparat penegak hukum. Bukankah landasan filosofis yang terkandung dalam KUHAP melalui wakil rakyat di lembaga legislative (DPR). Jika demikian untuk menjamin landasan filosofis itu dijadikan pedoman oleh jajaran aparat penegak hukum harus ada keberanian tanggungjawab moral bagi seluruh rakyat.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Laporan Pidana, diuraikan mengenai ketentuan umum terkait pengawasan dan pengendalian laporan pidana, sebagai berikut :

  1. Administrasi penyidikan adalah penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan, meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.
  2. Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajibannya berdasarkan undangundang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
  3. Laporan Polisi adalah laporan tertulis yang dibuat oleh petugas Polri tentang adanya pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undangundang bahwa akan, sedang, atau telah terjadi peristiwa pidana.
  4. Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
  5. Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
  6. Penyelidikan  adalah  serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
  7. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
  8. Atasan penyidik adalah penyidik yang berwenang menerbitkan surat perintah tugas, surat perintah penyelidikan dan surat perintah penyidikan di wilayah hukum atasan penyidik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Atasan Langsung adalah pejabat struktural yang mempunyai tugas dan kewenangan melakukan penilaian terhadap kinerja para pejabat atau anggota yang berada di bawah lingkup tanggung jawabnya.
  10. Penyidikan adalah  serangkaian  tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
  11. Pengawasan adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pengawas berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.
  12. Pengawas penyidikan adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas berdasarkan Surat Keputusan/Surat Perintah untuk melakukan pengawasan proses penyidikan perkara dari tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai dengan tingkat Kepolisian Sektor.
  13. Pengendalian penyidikan adalah kegiatan pemantauan, pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penyidik agar proses penyidikan dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan target yang ditetapkan.
  14. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  15. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  16. Pengalihan Jenis Penahanan adalah mengalihkan status penahanan dari jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim.
  17. Penahanan Lanjutan  adalah  menempatkan kembali tersangka yang pernah ditangguhkan penahanannya dengan pertimbangan-pertimbangn tertentu guna mempermudah penyelesaian perkara.
  18. Pembantaran Penahanan adalah  penundaan  penahanan  sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan  (memerlukan rawat jalan/ rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.
  19. Penggeledahan  rumah    adalah  tindakan  penyidik  untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
  20. Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.
  21. Tempat Kejadian Perkara yang selanjutnya disingkat TKP adalah tempat dimana suatu tindak pidana dilakukan/terjadi dan tempat-tempat lain dimana tersangka dan/atau korban dan/atau barang-barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut ditemukan.
  22. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
  23. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. 
  24. Kesatuan Kewilayahan Operasional yang selanjutnya disingkat KKO adalah Sentra Pelayanan Kepolisian pada tingkat Kepolisian Wilayah Kota Besar/Kepolisian Resor Metro/Kepolisian Resor/ Kepolisian Resor Kota.
  25. Laporan Hasil Penyelidikan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan secara lisan atau tertulis kepada atasan yang memberi perintah mengenai hasil penyelidikan.
  26. Surat Perintah   Dimulainya   Penyidikan  yang   selanjutnya  disingkat SPDP adalah surat yang menyatakan berdasarkan bukti permulaan yang cukup sudah dapat dilakukan penyidikan.
  27. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Pemyidikan yang selanjutnya disingkat SP2HP adalah surat pemberitahuan terhadap si pelapor tentang hasil perkembangan penyidikan.

Asas-asas penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penanganan perkara serta pelaksanaan penyidikan perkara tindak pidana di lingkungan tugas kepolisian adalah sebagai berikut:

  1. legalitas,   yaitu   setiap  tindakan  penyidik  senantiasa  berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. proporsionalitas,  yaitu  setiap penyidik melaksanakan tugasnya sesuai legalitas kewenangannya masing-masing;
  3. kepastian hukum,  yaitu  setiap tindakan penyidik dilakukan untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan;
  4. kepentingan umum,  yaitu  setiap penyidik Polri lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi dan/atau golongan;
  5. akuntabilitas,  yaitu setiap penyidik dapat mempertanggung jawabkan tindakannya secara yuridis, administrasi dan teknis;
  6. transparansi,  yaitu  setiap  tindakan  penyidik  memperhatikan asas keterbukaan dan bersifat informatif bagi pihak-pihak terkait;
  7. efektivitas  dan  efisiensi waktu  penyidikan,  yaitu dalam proses penyidikan, setiap penyidik wajib menjunjung tinggi efektivitas dan efisiensi waktu penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini;
  8. kredibilitas,   yaitu   setiap  penyidik  memiliki  kemampuan  dan keterampilan yang prima dalam melaksanakan tugas penyidikan;

Ruang lingkup pengawasan dan pengendalian penanganan perkara pidana yang diatur di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Laporan Pidana ini meliputi:

  1. penerimaan dan penyaluran Laporan Polisi;
  2. penyelidikan;
  3. proses penanganan perkara;
  4. pemanggilan;
  5. penangkapan dan penahanan;
  6. pemeriksaan;
  7. penggeledahan dan penyitaan;
  8. penanganan barang bukti;
  9. penyelesaian perkara;
  10. pencarian orang, pencegahan dan penangkalan; dan
  11. tindakan koreksi dan sanksi.

Dijelaskan lebih lanjut dalam Perkapolri tersebut bahwa proses penyidikan perkara harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.  Proses penyidikan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan merupakan proses yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh penyidik dalam pelaksanaan penyidikan harus dilakukan tindakan koreksi agar berlangsung dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan atau menyalahgunakan kewenangan harus dikenakan tindakan koreksi dan diterapkan sanksi administrasi atas tindakan pelanggaran yang dilakukannya secara proporsional. Dalam Bab II Perkapolri tersebut juga diatur mengenai penerimaan dan penyaluran laporan Polisi. Laporan atau pengaduan kepada Polisi tentang dugaan adanya tindak pidana, diterima di Sentra Pelayanan Kepolisian  (SPK) pada setiap kesatuan kepolisian. Pada setiap SPK yang menerima laporan atau pengaduan, ditempatkan anggota reserse kriminal yang ditugasi untuk:

  1. menjamin  kelancaran    dan  kecepatan   pembuatan Laporan Polisi;
  2. melakukan  kajian  awal   untuk   menyaring  perkara  yang  dilaporkan apakah termasuk dalam lingkup Hukum Pidana atau bukan Hukum Pidana;
  3. memberikan  pelayanan   yang  optimal bagi warga masyarakat yang melaporkan atau mengadu kepada Polri.

Petugas reserse yang ditempatkan di SPK sekurang-kurangnya memiliki kemampuan sebagai berikut:

  1. berpangkat Bintara  untuk  satuan  tingkat  Polsek dan Perwira untuk satuan tingkat Polres ke atas;
  2. telah mengikuti pendidikan kejuruan reserse dasar dan/atau lanjutan;
  3. telah   berpengalaman   tugas  di  bidang  reserse   paling sedikit  2 (dua) tahun;
  4. memiliki dedikasi dan prestasi yang tinggi dalam tugasnya;
  5. memiliki  keahlian  dan  keterampilan  di bidang  pelayanan  reserse kepolisian.

Pada pasal 6 diatur tentang Laporan Polisi, sebagai berikut :

  1. Laporan Polisi  tentang adanya tindak pidana dibuat sebagai landasan dilakukannya proses penyelidikan dan/atau penyidikan, terdiri dari Laporan Polisi Model A, Laporan Polisi Model B dan Laporan Polisi Model C.
  2. Laporan Polisi Model A dibuat oleh anggota Polri yang mengetahui adanya tindak pidana.
  3. Laporan Polisi  Model  B  dibuat  oleh  petugas  di SPK   berdasarkan laporan atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang.
  4. Laporan Polisi Model C dibuat oleh penyidik yang pada saat melakukan penyidikan perkara telah menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses.

Dalam Perkapolri Pasal 7 diatur mengenai :

  1. Laporan Polisi Model A harus ditandatangani oleh anggota Polri yang membuat laporan.
  2. Laporan Polisi Model B harus ditandatangani oleh petugas penerima  laporan di SPK dan oleh orang yang menyampaikan Laporan kejadian tindak pidana.
  3. Laporan Polisi Model C harus ditandatangani oleh penyidik yang menemukan tindak pidana atau tersangka yang belum termasuk dalam Laporan Polisi yang sedang diproses dan disahkan oleh Perwira Pengawas Penyidik.
  4. Laporan Polisi Model A dan Model B dan Model C yang telah ditandatangani oleh pembuat Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), selanjutnya harus disahkan oleh Kepala SPK setempat agar dapat dijadikan dasar untuk proses penyidikan perkaranya.

Tentang Penerimaan Laporan Pidana, diatur dalam pasal 8 yakni :

  1. Setiap laporan dan/atau pengaduan yang disampaikan oleh seseorang secara lisan atau tertulis, karena hak atau kewajibannya berdasarkan undang-undang, wajib diterima oleh anggota Polri yang bertugas di SPK.
  2. Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan/diadukan oleh seseorang tempat kejadiannya (locus delicti) berada di luar wilayah hukum kesatuan yang menerima laporan, petugas SPK wajib menerima laporan untuk kemudian diteruskan/dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang guna proses penyidikan selanjutnya.

Dalam Pasal 9 diatur perihal :

  1. SPK  yang    menerima   laporan/pengaduan,  wajib  memberikan  Surat Tanda Terima Laporan (STTL) kepada pelapor/pengadu sebagai tanda bukti telah dibuatnya Laporan Polisi. (
  2. Pejabat  yang  berwenang   menandatangani STTL   adalah Kepala SPK atau petugas yang ditunjuk untuk mewakilinya.
  3. Tembusan STTL  wajib  dikirimkan   kepada   Atasan   Langsung   dari Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bahwa dalam proses penerimaan Laporan Polisi, petugas reserse di SPK wajib meneliti identitas pelapor/pengadu dan meneliti kebenaran informasi yang disampaikan. Guna menegaskan keabsahan informasi sebagaimana dimaksud  petugas meminta kepada pelapor/pengadu untuk mengisi formulir pernyataan bahwa:

  1. perkaranya belum pernah dilaporkan/diadukan di kantor kepolisian yang sama atau yang lain;
  2. perkaranya  belum  pernah  diproses dan/atau dihentikan penyidikannya;
  3. bersedia  dituntut   sesuai   ketentuan   hukum pidana  yang berlaku, bilamana pernyataan atau keterangan yang dituangkan di dalam Laporan Polisi ternyata dipalsukan, tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau merupakan tindakan fitnah.

Dalam hal pelapor dan/atau pengadu pernah melaporkan perkaranya ke tempat lain, atau perkaranya berkaitan dengan perkara lainnya, pelapor/pengadu diminta untuk menjelaskan nama kantor Kepolisian yang pernah menyidik perkaranya.

Penyaluran Laporan Polisi diatur dalam Pasal 11, sebagai berikut :

  1. Laporan Polisi yang dibuat di SPK wajib segera diserahkan dan harus sudah diterima oleh Pejabat Reserse yang berwenang untuk mendistribusikan Laporan Polisi paling lambat 1 (satu) hari setelah Laporan Polisi dibuat.
  2. Laporan Polisi yang telah diterima oleh pejabat reserse yang berwenang selanjutnya wajib segera dicatat di dalam Register B 1.
  3. Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya harus sudah disalurkan kepada penyidik yang ditunjuk untuk melaksanakan penyidikan perkara paling lambat 3 (tiga) hari sejak Laporan Polisi dibuat.

Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa dalam hal Laporan Polisi harus diproses oleh kesatuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), setelah dicatat dalam register B 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Laporan Polisi harus segera dilimpahkan ke kesatuan yang berwenang menangani perkara paling lambat 3 (tiga) hari setelah Laporan Polisi dibuat. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa tembusan surat pelimpahan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pihak Pelapor.

Pasal 13, bahwa Pejabat yang berwenang menyalurkan Laporan Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah pejabat reserse yang ditunjuk di setiap tingkatan daerah hukum sebagai berikut:

  1. Karo Analis pada tingkat Bareskrim Polri;
  2. Kabag Analis Reskrim pada tingkat Polda;
  3. Kasubbag Reskrim pada tingkat Polwil;
  4. Kaurbinops Satuan Reserse tingkat KKO;
  5. Kepala/Wakil Kepala Polsek

Tentang Klasifikasi Perkara diatur dalam Pasal 14 :

  1. Setiap Laporan/Pengaduan  harus  diproses  secara profesional, proporsional, objektif, transparan, dan akuntabel melalui penyelidikan dan penyidikan.
  2. Setiap penyidikan untuk satu perkara pidana tidak dibenarkan hanya ditangani oleh satu orang penyidik, melainkan harus oleh Tim Penyidik dengan ketentuan sebagai berikut:
  3. setiap tim  penyidik  sekurangkurangnya terdiri dua orang penyidik;
  4. dalam  hal   jumlah   penyidik   tidak   memadai dibandingkan dengan jumlah perkara yang ditangani oleh suatu kesatuan, satu orang penyidik dapat menangani lebih dari satu perkara, paling banyak tiga perkara dalam waktu yang sama.

Laporan Polisi untuk Perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary) seperti narkotika dan terorisme disalurkan kepada penyidik profesional dari satuan yang bersangkutan (satuan reserse narkoba dan satuan khusus anti teror).  Dalam hal penanganan perkara luar biasa (extra ordinary) atau faktor kesulitan dalam penyidikan, dalam penanganan perkara dan pengungkapan jaringan pelaku tindak pidana luar biasa narkoba dan terorisme, ketentuan tentang pembatasan jumlah penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) dapat diabaikan.  Dalam hal sangat diperlukan, pejabat penyalur Laporan Polisi dapat menugasi penyidik untuk melakukan penyidikan perkara yang membutuhkan prioritas, atas persetujuan dari atasan yang berwenang.

Selanjutnya dalam Pasal 16, diatur :

  1. Dalam perkara  tertangkap tangan  atau  dalam keadaan tertentu atau dalam keadaan sangat mendesak yang membutuhkan penanganan yang sangat cepat, penyidik dapat melakukan tindakan penyidikan dengan seketika di Tempat Kejadian Perkara tanpa harus dibuat Laporan Polisi terlebih dahulu.
  2. Dalam hal penanganan perkara yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laporan Polisi dan administrasi penyidikannya harus segera dilengkapi setelah penyidik selesai melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
  3. Tindakan penyidikan yang dapat dilakukan secara seketika atau langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  4. melarang saksi mata yang diperlukan agar tidak meninggalkan TKP
  5. mengumpulkan keterangan dari para saksi di TKP;
  6. menutup dan menggeledah lokasi TKP;
  7. menggeledah orang di TKP yang sangat patut dicurigai;
  8. mengumpulkan, mengamankan dan menyita barang bukti di TKP;
  9. menangkap orang yang sangat patut dicurigai;
  10. melakukan   tindakan     lain   yang   diperlukan  untuk   kepentingan penyidikan.

Bahwa tindakan langsung yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan dengan tetap memedomani prosedur penyidikan menurut KUHAP.  Dalam hal penanganan suatu perkara tindak pidana yang menyangkut objek yang sama atau pelaku yang sama, namun dilaporkan oleh beberapa pelapor pada suatu kesatuan atau di beberapa kesatuan yang berbeda, dapat dilakukan penyatuan penanganan perkara pada satu kesatuan reserse. Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam hal sebagai berikut:

  1. suatu perkara  yang  lokasi kejadiannya mencakup beberapa wilayah kesatuan;
  2. perkaranya   merupakan   sengketa  antara dua pihak atau lebih yang masing-masing saling melaporkan ke SPK pada kesatuan yang sama atau melaporkan ke SPK di lain kesatuan;
  3. perkaranya  merupakan  tindak pidana   yang dilakukan oleh tersangka yang sama dengan beberapa korban yang masing-masing membuat Laporan Polisi di SPK yang sama atau SPK di beberapa kesatuan yang berbeda; dan
  4. perkaranya merupakan  tindak pidana  berganda yang dilakukan oleh tersangka dengan banyak korban dan dilaporkan di SPK kesatuan yang berbeda-beda.

Penyatuan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan untuk tujuan:

  1. mempercepat proses penyidikan;
  2. memudahkan pengendalian dan pengawasan penyidikan;
  3. memudahkan   pengumpulan,    pengamanan  dan  proses penggunaan barang bukti untuk kepentingan penyidikan; dan
  4. memudahkan komunikasi  pihak-pihak  yang terkait dalam proses penyidikan.

Terhadap perkara yang merupakan sengketa antara pihak yang saling melapor kepada kantor polisi yang berbeda, penanganan perkaranya dilaksanakan oleh kesatuan yang lebih tinggi atau kesatuan yang dinilai paling tepat dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi.  Pejabat yang berwenang untuk menentukan penyatuan tempat penyidikan adalah:

  1. Kepala Kesatuan Kewilayahan untuk perkara yang disidik oleh dua atau lebih kesatuan reserse yang berada di bawah wilayah hukum kesatuannya.
  2. Kepala  Bareskrim   Polri   untuk   perkara  yang   disidik oleh beberapa Polda.

Pejabat yang berwenang menyatukan penanganan perkara, menetapkan kesatuan reserse yang diperintahkan untuk melaksanakan penyidikan perkara pidana yang dimaksud, berdasarkan hasil gelar perkara yang diselenggarakan dengan menghadirkan para penyidik yang menangani Laporan Polisi yang akan disatukan penanganannya. Dalam menangani suatu perkara yang sangat kompleks, atau jenis pidananya atau lingkup kejadiannya mencakup antar fungsi atau antar wilayah kesatuan, dapat dibentuk Tim Penyidik Gabungan. Tim Penyidik Gabungan  dimaksud dapat dibentuk dalam hal:

  1. perkara  yang   ditangani   sangat kompleks membutuhkan tindakan koordinasi secara intensif antara penyidik, PPNS, instansi terkait dan/ atau unsur peradilan pidana;
  2. perkara   terdiri  dari  berbagai jenis tindak pidana, berada di bawah kewenangan beberapa bidang reserse Polri atau kewenangan beberapa instansi;
  3. kejadian perkara yang ditangani mencakup beberapa wilayah kesatuan.

Tim Gabungan Penyidik diawasi oleh Perwira Pengawas Penyidik yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya:

  1. Direktur Reserse/Kadensus  di Bareskrim Polri yang ditunjuk oleh Kabareskrim Polri untuk perkara yang berlingkup nasional dan mencakup beberapa bidang reserse atau perkara yang mencakup wilayah antar Polda;
  2. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda yang ditunjuk oleh Kapolda untuk perkara yang berlingkup dalam wilayah suatu Polda; dan
  3. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil yang ditunjuk Kapolwil untuk perkara yang berlingkup dalam suatu Polwil.

Sebagai tindak lanjut dari laporan pidana yang diterima oleh kepolisian, dilakukan tindakan penyelidikan. Dalam ketentuan umum Undang-Undang Kepolisian dinyatakan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tentang penyelidikan ini Pasal 20 Perkapolri mengatur kegiatan penyelidikan dilakukan guna memastikan bahwa Laporan Polisi yang diterima dan ditangani penyelidik/penyidik merupakan tindak pidana yang perlu diteruskan dengan tindakan penyidikan.  Terhadap perkara yang secara nyata telah cukup bukti pada saat Laporan Polisi dibuat, dapat dilakukan penyidikan secara langsung tanpa melalui penyelidikan.  Kegiatan penyelidikan tersebut dapat dilakukan secara bersamaan dengan kegiatan penyidikan. Penyelidikan,  meliputi segala upaya untuk melengkapi informasi, keterangan, dan barang bukti berkaitan dengan perkara yang dilaporkan, dapat dikumpulkan tanpa menggunakan tindakan atau upaya paksa.

Pasal 21 Perkapolri, mengatur kegiatan yang dapat dilaksanakan dalam rangka penyelidikan antara lain:

  1. pengamatan (observasi);
  2. wawancara;  
  3. pembuntutan;
  4. penyamaran; 
  5. mengundang/memanggil  seseorang  secara  lisan atau tertulis tanpa  paksaan atau ancaman paksaan guna menghimpun keterangan;
  6.   memotret dan/atau merekam gambar dengan video;
  7. merekam pembicaraan terbuka  dengan atau  tanpa seizin yang berbicara;  dan
  8.   tindakan lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan penyelidikan dimaksud dapat dilaksanakan dengan menggunakan bantuan peralatan teknis kepolisian meliputi laboratorium forensik, identifikasi forensik, dan kedokteran forensik.

Menurut Undang-Undang Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden, dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.  Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Kapolri memimpin Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas :

  1. penyelenggaraan kegiatan operasional kepolisian dalam rangka pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  2. penyelenggaraan pembinaan kemampuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan apabila fungsi kepolisian merupakan bagian integral daripada birokrasi pemerintahan. Setiap warga negara tidak akan pernah bisa menghindar dari hubungan dengan birokrasi pemerintah. Pada saat yang sama, birokrasi pemerintah adalah satu-satunya organisasi yang memiliki legitimasi untuk memaksakan berbagai peraturan dan kebijakan menyangkut masyarakat dan setiap warga negara. Itulah sebabnya pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah menuntut tanggungjawab moral yang tinggi. Untuk itu, polisi juga dituntut untuk berperilaku perbaikan. Perbaikan di sini bermakna sebelum dan sesudah suatu peristiwa terjadi disebut perilaku preventif yaitu perilaku membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menaggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.241

Dalam konteks demokratik, kepolisian setidaknya harus memenuhi unsur-unsur :

  1. Tunduk pada aturan hukum dengan mewujudkan nilai-nilai yang menghormati HAM, bukan hanya memenuhi keinginan pemimpin atau penguasa.
  2. Turut campur tangan dalam kehidupan masyarakat hanya dalam keadaan terbatas dan dengan terkontrol, serta
  3. Bertanggung jawab secara terbuka.242

Sebagai sebuah proses, maka setiap tindakan kepolisian harus sesuai dengan norma. Agar kepolisian dapat menjadi kepolisian yang demokratik, maka tindakan polisi perlu mengacu pada empat norma, yakni :

  1. memberi prioritas pada pelayanan,
  2. dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum,

______________

  241Rycko Amelza Dahniel dan Surya Dharma, Op Cit, h.7

242Muhammad Tito Karnavian dan Hermawan Sulistyo, Op Cit, h.41-42 

  • melindungi HAM, terutama untuk jenis kegiatan politik, dan
  • transparan.243

Pengertian laporan menurut Pasal 1 butir 24 KUHAP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Laporan pidana adalah suatu peristiwa yang telah dilaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang suatu tindak pidana, untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh pejabat yang bersangkutan (proses penyelidikan / penyidikan).244 

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka KUHAP telah menentukan pihak-pihak yang berhak melapor, sebagaimana menurut Pasal 108 KUHAP, sebagai berikut :

  1. Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

______________

243Ibid, h.43

244Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, Op Cit, h.73 

  • Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
  • Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidik atau penyidik.
  • Laporan  atau pengaduan  yang diajukan secara tertulis harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  • Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyidik.
  • Setelah  menerima laporan  atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan.

Dalam hal terjadi suatu tindak pidana, maka setiap orang berhak melapor sebagaimana menurut Pasal 108 KUHAP, maka untuk melaporkan adanya tindak pidana dimaksud menurut Pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) KUHAP, yaitu laporan baik lisan maupun tertulis harus dilaporkan atau disampaikan kepada polisi selaku penyelidik/penyidik tunggal untuk tindak pidana umum.245

Mengenai bentuk laporan, Pasal 103 KUHAP mengatur sebagai berikut:

  1. Laporan atau pengaduan  yang  diajukan  secara tertulis  harus ditandatangani oleh pelapor atau pengadu.
  2. Laporan atau pengaduan yang diajukan secara lisan harus dicatat oleh penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor atau pengadu dan penyelidik.

Untuk menindaklanjuti setiap laporan polisi tentang suatu tindak pidana, maka prosesnya dapat dilakukan sebagai berikut :

  1. Pasal 102 ayat (1) KUHAP,  Penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan.
  2. Pasal 102 ayat (3) KUHAP,   Terhadap tindakan yang dilakukan tersebut pada ayat (1) penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sedaerah hukum.
  3. Pasal 111 ayat (3) KUHAP,  Penyelidik dan penyidik yang telah menerima laporan tersebut segera datang ke tempat

______________

  245Ibid. 

kejadian dapat melarang setiap orang untuk meninggalkan tempat itu selama pemeriksaan di situ belum selesai.

  • Pasal 111 ayat (4) KUHAP, Pelanggar Iarangan tersebut dapat dipaksa tinggal di tempat itu sampai pemeriksaan dimaksud di atas selesai.

Berkaitan dengan tinjauan filosofis, dalam hal ini filsafat manusia, dan lebih fokus adalah mengenai filsafat tingkah laku (etika), bagi pelaksanaan tugas kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, terdapat Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Pembukaan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diuraikan bahwa keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis kepolisian yang tinggi, juga sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di tengah masyarakat.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpanggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jatidiri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya disusun ke dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Etika pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

Etika kelembagaan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya.

Etika kenegaraan merupakan komitmen moral setiap anggota kepolisian dan institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sidang Komisi Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan Profesi Kepolisian. Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi kepolisian di Indonesia.

Dalam Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab I Tentang Etika Pengabdian, Pasal 1, dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menunjukkan sikap pengabdian berperilaku :

  1. Menjunjung tinggi sumpah sebagai anggota Polri dalam hati nuraninya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
  2. Menjalankan tugas kenegaraan dan kemasyarakatan dengan niat murni karena kehendak Yang Maha Kuasa sebagai wujud nyata amal ibadahnya.
  3. Menghormati acara keagamaan  dan bentuk-bentuk ibadah yang diselenggarakan masyarakat dengan menjaga keamanan dan kekhidmatan pelaksanaannya.

Pasal 2  Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dinyatakan bahwa anggota kepolisian berbakti kepada nusa dan bangsa sebagai wujud pengabdian tertinggi dengan :

  1. Mendahulukan kehormatan bangsa Indonesia dalam kehidupan,
  2. Menjunjung tinggi lambang kehormatan bangsa Indonesia,
  3. Menampilkan jati diri bangsa yang terpuji dalam semua keadaan dan seluruh waktu.
  4. Rela berkorban jiwa dan raga untuk bangsa Indonesia.

Pada Pasal 3 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban umum selalu menunjukkan sikap perilaku terpuji dengan :

  1. Meletakkan kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan kemanusiaan di atas kepentingan pribadinya.
  2. Tidak menuntut perlakuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan terhadap semua warganegara dan masyarakat.
  3. Menjaga keselamatan fasilitas umum dan hak milik perorangan serta menjauhkan sekuat tenaga kerusakan dan penurunan nilai guna atas tindakan yang diambil dalam pelaksanaan tugas.

Dalam Pasal 4 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa anggota Kepolisian dalam melaksanakan tugas penegakan hukum wajib memelihara perilaku terpercaya dengan :

  1. Menyatakan yang benar adalah benar yang salah adalah salah,
  2. Tidak memihak.
  3. Tidak melakukan pertemuan di luar ruang pemeriksaan dengan pihak-pihak yang terkait dengan perkara,
  4. Tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi,
  5. Tidak mempublikasikan tatacara, taktik dan teknik penyidikan,
  6. Tidak  menimbulkan  penderitaan   akibat penyalahgunaan wewenang dan sengaja menimbulkan rasa kecemasan, kebimbangan dan ketergantungan pada pihak-pihak yang terkait dengan perkara,
  7. Menunjukkan penghargaan terhadap  semua benda-benda yang berada dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian perkara,
  8. Menunjukkan penghargaan  dan  kerjasama  dengan sesama pejabat negara dalam sistem peradilan pidana,
  9. Dengan  sikap  ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.

Selanjutnya pada Pasal 5 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa anggota Kepolisian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat senantiasa :

  1. Memberikan pelayanan terbaik,
  2. Menyelamatkan jiwa seseorang pada kesempatan pertama,
  3. Mengutamakan kemudahan dan tidak mempersulit,
  4. Bersikap  hormat  kepada  siapapun dan tidak menunjukkan sikap congkak/arogan karena kekuasaan,
  5. Tidak membeda-bedakan cara pelayanan kepada semua orang,
  6. Tidak  mengenal  waktu  istirahat  selama 24 jam, atau tidak mengenal hari libur,
  7. Tidak membebani biaya kecuali diatur dalam peraturan perundang-undangan,
  8. Tidak boleh menolak permintaan pertolongan bantuan dari masyarakat dengan alasan bukan wilayah hukumnya atau karena kekurangan alat dan orang,
  9. Tidak mengeluarkan kata-kata atau melakukan gerakan-gerakan anggota tubuhnya yang mengisyaratkan meminta imbalan atas bantuan Polisi yang telah diberikan kepada masyarakat.

Dalam Pasal 6 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan :

  1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menggunakan kewenangannya senantiasa berdasarkan pada norma hukum dan mengindahkan norma, kesopanan, kesusilaan dan nilai-nilai kemanusiaan,
  2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa memegang teguh rahasia sesuatu, yang menurut sifatnya atau menurut perintah kedinasan perlu dirahasiakan.

Dalam Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa anggota kepolisian senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasi, dengan tidak melakukan tindakantindakan berupa :

  1. Bertutur kata kasar dan bernada kemarahan,
  2. Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas,
  3. Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat,
  4. Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan,
  5. Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat,
  6. Melakukan  perbuatan  yang  dirasakan   merendahkan  martabat perempuan,
  7. Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anakanak di bawah umur,
  8. Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Selanjutnya dalam Bab II Tentang Etika Kelembagaan, pada Pasal 8, diatur : Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi institusinya dengan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi.

Pada Pasal 9 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa :

  1. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia memegang teguh garis komando, mematuhi jenjang kewenangan dan bertindak disiplin berdasarkan aturan dan tata cara yang berlaku,
  2. Setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan wajib bertanggungjawab atas pelaksanaan perintah yang diberikan kepada anggota bawahannya.
  3. Setiap  anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibenarkan menolak perintah atasan yang melanggar norma hukum dan untuk itu anggota tersebut mendapat perlindungan hukum.
  4. Setiap  anggota  Kepolisian  Negara  Republik  Indonesia   dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak dibenarkan melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugasnya kepada atasan langsungnya,
  5. Setiap  anggota  Kepolisian  Negara  Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya tidak boleh terpengaruh oleh istri, anak dan orangorang lain yang masih terkait hubungan keluarga atau pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kedinasan.

Pada Pasal 10 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa :

  1. Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan yang dibangun melalui tata cara yang berlaku guna tercapainya tujuan organisasi.
  2. Dalam proses pengambilan keputusan boleh berbeda pendapat sebelum diputuskan pimpinan dan setelah diputuskan semua anggota harus tunduk pada keputusan tersebut.
  3. Keputusan pimpinan diambil setelah mendengar pendapat dari unsur-unsur yang terkait, bawahan dan teman sejawat sederajat, kecuali dalam situasi yang mendesak.

Pada Pasal 11 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menjaga kehormatan melalui penampilan seragam dan atau atribut, tanda pangkat jabatan dan tanda kewenangan Polri sebagai lambang kewibawaan hukum, yang mencerminkan tanggungjawab serta kewajibannya kepada institusi dan masyarakat.

Pasal 12 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menampilkan rasa setiakawan dengan sesama anggota sebagai ikatan batin yang tulus atas dasar kesadaran

bersama akan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar keutuhan bangsa Indonesia, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip kehormatan sebagai berikut :

  1. Menyadari   sepenuhnya   sebagai  perbuatan  tercela  apabila meninggalkan kawan yang terluka atau meninggal dunia dalam tugas sedangkan keadaan memungkinkan untuk memberi pertolongan,
  2. Merupakan keteladanan bagi seorang atasan untuk membantu kesulitan bawahannya,
  3. Merupakan kewajiban moral bagi seorang bawahannya menunjukkan rasa hormat dengan tulus kepada atasannya,
  4. Menyadari sepenuhnya bahwa seorang atasan akan lebih terhormat apabila menunjukkan sikap menghargai yang sepadan kepada bawahannya,
  5. Merupakan sikap terhormat bagi anggota Polri baik yang masih dalam dinas aktif maupun purnawirawan untuk menghadiri pemakaman jenazah anggota Polri lainnya yang meninggal karena gugur dalam tugas ataupun meninggal karena sebab apapun, dimana kehadiran dalam pemakaman tersebut dengan menggunakan atribut kehormatan dan tataran penghormatan yang setinggitingginya.
  6. Selalu terpanggil untuk memberikan bantuan kepada anggota Polri dan purnawirawan Polri yang menghadapi suatu kesulitan di mana dia berada saat itu, serta bantuan dan perhatian yang sama sedapat mungkin juga diberikan kepada keluarga anggota Polri yang mengalami kesulitan serupa dengan memperhatikan batas kemampuan yang dimilikinya,
  7. Merupakan sikap terhormat apabila mampu menahan diri untuk tidak menyampaikan dan menyebarkan rahasia pribadi, kejelekan teman atau keadaan di dalam lingkungan Polri kepada anggota lain yang bukan anggota Polri.

Dalam Bab III Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Etika Kenegaraan, pada Pasal 13, dinyatakan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selalu siap sedia menjaga keutuhan wilayah hukum Negara Kesatuan Republik yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, memelihara persatuan dalam kebhinekaan bangsa dan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.

Pada Pasal 14 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga jarak yang sama dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis, serta tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik golongan tertentu.

Pada Pasal 15 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa berpegang teguh pada konstitusi dalam menyikapi perkembangan situasi yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara.

Pada Pasal 16 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjaga keamanan Presiden Republik Indonesia dan menghormati serta menjalankan segala kebijakannya sesuai dengan jiwa konstitusi maupun hukum yang berlaku demi keselamatan negara dan keutuhan bangsa.

Dalam Bab IV Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang Penegakan Kode Etik Profesi, pada Pasal 17 dinyatakan bahwa setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dikenakan sanksi moral, berupa :

  1. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela,
  2. Kewajiban  pelanggar  untuk   menyatakan  penyesalan atau meminta maaf secara terbatas ataupun terbuka,
  3. Kewajiban pelanggaran untuk mengikuti pembinaan ulang profesi,
  4. Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi Kepolisian.

Pada Pasal 18 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 19 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dan 18, diatur lebih lanjut dengan Tata Cara Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pada Pasal 20 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab IV Penutup, dalam Pasal 20, dinyatakan bahwa merupakan kehormatan yang tertinggi bagi setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menghayati, mentaati dan mengamalkan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya maupun dalam kehidupan sehari-hari demi pengabdian kepada masyarakat bangsa dan negara.

Dalam penjelasan pasal 17 tentang Penegakan Kode Etik Profesi, diutarakan bahwa setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan sidang komisi secara tertulis kepada terperiksa, dimana sanksi moral tersebut bisa berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri.

Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentukbentuk sanksi moral yang penerapannya tidak secara kumulatif, namun sanksi moral tersebut terumus dari kadar sanksi yang teringan sampai dengan kadar sanksi terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam sidang komisi.

Pernyataan penyesalan secara terbatas, yang dimaksud adalah pernyataan meminta maaf secara langsung baik lisan maupun tertulis oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan atas perilaku terperiksa.

Pernyataan penyesalan secara terbuka, yang dimaksudkan adalah pernyataan meminta maaf secara tidak langsung oleh terperiksa kepada pihak ketiga yang dirugikan melalui media massa.

Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi, yang dimaksud adalah anggota Polri yang telah terbukti melanggar ketentuan Kode Etik Polri sebanyak 2 (dua) kali atau lebih melalui putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri, kepadanya diwajibkan untuk mengikuti penataran/pelatihan ulang pembinaan profesi di Lembaga Pendidikan Polri.

Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian, yang dimaksudkan adalah pelanggar dianggap tidak pantas mengemban profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam rumusan tudas dan wewenang kepolisian pada Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Nompr 2 tahun 2002, sehingga Ketua Sidang Komisi dapat menyarankan kepada Kasatker setempat agar pelanggar diberikan sanksi administrasi berupa Tour of duty, Tour of area, pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.

Permasalahan Penanganan Laporan Tindak Pidana

Berdasarkan contoh penanganan laporan tindak pidana yang penanganannya tergolong lamban sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor : STTLP/B/960/XII/2017/JATIM/ RESTABES.SBY tanggal 14 Desember 2017246 dan penanganan laporan tindak pidana yang penanganannya tergolong sangat cepat (dipaksakan) sebagaimana Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor : LP/1265/VIII/2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 12 Agustus 2015247 adalah merupakan tindakan penanganan laporan tindak pidana yang  benar-benar tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar tidak proporsional dengan ketentuan hukum serta merupakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum.

Penanganan laporan tindak pidana tersebut melenceng dari konteks negara hukum Indoneisa. Penanganan laporan tindak pidana di kepolisian harus selalu mengacu dan tidak dapat dilepaskan dari teori Negara

______________

246Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor : STTLP/B/960/XXI/2017/JATIM/RESTABES SBY tanggal 14 Desember 2017

247Surat Tanda Terima Laporan Kepolisian Kota Besar Surabaya Nomor : LP/1265/VIII/2014/SPKY/JATIM/RESTABES.SBY tanggal 12 Agustus 2015

hukum yaitu konteks negara hukum Indonesia. Negara Indonesia sebagai negara hukum rechtsstaat bukan negara kekuasaan, hukum sebagai panglima bukan kekuasaan.

Menurut Hans Kelsen yang meninjau negara sebagai penjelmaan dari tata hukum nasional, negara dapat dilihat dari hukum-hukum yang dihasilkannya. Dalam konstruksi yuridis tersebut, hukum yang dikeluarkan oleh negara adalah berdaulat.  Hukum dijunjung tinggi oleh masyarakat negara dan menjunjung tinggi hukum yang dikeluarkan oleh negara merupakan ciri dari negara hukum (rechtsstaat).248

Negara hukum menurut F.R.Bothlingk sebagaimana dikutip Ridwan HR adalah  “De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdrager is beperkt door grenzen van recht” (negara, di mana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum). Lebih lanjut disebutkan bahwa dalam rangka merealisasi pembatasan pemegang kekuasaan tersebut, maka diwujudkan dengan cara  “Enerzijds in een binding van rechter en administratie aan de wet, anderijds in een begrenzing van de bevoegdheden van de wetgever” (di satu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan di sisi

______________

248Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Hukum tata Negara, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2016, h.3.

lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undangundang).249

Penanganan laporan tindak pidana tersebut berdasarkan teori kewenangan dapat diartikan bahwa kepolisian menyalahgunakan wewenang dalam hal ini wewenang kepolisian harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurangkurangnya terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh, ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Komponen ini dimaksudkan agar pejabat negara tidak menggunakan wewenangnya diluar tujuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen ini bertujuan bahwa setiap pemerintahan atau pejabat negara harus selalu mempunyai dasar hukum dalam hal bertindak. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang)  dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Komponen ini menghendaki agar setiap tindak pemerintahan atau pejabat negara mempunyai tolok ukur atau standar yang bersifat

______________

  249Ridwan HR, Op Cit, h.21. 

umum untuk semua jenis yang bertumpuk pada legalitas tindakan.250

Penanganan laporan tindak pidana tersebut berdasarkan teori keadilan adalah tidaklah menjunjung tinggi keadilan. Keadilan menurut Thomas Aquinas, dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu keadilan umum justitia generalis dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya, keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibedakan menjadi : (1) keadilan distributif (justitia distributiva), (2) keadilan komutatif (justitia commutativa) dan (3) keadilan vindikatif (justitia vindicativa).251

Keadilan distributif adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum. Sebagai contoh, negara hanya akan mengangkat seseorang menjadi hakim apabila orang itu memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. Keadilan kumutatif adalah keadilan dengan mrmpersamakan antara prestasi dan kontraprestasi. Keadilan vindikatif adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian dalam tindak pidana, Seorang dianggap adil apabila ia dipidana badan atau denda sesuai dengan

______________

250Ibid.,        

251Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Op Cit, h.156 

besarnya hukuman yang telah ditentukan atas tindak pidana yang dilakukannya.252

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, Jhon Stuart Mill dan Jhon Rawls.253 Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Ia mengemukanan bahwa : “Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan, yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”.254

Menurut Hans Kelsen, hubungan keadilan dan legalitas bahwa keadilan menurut pengertian ini adalah legalitas, yaitu suatu peraturan umum adalah adil jika benar-benar diterapkan kepada semua kasus yang menurut isinya, peraturan ini harus diterapkan.255

John Rawls mengkonsepsikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas bahwa orang-orang merdeka dan rasional berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingan dan kehendaknya untuk memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental

______________

252Ibid.        

253Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Op Cit, h.29       

 254Ibid.        

255Monang Siahaan, Op.cit, h. 52

bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang dikehendakinya.256

Di muka telah di singgung bahwa keberadaan sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum, juga dalam hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada gunanya memasukkan kewajiban-kewajiban atau laranganlarangan bagi para warga di dalam peraturan perundangundangan tata usaha negara, manakala aturan-aturan tingkah laku itu tidak dapat dipaksakan oleh tata usaha negara (dalam hal dimaksud diperlukan).257

Untuk mengawasi tindakan upaya paksa kepolisian sebagai tindak lanjut dari penanganan laporan tindak pidana, yakni agar supaya tindakan itu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang, dan benar-benar proporsional dengan ketentuan hukum serta tidak merupakan penganiayaan yang bertentangan dengan hukum, diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka yakni lembaga praperadilan.258 Wewenang yang diberikan undang-undang kepada praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP

______________

256Ibid.        

257Philipus M.Hadjon et al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 2002, h.245.       

 258M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Jilid II, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993, h.518. 

 ______________

adalah untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

  1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
  2. ganti kerugian  dan  atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) Nomor. 21/PUU-XII/2014, obyek praperadilan diperluas. Amar putusan MK antara lain berbunyi : “Pasal 77 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

Timbul permasalahan, yakni terhadap tindakan penanganan laporan tindak pidana di kepolisian yang tidak ditampung pengaturannya oleh KUHAP dan Putusan MK, yakni yang  berkaitan dengan perspektif AUPB , misalnya penanganan laporan tindak pidana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan publik atau tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) menyangkut jangka waktu penanganan ataupun menyangkut transparansi yang belum terwadahi dalam norma hukum positip. Hal ini,  berkaitan dengan perspektif AUPB,  dimana pada pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN menampung adanya  alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan melalui PTUN, yakni apabila KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB.

Penanganan laporan tindak pidana di kepolisian diatur dalam Pasal 4 Jo Pasal 5 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia yang karena kewajibannya mempunyai wewenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dengan kata lain, penanganan laporan tindak pidana di kepolisian merupakan KTUN yang dikeluarkan berdasarkan KUHAP.   Berdasar Pasal 2 butir d UUPTUN dinyatakan bahwa KTUN yang berdasarkan ketentuan KUHAP tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UUPTUN.

Sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara, sehingga pelaksanaan tugas dan wewenang Polri dimaksud adalah dalam rangka menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dan pejabat kepolisian adalah merupakan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara.  Apabila Polri dalam menyelenggarakan tugas menerbitkan surat keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individu dan final,  menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata,  maka bagi yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Peradilan Tata Usaha Negara, guna keputusan yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi. Dengan demikian ditemukan adanya konflik norma, yakni konflik norma antara Pasal 2 huruf d Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (UUPTUN) dengan Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN. Hal tersebut dikarenakan Berdasar Pasal 2 butir d UUPTUN dinyatakan bahwa KTUN yang berdasarkan ketentuan KUHAP tidak termasuk dalam pengertian KTUN menurut UUPTUN. Oleh karenanya penanganan laporan pidana di kepolisian tidak bisa digugat melalui PTUN.  Sedangkan menurut Pasal 53 ayat (1) UUPTUN dinyatakan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.  Pasal 53 ayat (2) butir b UUPTUN menyatakan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah KTUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB. Sehingga timbul ketidak harmonisan, dikarenakan adanya pengaturan suatu ketentuan di dalam perundang-undangan seharusnya terdapat kesesuaian, keserasian dan keselarasan antara ketentuan yang satu dengan ketentuan yang lain, antara  perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lain dengan memperhatikan asas-asas hukum. (http://repository.untag-sby.ac.id)

Editor: Dedy Tisna Amijaya,S.T.

Andalan

PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1971

RASINDO NEWS – PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 1971 TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Memperhatikan :

  1. Surat Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 3/Kept/I/DPRD/1969 tanggal 17 Juli1969 tentang Lambang Daerah,
  2. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor Pemda 10/5/22 tanggal 16 April 1971.

Menimbang :

Perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bentuk Lambang Daerah Provinsi Lampung.

  1. Mengingat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah:

Mendengarkan :

Musyawarah Sidang Paripurna ke I Tahun 1971 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 2 dan 3 September 1971.

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG BENTUK LAMBANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Pasal 1

  1. Lambang Daerah Provinsi Lampung berbentuk Perisai bersudut lima;
  2. Perisai berwarna dasar menggaris vertikal;

Pasal 2

Isi Lambang terdiri dari :

  1. Pita Putih dengan tulisan SANG BUMI RUWA JURAI
  2. Aksara Lampung
  3. Setangkai Lada dan buahnya dan setangkai buah Padi melingkari gung yang berlatar
    belakang laduk dan payan.
  4. Siger (mahkota) terletak di atas gung di bawah payung.
  5. Payung dengan tiang menjulang.

Pasal 3

Bentuk, warna, isi dan ukuran lambang diuraikan dalam penjelasan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Penggunaan Lambang Daerah ini diatur dalam peraturan daerah tersendiri.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 3 September 1971

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

S U T I Y O S O.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TINGKAT I LAMPUNG

A.R. S I R E G A R.

PENJELASAN

TENTANG
ISI DAN ARTI LAMBANG DAERAH PROVINSI LAMPUNG

I. PERISAI

  1. Dasar Lambang bersudut Lima. Kesanggupan mempertahankan cita dan membina pembangunan rumah tangga yang didiami oleh dua unsur golongan masyarakat untuk mencapai masyarakat adil berdasarkan Pancasila.
  2. Warna Dasar Perisai.
    • Hijau : Menunjukkan Daerah dataran tinggi yang subur untuk tanaman musim.
    • Coklat : Menunjukkan Daerah dataran rendah yang subur untuk sawah dan ladang.
    • Biru : Menunjukkan kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber perikanan dan kehidupan para nelayan.
  3. Warna Tepi Perisai. Kuning Emas Tanda kebesaran cita masyarakat untuk membangun daerah dan negaranya.

II. PITA SANG BUMI RUWA JURAI

  1. Bentuk Pita :
    • Dilihat dari bawah merupakan pintu gerbang masuk ke Daerah Lampung yang subur serta makmur.
    • Dilihat dari atas merupakan wadah pembangunan yang berintikan pertanian lada dan padi oleh masyarakat yang kaya budaya.
  2. Warna Pita :
    • Putih Jernih melambangkan kesucian dan keikhlasan hati masyarakat.
    • Pita Putih berarti pula suatu hamparan kain putih yang biasa dipakai masyarakat adat untuk menyambut tamu terhormat.
  3. Arti Tulisan :
    • Sang Bumi rumah tangga agung yang luas berbilik-bilik.
    • Ruwa Jurai dua unsur golongan masyarakat yang berdiam di dalam wilayah Provinsi Lampung.
  4. Arti Ruwa Jurai.
    1. Linguistik Culturil Terdiri dari dua unsur keturunan asal yang tergolong dalam :
      • Masyarakat Lampung yang berbahasa “O”
      • Masyarakat Lampung yang berbahasa “A”
    2. Sosiologis terdiri dari du unsur golongan masyarakat yang terdapat sekarang :
      • Masyarakat Lampung Asli
      • Masyarakat Lampung Migrasi

III. AKSARA LAMPUNG

  1. Bunyi Aksara Lampung
  2. Asal Kata Lampung :
    • Legende berasal dari nama poyang SI LAMPUNG keturunan sang Dewa SENEBAHANDANEIDODARI SINUHUN yang dikatakan saudara dari SI JAWA ratu Mojopahit dan SI PASUNDAYANG Ratu Pejajaran dari SI LAMPUNG adalah ratu DIBALAU
    • Berasal dari kata TOLANG P’OHWANG (Tulang Bawang), nama negara yang pernah ada di daerah ini dimasa dynasty Han. Kata-kata ini merupakan rangkaian kata To (orang) Lang P’ohwang (Lampung)

IV. DAUN DAN BUAH LADA

  1. Daun Lada berjumlah 17 buah, buah Lada berjumlah 8.
  2. Lada merupakan produksi utama penduduk asli sejak masa lampau, sehingga Lampung dikenal bangsa-bangsa Asia pada abad ke 7 dan bangsa-bangsa Barat sejak abad ke 15.
  3. Biji Lada berjumlah 64, menunjukkan bahwa terbentuknya Dati I Lampung pada Tahun 1964 Masehi.

V. SETANGKAI PADI

  1. Buah Padi berjumlah 45
  2. Padi merupakan produksi utama penduduk migrasi sejak permulaan abad ke 20 (1905) sehingga karena kedua hasil produksi lada dan padi tersebut, maka terjadilah kehidupan bersama saling mengisi antar kedua unsur golongan masyarakat sampai terwujudnya Negara Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sampai sekarang.

VI. L A D U K

  1. Golok rakyat serba guna
  2. Dapat digunakan untuk pertanian, alat rumah tangga dan dapat pula dipergunakan untuk membela diri.

VII. PAYAN

  1. Tumbak Pusaka Tradisional
  2. Merupakan Lambang Budaya Ksatria dan bila perlu dipakai untuk mempertahankan kehormatan keluarga serta Negara dari ancaman musuh.

VIII. G U N G

  1. Warna Gung Kuning Tua (Kuningan)
  2. Arti Gung perlambang keagungan seni budaya asli.
  3. Fungsi Gung : Sebagai alat inti seni budaya (tabuhan), Sebagai tanda pemberitahuan karya besar dimulai, Sebagai alat menghimpun masyarakat untuk bermusyawarah, Lingkaran gung terdiri dari lingkaran besar dan bulatan kecil yang mengandung arti : Lingkaran besar berarti himpunan masyarakat ruwa jurai serta asal usulnya, Lingkaran (bulatan) kecil berarti segolongan pemimpin (pemerintah) yang mengeratkan hubungan kerjasama antara yang dipimpin dan yang memimpin.

IX. S I G E R

  1. Warna Siger Kuning Emas
  2. Arti Siger Mahkota perlambang keagungan adat budaya dan tingkat kehidupan terhormat.
  3. Kandungan bentuk :
    1. Banyaknya gerigi lancip berlekuk 9, sebagai lambang dari sembilan sungai yang mengalir di daerah Lampung yaitu :
      • Way Semaka
      • Way Sekampung
      • Way Seputih
      • Way Pengubuan
      • Way Abung Rarem
      • Way Sungkai
      • Way Kanan (Umpu Besai)
      • Way Tulang bawang
      • Way Mesuji
    2. Di dalam Siger terdapat bunga Melur (melati 4 bunga, setiap bunga mempunyai 4 daun bunga yang berkelompok lima).
  4. Dengan pengertian sebagai berikut : Kuntum Bunga melambangkan 4 paksi asal Skala Berak yang terdiri dari 4 paksi yaitu :
    1. Umpu Pernong
    2. Umpu Belunguh
    3. Umpu Bejalan di Way
    4. Umpu Nyerupa
  5. Kelompok Daun Bunga Setelah berkembang dan tersebarnya masyarakat di seluruh daerah Lampung, maka terbinalah 5 daerah Keratuan yang masing-masing dipimpin oleh :
    1. Ratu di Puncak;
    2. Ratu Pemanggilan;
    3. Ratu di Pungung;
    4. Ratu di Balau;
    5. Ratu Darah Putih.
  6. Daun Bunga Skala yang terdapat pada Puncak Lengkungan Siger atas dimana ujungnya mengenai tiang payung. Bunga sekala itu menjulang dari 4 daun kembangnya (dari bawah) yang mengandung arti : Menjulang dari 4 daun bunga : Semua Jurai yang berasal dari Skala Berak yang dilambangkan oleh Paksi Pak mempunyai filsafat hidup, Bunga Skala berdaun Lima melambangkan bahwa Filsafat Pi’il Pesenggiri itu bertemali 5 alam pikiran sebagai berikut :
    1. Pi’il Pesenggiri ; Pi’il artinya berjiwa besar, Pesenggiri artinya menghargai diri.
    2. Juluk Adek ; Juluk artinya Gelar sebelum Kawin, Adek artinya gelar setelah Kawin.
    3. Nemui Nyimah ; Nemui artinya terbuka hati untuk menerima tamu, Nyimah artinya suka memberi dengan ikhlas.
    4. Nengah Nyappur ; Nengah artinya suka berkenalan, Nyappur artinya pandai bergaul.
    5. Sakai Sambaian ; Sakai artinya suka tolong menolong, Sambaian artinya bergotong royong

X. P A Y U N G

  1. Warna Payung Kuning Muda
  2. Bagian Payung :
    1. Jari Payung berjumlah 17
    2. Bagian Ruas Tepi berjumlah 8
    3. Bagian Batas Ruas berjumlah 19
    4. Rumbai Payung berjumlah 45
  3. Arti Payung :
    1. Sebagai Payung Agung yang melambangkan Negara Republik Indonesia Proklamasi 17 Agustsu 1945.
    2. Sebagai Payung Jurai yang melambangkan Provinsi lampung tempat semua jurai berlindung.
  4. Tiang dan bulatan Puncak Payung
    1. Tiang Payung : Eka menjulang satu cita
    2. Bulatan Puncak : Esa terbilang satu kuasa

Pengertian Satu cita membangun bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan Ridho
Tuhan Yang Maha Esa.

XI. KESIMPULAN ARTI LAMBANG

Lampung Sang Bumi Ruwa Jurai, Rumah Tangga dua unsur serba buai, Hidup mendiami
dataran, pegunungan dan lautan.
Penghasilan lada dan padi sebagai sumber penghidupan.
Rakyat bersatu bekerja sama membangun, dengan alat senjata yang ada ia bertahan guna
mewujudkan mahkota kejayaan Pancasila dibawah naungan negara Republik Indonesia. “jdih.lampungprov. Dari Sumber Terpercaya

SANG BUMI RUWA JURAI – SYAIFUL ANWAR – POP LAMPUNG Vokal: SYAIFUL ANWAR POP LAMPUNG

Editor:

Dedy Tisna Amijaya

Andalan

Oknum Polisi Dalang Perampasan dan Resmi Dipecat

Upacara pemecatan Bripka Irfan Setiawan dilakukan pemberhentian tidak dengan terhormat .

Rasindo News – Polda Lampung resmi memecat Bripka Irfan Setiawan, yang terlibat dalam perampasan mobil milik mahasiswa di Bandar Lampung. Pemecatan itu dilakukan dalam upacara pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang dipimpin Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno, di Polresta Bandar Lampung, Senin, 1 November 2021.

Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno, mengatakan PTDH dilakukan untuk memberikan bukti ketegasan terhadap anggota polisi yang melakukan tindak pidana. 

“Saya tidak akan ragu dan mundur selangkah pun untuk menegakkan aturan agar anggota Polri di Lampung bisa berjalan sesuai tupoksinya dan memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat Lampung,” ujar Kapolda Lampung.

Kapolda Lampung menegaskan bahwasanya anggota Polri merupakan perangkat hukum serta penjaga Kamtibmas. Oleh sebab itu, tindakan tegas harus di jalankan bagi anggotanya yang melanggar.

Sedangkan dua pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus tersebut masih dalam pengejaran. Kapolda Lampung menyatakan akan segera menangkap dua pelaku tersebut. “Mudah-mudahan secepatnya bisa ditangkap,” ungkapnya.

Untuk diketahui, Bripka Irfan Setiawan menjadi otak perampokan mobil milik mahasiswa. Dia juga dinyatakan positif menggunakan narkotika berdasarkan hasil tes urinenya.

Ia melanjutkan, terkait kasus narkoba masih dalam pengembangan asal usul barang terlarang tersebut. Sehingga, kasus tersebut bisa memiliki tersangka lainnya.

“Dari mana barang itu dan kami belum bisa menyimpulkan yang mensuplai narkoba. Pasti nanti akan dilakukan tindakan hukum baik masyarakat maupun anggota Polri yang terlibat,” katanya.

Editor:

DTA

Andalan

Raih 11 Mendali PWI Pesawaran Juara Umum PORSIWO

Pekan olahraga siwo-PWI Lampung Ajang Silaturahmi para Jurnalis Se-Provinsi Lampung 29-31 Oktober 2021.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pesawaran menjadi juara umum dalam perhelatan Pekan Olah Raga Seksi Wartawan  Olahraga (PORSIWO) Provinsi Lampung, yang digelar sejak 29 Oktober hingga 31 Oktober 2021.

PWI Pesawaran yang menjadi juara umum tersebut, paling banyak dalam perolehan medali, dengan mengantongi 5 medali emas, 2 perak, dan 4 perunggu

Ketua PWI Provinsi Lampung, Supriyadi Alfian mengatakan, kegiatan yang digelar sejak 29 Oktober lalu merupakan ajang untuk mencari bakat atlet dari PWI kabupaten/kota se Provinsi Lampung yang akan dikirimkan untuk mengikuti Porwanas mendatang.

“Kalau untuk ajang Porwanas tahun 2022 ini, kita sudah menyiapkan atlet-atlet utama. Tapi saya berpesan kepada pengurus PWI di daerah dan Pemda, agar bisa membina para atlet yang pada hari ini memperoleh medali emas dalam ajang PORSIWO. Sehingga kedepannya, mereka bisa mengikuti Porwanas,” ujar Bang Yadi, sapaan akarabnya, Minggu (31/10/2021).

Pada kesempatan tersebut, Yadi juga mengucapkan selamat kepada PWI Kabupaten Pesawaran yang berhasil memperoleh predikat juara umum dalam perolehan medali.

“Meskipun kegiatan PORSIWO ini baru pertama kali digelar, tapi saya melihat antusias para anggota PWI yang sangat luar biasa. Dan sebagai bentuk dukungan, saya akan memberikan bonus Rp2juta untuk Pesawaran sebagai juara umum,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengucapkan selamat kepada para atlet Pesawaran yang telah memperoleh medali. Bupati Dendi juga mengungkapkan akan melakukan pembinaan kepada para atlet asal PWI Pesawaran, agar kedepannya dapat mengikuti ajang yang lebih besar lagi.

“Tentu ini suatu kebanggaan bagi PWI Pesawaran dan juga Pemkab Pesawaran. Karena pertama kali digelar kegiatan, kita berhasil menjadi juara umum langsung. Saya berharap, PWI Pesawaran dapat menjaga prestasi ini, dan terus meningkatkan kemampuan dengan berlatih,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua PWI Pesawaran, Ismail mengucapkan terimakasih kepada para anggota yang telah bahu-membahu agar PWI Pesawaran mencapai hasil yang maksimal pada ajang PORSIWO tahun ini.

“Menjadi juara memang sudah menjadi target kami sejak awal. Dan Alhamdulillah, kawan-kawan bisa mewujudkan impian tersebut, sekali lagi kami ucapkan terimakasih,” ucapnya. “Begitu kuatnya cahaya PWI sehingga bisa menerangi seluruh bumi.”

Editor:

DTA

Andalan

Paripurna DPRD Provinsi Lampung Terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD

Harian Rakyat wds.com- Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, bertempat di Ruang Sudang DPRD Provinsi Lampung, Jumat (6/8)

Gubernur Arinal menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung dan Badan Anggaran yang telah membahas KUPA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah di tengah mewabahnya pandemi Covid-19.

Paripurna ini merupakan tahap lanjutan dari pembahasan antara Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan DPRD Provinsi Lampung dalam memformulasikan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Program Pembangunan Insfrastruktur Daerah yang akan menjadi bagian dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021. “Kutip CYT”

Editor:

DTA

Andalan

APBD Kabupaten Lampung Barat 2021 Naik Rp32 Miliar

Media Nusantara Harian Rakyat wds.com

Media Nusantara Harian Rakyat wds.com- APBD Perubahan 2021 Pemkab Lampung Barat disahkan dalam rapat paripurna DPRD setempat, Rabu, 22 September 2021. Total anggaran belanja pada tahun depan naik 3,07% atau Rp32 miliar, menjadi Rp1,097 triliun.

Lampung Barat mentargetkan anggaran pendapatan daerah Rp1,023 triliun yaitu turun sebesar Rp13,6 miliar (1,32%) dibanding dengan anggaran pendapatan sebelum perubahan yakni Rp1,036 triliun.

APBD Perubahan 2021 Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung, Indonesia disahkan dengan beberapa catatan antara lain sejumlah pelaksanaan program pembangunan Insfrastruktur yang sedang berjalan agar bisa segera diselesaikan. Hal itu mengingat tahun anggaran 2021 hanya tinggal beberapa bulan lagi sehingga diharapkan semua proses pelaksanaan program pembangunan bisa berjalan sesuai estimasi waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sementara itu, Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, menyampaikan terima kasih telah disahkannya APBD perubahan tahun 2021 melalui rapat paripurna DPRD pada tanggal 22 September 2021.

Pihaknya siap menindaklanjuti sebagai upaya untuk percepatan penanganan, pencegahan, dan penanggulangan covid-19 di Kabupaten Lampung Barat.

Editor:

DTA

Andalan

Lampung

Anjungan Lampung TMII

Sejarah Lampung itu adalah dimulai dari abad ke-3 bermula dari suku-suku masyarakat yang bercorak hindu dan menganut Animisme, karakteristik ini terus bertahan hingga abad ke-12. Hingga ditemukannya situs megalithikum batu-batu peninggalan Negeri Sekala Brak, ditemukan oleh Masyarakat setempat di hanibung, hingga pada tahun 1931 konon pada jaman penjajahan Belanda tempat ini di jadikan tempat persembunyian Hindia Belanda di lahan perkebunan kopi milik penduduk lokal, bukti-bukti kejadian ini berada di Tropenmuseum Amsterdam, Belanda. Batu Brak dan Batu Kayangan atau bisa pula disebut Batu Kenyangan ini adalah Simbol Penaklukan Mujahid Penyebar Agama Islam di Lampung, Paksi Pak pengibar pertama panji syahadatain di tanah Lampung pada tanggal 24 Agustus 1289 Masehi atau 29 Rajab 688 Hijriah. Pada Jaman Pra-sejarah Lampung di tingkatkan menjadi Daerah Tingkat I Provinsi Lampung  tanggal 18 Maret 1964 Masehi. “Kutip SKB.com”

Provinsi ini memiliki dua kota yaitu kota Bandar Lampung dan kota Metro serta 13 kabupaten. Posisi provinsi Lampung secara geografis di sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Hindia, di sebelah Timur dengan Laut Jawa, di sebelah Utara berbatasan dengan provinsi Sumatra Selatan, dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda. (Yoga)

Andalan

Kemenkes mendapatkan Penguatan Integritas dari KPK

Harian Rakyat Group

Rasindo News – Upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan dengan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini kembali akan menyelenggarakan program Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas). Seri ke-7 ini akan disampaikan oleh Wakil Ketua Alexander Marwata beserta jajaran untuk pejabat Kementerian Kesehatan RI, secara daring dan luring di Gedung Merah Putih KPK pukul 09.00 – 12.00 WIB.

KPK memandang Kemenkes sebagai salah satu kementerian yang memiliki peran penting dan strategis. Sejumlah kajian sistem telah dilakukan KPK sejak 2013 hingga 2020 sebagai upaya perbaikan dan mengawal kebijakan pemerintah di bidang kesehatan yang menjadi tanggung jawab negara kepada masyarakat.

KPK berharap dengan dilakukannya penguatan antikorupsi kepada jajaran Kemenkes RI melalui program PAKU Integritas dapat menjadi benteng dan bekal dalam menjalankan tugas dengan penuh integritas. Demikian juga dengan peran pasangan masing-masing untuk mendukung terciptanya budaya antikorupsi yang dimulai dari keluarga.

Editor: Dedy TA

Andalan

H. Parosil Mabsus Berkomitmen Tentang Pelestarikan Adat Budaya

Bupati Lampung Barat, Parosil Mabsus, dan Wakil Bupati, Mad Hasnurin, kembali menunjukkan dukungan terhadap adat dan budaya Lampung

Harian Rakyat wordpress.com- Parosil Mabsus, mengatakan kekayaan adat dan budaya masyarakat setempat harus selalu di pertahankan sebagai identitas yang kaya akan nilai nilai luhur. Ungkapan Pakcik sapaan Parosil Mabsus saat membuka acara pagelaran Gerakan Seniman Masuk Sekolah (GSMS) di Gor Aji Saka, Kawasan Sekuting Terpadu, Kecamatan Balik Bukit, Jumat (8/10/2021).

Karena menurut Pak Cik Adat, seni dan budaya harus dikenalkan generasi muda sejak dini khususnya bagi kalangan siswa mulai dari jenjang sekolah Dasar hingga menengah atas.

Gagasan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) bersama pelaku Adat, seni dan budaya di Lambar langkah yang efektif, konkrit dan komprehensif. Yang terpenting adalah komitmen bersama dalam mengenalkan dan melatih serta mendidik generasi penerus bangsa,” jelas Pakcik “.

Tanpa komitmen dan dukungan dari semua pihak tentu kegiatan tersebut tidak akan berjalan secara optimal dan tidak akan maksimal, Pak Cik mengutarakan kolaborasi antara guru, Perangkat Adat, seniman dan semua pihak adalah kekuatan besar sebagai eksitensi adat, seni dan budaya Lampung.

Pak Cik juga menyebut bahwa transfer ilmu tentang Adat Istiadat, kesenian dan kebudayaan oleh pendidik kepada peserta didik adalah tonggak kelestarian Adat, seni dan budaya.

“H. Parosil Mabsus menyampaikan Apresiasi khusus kepada semua pihak yang sudah memberikan keilmuan, pengetahuan serta memberikan motivasi kepada para guru kepala sekolah dan kepada para siswa-siswinya untuk sama-sama mencintai, menjaga Adat, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Lambar,” Imbuhnya

Kegiatan yang dihadiri oleh stakeholder di Gor Aji Saka terkait tersebut juga sebagai acara seremonial penyerahan dana hibah kepada sanggar seni budaya oleh pemeritah setempat. ” Bupati Lampung Barat H. Parosil Mabsus seorang pemimpin yang praktis dan realistis, namun selalalu berbicara bahasa visioner dan idealis.” (DTA)

Andalan

Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. berikan Penghargaan kepada 2.850 Personel Polri

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. (lahir 5 Mei 1969) adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sejak tanggal 27 Januari 2021, menggantikan Jenderal Idham Azis.

Rasindo News – Sumber Bidhumas Polda Lampung. Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. telah memberikan sebanyak 2.850 penghargaan kepada anggota Polri. Penghargaan diberikan atas pengabdian dan dedikasi anggota selama bertugas Kamis (28/10/2021).

Sebanyak 91 personel diberikan penghargaan Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB), lima personel diberi KPLB Anumerta, 603 personel diberikan penghargaan untuk mengikuti Program Pendidikan.

Kemudian tujuh personel mendapat Promosi Jabatan, 234 personel mendapat piagam penghargaan, 23 personel diberikan Piagam dan Pin Emas, 21 diberi Piagam dan Pin Perak. Sementara 1.155 personel diberi Pin Emas, 277 mendapat Pin Perak dan 434 Pin Perunggu.

Pendiri Yayasan Rumah Singgah Bumi Damai memfasilitasi kegiatan sosial dan keagamaan seperti membangun masjid, jembatan, anak terlantar dan lain sebagainya. ” Bripka Nur Ali Suwandi berhasil membangun 13 masjid di Yogyakarta. Atas dedikasi dan pengabdiannya dia diganjar sekolah SIP oleh Kapolri,” Jenderal bintang dua itu mengatakan, sebagaimana pesan Kapolri agar seluruh personel Polri berlomba-lomba meraih prestasi sesuai dengan bidang tugasnya. Kapolri, tekan Argo, menginginkan agar seluruh jajaran dapat berkontribusi dan menjalankan 16 program prioritas. (DTA)

Andalan

Justifikasi Kepemimpinan H. Parosil Mabsus

Bupati Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung H. Parosil Mabsus serap harapan masyarakat hingga tingkat pekon (desa).

Harian Rakyat wordpress.com- Bupati Kabupaten Lampung Barat Hi.Parosil Mabsus SPd, menghadiri prosesi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriyah Sekaligus Melakukan Peresmikan Masjid Nurul Yaqien di Pekon (desa) teba liokh kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, Provinsi Lampung Rabu, ( 27/10/2021).

Turut Hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Drs. Mad Hasnurin, Assisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Drs. Adi Utama, Kepala BPBD Maidar, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bulki, Kepala Dinas PUPR Sudarto, Kasat Pol PP Haiza Rinsa, Kabag Kesra Nopiandri, Camat Batu Brak, Kepala Puskesmas Batu Brak, Bhabinsa, Bhabinkamtibmas dan Peratin serta masyarakat setempat.

Persemian masjid tersebut ditandai dengan pemotongan pita dan pemukulan bedug secara langsung oleh Bupati Lambar, Parosil Mabsus Bersamaan dengan itu, Parosil Mabsus juga secara simbolis memberikan insentif kepada guru ngaji, marbot, dan imam masjid serta memberi santunan kepada anak yatim-piatu. Tak hanya itu, Parosil juga menyerahkan bantuan kepada keluarga duka.

Dalam kata Sambutannya Parosil berharap, masyarakat setempat dapat menjaga, merawat dan memakmurkan masjid yang telah dibangun tersebut.
Fungsinya dibangun masjid ini supaya masyarakat dapat beribadah dengan nyaman, diharapkan masyarakat dapat memakmurkan masjid ini, dan saya minta masjid ini dijaga dan dirawat, kata parosil. “H. Parosil Mabsus seorang pemimpin yang selalu berpikir dan berbicara tentang solusi. Pengikut berpikir dan berbicara tentang masalah”. (DTA)

Andalan

KPK Cetak Role Model Integritas melalui “Duta Prestasi” SyahbandarJakarta, 25 Oktober 2021

Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding

Media Harian Rakyat .wordpress.com- Jakarta, 25 Oktober 2021 Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyelenggarakan Pelatihan Refleksi dan Aktualisasi Integritas (Prestasi) yang diikuti oleh Syahbandar Pelabuhan Perikanan dari seluruh Indonesia.

Pelatihan yang digelar selama 5 hari pada 24 hingga 28 Oktober 2021 ini dibuka oleh Direktur Diklat Antikorupsi KPK Dian Novianthi, Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Trian Yunanda, dan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan KKP Lily Aprilya Pregiwati.

Dian Novianthi mengatakan bahwa tujuan kolaborasi KPK dan KKP dalam kegiatan “Prestasi” ini adalah untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia khususnya terkait integritas dan antikorupsi guna memperkuat dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai insan KKP. “Refleksi dan aktualisasi Integritas menjadi upaya kita bersama untuk membangun budaya dan sistem antikorupsi di internal kementerian sehingga pada akhirnya diharapkan dapat berkontribusi mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi,” pesan Dian. (DTA)

Andalan

Tutup Sespimti Polri Dikreg ke-30, Kapolri: Jadilah Pemimpin yang Layani Warga dan Anggota

Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri)

Media Harian Rakyat wordpress.com- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri penutupan pendidikan Sespimti Polri Dikreg ke-30, Sespimen Polri Dikreg ke-61 dan Sespimma Polri Angkatan ke-66, di Lembang, Jawa Barat, Rabu (27/10/2021).

Dalam sambutannya, Sigit menekankan kepada seluruh perwira lulusan tersebut untuk bisa menjadi pemimpin yang mengayomi dan melayani bagi warga dan anggotanya.

“Jadilah pemimpin yang melayani. Pemimpin yang bisa melayani dan menempatkan anggota dan masyarakat sebagai prioritas. Jangan hanya memerintah tapi tidak tahu kesulitan. Ini menjadi masalah,” kata Sigit dalam sambutannya.

Menjadi seorang pemimpin, kata Sigit, harus memiliki sifat dan sikap yang kuat, menguasai lapangan, bergerak cepat, responsif, peka terhadap perubahan dan berani keluar dari zona nyaman.

Tak hanya itu, mantan Kapolda Banten ini menegaskan, seorang pemimpin harus mau turun ke bawah untuk mendengarkan secara langsung aspirasi dari masyarakat dan anggotanya. Pemimpin yang kuat akan mampu menciptakan rasa saling menghormati antara pimpinan dan jajarannya.

Sigit menekankan, dalam menjalankan tugas, pemimpin tidak boleh mudah terpancing emosinya. Hal itu, sambung Sigit, dapat berpengaruh pada tindakan yang tidak diinginkan oleh masyarakat.

“Turun langsung ke lapangan agar tahu apa yang dirasakan masyarakat dan anak buah. Jaga emosi, jangan terpancing. Emosi mudah meledak akan akibatkan perbuatan yang tidak terukur. Apalagi diberikan kewenangan oleh undang undang maka tindakan tidak tersebut akan berpotensi menjadi masalah,” ujar eks Kabareskrim Polri ini.

Menurut Sigit, pemimpin harus mampu menjadi teladan bagi semua pihak. Sebagaimana, semangat dari lahirnya konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan).

Sigit menyatakan, konsep Presisi akan bisa dirasakan oleh masyarakat dan internal kepolisian, apabila benar-benar diimplementasikan dengan baik. Dengan melaksanakan gagasan itu, maka Polri akan menjadi institusi yang semakin diharapkan oleh masyarakat Indonesia.

“Itu yang saya tuangkan dalam konsep Presisi. Bagaimana kita menghadirkan pemolisian yang prediktif, responsibilitas dan mampu melaksanakan semua secara transparan dan memenuhi rasa keadilan. Ini menjadi harapan masyarakat dan tugas rekan-rekan untuk mampu mewujudkan semua ini dari level pemimpin sampai dengan pelaksana,” kata Sigit.

Dalam perjalanannya, konsep Presisi telah melahirkan tingkat kepercayaan masyarakat yang meningkat berdasarkan survei di pertengahan tahun. Namun, Sigit mengakui, belakangan ini tren positif kepercayaan itu mengalami penurunan karena adanya beberapa perbuatan oknum.

Namun, Sigit percaya bahwa, institusi Polri jauh lebih banyak diisi oleh orang-orang yang baik dan memiliki semangat perubahan untuk mewujudkan semangat dari Presisi.

“Kemudian survei di awal Oktober kita turun, karena adanya penyimpangan anggota yang viral dengan cepat dengan didukung perkembangan teknologi informasi dalam dunia media. Ketika banyak anggota yg viral, maka itu menjadi koreksi bagi kita masyarakat. Maka dari itu, perbuatan yang dilakukan oleh personel bila bersifat positif maka dampaknya secara organisasi akan positif. Begitupun sebaliknya. Jadi persepsi itu muncul menjadi generalisasi. Masih sangat banyak polisi yang baik dibanding oknum sehingga manfaatkan perkembangan teknologi untuk memunculkan terobosan kreatif dan positif yang ada.” ujar Sigit.

Terkait kepemimpinan, Sigit pun mengutip peribahasa, ‘Ikan Busuk Mulai dari Kepala’. Atau dengan kata lain, segala permasalahan internal di kepolisian, dapat terjadi karena pimpinannya bermasalah atau tidak mampu menjadi teladan bagi jajarannya.

“Ada pepatah, ikan busuk mulai dari kepala, kalau pimpinannya bermasalah maka bawahannya akan bermasalah juga. Pimpinan harus jadi teladan, sehingga bawahannya akan meneladani. Karena kita tidak mungkin diikuti kalau kita tidak memulai yang baik, kita tidak mungkin menegur kalau tidak jadi teladan, harus mulai dari pemimpin atau diri sendiri. Ini yang saya harapkan rekan-rekan mampu memahami. Hal yang dijalankan penuh keikhlasan akan menjadi buah keikhlasan. Tolong ini diimplementasikan bukan hanya teori dan pepatah,” papar Sigit.

Sebagai Kapolri, Sigit memastikan, dirinya beserta pejabat utama Mabes Polri memiliki komitmen untuk memberikan reward bagi personel yang menjalankan tugasnya dengan baik dan bekerja keras untuk melayani serta mengayomi masyarakat.

“Saya dan seluruh pejabat utama memiliki komitmen kepada anggota yang sudah bekerja keras di lapangan, kerja bagus, capek, meninggalkan anak-istri. Akan selalu komitmen berikan reward, kalau saya lupa tolong diingatkan.” ucap Sigit.

Namun sebaliknya, Sigit menegaskan, sanksi tegas akan diberikan kepada seluruh personel yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, atau melanggar aturan yang ada.

Bahkan, Sigit tak ragu untuk menindak tegas pimpinannya apabila tidak mampu menjadi tauladan bagi jajarannya, apabila kedepannya masih melanggar aturan. Menurut Sigit, semua itu dilakukan untuk kebaikan Korps Bhayangkara kedepannya.

“Namun terhadap anggota yang melakukan kesalahan dan berdampak kepada organisasi maka jangan ragu melakukan tindakan. Kalau tak mampu membersihkan ekor maka kepalanya akan saya potong. Ini semua untuk kebaikan organisasi yang susah payah berjuang. Menjadi teladan, pelayan dan pahami setiap masalah dan suara masyarakat agar kita bisa ambil kebijakan yang sesuai,” tutur Sigit.

Sementara itu, Sigit juga meminta kepada seluruh personel Polri untuk siap menghadapi segala bentuk tantangan baik dari dalam ataupun luar negeri. Kepolisian harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Adapun tantangan yang harus dipersiapkan antara lain, kejahatan terorisme, kemajuan teknologi informasi di Revolusi 4.0, Pandemi Covid-19, pinjaman online ilegal, bencana alam, dan Pemilu kedepannya.

Editor: Dedy Tisna A, ST

Andalan

Aplikasi ASAP Polri Akan Dibawa Menteri LHK Menjadi Percontohan di Tingkat Dunia

Bidhumas Polda Lampung
Press Release No : 582 /IX/HUM.6.1.1/2021/Bidhumas
Rabu 15 September 2021.

Media Harian Rakyat.wordpress.com- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan bahwa aplikasi Sistem Analisa Pengendalian (ASAP) Digital Nasional, terkait penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang digagas Polri, bakal dibawa ke tingkat dunia untuk dijadikan percontohan atau Showcase.

Siti menyebut, aplikasi ASAP akan dipamerkan di Konferensi Para Pihak / Conference of Parties (COP) ke-26 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) yang diselenggarakan di Glasgow, Inggris.

“Saya mengusulkan kepada Kapolri untuk ini menjadi Showcase, sehingga perubahan iklim yang akan digelar di Glasgow, 30 Oktober sampai 12 November. Ini juga menjadi contoh terus terang diskusi tentang kebakaran hutan dan lahan di Aseam maupun di Uni Eropa itu sudah terus dilakukan dan Indonesia menjadi contoh yang baik,” kata Siti dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021).

Siti menyebut, aplikasi ASAP yang diluncurkan Polri merupakan salah satu sistem analisis digital yang sangat penting bagi agenda nasional terkait dengan penanganan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

“Ini adalah langkah yang sangat luar biasa karena bisa permanen untuk kelembagaan. Jadi kalau liat sistemnya tadi maka secara kelembagaan dari tingkat tapak terus bertingkat sampai ke level nasional itu sangat penting artinya untuk Indonesia bagi kita ini suatu kebanggan dan membuktikan karhutla ditangani sangat serius,” ujar Siti.

Menurut Siti, dampak karhutla sangat merugikan bagi Indonesia. Mengingat, sebetulnya menyumbang emisi karbon paling besar di kerusakan atmosfer akibat perubahan iklim.

“Sebagai gambaran adalah kira-kira kalau karbonnya itu 900 juta yang rusak itu kira-kira 486 juta asalnya itu dari karhutla jadi 50% lebih dan ini bisa kami tangani dengan baik,” ucap Siti.

Karena itu, Siti menyatakan bahwa ASAP adalah sistem yang sangat baik secara kelembagaan. Menurutnya, hal itu menolong dan membuat kebanggan bagi Indonesia. Pasalnya, Indonesia telah dijadikan contoh oleh beberapa negara lain terkait penanggulangan karhutla.

“Beberapa negara itu belajar dari Indonesia, jadi saya kira apa yang dilakukan oleh Indonesia sendiri di dunia secara nasionalis itu memang banyak hal yang cukup membanggakan,” tutur Siti.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi melaunching atau meluncurkan Aplikasi Sistem Analisa Pengendalian (ASAP) Digital Nasional, untuk mempercepat penanggulangan karhutla.

Sigit mengungkapkan, ASAP digital nasional ini nantinya bakal berintegrasi dengan aplikasi penanganan karhutla, yang dimiliki oleh Kementerian-Lembaga (K/L), BUMN dan Polda Jajaran. Sehingga, kata Sigit, hal itu dapat mempercepat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan.

“Baru saja kami sama-sama melaksanakan launching aplikasi ASAP digital nasional. Dimana sebenarnya aplikasi ini menggabungkan seluruh potensi yang ada di kementerian-kementerian, di BUMN untuk kami satukan menjadi satu sistem pengawasan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan karhutla secara lebih cepat,” kata Sigit dalam jumpa pers di Gedung Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/9/2021). (DTA)

IKHTIAR , DAN TAKDIR

Rasindo News – Oleh : Nurul Huda Samsiah

Allah SWT adalah Zat yang Maha Merajai seluruh alam semesta. Dia mengatur segala sesuatu yang ada di dalam kerajaann-Nya dengan kebijaksanaan dan kehendak-Nya sendiri. Maka dari itu apa saja yang terjadi di alam semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang telah direncanakan sejak semula oleh Allah SWT dan juga mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam alam yang maujud ini.

Allah SWT berfirman, “Segala sesuatu itu di sisi Allah adalah dengan ketentuan takdir”. (Q.S. Ar-Ra’d:8). Dalam hal ini Qadha dan Qadar sering disebut dengan Takdir. Sebagai manusia muslim kita wajib beriman kepada Qadha dan Qadar.

Walaupun segala sesuatunya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT, namun manusia mukmin diwajibkan berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang di cita-citakan demi kebahagiaan dunia dan akhirat.

Oleh sebab itu kita tidak boleh berdiam diri dan pasrah kepada Takdir Allah, tetapi harus berjuang mencari kemaslahatan dunia dan akhirat, serta berusaha menghindari perbuatan mungkar dan maksiat.

Pengertian Qadha dan Qadar

Qadha ialah kepastian, dan Qadar adalah ketentuan. Keduanya ditetapkan oleh Allah SWT untuk seluruh makhluknya. Menurut bahasa Qadha memiliki beberapa arti yaitu hukum, kepastian, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, Qadha adalah ketentuan atau ketetapan Allah SWT dari sejak zaman azali tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhlukNya sesuai dengan iradah (kehendak-Nya), meliputi baik dan buruk , hidup dan mati, dan seterusnya.

Menurut bahasa Qadar berarti, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah Qadar adalah perwujudan ketetapan (Qadha) terhadap segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk-Nya sesuai dengan iradah (kehendak-Nya). Qadar disebut juga takdir Allah SWT yang berlaku bagi semua makhluk hidup, baik yang telah, sedang, maupun yang akan terjadi.

Sejak zaman azali, ketentuan itu telah di tulis di dalam Lauhul Mahfuzh (papan tulis yang terpelihara). Jadi, semua yang akan terjadi, sedang atau sudah terjadi di dunia ini semuanya sudah diketahui oleh Allah SWT, jauh sebelum hal itu sendiri terjadi.

Firman Allah SWT Q.S. Al-Qamar ayat 49;

Artinya: “Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran”. (Q.S. Al-Qamar:49).

Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurthubi, dalam tafsirnya mengenai ayat tersebut mengatakan. “Kepercayaan yang dipegang Ahlus Sunnah, sesungguhnya Allah SWT telah mentakdirkan akan sesuatu. Artinya ia telah mengetahui ketentuannya (kepastiannya) telah mengetahui keadaannya dan zamannya jauh sebelum diciptakannya. Kemudian Allah mengadakan sesuatu yang telah ada dalam takdir-Nya bahwa semua itu akan dijadikan sesuai dengan ilmu-Nya. Maka, tidak ada yang terjadi dari ilmu, qadrat, dan iradatNya (Allah)”.1

——————————

1 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h. 132-133.

Pengertian Takdir

Takdir adalah sebutan Ketentuan Allah SWT yang dapat dirubah / sebuah proses Contohnya : “Kita Miskin menjadi Kaya, Malas menjadi Rajin, Sakit menjadi Sehat dan sebagainya. Percaya kepada takdir atau qadha dan qadar merupakan rukun iman yang ke- 6, atau terakhir. Beriman kepada takdir artinya seseorang mempercayai dan menyakini bahwa Allah telah menjadikan segala makhluk dengan kodrat dan irodat-Nya dan segala hikmah-Nya. 2

Dalam hadits telah dinyatakan dengan jelas, bahwa kejadian manusia di dalam rahim ibunya berjalan menurut prosesnya. Empatpuluh hari pertama dinamakan nuthfah (mani) yang berkumpul, empatpuluh hari kedua dinamakan ‘Alaqah (segumpal darah), dan empatpuluh hari yang ketiga disebut mudlghah (segumpal daging). Maka, setelah seratus dua puluh hari ditiupkan nyawa (ruh) oleh Malaikat diperintahkan menuliskan empat macam perkara, yaitu:

1. Ilmunya (selain ilmu pengetahuan, juga perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan).

2. Berapa banyak rezekinya.

3. Berapa lama hidupnya.

4. Nasibnya, apakah ia bakal masuk surga atau neraka.

Empat macam perkara itu ditetapkan (ditakdirkan), dan inilah yang dimaksudkan Takdir Illahi atau nasib seseorang.3

Macam-macam Takdir Allah

Takdir adalah hukum Allah. Hukum yang ditetapkan berdasarkan pada ketentuan, daya, potensi, ukuran, dan batasan yang ada pada sesuatu yang ditetapkan hukumnya.

Takdir juga dapat dibagi menjadi dua hal yang saling berlawanan, yaitu tetap (mubram, hatami, musayyar) dan berubah (ghairu mubram atau mu’allaq, ghairu

——————————

2Muhammad Ahmad, Tauhid Ilmu kalam, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 136

3 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, h.134

hatami, dan mukhayyar). Takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Contoh: Jenis kelamin, Ciri-ciri fisik, dll. Sedangkan takdir mu’allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Disebut juga dengan takdir yang tertulis di Lauh Mahfudh yang masih mungkin berubah jika Allah menghendaki. Contoh: seorang siswa MI bercita-cita ingin menjadi Pilot, maka untuk mencapai cita-citanya tersebut ia belajar dan berdo’a dengan tekun. Sehingga apa yang ia cita-cita akan menjadi kenyataan.

Takdir Yang Tertulis Di Lauh Mahfudh Hanya Bisa Berubah Lantaran Dua Sebab, Yaitu:

  • Do’a

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Tidak ada yang bisa menolak takdir selain do’a, dan tidak ada yang bisa memperpanjang umur kecuali berbuat kebaikan”.(HR. Tirmidzi) Sehingga dengan berdo’a kepada Allah, Insya Allah takdir bisa berubah. Misalnya, jika kita berbuat kebaikan, umur akan dipanjangkan.

  • Berbuat kebaikan

Salah satu bentuk perbuatan baik ialah silaturahmi. Dengan itu pun bisa merubah takdir.4 Berbuat kebaikan tidak hanya dengan silaturahmi, tetapi ada banyak perbuatan baik yang dapat kita lakukan. Contohnya: berbakti kepada kedua orang tua, menghargai dan menghormati orang lain, menyantuni anak yatim, dll.

Konsep Takdir

Takdir adalah suatu yang sangat ghoib, sehingga kita tak mampu mengetahui takdir kita sedikitpun. Yang dapat kita lakukan hanya berusaha, dan berusahapun

——————————

4 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, h.140.

telah Allah jadikan sebagai kewajiban. “Tugas kita hanyalah senantiasa berusaha, biar hasil Allah yang menentukan”, itulah kalimat yang sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga kita, yang menegaskan pentingnya mengusahakan qadha untuk selanjutnya menemui qadarnya. Takdir itu memiliki empat tingkatan yang semuanya wajib diimani, yaitu :

  1. Al-`Ilmu, bahwa seseorang harus meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu baik secara global maupun terperinci. Dia mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Karena segala sesuatu diketahui oleh Allah, baik yang detail maupun jelas atas setiap gerak-gerik makhluknya. Sebagaimana firman Allah : “Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji-pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata.” (QS. Al-an`am:59).
  2. Al-Kitabah, Bahwa Allah mencatat semua itu dalam lauhil mahfuz, sebagaimana firman-Nya : “Apakah kamu tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi? Bahwasanya yang demikian itu terdapat dalam sebuah kitab. Sesungguhnya yang demikian itu amat mudah bagi Allah.” (QS. Al-Hajj:70)
  3. Al-Masyiah (kehendak), Kehendak Allah ini bersifat umum. Bahwa tidak ada sesuatu pun di langit maupun di bumi melainkan terjadi dengan iradat/masyiah (kehendak /keinginan) Allah SWT. Maka tidak ada dalam kekuasaan-Nya yang tidak diinginkan-Nya selamanya. Baik yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh Zat Allah atau yang dilakukan oleh makhluq-Nya. Sebagaimana dalam firman-Nya : “Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: “Jadilah!” maka terjadilah ia” (QS. Yasin:82)
  4. Al-Khalqu, Bahwa tidak sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan Allah sebagai penciptanya, pemiliknya, pengaturnya dan menguasainya, dalam firman-Nya dijelaskan : “Sesunguhnya Kami menurunkan kepadamu Kitab dengan kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan keta’atan kepada-Nya.” (QS. AzZumar:2).

Ikhtiar

Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang berarti mencari hasil yang lebih baik. Adapun secara istilah, pengertian ikhtiar yaitu usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi. Maka, segala sesuatu baru bisa dipandang sebagai ikhtiar yang benar jika di dalamnya mengandung unsur kebaikan. Tentu saja, yang dimaksud kebaikan adalah menurut syari’at Islam, bukan semata akal, adat, atau pendapat umum. Dengan sendirinya, ikhtiar lebih tepat diartikan sebagai “memilih yang baik-baik”, yakni segala sesuatu yang selaras tuntunan Allah dan Rasul-Nya.

Di dunia ini, manusia diwajibkan berikhtiar dan berusaha mencapai segala yang dicita-citakan demi kebahagiaan dunia akhirat. Oleh karena itu, kaum mukmin pula wajib berikhtiar dan berusaha sekuat tenaga meskipun kita telah beriman dan mempercayai benar-benar bahwa semua ketentuan datangnya dari Allah SWT agar lepas dari ketentuan jelek dan buruk, serta berjuang hanya mendapatkan ketentuan yang baik saja.

Dengan demikian, setiap mukmin wajib bekerja keras agar tidak jatuh miskin, giat belajar agar berilmu dan bermanfaat bagi masyarakat, senantiasa memelihara kesehatan, dan sebagainya. Sebab kita tidak mengetahui takdir Allah yang mana yang diperlukan bagi kita. Sehingga, setiap mukmin tidak dibenarkan berdiam diri dan pasrah kepada takdir Allah, tetapi harus berjuang mecari kemaslahatan-kemaslahatan dunia dan akhirat, serta berusaha menghindari perbuatan mungkar dan maksiat. Sebagaimana firman Allah SWT, berikut ini: “Barang siapa yang mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. “(Q.S. AnNahl:97) Firman-Nya pula: Artinya “Dan katakanlah : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang Mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. ”(Q.S. At-Taubah:105) Dari firman-firman Allah tersebut dapat disimpulkan bahwa Agama Islam tidak hanya menganjurkan beriman, tetapi juga menghimbau beramal shaleh, bekerja dan berusaha.5

Hubungan antara Qadha, Qadar, Nasib, dengan Ikhtiar

Iman kepada Qadha dan Qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Nasib manusia telah ditentukan oleh Allah SWT sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah

——————————

5 Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, h. 135

ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib tanpa berusaha dan ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban untuk berikhtiar, setelah itu berdo’a. Dengan berdo’a segala urusan kita kembalikan kepada Allah SWT. Dengan demikian apapun yang terjadi kita dapat menerimanya dengan ridha dan ikhlas. 6

Hikmah Beriman Kepada Qadha Dan Qadar

Beberapa hikmah atau ibrah yang dapat kita ambil dari beriman kepada Qadha dan Qadar yaitu:

1. Dapat membangkitkan semangat dalam bekerja dan berusaha, serta memberikan dorongan untuk memperoleh kehidupan yang layak di dunia ini.

2. Tidak membuat sombong atau takabur, karena ia yakin kemampuan manusia sangat terbatas, sedang kekuasaan Allah Maha Tinggi.

3. Memberikan pelajaran kepada manusia bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan ketentuan dan kehendak Allah SWT.

4. Mempunyai keberanian dan ketabahan dalam setiap usaha serta tidak takut menghadapi resiko, karena ia yakin bahwa semua itu tidak terlepas dari takdir Allah SWT.

5. Selalu merasa rela menerima setiap yang terjadi pada dirinya, karena ia mengerti bahwa semua berasal dari Allah SWT. Dan akan dikembalikan kepadaNya.7

Sebagai mana firman Allah SWT

Artinya : Orang orang yang apabila di timpa musibah, mereka mengucapkan : bahwasanya kami ini bagi (kepunyaan) Allah, kami semua ini pasti kembali lagi kepadaNya .(QS.Al Baqarah :156)

Iman kepada Qadha’ dan Qadar adalah bahwa setiap manusia (muslim dan muslimat) wajib mempunyai niat dan keyakinan sunguh-sungguh bahwa segala perbuatan makhluk, sengaja maupun tidak telah ditentukan oleh Allah SWT. Empat macam perkara yang telah ditetapkan (ditakdirkan) Allah kepada manusia sejak di dalam kandungan, yaitu: Ilmunya (selain ilmu pengetahuan, juga

——————————

6 Hasbi As Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001),h. 113.

7 Muhammad Chirzin, Konsep dan Hikmah Akidah Islam. (Yogyakarta: Mitra Pustaka,1997),h. 120-121.

perbuatan-perbuatan yang bakal dikerjakan), berapa banyak rezekinya, berapa lama hidupnya, nasibnya: apakah ia bakal masuk surga atau neraka. Perkara tersebut dinamakan Takdir Illahi atau nasib seseorang.

Macam-macam takdir dibagi menjadi dua, yaitu: Takdir Mubram dan Takdir Mu’allaq. Takdir Mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan. Sedangkan Takdir Mu’allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia atau dapat dirubah sesuai dengan usaha manusia itu sendiri dan sesuai dengan kehendak Allah SWT.

Takdir yang tertulis di Lauh Mahfudh hanya bisa berubah lantaran dua sebab, yaitu dengan do’a dan berbuat kebaikan

  1. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi.
  2. Hikmah beriman kepada Qadha dan Qadar, diantaranya yaitu: timbul semangat, timbul keberanian, jika di timpa musibah tidak menyesal. Dan jika mendapat sesuatu yang menguntungkan, ia bersyukur kepada Allah SWT, tidak bersifat sombong, tidak mudah menyerah kepada keadaan.

Evaluasi

  1. Apa makna beriman kepada takdir Allah? Makna beriman kepada takdir Allah adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi , baik dalam kehidupan manusia maupun kejadian yang terjadi di alam semesta ini sesungguhnya telah diketahui dan ditetapkan ketentuan dan batasannya oleh Allah SWT sejak zaman azali.
  2. Jelaskan hikmah beriman kepada takdir Allah? Htentang takdir diantaranya q.s Al Ahzab ikmah dari beriman kepada takdir Allah agar manusia terus berupaya mengembangkan ilmu pengetahuannya, kemudian memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk membina dan mengembangkan kehidupan yang lebih baik.
  3. Sebutkan nash Al Qur’an yang membahas tentang takdir? Nash Al Qur’an yang membahas tentang takdir Q.S. Ar-Ra’d:8) , Al Qamar : 49 dan QS. Al-an`am:59
  4. Apa hubungan antara qadha, qadar, nasib, dengan ikhtiar? Ikhtiar ialah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya, baik material, spiritual, kesehatan, dan masa depannya agar tujuan hidupnya selamat sejahtera dunia dan akhirat terpenuhi.
  5. Apa saja yang menyebabkan takdir bisa berubah? Hal yang menyebabkan takdir bisa berubah ialah do’a dan berbuat kebaikan.

Referensi

Ahmad, Muhammad. Tauhid Ilmu kalam. Bandung: Pustaka Setia, 1998

As Shiddieqy, Hasbi. Sejarah dan Pengantar Ilmu Tauhid/Kalam, Semarang: PT Pustaka Rizki Putera, 2001

Chirzin,Muhammad. Konsep dan Hikmah Akidah Islam. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.Zainuddin, Ilmu Tauhid Lengkap, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

Editor: Dedy TA

Pengadilan Agama

Rasindo News Pengertian Pengadilan Agama

Pengadilan menurut bahasa adalah dewan atau majelis yang mengadili perkara, mahkamah, proses mengadili keputusan hakim ketika mengadili perkara (bangunan tempat mengadili perkara).1 Sedangkan pengadilan agama merupakan terjemahan dari Godsdienstige Rechtspraak yang berarti Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah daya upaya untuk mencari keadilan atau penyelesaian perselisisihan hukum yang dilakukan menurut peraturan – peraturan dalam agama.2

Pengadilan agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia . dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.  Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama  mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).3

Dalam hal ini, Peradilan Agama  hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia. Dan juga dalam perkara – perkara perdata Islam tertentu saja.

Dalam Undang – Undang Nomor  3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : “ Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam.

————————

1 Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta,1990, hlm.7

2  M Idris Ramulyo, Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Ind Hill Co, Jakarta, 1999, hlm.12

3 Roihan A Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, PT Raja Grafindo , Jakarta, 2000, hlm.5

Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu dari peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang – orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama  sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah. Pengadilan Agama bertindak sebagai peradilan sehari hari menampung pada tahap awal dan memutus atau mengadili pada tahap awal segala perkara yang diajukan masyarakat mencari keadilan. Tidak boleh mengajukan suatu permohonan atau gugatan langsung ke Pengadilan Tinggi Agama. Semua jenis perkara terlebih dahulu mesti melalui Pengadilan Agama dalam kedudukan hierarki sebagai pengadilan tingkat pertama. Terhadap semua permohonan atau gugat perkara yang diajukan kepadanya dalam kedudukan sebagai instansi pengadilan tingkat pertama, harus menerima, memeriksa, dan memutusnya, dilarang menolak untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan kepada nya dengan dalih apapun. Hal ini ditegas kan dalam Pasal 56 yang bunyinya : “ Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,melainkan wajib memeriksa dan wajib memutus nya”.

Kekuasaan dan kewenangan mengadili Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sadaqah berdasarkan hukum islam.4

Mengenai perkara perkawinan adalah hal- hal yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Perkara kewarisan yang menjadi wewenang Pengadilan Agama adalah mengenai penentuan siapa saja yang dapat menjadi ahli waris, penentuan harta peninggalan, penentuan bagian masing – masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut.5

————————

4 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama  Pasal 49.

Asas Hukum Umum

Menurut P.Scholten menjelaskan asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (rechtsegel). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (of niets of veel zeide). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin , kaarena untuk itu terlebih dahulu perlu dibentuk isi yang konkret.6

Berikut asas – asas hukum7 , yaitu :

  1. Juris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (peraturan – peraturan dasar dari hukum adalah hidup dengan patut, tidak merugikan orang lain, memberikan kepada orang lain apa yang menjadi bagiannya)
  2. Eenieder wordt geacht de wet te kennen (tiap orang dianggap tau undang – undang) . di Indonesia dalam undang – undangnya yang tertera pada Lembaran Negara Republik Indonesia selalu menjelaskan “Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang – undang ini dengan penempatanya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia”. Dengan hal ini maka setiap orang dianggap yahu tentang adanya undang – undang yang bersangkutan.
  3. Icorpus iurus civis (undang – undang hanya mengikat kedepan dan tidak berlaku surut). Asas ini juga tertera pada Pasal 2 Ketentuan Umum Perundang – undangan untuk Indonesia yang menentukan  bahwa undang – undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Asas dalam Pasal 2 ini berlaku untuk peraturan perundang – undangan perdata, pidana, administrasi negara, dan sebagainya.

————————

5 Abdullah Tri Wahyudi , Peradilan Agama di Indonesia, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2004, hlm.55

6 A.Hamid S Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara, Disertasi Universitas Indonesia, Jakarta, 1990,hlm.331

7 Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada,  Jakarta, 2014, hlm.144

  • Lex superior derogat legi inferiori (ketentuan yang lebih tinggi mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah) . Asas ini sesuai dengan teori tangga perundang – undangan dari Hans Kelsen dimana kekuatan mengikat suatu peraturan  terletak pada peraturan yang lebih tinggi, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan  dengan peraturan yang lebih tinggi yang menjadi dasar kekuatan mengikatnya.
  • Lex posteriore derogat legi  priori (ketentuan yang kemudian mengesampingkan ketentuan yang terlebih dahulu). Undang – undang yang lebih baru mengesampingkan undang – undang yang lebih lama, namun ini berlaku untuk perundang – undangan yang sederajat.
  • Lex spesialis derogat legi  generali (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum).
  • Pacta sunt servanda (perjanjian  adalah mengikat). Asas ini merupakan dasar pikiran dari Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata yang menyatakan bahwa tiap perjanjian yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi para pihak yang membuatnya.
  • Nemo plus juris ad alium transferre potest, quam ipse haberet (tidak seorangpun  dapat memberikan hak pada orang lain lebih daripada yang dimilikinya).
  • Nullum crime, nulla poena sine praevia lege poenali (tiada kejahatan, tiada pidana tanpa adanya undang – undang pidana terlebih dahulu).
  • Actus non facit reum nisi mens sit rea (perbuatan tidak membentuk kejahatan kecuali jika jiwanya bersalah).

Sedangkan mengenai asas dalam perundang – undangan , Purnadi dan Soerjono Soekanto menjelaskan mengenai asas perundang – undangan ,antara lain sebagai berikut :8

  1. Undang – undang tidak boleh berlaku surut;
  2. Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat lebih tinggi sehingga terhadap peraturan yang lebih rendah dan mengatur objek yang sama maka hakim menetapkan peraturan yang lebih tinggi;
  3. Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan UndangUndang yang bersifat umum. (Lex spesialis derogat legi  generali);
  4. Undang – undang yang berlaku belakangan membatalkan undang – undang yang berlaku terdahulu (Lex posteriore derogat legi  priori);
  5. Undang – undang tidak dapat diganggu gugat;
  6. Undang – undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaruan dan pelestarian (Asas welvaarstaat).

Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh.9 Menurut Alpeldoon, kepastian hukum mempunyai dua segi, yaitu :

  1. Dapat ditentukanya hukum dalam hal – hal konkret. Aspek penting dari kepastian hukum adalah putusan hakim itu dapat diramalkan lebih dahulu.10 Hukum dalam hal – hal yang konkret yakni pihak – pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus sebelum berperkara.
  2. Kepastian hukum berarti keamanan hukum artinya perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

————————

8 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto,Perundang- undangan dan Yurisprudensi, Alumni, Bandung,1979,hlm.15-19.

9 N  E Algra , Mula Hukum, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.44 10 Ibid,hlm.44

Kepastian hukum merupakan suatu hal yang bersifat normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bukan sosiologis, tapi kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis dalam arti menjadi sistem norma dengan norma yang lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian. Kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik individu, kelompok maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum.

Kepastian hukum dapat kita lihat dari dua sudut, yaitu kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum. Kepastian dalam hukum dimaksudkan bahwa setiap norma hukum itu harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat di dalamnya tidak mengandung penafsiran yang berbeda-beda. Akibatnya akan membawa perilaku patuh atau tidak patuh terhadap hukum.

Sedangkan kepastian karena hukum dimaksudkan bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, misalnya hukum menentukan adanya lembaga daluarsa, dengan lewat waktu seseorang akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Berarti hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi seseorang dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan sesuatu hak tertentu atau akan kehilangan sesuatu hak tertentu.

Kepastian hukum merupakan nilai lebih dari peraturan tertulis daripada yang tidak tertulis. Dengan perturan yang tertulis orang dapat lebih mudah untuk menemukan, membaca, dan memastikan bagaimana yang tertera pada hukum.

Kekuasaan Peradilan Agama

Kekuasaan lingkungan Peradilan Agama dalam kedudukanya sebagai salah satu kekuasaan kehakiman  diatur dalam ketentuan pasal –pasal yang terdapat pada Bab III . yang mana pada Bab III khusus mengatur hal – hal yang berkenaan dengan kekuasaan Pengadilan  yang terdapat  dalam lingkungan Peradilan Agama , berdasarkan pada bahasan dari Bab III tersebut ada lima tugas dan kewenangan yang diamanatkan meliputi, fungsi kewenangan mengadili, memberi keterangan, pertimbangan , dan nasihattentang hukum Islam kepada instansi pemerintah, kewenangan lain oleh undang – undang atau berdasar pada undang – undang , kewenangan Pengadilan Tinggi Agama mengadili dalam tingkat banding, dan mengadili sengketa kompetensi relatif serta mengawasi jalanya peradilan.11

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (relative competentie) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.12  Berikut ini penjelasan rincinya :

Kekuasaan Relatif

Kekuasaan relatif diartikan sebagai kekuasaan pengadilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan  pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatan lainnya . misalnya Pengadilan Agama Muara Enim dengan Pengadilan Agama Baturaja,13 pengadilan ini satu tingkatan sama – sama tingkat pertama.

Kekuasaan relatif (Relative Competentie)  adalah kekuasaan dan wewenang  yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama 14

Setiap pengadilan agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai yurisdiksi relatif  tertentu dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten . yurisdiksi relatif  ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya dan sehubungan dengan hak eksepsi tergugat.

Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

  1. Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
  2. Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
  3. Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
  4. Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melipti letak benda tidak bergerak.
  5. Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.15

————————

14 Retnowulan Soetantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 1997, hlm.11

15 Pasal 118 HIR

Kekuasaan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.16

Kompetensi absolut (absolute competentie) atau kekuasaan  mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain.1

Pengadilan Agama berkuasa atas perdata Islam tertentu khusus bagi orang – orang Islam. Sedangkan untuk yang beragama lain adalah di Pengadilan Umum. Pengadilan Agama berkuasa memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung.

Terhadap kekuasaan absolut ini,  Pengadilan Agama diharuskan meneliti perkara yang diajukan kepadanya apakah termasuk kekuasaan absolutnya atau bukan.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

  1. Perkawinan
  2. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam
  3. Wakaf dan sedekah

Dengan perkataan lain, bidang-bidang tertentu dari hukum perdata yang menjadi kewenangan absolut peradilan agama adalah bidang hukum keluarga dari orang-orang yang beragama islam. Oleh karena itu, menurut Prof. Busthanul Arifin, perdilan agama dapat dikatakan sebagai peradilan keluarga bagi orang-orang yang beragama islam, seperti yang terdapat dibeberapa negara lain. Sebagai suatu peradilan keluarga, yaitu peradilan yang menangani perkara-perkara dibidang Hukum Keluarga, tentulah jangkauan tugasnya berbeda dengan peradilan umum. Oleh karena itu, segala syarat yang harus dipenuhi oleh para hakim, panitera dan sekretaris harus sesuai dengan tugas-tugas yang diemban peradilan agama.

————————

16 Roihan A Rasyid,Op.cit, hlm.,27

17Mahkamah Agung-Badilag, Pedoman Pelaksaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II, MA-RI, Badilag, Jakarta 2011, hlm., 67

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undangundang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2).Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

  1. Izin beristri lebih dari seorang;
  2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  3. Dispensasi kawin;
  4. Pencegahan perkawinan;
  5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  6. Pembatalan perkawinan;
  7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
  8. Perceraian karena talak;
  9. Gugatan perceraian;
  10. Penyelesian harta bersama;
  11. Penguasaan anak-anak;
  12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang  seharusnya bertangung jawab tidak memenuhinya.

Sampai saat ini terjadi beberapa perubahan atas peraturan perundang – undangan yang mengatur tentang Pengadilan Agama . yang pertama Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dalam perkembangannya undang-undang ini mengalami beberapa kali sebagai akibat adanya perubahan atau Amandeman Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dirubah sebanyak dua kali, yaitu dengan  Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009. Berikut adalah penjelasannya :

  1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Penerapan hukum islam pada Pengadilan Agama dalam peraturan ini berlaku bagi seluruh wilayah sebagai peraturan perundang – undangan secara menyeluruh bagi setiap warga negara Indonesia yang beragama islam. Penerapan  hukum islam dalam peraturan ini adalah mengenai perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf dan sadaqah.18
  2. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Setelah di undangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kewenangan absolut Pengadilan Agama ditambah. Penambahan perkara itu antara lain 19:
  3. Dihapusnya ketentuan pilihan hukum di bidang kewarisan dari Penjelasan Umum angka 2 alinea 5 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 yang menjadikan Pengadilan Agama dapat secara penuh menangani seluruh perkara waris antara orang Islam.

————————

18 M Yahya Harahap, Op.Cit, hlm.,137

19 Muchtar zarkasyi, Sejarah Peradilan Agama di Indonesia, Makalah Materi Pendidikan Calon Hakim Angkatan III Mahkamah Agung RI Tahun 2008.

  • Dalam Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 terdapat kata “perkara perdata tertentu” sedangkan dalam pasal  diatas kata perdata dihilangkan. Ini menunjukan bahwa kedepan Pengadilan Agama dimungkinkan dapat diberi tugas untuk menangani perkara-perkara pidana setidaknya mengenai pelanggaran hukum dalam bidang-bidang hukum yang menjadi kewenangannya. Hal ini sebenarnya telah terbukti dengan adanya Mahkamah Syar’iyah yang merupakan Peradilan Agama dan berwenangan untuk memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara tindak pidana ringan sesuai peraturan perundang-undangan.
  • Tidak ditentukannya persyaratan batas usia paling rendah 25 tahun pada ayat (1) Pasal 13 bagi calon hakim Pengadilan Agama memungkinkan Peradilan Agama dapat menjaring calon hakim yang lebih muda usianya dari calon hakim bagi lingkungan peradilan lain.
  • Ditambahnya jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Penjelasan Umum alinea kedua dari UU No. 3 tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama diperluas, antara lain meliputi Ekonomi
  • Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Kekuasaan Pengadilan Agama diatur dalam pasal 49 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama menegaskan : “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama antara orang –orang yang beragama Islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sadaqah dan ekonomi Islam.

Putusan Pengadilan

Penjelasan pasal 60 Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 memberi definisi tentang putusan sebagai berikut: “Putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan  menurut Drs. H.A. Mukti Arto, SH. Memberi definisi terhadap putusan, bahwa : “Putusan ialah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.

Putusan hakim atau yang lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan adalah merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh para pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa yang dihadapi, dengan putusan hakim akan mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.20 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, suatu putusan hakim merupakan suat pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang menjadi hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan  yang harus ditaati.

Menurut bentuknya penyelesaian perkara oleh pengadilan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

  1. Putusan / vonis : Suatu putusan diambil untuk memutusi suatu perkara

————————

20 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hal. 124.

  • Penetapan / beschikking : suatu penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan yaitu dalam rangka yang dinamakan “yuridiksi voluntair”.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah putusan yang menurut Undang-Undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan putusan itu. Putusan mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial :

  1. Kekuatan mengikat ini karena kedua pihak telah bersepakat untuk menyerahkan kepada pengadilan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara mereka, maka dengan demikian kedua pihak harus tunduk terhadap putusan yang dibuat oleh pengadilan atau hakim. Putusan hakim mempunyai kekuatan mengikat yang dimaksudkan adalah putusan yang mengikat kedua belah pihak (Pasal 1917 BW).
  2. Kekuatan pembuktian.  Putusan merupakan akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang nantinya akan diperlukan . Putusan dalam pembahasan hukum pembuktian menjelaskan bahwa putusan itu telah diperoleh suatu kepastian tentang sesuatu. Kekuatan pembuktian ini menjangkau para pihak yang berperkara, orang yang mendapatkan hak dari mereka, dan ahli waris mereka . ini dimaksudkan apabila suatu saat nanti timbul sengketa yang berkaitan langsung dengan perkara  yang telah tercantum dalam putusan atau pun penetapan, putusan atau penetapan tersebut dapat dijadikan alat pembuktian . Nilai kekuatan pembuktian yang terkandung padanya adalah bersifat sempurna (volleding), mengikat (bindede), dan memaksa (dwinged).
  3. Kekuatan eksekutorial. Suatu keputusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak berarti semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya (ekskutorialnya) secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat realisir atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian realisir, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara. 21

Pencatatan Perkawinan

Pengertian Pencatatan Perkawinan

Al-Quran dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu, sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinanya. Akta tersebut, dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.22

Dalam masyarakat Indonesia status perkawinan ada yang dicatatkan dan ada yang tidak dicatatkan (kawin siri). Menurut Jaih Mubarok, perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang – orang Islam Indonesia, memenuhi baik rukun maupun syarat perkawinan,

————————

21 Sudikno Metokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesi, Liberty, Bandung, 1993, hlm. 173

174

22 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 26.

dan tidak didaftarkan pada pejabat pencatat nikah. Namun sebaliknya, perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN .Perkawinan yang tidak berada dibawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti perkawinan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.23

Dalam syari’at Islam baik dalam al-Qur’an maupun hadist tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya penetapan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat tentang muamalah yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk mencatatnya sesuai dengan Surat Al – Baqarah ayat 282  yang menyerukan agar mencatat mengenai utang piutang.24 Al – Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksisaksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Al – Baqarah : 282)

————————

23 Jaih Mubarok,Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005,hlm.87

24 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995,hlm.107

Penjelasan Surat Al – Baqarah ayat 282 memang tidak mengungkapkan mencatat perkawinan seperti halnya dengan utang piutang , namun masalah perkawinan juga merupakan suatu hal yang penting di kehidupan manusia.

Dalam suatu negara, segala sesuatu yang mengenai kependudukan haruslah dicatatkan, seperti pernikahan, kelahiran. Ini dimaksudkan agar nantinya akan mendapatkan kepastian hukum. Dalam sebuah perkawinan ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang nantinya akan berkaitan dengan perihal lain, oleh karena itu didalam perkawinan menjadi kekuatan dasar yang harus dijaga dan diselamatkan statusnya. Terkadang banyak permasalahan yang muncul dalam perkawinan apalagi yang berkaitan dengan akta nikah , sehingga untuk mengantisipasinya, perkawinan haruslah dicatatkan sesuai dengan  keterangan – keterangan aslinya .

Pencatatan perkawinan bertujuan agar terwujudnya kepastian hukum. keterlibatan hukum dan perlindungan hukum atas terjadinya perkawinan tersebut.25

Pelaksanaaan Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan pelaksanaanya  diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 dan 4 Tahun 1975 bab II pasal 2 ayat (1) .

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkannya menurut agama Islam yang dilakukan oleh PPN. Ini juga sebagaimana yang tercantumkan dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, Rujuk. Pencatatan perkawinan ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan didalam masyarakat.

Pencatatan nikah dilakukan sebagai upaya dari pemerintah untuk melindungi sebuah perkawinan agar tetap terjaga harkat martabatnya dan kesucian perkawinan. Dan juga agar memberikan perlindungan kepada perempuan dalam hal perkawinan. Dengan pencatatan perkawinan ini untuk selanjutnya dengan dibuktikan adanya akta nikah, yang mana masing – masing pihak memegang salinannya. Ini dimaksudkan agar jika suatu saat terjadi perselisihan, percekcokan ataupun pertengkaran atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab , maka dapat melakukan upaya hukum untuk menindak lanjutinya.

————————

25 Ibid, hlm.110

Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan adanya pencatatan perkawinan dalam pasal 15. Penjelasannya sebagai berikut :

  1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam. Setiap perkawinan harus dicatat.
  2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954. Adapun teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam Pasal 6 yang berbunyi:
  3. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatatan perkawinan
  4. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.26

Berdasarkan pemahaman hukum tersebut, dapat dipahami pencatatan perkawinan adalah sebuah syarat administratif. Perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya ditentukan oleh aturan agama. Jika seseorang tidak mencatatkan perkawinannya dihadapan PPN maka jika suatu hari nanti terjadi permasalahan dalam perkawinan atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya , maka pasti ada pihak yang dirugikan dan pihak tersebut tidak dapat melakukan upaya hukum , karena tidak memiliki bukti yang otentik dan kuat dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Begitu pentingnya  pencatatan perkawinan bagi pasangan suami – istri. yang mana dari pencatatan perkawinan tersebut akan mendapatkan akta perkawinan dari pejabat PPN . akta perkawinan tersebut akan mempunyai kekuatan hukum tersendiri sebagai pembuktian akan adanya sebuah perkawinan.

————————

26 Zainuddin Ali, Op.Cit , hlm.27

Namun  terkadang dari pencatatan perkawinan oleh pejabat PPN tersebut terjadi kesalahan dalam tulisan redaksionalnya, contoh : Marzuki Ali ditulis Marjuki Aly . dan kesalahan yang menyangkut dengan perubahan biodata yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya, contoh: Jono Pranoto menjadi Tomo Subagyo. Tentu jika terjadi kesalahan penulisan dalam akta nikah akan dapat menimbulkan permasalahan baru jika nanti akta nikah digunakan bersamaan dengan surat – surat penting kependudukan lainnya misalnya : Kartu Keluarga, Akta Kelahiran , KTP dan lain sebagainya.

Jika terjadi kesalahan dalam penulisan akta perkawinan untuk memperbaruinya harus dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dengan perkara permohonan perubahan biodata. Hal ini berdasarkan pada Peraturan  Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2), yaitu “ Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan”. Yang mana pada Pasal 1 dijelaskan “Pengadilan adalah Pengadilan Agama.

Sedangkan dalam pasal 52 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juga menjelaskan Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.  

Dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

  1. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
  2. Kutipan Akta Catatan Sipil
  3. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
  4. fotokopi KK dan fotokopi KTP.27

Kedua Peraturan ini tidak membedakan antara yang beragama Islam maupun non islam sehingga berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia.  Sehingga mengenai segala perubahan biodata atau perubahan nama dapat diajukan di Pengadilan Negeri dan harus dengan hanya penetapan dari Pengadilan Negeri.

Peraturan  Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) tidak menjelaskan secara rinci kesalahan yang mana yang dapat diajukan ke pengadilan agama. Mengenai kesalahan perubahan biodata secara redaksional atau perubahan nama yang berbeda dengan aslinya. Seharusnya diambil langkah penyelesaian yang berbeda terhadap dua macam perubahan tersebut.Agar tidak menimbulkan permasalahan baru dan kebingungan masyarakat jika mengalami permasalahan ini.

Dengan beberapa Peraturan Perundang – Undangan yang mengatur berkaitan dengan Permohonan Perubahan Biodata  tersebut. Secara hierarki perundang – undangan pun seharusnya lebih kuat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jika dibandingkan dengan Peraturan  Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007. Ini akan menimbulkan kerancuan hukum dan kebingungan dimasyarakat apakah diajukan di Pengadilan Agama ataukah diajukan di Pengadilan Negeri.

————————

27 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

Peraturan Perundang – Undangan Mengenai Perubahan Biodata

Mengenai perkara permohonan perubahan biodata dapat dibedakan, yang pertama permohonan perubahan biodata pada akta nikah untuk orang yang beragama islam, perkara dapat diajukan di Pengadilan Agama. Sedangkan yang kedua permohonan perubahan biodata pada surat – surat penting kependudukan untuk masyarakat umum, perkara dapat diajukan di Pengadilan Negeri . berikut pemaparan dasar perundang – undangannya :

  1. Berdasarkan Peraturan  Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Perkara permohonan perubahan biodata memang tidak dijelaskan secara eksplisit pada kewenangan Pengadilan Agama , namun Pengadilan Agama mengatur masalah mengenai perkawinan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kewenangan Pengadilan Agama dibidang perkawinan diatur dalam penjelasan pasal 49 huruf a yang menyebutkan  subbidang perkawinan. Namun tidak mencantumkan adanya perubahan biodata nikah. Perubahan biodata nikah juga termasuk dalam bidang perkawinan sehingga berlaku ketentuan pasal dalam Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan : “Tiap – tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 67 Ayat (2) juga ditegaskan: Hal-hal dalam Undang-Undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) menegaskan
  2. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Perkawinan, Talak, dan Rujuk. 
  3. Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundangundangan mengenai pencatatan perkawinan.

Selanjutnya dalam Pasal 47 ditegaskan: Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama, baik secara bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Berdasarkan uraian tersebut keberadaan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan merupakan salah satu produk yang dibentuk organ eksekutif (executive acts) sebagai regulasi umum lanjutan (implementing acts) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bentuk-bentuk peraturan yang ditetapkan organorgan eksekutif bersifat hirarkis sesuai doktrin hirarki norma hukum Hans Kelsen stufenbau des recht. Beberapa bentuk peraturan yang termasuk kategori demikian: Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah sebagai peraturan delegasian (delegated legislation) dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara substantif merupakan dasar hukum kewenangan Pengadilan Agama terhadap permohonan perubahan biodata nikah.

  • Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 52 ayat (1) UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan: “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”.  Dalam Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan bahwa :
  • Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
  • Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
  • Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya28
  • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil. Dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
  • salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama
  • Kutipan Akta Catatan Sipil
  • Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin
  • fotokopi KK dan fotokopi KTP. Dalam pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25

————————

28 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006

Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menjelaskan :

  1. Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk .
  2. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: 1) dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; 2) dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.
  3. Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesala han tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa : 1) Dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; 2) Kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Di Pengadilan Agama Kudus sampai saat ini masih menerima permohonan perubahan biodata ataupun perubahan nama pada akta Perkawinan. Ketentuan ini juga menganut pada dasar dari Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 34 angka (2) yang menyatakan bahwa : Perubahan yang menyangkut biodata suami, istri ataupun wali harus berdasarkan pada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan. Di Pengadilan Agama Kudus juga menerima permohonan perubahan biodata yang kesalahan redaksional saja ataupun kesalahan yang merubah nama atau identitas seseorang sehingga berbeda dengan surat administratif lainnya. Ini karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tidak menyatakan secara jelas jenis perubahannya.

Ada penelitian yang membahas tema yang hampir sama namun obyeknya berbeda. Baik dalam bentuk artikel maupun skripsi.  Untuk memetakan penelitian atau pemikiran yang sudah ada, ada beberapa literatur yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini. Diantaranya penelitian berbentuk skripsi dan disertasi .

Skripsi dari Khusnia Isro’i yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk) Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 201229 . skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum dari hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam menetapkan perkara perubahan biodata  dalam sebuah akta nikah. Berbeda dengan penelitian yang penyusun  bahas, dalam penelitian ini penulis membahas mengenai kewenangan dari Pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara permohonan perubahan biodata berdasarkan Peraturan  Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah.

Skripsi Zaiful Ridzal yang berjudul “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Tahun 1974)”. Skripsi dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2004. skripsi ini membahas bahwa pencatatan nikah sekalipun tidak ada ketentuan dalam fiqih bahkan juga al-Qur’an maupun as-Sunnah, akan tetapi karena melihat realitas sekarang dan dalam konteks bernegara yang segala penyelesaian perkara melalui lembaga peradilan, maka pencatatan merupakan sesuatu yang  penting untuk dilakukan. 30

Disertasi dari Umroh Nadhiroh yang berjudul “Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga)”. Disertasi Universitas Diponegoro Semarang tahun 2008 disertasi ini membahas mengenai pasca adanya perubahan pada Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989. 31

————————

29 Khusnia Isro’i, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Biodata Dalam Akta Nikah (Studi Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 0058/Pdt.P/2011/PA.Yk), Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

30 Zaiful Ridzal, “Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum Di Indonesia (Studi Perbandingan Antara Fiqih dan UU No 1 Tahun 1974)”, Skripsi, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Pengadilan Agama sebagai salah satu Lembaga Peradilan di Indonesia, merupakan  peradilan khusus . Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama  mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam). Peradilan Agama  hanya berwenang dibidang perdata tertentu saja, tidak dalam bidang pidana dan juga hanya untuk orang – orang beragama Islam di Indonesia.

Kekuasaan atau kompetensi peradilan dibagi menjadi 2 hal, yaitu kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan perkara tentang apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (relative competentie) adalah pembagian wilayah kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.

Kompetensi absolut (absolute competentie) atau kekuasaan  mutlak adalah kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan Pengadilan lain. Dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 ayat (1) menjelaskan Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syar’iyah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

————————

31 Umroh Nadhiroh, “Perluasan Wewenang Peradilan Agama Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Purbalingga)”, Disertasi, Universitas Diponegoro Semarang, 2008.

Kekuasaan relatif (Relative Competentie)  adalah kekuasaan dan wewenang  yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama. Kekuasaan relatif titik tekannya adalah berkaitan dengan wilayah hukum suatu pengadilan.

Kekuasaan mutlak Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan sebagaimana diatur dalam  Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud antara lain adalah tentang izin poligami, dispensasi kawinan, pencegahan perkawinan, penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, pembatalan perkawinan, gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri, perceraian karena talak, gugatan perceraian, penyelesian harta bersama, penguasaan anak-anak.

Perkara tentang perkawinan yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama seperti pada penjelasan diatas , salah satunya ada kewenangan mengadili perkara permohonan perubahan biodata memang permohonan ini tidak diatur dalam Pasal 49 Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Perkawinan.

Permohonan perubahan biodata di Pengadilan Agama dikaji secara filosofis berdasarkan pada asas ketentuan formil Pengadilan Agama yang sesuai dengan Al-Qur’an surat Al – Maidah ayat (42) dan Al – Qur’an  Surat An – Nur : 32 sebagai anjuran mempercepat perkawinan dikaitkan dengan Al – Qur’an  Surat al-Israa’: 32. Dan secara yuridis berdasar pada surat edaran Peraturan  Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah. Sedangkan secara Secara pertimbangan Sosiologis berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat berhubungan dengan perubahan biodata diakta nikahnya.

Kekuatan hukum dari permohonan perubahan biodata akta nikah  di Pengadilan Agama memiliki tiga (3) kekuatan hukum yaitu kekuatan hukum

36 bersifat mengikat semua pihak yang bersangkutan. Kekuatan hukum bersifat kekuatan pembuktian yang berbentuk sebuah akta otentik untuk dijadikan dasar pembuatan akta nikah baru dan juga mempunyai kekuatan yang tetap . Kekuatan eksekutorial pada penetapan permohonan perubahan biodata nikah adalah berupa perintah kepada Pegawai Pencatat Nikah untuk merubah biodata pemohon sesuai dengan isi penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Manifestasi dari Bentuk Penyimpangan Perilaku Akibat Distorsi Emosi

Rasindo News – Gangguan jiwa adalah manifestasi dari bentuk penyimpangan perilaku akibat adanya distorsi emosi sehingga ditemukan ketidakwajaran dalam hal bertingkah laku. Hal ini terjadi karena menurunnya semua fungsi kejiwaan (Akemat, Helena, Keliat, Nurhaeni (2011). Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014, orang dengan gangguan jiwa yang disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.

Tanda dan Gejala Gangguan Jiwa

Menurut Hartono & Kusumawati (2010) terdapat beberapa tanda dan gejala gangguan jiwa antara lain:

  • Gangguan kognisi

Kognisi adalah suatu proses mental di mana seseorang menyadari dan mempertahankan hubungan dengan lingkungannya baik lingkungan dalam maupun lingkungan luarnya.

  • Gangguan sensasi

Seseorang yang mengalami gangguan kesadaran akan suatu rangsangan.

  • Gangguan persepsi

Kesadaran akan suatu rangsang yang dimengerti atau bisa juga diartikan sebagai sensasi yang didapat dari proses interaksi dan asosiasi macam-macam rangsang yang masuk.

  • Gangguan Asosiasi

Asosiasi adalah proses mental di mana perasaan, kesan, atau gambaran ingatan cenderung menimbulkan kesan atau gambaran ingatan respon atau konsep lain, yang sebelumnya berkaitan dengannya.

  • Gangguan perhatian

Perhatian adalah suatu proses kognitf yaitu pemusatan atau konsentrasi

  • Gangguan ingatan

Ingatan adalah kesanggupan untuk mencatat,menyimpan, serta memproduksi isi dan tanda-tanda kesadaran. Proses ingatan terdiri atas tiga unsur yaitu pencatatan, penyimpanan, pemanggilan data.

  • Gangguan psikomotor

Psikomotor adalah gerakan badan yang dipengaruhi oleh keadaan jiwa meliputi kondisi perilaku motorik, atau aspek motorik dari suatu perilaku. Bentuk gangguan psikomotor dapat berupa aktivitas yang meningkat, aktivitas yang menurun, aktivitas yang terganggu atau tidak sesuai, aktivitas yang berulang-ulang, otomatisme perintah tanpa disadari, negativisme dan aversi (reaksi agresif).

  • Gangguan kemauan

Kemauan adalah proses dimana keinginan-keinganan dipertimbangkan lalu diputuskan untuk dilaksanakan sampai mencapai tujuan.

  • Gangguan emosi dan afek

Emosi adalah pengalaman yang sadar dan memberikan pengaruh pada aktivitas tubuh dan menghasilkan sensasi organik. Sedangkan, afek adalah perasaan emosional seseorang yang menyenangkan atau tidak yang menyertai suatu pikiran yang berlangsung lama. Emosi merupakan manifestasi afek yang keluar disertai oleh banyak komponen fisiologik yang berlangsung singkat.

Penyebab gangguan jiwa

Hal-hal yang dapat memengaruhi perilaku manusia ialah keturunan dan konstitusi, umur dan jenis kelamin, keadaan badaniah, keadaan psikologik, dan kepercayaan, pekerjaan, dan kehamilan, agresi, rasa permusuhan, hubungan antar manusia dan sebagainya. Meskipun gejala umum atau gejala yang meninjil itu terdapat pada unsur kejiwaan, tetapi penyebab utamanya mungkin di badan (somatogenik), di lingkungan sosial (sosiogenik), ataupun dipsike (psikogenik). Beberapa penyebab tersebut terjadi bersamaan, lalu timbullah gangguan badan ataupun jiwa (Yosep, 2010)

Sebaliknya seorang dengan penyakit badaniah apabila mengalami kelemahan, daya tahan psikologiknya pun menurun sehingga ia mungkin mengalami depresi, karena modern ini diketahui bahwa penyakit pada otak sering mengakibatkan gangguan jiwa.

Sumber penyebab gangguan jiwa dipengaruhi oleh faktor-faktor pada ketiga unsur itu yang terus menerus saling mempengaruhi (Yosep,2010) yaitu:

  1. Faktor somatik atau organobiologis
  2. Neroanatomi
  3. Nerofisiologis
  4. Nerokimia
  5. Tingkat kematangan dan perkembangan organic
  6. Faktor pre dan peri-natal
  7. Faktor psikologis
  8. Interaksi ibu – anak dan peranan ayah
  9. Persaingan anatara saudara kandung
  10. Intelegensi
  11. Hubungan dalam keluarga, pekerjaan, permainan dan masyarakat
  12. Kehilangan, konsep diri, pola adaptasi
  13. Tingkat perkembangan emosi
  14. Faktor sosiokultural
  15. Kestabilan keluarga
  16. Pola mengasuh anak
  17. Tingkat ekonomi
  18. Perumahan, perkotaan

Ciri-Ciri Orang yang Mengalami Sakit Jiwa

Ciri-ciri orang yang mengalami sakit jiwa bisa berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Namun, pada umumnya, orang yang mengalami gangguan jiwa dapat dikenali dari beberapa gejala, seperti:

  1. Mengalami perubahan mood yang sangat drastis, misalnya dari sangat sedih menjadi sangat gembira atau sebaliknya dalam waktu singkat
  2. Memiliki rasa takut yang berlebihan
  3. Menarik diri dari kehidupan social
  4. Merasa emosional, amarahnya tidak terkendali dan suka melakukan intervensi kehendak hati kepada orang lain dengan cara menjadi penghasut dan juga melakukan kekerasan
  5. Mengalami delusi

Terkadang, beberapa gejala tersebut juga disertai oleh gangguan fisik, seperti sakit kepala, nyeri punggung, sakit perut, atau nyeri lain yang tidak diketahui sebabnya.

Jenis-Jenis Sakit Jiwa

Ada banyak kondisi kesehatan yang dapat dikategorikan sebagai sakit jiwa. Setiap kelompok dapat terbagi lagi menjadi beberapa jenis yang lebih spesifik. Berikut ini adalah beberapa jenisnya:

1. Gangguan kecemasan

Seseorang yang mengalami gangguan kecemasan merespons objek atau situasi tertentu dengan perasaan takut dan panik hingga jantungnya berdetak lebih cepat.

Kondisi ini dapat dikatakan sebagai gangguan jika gejala-gejala tersebut tidak dapat mereka kendalikan dan sudah mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan kecemasan juga dapat berupa fobia terhadap situasi tertentu, gangguan kecemasan sosial, atau gangguan panik.

2. Gangguan kepribadian

Mereka yang mengalami gangguan kepribadian umumnya memiliki karakter ekstrem dan kaku yang tidak sesuai dengan kebiasaan bermasyarakat, seperti antisosial atau paranoid.

3. Gangguan afektif atau mood

Orang yang mengalami gangguan mood dapat terus-menerus merasa sedih, terlalu gembira selama periode tertentu, atau perasaan sangat senang dan sangat sedih yang berubah dalam waktu singkat dan terjadi secara berulang. Bentuk paling umum dari kondisi ini adalah gangguan bipolar dan depresi.

4. Gangguan ketidakmampuan mengontrol keinginan

Orang dengan gangguan ini tidak dapat menolak dorongan dari dalam dirinya untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya membahayakan diri sendiri atau orang lain.

Gangguan jiwa yang termasuk dalam kelompok ini adalah kleptomania atau dorongan untuk mencuri barang-barang kecil, piromania atau dorongan kuat untuk menyulut api, serta kecanduan minuman keras dan obat-obatan terlarang.

5. Gangguan psikotik

Gangguan ini mengacaukan pikiran dan kesadaran manusia. Halusinasi dan delusi adalah dua bentuk gejala paling umum dari kondisi ini. Orang yang mengalami halusinasi merasa dirinya melihat atau mendengar suara yang sebenarnya tidak nyata.

Sementara itu, delusi adalah hal tidak benar yang dipercaya oleh penderitanya sebagai sesuatu yang benar. Misalnya, delusi kejar, yaitu kondisi ketika penderita merasa diikuti seseorang.

6. Gangguan pola makan

Penderitanya mengalami perubahan perilaku, kebiasaan, dan emosi yang berkaitan dengan berat badan dan makanan. Contoh paling umum dari gangguan ini adalah anoreksia nervosa, yang ditandai dengan kondisi tidak mau makan dan memiliki ketakutan abnormal terhadap kenaikan berat badan.

Contoh lain adalah bulimia nervosa, kondisi ini ditandai dengan perilaku makan berlebihan, kemudian memuntahkannya secara sengaja. Ada juga kondisi binge eating disorder atau kondisi saat seseorang makan terus-menerus dalam jumlah banyak dan merasa tidak bisa berhenti, tetapi tidak disertai memuntahkan makanan kembali.

7. Gangguan obsesif-kompulsif (obsessive-compulsive disorder/OCD)

Seorang penderita OCD memiliki pola pikir yang terus-menerus dipenuhi oleh ketakutan atau pikiran mengganggu yang disebut dengan obsesif. Kondisi ini membuat mereka melakukan suatu ‘ritual’ secara berulang-ulang yang disebut kompulsif.

Contohnya adalah orang yang terus-menerus mencuci tangan karena adanya rasa takut secara berlebihan terhadap kuman.

8. Gangguan pascatrauma (post-traumatic stress disorder/PTSD)

Gangguan ini merupakan gangguan mental yang terjadi setelah seseorang mengalami kejadian traumatis, seperti kematian anggota keluarga secara tiba-tiba, pelecehan seksual, atau bencana alam.

9. Sindrom respons stres atau gangguan penyesuaian

Gangguan penyesuaian terjadi ketika seseorang menjadi emosional dan mengalami perubahan perilaku setelah berada pada kondisi di bawah tekanan atau krisis, seperti perceraian, bencana alam, atau kehilangan pekerjaan.

10. Gangguan disosiatif

Gangguan disoasiatif adalah kondisi ketika penderitanya mengalami gangguan parah pada identitas, ingatan, dan kesadaran akan diri sendiri dan lingkungan tempat ia berada. Gangguan ini juga kerap dikenal dengan sebutan kepribadian ganda.

11. Gangguan seksual dan gender

Gangguan seksual dan gender adalah jenis gangguan yang diketahui bisa berdampak pada gairah dan perilaku seksual seseorang, seperti parafilia dan gangguan identitas gender.

12. Gangguan somatoform

Gangguan somatoform adalah jenis gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan penderita merasa mengalami nyeri atau sakit pada anggota tubuhnya. Pada beberapa kasus, orang tersebut sebenarnya tidak ada tanda gangguan medis apa pun pada tubuhnya.

Selain beberapa kondisi di atas, beberapa kondisi lain, seperti demensia Alzheimer dan gangguan tidur, juga dikelompokkan sebagai sakit jiwa karena melibatkan gangguan di otak.

Penanganan untuk Sakit Jiwa

Berbagai penyakit di atas umumnya tidak dapat membaik dengan sendirinya atau bahkan dapat memburuk jika tidak segera ditangani. Oleh karena itu, perlu adanya penanganan langsung dari dokter yang disesuaikan dengan tingkat keparahan, jenis, dan penyebab gangguan.

Dokter akan memberikan obat-obatan yang meliputi obat-obatan antipsikotik, antidepresi, dan anticemas. Selain pemberian obat-obatan, biasanya penderita sakit jiwa akan mendapatkan salah satu atau beberapa terapi, seperti psikoterapi, stimulasi otak untuk menangani gangguan mental dan depresi, atau perawatan di rumah sakit jiwa.

Di samping perawatan secara medis, dukungan keluarga dan kondisi lingkungan yang nyaman juga menjadi faktor penentu kesembuhan penderita sakit jiwa agar dapat kembali beraktivitas normal. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter jika Anda atau keluarga Anda memiliki tanda-tanda gangguan kesehatan mental yang berisiko berkembang menjadi kondisi sakit jiwa. Dengan begitu, dokter dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan penanganan yang sesuai.

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Percaya Kepada Malaikat Merupakan Bagian Dari Rukun Iman yang Dipercayai oleh Seorang Muslim.

Rasindo News Malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kesamaan dengan manusia yaitu untuk beribadah kepada Allah. Malaikat sendiri harus diyakini keberadaannya, karena yakin dengan adanya malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan oleh Allah dari Nur (cahaya). Malaikat diciptakan memiliki tugas yang telah diberikan oleh Allah (Kemendikbud, 2013:91).

Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah tidak makan dan minum dan juga tiak mempunyai nafsu seperti manusia. Malaikat merupakan makhluk yang selalu taat kepada Allah dan tidak pernah membangkang kepadaNya. Malaikat selalu beribadah kepada Allah tiada henti dan mereka senang mencari dan mengelilingi majlis dzikir. Malaikat mempunyai kemampuan yang diberikan oleh Allah yaitu mereka dapat mengubah bentknya seperti manusia atau yang lainnya.

Demikianlah pengrrtian dari malakat, malaikat makhluk yang tidak nyata dan tidak bisa diliat oleh panca indra manusia. Malaikat harus kita percaua akan keberdannya oleh setiap manusia yang beriman.

Sifat Malaikat

Sebagai makhluk ciptaan Allah, malaikat juga mempunyai sifat seperti makhluk Allah yang lainnya. . Macam-macam sifat yang dimiliki oleh malaikat yaitu: 1. Mereka selalu patuh dan taat atas perintah Allah; 2. Malaikat tidak memiliki jenis kelamin dan juga tidakn makan dan minum; 3. Malaikat mampu merubah dirinya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah; 4. Malaikat selalu mendoakan hamba Allah yangg duduk menunggu untuk salat berjamaah (Kemendikbud, 2013:91).

Ada beberapa macam perbedaan antara malaikat, jin dan manusia pada table dibawah ini:

Malaikat Beserta Tugasnya

Allah menciptakan Malaikat memiliki jumlah yang sangat banyak dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Namun, pada bagian ini akan dikenalkan nama malakat dan tugasnya yang diberikan Allah, yaitu:

  • Jibril

Malaikat Jibril diberikan tugas oleh Allah untuk memberikan wahyu kepada nabi dan rasul.

Malaikat Jibril juga disebut sebagai “Ar-ruh al-Amin” atau “Ar-ruh al-Qudus” dan menjadikannya sebagai malaikat paling utama sebagaimana tercantum dalam Al-Qur’an.

Dengan tugasnya itu, Malaikat Jibrillah yang bertugas menyampaikan Al-Qur’an secara bertahap kepada Rasulullah saw.

  • Mikail

Malaikat Mikail mempunyai tugas menurunkan hujan dan memberi rezeki kepada hamba Allah.

  • Israfil

Malaikat Israfil bertugas meniupkan terompet sangkakala pada saat kiamat tiba waktunya.

 Tugas malaikat Israfil ini tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 68:

“Dan sangkakala pun dititup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika mereka bangun dari kuburunya menunggu keputusan Allah.”

  • zrail

Malaikat Izrail diberikan tugas oleh Allah untuk mencabut nyawa semua makhluk hidup yang ada di seluruh dunia.

  • Munkar

Malaikat Munkar memiliki tugas yaitu menanyakan makhluk Allah yang meninggal di alam kubur.

  • Nakir

Malaikat Nakir memiliki tugas yaitu menanyakan makhluk Allah yang meninggal di alam kubur.

  • Raqib

Malaikat Raqib diberikan tugas oleh Allah untuk mencatat amal baik seluruh manusia semasa hidupnya.

  • Atid

Malaikat Atid diberikan tugas oleh Allah untuk mencatat amal buruk seluruh manusia semasa hidupnya.

  • Ridwan

Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surge

  • Malik

Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka (Kemendikbud, 2013:92-93).

Hikmah Beriman Kepada Malaikat

Manusia yang mengimani adanya malaikat akan mendapakan hikmah dikehidupanya. Macam-macam hikmh yang didapat yaitu:

1) Membuat manusia untuk selalu takwa dan taat kepada Allah.

2) Bersabar dalam menaati Allah serta merasakan ketenangan dan kedamaian;

3) Selalu ingat bahwa hidup di dunia hanya sementara dan akan kembali kepada yang maha pencipta. 4) Malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita; (Abdul Aziz, 2014:39).

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Pengertian Orang tua

Rasindo News – Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, “ Orang tua adalah ayah ibu kandung”.1 Selanjutnya A. H. Hasanuddin menyatakan bahwa, “Orang tua adalah ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra putrinya”.2 Dan H.M Arifin juga mengungkapkan bahwa “Orang tua menjadi kepala keluarga”.3

Orang tua merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anak mereka, karena dari merekalah anak mula-mula menerima pendidikan. Dengan demikian bentuk pertama dari pendidikan terdapat dalam keluarga. Pada umumnya pendidikan dalam rumah tangga itu bukan berpangkal tolak dari kesadaran dan pengertian yang lahir dari pengetahuan mendidik, melainkan karena secara kodrati suasana dan strukturnya memberikan kemungkinan alami membangun situasi pendidikan. Situasi pendidikan itu terwujud berkat adanya pergaulan dan hubungan pengaruh mempengaruhi secara timbal balik antara orang tua dan anak.4

Orang tua atau ibu dan ayah memegang peranan yang penting dan amat berpengaruh atas pendidikan anak-anaknya. Pendidikan orang tua terhadap anak-anaknya adalah pendidikan yang didasarkan pada rasa kasih sayang terhadap anak-anak, dan yang diterimanya dari kodrat. Orang tua adalah pendidik sejati, pendidik karena kodratnya. Oleh karena itu, kasih sayang orang tua terhadap anak-anak hendaklah kasih sayang yang sejati pula.5

————————-

1 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta 1990, h.629

2 A.H. Hasanuddin, Cakrawala Kuliah Agama, Al-Ikhlas, Surabaya, 1984 h. 155

3 H.M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga, Bulan Bintang, Jakarta, 1987 h.74

4 Zakiah Daradjat. Ilmu Pendidikan Islam, Bumi Aksara, Jakarta, Cet. X, 2012 h. 35

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Jadi dapat dipahami bahwa orang tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.

————————

5 M. Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, PT Remaja Rosdakarya, 2009 Bandung, h. 80

Tanggung Jawab Orang tua

Dalam upaya menghassilkan generasi penerus yang tangguh dan berkualitas, diperlukan adanya usaha yang konsisten dan kontinu dari orang tua di dalam melaksanakan tugas memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anak mereka baik lahir maupun batin sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri, dimana tugas ini merupakan kewajiban orang tua. Begitu pula halnya terhadap pasangan suami istri yang berakhir perceraian, ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara, mengasuh dan mendidik anak-anaknya.6

Secara sederhana peran orang tua dapat dijelaskan sebagai kewajiban orang tua kepada anak. Diantaranya adalah orang tua wajib memenuhi hak-hak (kebutuan) anaknya, seperti hak untuk melatih anak menguasai cara-cara mengurus diri, seperti cara makan, buang air, berbicara, berjalan berdoa, sungguh sungguh membekas dalam diri anak karena berkaitan erat dengan perkembangan dirinya sebagai pribadi. Sikap orang tua sangat memengaruhi perkembangan anak. Sikap menerima atau menolak, sikap kasih sayang atau acuh tak acuh, sikap sabar atau tergesa-gesa, sikap melindungi atau membiarkan secara langsung memengaruhi reaksi emosional anak.7

John Locke mengemukakan, posisi pertama didalam mendidik seorang individu terletak pada keluarga. Melalui konsep tabula rasa John Locke menjelaskan bahwa individu adalah ibarat sebuat kertas yang bentuk dan coraknya tergantung kepada orang tua bagaimana mengisi kertas kosong tersebut sejak bayi.

————————

6 H. Mahmud Gunawan dkk, Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga, Akademia Permata Jakarta, 2013, h. 132

7 Hasbullah, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, h.88

Melalui pengasuhan, perawatan dan pengawasan yang terus menerus, diri serta kepribadian anak dibentuk. Dengan nalurinya, bukan dengan teori, orang tua mendiidk dan membina keluarga.

Tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dalam hal pengasuhan, pemeliharaan dan pendidikan anak, ajaran Islam menggariskannya sebagai berikut:

  1. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akidah
  2. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan akhlak
  3. Tanggung jawab pemeliharaan kesehatan anak
  4. Tanggung jawab pendidikan dan pembinaan intelektual8

Sangat wajar dan logis jika tanggung jawab pendidikan terletak di tangan kedua orang tua dan tidak bisa dipikulkan kepada orang lain karena ia adalah darah dagingnya kecuali berbagai keterbatasan kedua orang tua ini. Maka sebagian tanggung jawab pendidikan dapat dilimpahkan kepada orang lain yaitu melalui sekolah.

Tanggung jawab pendidikan yang perlu disadarkan dan dibina oleh kedua orang tua terhadap anak antara lain:

  1. Memelihara dan membesarkannya, tanggung jawab ini merupakan dorongan alami untuk dilaksanakan karena si anak memerlukan makan, minum dan perawatan agar ia hidup secara berkelanjutan.
  2. Melindungi dan menjamin kesehatannya, baik secara jasmaniah maupun rohaniah dari berbagai gangguan penyakit atau bahaya lingkungan yang dapat membahayakan dirinya.
  3. Mendidiknya dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupannya kelak sehingga bila ia telah dewasa mampu , berdiri sendiri dan membantu orang lain.
  4. Membahagiaan anak untuk dunia dan akhirat dengan memberinya pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Allah SWT, sebagai tujuan akhir hidup muslim.9

————————

8 Ibid, h. 137-138

9 Zakiah Daradjat, Op.Cit., h. 38

Berdasarkan keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anak meliputi berbagai hal diantaranya membentuk pribadi seorang anak, bukan hanya dalam tataan fisik saja (materi), juga pada mental (rohani), moral, keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.

Adanya kesadaran akan tanggung jawab mendidik dan membina anak secara kontinu perlu dikembangkan kepada setiap orang tua sehingga pendidikan yang dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiassaan yang dilihat dari orang tua, tetapi telah disadari oleh teori-teori pendidikan modern, sesuai dengan perkembangan zaman yang cenderung selalu berubah.

Tugas utama keluarga bagi pendidikan anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendidikan akhlak dan pandangan hidup keagamaan. Sifat tabiat anak sebagian besar diambil dari kedua orang tuanya dan dari anggota keluarga yang lain.10

Peran Orang tua

Istilah peranan yaitu bagian atau tugas yang memegang kekuasaan utama yang harus dilaksanakan.11 Peranan memiliki arti sebagai fungsi maupun kedudukan (status).12 Peranan dapat dikatakan sebagai perilaku atau lembaga yang mempunyai arti penting sebagai struktur sosial, yang, dalam hal ini lebih mengacu

————————

10 Hasbullah,Op.Cit., h. 89

11 Departemen Penididikan & Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, h. 667

12 Pius A. Partoto & M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya, Arkola, 1994, h. 585

pada penyesuaian daripada suatu proses yang terjadi.13 Peranan dapat diartikan pula sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama dalam terjadinya sesuatu hal. Ada juga yang merumuskan lain, bahwa peranan berarti bagian yang dimainkan, tugas kewajiban pekerjaan. Selanjutnya bahwa peran berarti bagian yang harus dilakukan di dalam suatu kegiatan.14

Berdasarkan pemaparan di atas, yang di maksud dengan peranan oleh penulis adalah suatu fungsi atau bagian dari tugas utama yang dipegang kekuasaan oleh orang tua untuk dilaksanakan dalam mendidik anaknya. Peranan disini lebih menitikberatkan pada bimbingan yang membuktikan bahwa keikutsertaan atau terlibatnya orang tua terhadap anaknya dalam proses belajar sangat membantu dalam meningkatkan konsentrasi anak tersebut.15 Usaha orang tua dalam membimbing anak anak menuju pembentukan watak yang mulia dan terpuji disesuaikan dengan ajaran agama Islam adalah memberikan contoh teladan yang baik dan benar, karena anak suka atau mempunyai sifat ingin meniru dan mencoba yang tinggi.

Pada kebanyakan keluarga, ibulah yang memegang peranan yang terpenting terhadap anak-anaknya. Sejak anak itu dilahirkan, ibulah yang selalu di sampingnya. Ibulah yang memberi makan dan minum, memelihara, dan selalu bercampur gaul dengan anak-anak. Itulah sebabnya kebanyakan anak lebih cinta kepada ibunya daripada anggota keluarga lainnya.

————————

13 Sarjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta, UI Pres, 1982, h. 82

14 Sahulun A. Nasir, Peranan Agama Terhadap Pemecahan Problema Remaja, Jakarta, Kalam Mulia, 2002. Cet. II, h. 9

15 Tim Islamonline, Seni Belajar Strategi Menggapai Kesuksesan Anak, Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2006, h. 41

Pendidikan seorang ibu terhadap anaknya merupakan pendidikan dasar yang tidak dapat diabaikan sama sekali. Maka dari itu, seorang ibu hendaklah seorang yang bijaksana dan pandai mendidik anak-anaknya. Sebagian orang mengatakan kaum ibu adalah pendidik bangsa. Nyatalah betapa berat tugas seorang ibu sebagai pendidik dan pengatur rumah tangga. Baik buruknya pendidikan ibu terhadap anaknya akan berpengaruh besar terhadap perkembangan dan watak anaknya di kemudian hari.

Sesuai dengan fungsi srta tanggung jawabnya sebagai anggota keluarga, dapat disimpulkan bahwa peranan ibu dalam pendidikan anak-anaknya adalah sebagai berikut:

  1. Sumber dan pemberi rasa kasih sayang
  2. Pengasuh dan pemelihara
  3. Tempat mencurahkan isi hati
  4. Pengatur kehidupan dalam rumah tangga
  5. Pembimbing hubungan pribadi
  6. Pendidik dalam segi-segi emosional16

Disamping ibu, seorang ayah pun memegang peranan yang penting pula. Anak memandang ayahnya sebagai orang yang tertinggi gengsinya. Kegiatan seorang ayah terhadap pekerjaannya sehari-hari sungguh besar pengaruhnya kepada anak-anaknya, lebih-lebih anak yang telah agak besar.

Meskipun demikian, di beberapa keluarga masih dapat kita lihat kesalahan-kesalahan pendidikan yang diakibatkan oleh tindakan seorang ayah. Karena sibuknya bekerja mencari nafkah, si ayah tidak ada waktu untuk bergaul mendekati anak-anaknya. Ditinjau dari fungsi dan tugasnya sebagai ayah, dapat

————————

16 M. Ngalim Purwanto MP, Op.Cit., h.82

dikemukakan di sini bahwa peranan ayah dalam pendidikan anak-anaknya yang lebih dominan adalah sebagai berikut:

  1. Sumber kekuasaan di dalam keluarga
  2. Penghubung intern keluarga dengan masyarakat atau dunia luar
  3. Pemberi perasaan aman bagi seluruh anggota keluarga
  4. Pelindung terhadap ancaman dari luar
  5. Hakim atau yang mengadili jika terjadi perselisihan
  6. Pendidik dalam segi rasional17

Membina Shalat pada Anak

Pengertian Anak ialah Menurut Subino Hadisubroto, anak apabila dilihat dari perkembangan usianya, dapat dibagi menjadi enam periode. Periode pertama, umur 0-3 tahun. Pada periode ini yang terjadi adalah perkembangan fisik penuh. Oleh karena itu, anak yang lahir dari keluarga cukup material, pertumbuhan fisiknya akan baik bila dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang rata-rata. Periode kedua, umur 3-6 tahun. Pada masa ini yang berkembang adalah bahasanya. Oleh karena itu, ia akan bertanya segala macam, terkadang apa yang ditanya membuat kesulitan orang tua untuk menjawabnya. Periode ketiga, umur 6-9 tahun, yaitu masa social imitation (masa mencontoh). Pada usia ini, masa terbaik untuk menanamkan contoh teladan perilaku yang baik. Periode keempat, umur 9-12 tahun, periode ini disebut tahap individual. Pada masa ini, anak sudah btimbul pemberontakan, dalam arti menentang apa yang tadinya dipercaya sebagai nilai atau norma. Masa ini merupakan masa kritis.18

————————

17 Ibid, h. 83

18M. Mahmud dkk, Op. Cit., h. 132

Para periode anak ini, dapat disampaikan pesan-pesan yang ringkas dengan kata-kata yang halus dan lembut. Ceritakan tentang kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah SWT tentang keutamaan dan kemuliaan-Nya berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari pada anak. Hal yang demikian ini menjadikan mereka selalu rindu terhadap keridhaan-Nya.

Pada saat ini pula, anak membutuhkan adanya figur teladan yang tampak di depan matanya. Maka hanya dengan melihat orang tuanya, yang senantiasa mengajarkan shalat lima waktu sehari semalam tanpa sedikit pun mengeluh dan bosan, hal itu akan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam diri sang anak.19

Shalat pada Anak  menurut arti harafiahnya berasal dari kata shilah yang berarti hubungan antara seseorang manusia dengan Tuhannya.20 Dalam istilah ilmu fiqih, shalat adalah salah satu macam atau bentuk ibadah yang diwujudkan dengan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu disertai dengan ucapan-ucapan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.21

Dengan demikian ibadah shalat adalah suatu penghambaan manusia kepada khaliq, yang dilaksanakan karena iman dan taqwa dan dinyatakan dengan

————————

19 Amani Zakariya, Hana binti Abdul Aziz, Anakku Rajin Shalat, Perum Gumpang Baru, Solo, 2011, h. 35

20 Ebrahim, Islam dalam Masyarakat Kontemporer, Gema Risalah Press, Jakarta, 1988 h. 70

21Departemen Agama RI, Ilmu Fiqih Jilid 1, Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Jakarta, 1983 h. 79

perbuatan seta mengikuti aturan-aturan yang telah disyaratkan. Shalat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, antara lain sebagai berikut:

  1. Shalat sebagai tiang agama
  2. Ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah
  3. Amalan yang pertama kali dihisab
  4. Benteng terakhir yang menopang Islam
  5. Merangkum semua unsur rukun Islam22

Berdasarkan pengertian di atas dapat penulis simpulkan bahwa shalat merupakan hubungan manusia dengan Allah SWT secara terus menerus. Ibadah shalat ini ibarat roh di dalam jasad agama dan sebagai jasad manusia takkan hidup tanpa adanya roh, oleh karena kehidupan agama akan terhenti apabila tidak ada shalat, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 103 yaitu:

Artinya: “Maka apabila kamu Telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu Telah merasa aman, Maka Dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.”

Selanjutnya shalat secara terminologis berarti bentuk ibadah mahdah yang terdiri dari getaran jiwa, ucapan dan gerakan badan tertentu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri degan salam dan dilaksanakan untuk mendekatan diri secara khusu’ yang ditujukan dalam rangka penccapaian keridhoan dan kecintaan Ilahi.23

————————

22 M. Mu’inudinillah Basri, Lc.,M.A, Bimbingan Shalat Lengkap Sesuai Sunnah, Ar Rijal, Surakarta, 2014, hal.23-25

23 Zakiah Daradjat, Dasar-dasar Agama Islam, Bulan Bintang, Jakarta, 1984 h..45

Berdasarkan kutipan di atas diambil pengertian bahwa shalat adalah suatu bentuk pengabdian manusia kepada sang pencipta, yang dilaksanakan pada waktuwaktu yang telah ditentukan dan secara kontinu diawali mengagungkan Allah yakni takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.

Dasar ibadah shalat adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits, karena keduanyalah yang menjadi dasar dari segala gerak-gerik kehidupan umat Islam termasuk dalam upaya mendidik anak. Jika umat Islam tidak mengambil landasan Al-Qur’an dan Al-Hadits sebagai pedomannya dalam mendidik anak, maka jelaslah ia akan menuju kepada kesesatan dan akan rusaklah semua pola fikir serta usahanya untuk mendidik anaknya itu.

Sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia yaitu hanya patuh dan tunduk kepada Allah secara totalitas, maka melakukan shalat dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk komitmen tersebut, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Hajj ayat 77:

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”24

Selanjutnya Allah memberikan dasar-dasar untuk melaksanakan ibadah dalam surat Al-Ankabut ayat 45 yaitu:

Artinya: “Bacalah apa yang Telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al Quran) dan Dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

————————

24 Departemen Agama RI, Op. Cit., h.401

Berdasarkan ayat diatas jelaslah bawa shalat merupakan kewajiban bagi setiap muslim karena shalat dapat mencegah dari perbuatan yang tercela. Dan shalat juga merupakan salah satu komunikasi antara manusia dengan Allah SWT. Ayat di atas mempertegas bahwa tujuan utama hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Dengan demikian memberikan bimbingan pelajaran dan pendidikan ibadah shalat kepada anak adalah kewajiban bagi setiap orang tua.

Membina ketaatan ibadah pada anak juga mulai dari dalam keluarga dengan membimbing dan mengajarkan atau melatih anak dengan ajran agama seperti syahadat, shalat, berwudhu, doa-doa, bacaan Al-Qur’an. Lafas zikir dan akhlak terpuji, seperti bersyukur ketika mendapatkan anugrah, bersikap jujur, menjalin persaudaraan dengan orang lain, dan menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang Allah.25 Anak yang masih kecil kegiatan ibadah yang lebih menarik baginya adalah yang mengandung gerak. Anak- anak suka melakukan shalat, meniru orang tuanya kendatipun ia tidak mengerti apa yang dilakukannya itu.

————————

25 Syamsu Yusuf LN, Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, Cet. XII, h. 139

Pengalaman keagamaan yang menarik bagi anak di antaranya shalat berjamaah. Di samping itu, anak senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, mushala, surau dan sebagainya).

Pengaruh lingkungan, terutama keluarga memnag sangat dominan bagi perkembangan keberagamaan seseorang. Seseorang anak yang dibesarkan dalam keluarga yang religius akan lebih besar kemungkinannya berkembang menjadi lebih religius dibandingkan dengan yang tidak.

Mekanisme psikologis kehidupan beragama pada masa kanak-kanak yang sangat menonjol adalah mekanisme imitasi. Seperti perkembangan aspek-aspek psikologis dan kemampuan anak yang lain yang berkembang lewat proses peniruan, pada mulanya anak beragama karena meniru orang tua nya. Dengan demikian jika anak-anak melakukan suatu ibadah (pergi ke masjid, gereja, kuit atau biara) semua itu dilakukan hanya karena meniru orang tuanya saja.26

Memahami konsep keagamaan pada anak berarti memahami sifat agama pada anak-anak. Sesuai dengan ciri yang mereka miliki, maka sifat keagamaan pada anak-amak tumbuh mengikuti pola. Idea keagamaan pada anak hampir sepenuhnya authoritarius maksudnya konsep keagamaan pada diri mereka dipengaruhi oleh unsur dari luar diri mereka. Hal tersebut dapat dimengerti karena anak sejak usia muda telah melihat, mempelajari hal-hal yang berada di luar diri mereka. Mereka telah melihat dan mengikuti apa-apa yang dikerjakan dan diajarkan orang dewasa dan orang tua mereka tentang sesuatu hingga masalah agama. Orang tua mempunyai pengaruh terhadap anak sesuai dengan prinsip

————————

26 M.A Subandi, Psikologi Agama dan Kesehatan Mental, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, h. 41

eksplorasi yang mereka miliki. Dengan demikian ketaatan kepada ajaran agama merupakan kebiasaan yang menjadi milik mereka yang mereka pelajari dan para orang tua maupun guru mereka. Bagi mereka sangat mudah untuk menerima ajaran dari orang dewassa walaupun ajaran itu belum mereka sadari sepenuhnya manfaat ajaran tersebut.27

Teknik atau Cara Membimbing Shalat pada Anak

Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, termasuk tanggung jawab atas pendidikan anggota keluarganya.

Pendidikan merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak didik yang diserahkan pada kedewasaan secara utuh agar sanggup berdiri sendiri untuk mengembangkan segala tugas kehidupan sesuai dengan idiologi yang dimilikinya. Dengan demikian maka proses bimbingan,pertolongan serta pengarahan harus meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap.28

Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan adalah:

Membina boleh berarti sebagai proses pemberian bantuan yang dilakukan secara sistematis metodis dan demokratis dari seseorang yang memiliki kompetensi yang memadai dalam mengadakan pendekatan, metode dan teknik layanan kepada individu agar si terbantu ini lebih memahami diri, mengarahkan diri dan memiliki kemampuan nyata dini dalam mengadakan penyesuaian, membuat pilihan dan memecahkan persoalan-persoalan secara lebih memadai sesuai dengan tingkat perkembangan yang dicapai.29

Dengan demikian konsepsi bimbingan dalam skripsi ini penulis memberi batasan bahwa yang dimaksud bimbingan adalah upaya orang tua dalam

————————

27 Ramayulis, Psikologi Agama, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, Cet. IX, h. 56-57

28 A. Muri Yusuf, Pengantar Ilmu Pendidikan, Galia Indonesia, Jakarta, 1982, h. 13

29 Andi Mapiare, Pengantar Bimbingan dan Konseling di Sekolah, Usaha Nasional, Surabaya, 1984, h. 136

memberikan bimbingan, arahan, tuntunan serta pendidikan terhadap anak remajanya dalam melaksanakan ibadah shalat.

Orang tua sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam lingkungan keluarga, termasuk tanggung jawab atas pendidikan anggota keluarganya. Dalam upaya memberikan pendidikan serta bimbingan kepada para remaja terutama dalam memberikan bimbingan terhadap pelaksanaan ibadah shalat. Perlu diperhatikan bimbingan-bimbingan Nabi Muhammad SAW, maka kita temukan bahwa beliau memfokuskan pembinaan anak ini pada tiga pilar30:

Memerintahkan Shalat

Kedua orang tua bisa mulai membimbing anak untuk mengerjakan shalat dengan cara mengajak melakukan shalat disampingnya, dimulai ketika dia sudah mengetahui tangan kanan dan tangan kirinya. Ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani dari Abdullah bin Habib bahwa Nabi Muhammad SAW berdsabda, ” Jika seseorang anak sudah mengetahui dan bisa membedakan tangan kanan dan kirinya, maka perintahkanlah dia untuk mengerjakan shalat”.

Mengajari Shalat

Pada periode ini, kedua orang tua mulai mengajarkan rukun-rukun shalat, kewajiban-kewajiban dalam mengerjakan shalat serta hal-hal yang bisa membatalkan shalat. Nabi Muhammad SAW telah menetapkan bahwa usia tujuh tahun merupakan awal periode pengajaran.

Abu Daud meriwayatkan dari Sibrah bin Ma’bad Al-Juhani bahwa dia berkata Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: “Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka (jika mereka tidak mau mengerjakannya) ketika mereka telah berumur sepuluh tahun. Pisahkanlah juga tempat tidur mereka (antara laki-laki dan perempuan).

Rasulullah SAW sendiri yang langsung mengajarkan kepada anak-anak hal-hal yang dibutuhkan didalam shalat. Rasulullah SAW juga meluruskan kesalahan mereka dalam mengerjakan shalat, kemudian juga mengajarkan adzan dan ikamah. Rasulullah SAW biasa menyampaikan saran setiap hendak mengerjakan shalat dengan menempatkan anak-anak di shaf terakhir, lalu juga memperingatkan anak-anak agar tidak menoleh ke kanan dan kiri ketika sedang melaksanakan shalat .

Memukul Anak Jika Enggan Shalat

Periode ini dimulai ketika anak berumur sepuluh tahun. Jika dia mengabaikan shalatnya atau bermalas-malasan dalam menunaikannya, ketika itu kedua orang tua boleh memukulnya sebagai pelajaran atas pengabdian ini, dan juga atas kezhalimannya mengikuti jalan setan. Sebab, yang menjadi prinsip dalam hal ini adalah mematuhi perintah Allah di mana dia masih berada dalam periode fitrah, dan pengaruh setan pun masih lemah. Jika dia tidak menunaikan shalat, merupakan bukti bahwa setan sedikit demi sedikit menguasai dirinya. Oleh karena itu, harus diatasi dengan terapi Nabi, yaitu dengan memukulnya.

Dalam pendidikan Islam diakui perlunya hukuman berupa pukulan. Ahli didik muslim berpendapat bahwa hukuman itu tidak boleh berupa siksaan, baik badan maupun jiwa. Bila keadaan amat memerlukan hukuman, maka hukuman itu harus digunakan dengan sangat hati-hati. Bila perlu gunakanlah muka masam atau cara lain yang menggambarkan ketidak senangan pada kelakuan anak. Hukuman itu harus adil atau sesuai dengan kesalahan. Anak harus mengetahui mengapa ia dihukum. Selanjutnya hukuman itu harus membawa anak pada kesadaran akan kesalahannya, sehingga hukuman tidak meninggalkan dendam pada anak.31

Hukuman dan menghukum itu bukanlah soal perseorangan, melainkan mempunyai sifat kemasyarakatan. Hukuman tidak dapat dilakukan sewenangwenang menurut kehendak seseornag, tetapi menghukum itu adalah suatu perbuatan yang tidak bebas, yang selalu mendapat pengawassan dari masyarakat dan negara. Apalagi hukuman yang bersifat pendidikan, harus memenuhi syaratsyarat tertentu.

Islam memberi arahan dalam memberi hukuman terhadap anak atau peserta didik, si pendidik hendaknya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

  1. Tidak menghukum anak ketika marah, karena terbawa emosional yang dipengaruhi nafsu syetan
  2. Tidak menyakiti perasaan dan harga diri anak
  3. Tidak merendahkan derajat dan martabat yang dihukum
  4. Tidak menyakiti secara fisik
  5. Bertujuan mengubah perilaku yang tidak atau kurang baik.32

Jadi dapat dipahami bahwa hukuman memiliki tujuan untuk merubah tingkah laku manusia menjadi lebih baik. Hukuman merupakan upaya akhir yang dilakukan pendidik apabila upaya yang bersifat lemah lembut tidak menunjukkan

————————

31 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan dalam Prespektif Islam, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2010, Cet. IX, h. 186

32 Heri Jauhari Muchtar, Fikih Pendidikan, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005 Cet. I, h. 18-22

perubahan atau hasil yang positif. Dalam menerapkan hukuman harus dilakukan dengan hati-hati dan proporsional dalam arti sesuai dengan tingkat kesalahan anak dan yang terpenting adalah hukuman dapat merubah perilaku menjadi lebih baik.

Mendidik Anak agar Menghadiri Shalat Berjamaah

Mendidik anak untuk melaksanakan shalat berjamaah bagi anak laki-laki dapat dimulai dari menjalankan shalat Jumat di Masjid atau dapat pula diajarkan ketika shalat berjamaah pada waktu Maghrib di Masjid. Maka ketika dia baligh maka dia telah terbiasa menunaikannya.

Beberapa Contoh Qiyamul Lail (Shalat Malam)

Anak-anak para sahabat tidak hanya memelihara shalat lima waktu, namun juga menambahnya dengan shalat-shalat sunnah yang berupa shalat malam, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Sudah pasti, seorang pendidik atau orang tua yang sadar dan akan selalu berusaha mencari cara yang efektif untuk membimbing anak dalam melaksanakan ibadah terutama ibadah shalat. Ada pula cara yang dapat ditempuh orang tua menurut Abdullah Nasih Ulwan adalah sebagai berikut:

Pendidikan dengan Teladan.

Keteladanan dalam pendidikan adalah metode yang paling sukses untuk mempersiapkan akhlak seorang anak, dan membentuk jiwa serta rasa sosialnya. Sebab, seorang pendidik adalah contoh terbaik dalam pandangan anak, dan akan menjadi panutan baginya. Disadari atau tidak, sang anak didik akan mengikuti tingkah laku pendidiknya. Bahkan akan terpatri kata-kata, tindakan, rasa dan nilainya di dalam jiwa dan perasannya, baik ia tahu maupun tidak tahu. Dari sini, teladan merupakan faktor yang amat penting dalam memperbaiki atau amat penting dalam memperbaiki atau merusak anak. Jika seorang pendidik bersifat jujur, amanah, mulia dan jauh dari maksiat, maka anak akan tumbuh dengan sifat jujur, amanah,berakhlak, mulia, berani dan suci. Tapi, bilamana pendidiknya pendusta, pengkhianat, nakal, kikir, pengecut dan hina, maka anak akan tumbuh dengan sifat dusta, khianat, nakal, pengecut, kikir dan hina.33 Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa anak akan mengikuti perbuatan orang tua nya atau anak memiliki sifat meniru (imitasi). Maka sudah sepatutnya orang tua dalam membimbing anak harus mempunyai cara atau metode keteladanan.

Pendidikan Dengan Pembiasaan.

Merupakan ketetapan syariat Islam bahwa seorangg anak sejak lahir telah diciptakan dalam fitrah tauhid yang bersih, juga fitrah agama yang lurus dan iman kepada Allah, sebagaimana firman Allah SWT QS. Ar-Ruum 30:

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”

Dari sini pembiasaan, pengajaran, dan pendidikan tampak memainkan peranannya dalam pertumbuhan anak, untuk membesarkannya di atas tauhid yang murni, akhlak yang mulia, keutamaan jiwa, dan etika Islam yang benar.34

Pendidikan dalam lingkungan keluarga lebih menitikberatkan pada penanaman nilai-nilai moral keagamaan pada anak yang diawali dengan pengenalan symbol-simbol agama, tatacara sholat, baca al-Qur’an serta doa-doa. Orang tua diharapkan mampu membiasakan diri melaksanakan shalat, membaca al-Qur’an dan melafalkan doa-doa di setiap melaksanakan sesuatu atau kegiatan baru.

Pengajaran adalah aspek teoritis dalam perbaikan dan pendidikan, sedangkan pembiasaan merupakan aspek praktis dalam pembentukan dan persiapan. Usia anak-anak lebih mudah untuk menerima pengajaran dan pembiasaan daripada usia atau tahapan lainnya. Maka, orang tua dan para guru harus memfokuskan pengajaran tentang kebaikan pada anak dan pembiasaannya sejak ia mulai dapat berpikir dan memahami hakikat kehidupan.

Telah disebutkan sebelumnya apa yang telah diucapkan oleh Imam alGhazali bahwa, “Anak adalah amanah bagi kedua orang tuanya. Hatinya bersih bak mutiara yang bernilai tinggi. Jika ia dibiasakan dengan kebaikan dan pengamalannya, maka ia akan tumbuh di atasnya dan akan bahagia di dunia dan akhirat.35

————————

34 Ibid, h. 383

35 Ibid., h. 392

Apabila orang tua membimbing dengan cara pembiasaan shalat pada anak, maka anak akan terlatih dan ketika anak sudah dewasa anak akan terbiasa tanpa dipaksa untuk melaksanakan shalat.

Pendidikan dengan Nasihat yang Bijak

Nasihat merupakan metode pendidikan yang cukup efektif dalam membentuk iman seorang anak, serta mempersiapkan akhlak, jiwa dan rasa sosialnya. Nasihat dan petuah memberikan pengaruh besar untuk membuka hati anak terhadap hakikat sesuatu, mendorongnya menuju hal-hal yang positif, mengisinya dengan akhlak mulia dan menyadarkannya akan prinsip-prinsip Islam. Tidaklah aneh bila Al-Qur’an menggunakan metode ini dan menyeru jiwa-jiwa manusia dengan nasihat, serta mengulangnya pada beberapa ayat di tempat yang berbeda-beda.36

Perhatian orang tua yang diberikan kepada anak biasa dilakukan dengan dialog dan berusaha memahami persoalan yang dihadapi anak. Pada anak mereka mulai berfikir logis, kritis, suka dengan membandingkan apa yang mereka lihat di rumah dan di luar rumah. Diharapkan orang tua dapat memberikan penjelasan dan pemahaman yang sesuai dengan tingkat pola berfikir anak mereka.

Bimbingan dengan cara memberikan dialog atau nasihat ini dapat dilakukan orang tua dalam memaparkan makna dan manfaat shalat atau dengan cara menceritakan tentang perintah shalat yang telah tercantum di dalam ALQur’an.

————————

36 Ibid., h. 394

Pendidikan dengan Perhatian dan Pemantauan

Pendidikan dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan memantau akidah akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa sosialnya dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan kemajuan belajarnya. Tidak diragukan lagi, pendidikan yang demikian merupakan dasar yang kokoh untuk menciptakan manusia yang seimbang dan utuh. Yakni, manusia yang menunaikan hak setiap orang dalam kehidupan ini. Ia menjadi manusia yang mampu mengemban berbagai tanggung jawab, melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna dan seorang muslim sejati.

Seorang pendidik harus memperhatikan muraqabah (rasa diawasi oleh Allah) dalan diri anak, yaitu dengan membuatnya senantiasa merasa bahwa Allah SWT mendengar dan melihatnya, mengetahui pandangan matanya yang berkhianat dan semua yang ia sembunyikan di dalam hati.

Pendidikan dengan Hukuman yang Layak

Orang tua sesekali juga perlu memberikan penghargaan terhadap anak yang memang harus diberi penghargaan. Sebaliknya orang tua juga perlu memberikan hukuman terhadap anak, selagi anak tersebut salah dan tidak bisa ditegur, tetapi hukuman yang diberikan setidaknya orang tua harus hati-hati dalam memberikan hukuman pada anak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak sehingga anak menyadari, tidak ada kesalahpahaman dan hubungan anak dengan orang tua tetap harmonis.

Metode ini secara tidak langsung menanamkan etika perlunya menghargai orang lain. Perlu diketahui waktu yang dihabiskan anak di sekolah lebih sedikit dibanding waktu di rumah. Sebagai orang tua harus mengingatkan anak agar bisa menggunakan waktu di rumah untuk belajar apa yang telah dipelajari di sekolah hendaknya dapat diulang atau diteruskan di rumah untuk hasil yang lebih baik. Tanpa sikap yang demikian dari pihak orang tua, maka problem pendidikan yang dihadapi anak tambah runyam, termasuk menghilangnya gairah membaca buku dan mencintai pelajaran sekolah.

Sedangkan menurut An-Nahlawi terdapat 7 cara pendidikaan yang mampu menanamkan nilai-nilai pendidikan Islam kepada anaknya sebagai berikut37:

Metode hiwar atau percakapan

Metode ini adalah percakapan silih berganti antara dua pihak atau lebih melalui tanya jawab mengenai topik, dan dengan sengaja diarahkan kepada satu tujuan yang dikehendaki. Dalam proses pendidikan metode hiwar mempunyai dampak yang sangat mendalam terhadap jiwa pendengar atau pembaca yang mengikuti topik percakapan dengan saksama dan penuh perhatian.

Metode kisah

Kisah merupakan penelusuran terhadap kejadian masa lalu, kisah sebagai metode pendukung pelaksanaan pendidikan memiliki peranan yang sangat penting, karena dalam kisah-kisah terdapat berbagai keteladanan dan edukasi.

Metode perumpamaan

Dalam mendidik umat Allah banyak menggunakan perumpamaan misalnya terdapat firman Allah dalam surah QS AL-Baqarah ayat 17:

Artinya: “Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api, Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya Allah hilangkan cahaya (yang menyinari) mereka, dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat Melihat.”

Metode perumpamaan ini juga dapat dilakukan orang tua dalam memberikan cerita tentang kisah seseorang yang tidak melaksanakan shalat serta akibat nya. Dan manfaat apabila melaksanakan shalat secara rajin.

Metode keteladanan

Dalam penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada anak, keteladanan yang diberikan orang tua merupakan metode yang lebih efektif dan efisien. Karena pendidikan dengan keteladanan bukan hanya memberikan pemahaman secara verbal, bagaimana konsep tentang akhlak baik dan buruk, tetapi memberikan contoh secara langsung kepada mereka. Karena ia pada umumnya cenderung meneladani (meniru) gutu atau pendidiknya. Hal ini memang karena secara psikologis anak memang senang meniru, tidak saja yang baik, bahkan terkadang yang jeleknya pun mereka tiru.

Metode pembiasaan

Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu ialah yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan.

Rasulullah SAW mengajarkan agar para orang tua mengajarkan shalat kepada anak-anak dalam usia tujuh tahun. Membiasakan anak-anak melaksanakan shalat terlebih dilakukan secara berjamaah itu penting, karena dengan kebiasaan ini akan membangun karakter yang melekat dalam diri mereka.

Metode ibrah dan mau’idah

Menurut an-Nahlawi kedua kata tersebut memiliki perbedaan dari segi makna ibrah berarti suatu kondisi psikis yang menyampaikan manusia kepada inti sari sesuatu yang disaksikan, dihadapi dengan menggunakan nalar yang menyebabkan hati mengakuinya. Adapun kata mau’idah ialah nasihat yang lembut yang diterima oleh hati dengan cara menjelaskan pahala atau ancaman.

Metode targhib dan tarhib

Targhib adalah jani terhadap kesenangan, kenikmatan akhirat disertai dengan bujukan. Tarhib adalah ancaman karena dosa yang dilakukan. Targhib dan tarhib bertujuan agar orang mematuhi aturan Allah. Akan tetapi keduanya mempunyai titik tekan yang berbeda. Targhib agar melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah, sedang tarhib agar menjauhi perbuatan jelek yang dilarang oleh Allah.

Dari ketiga pendapat diatas mengenai teknik atau cara membimbing anak maka penulis lebih menekankan pada pendapat Abdullah Nasih Ulwan yang membagi cara membimbing anak dengan lima cara yaitu pendidikan dengan teladan, pendidikan dengan pembiasaan, pendidikan dengan nasihat yang bijak, pendidikan dengan perhatian dan pemantauan, dan pendidikan dengan hukuman yang layak.

Dalam pendidikan dengan perhatian dan pemantauan dapat diterapkan pada shalat anak, orang tua harus memperhatian anak dalam hal shalat. Pendidikan dengan pemantauan adalah memberi perhatian penuh dan memantau akidah akhlak anak, memantau kesiapan mental dan rasa sosialnya dan rutin memperhatikan kesehatan tubuh dan kemajuan belajarnya. Tidak diragukan lagi, pendidikan yang demikian merupakan dasar yang kokoh untuk menciptakan manusia yang seimbang dan utuh. Yakni, manusia yang menunaikan hak setiap orang dalam kehidupan ini. Ia menjadi manusia yang mampu mengemban berbagai tanggung jawab, melaksanakan semua kewajiban dengan sempurna dan seorang muslim sejati.

Seorang pendidik harus memperhatikan muraqabah (rasa diawasi oleh Allah) dalan diri anak, yaitu dengan membuatnya senantiasa merasa bahwa Allah SWT mendengar dan melihatnya, mengetahui pandangan matanya yang berkhianat dan semua yang ia sembunyikan di dalam hati.

Begitu pula dalam shalat, orang tua harus menanamkan rasa diawasi oleh Allah apabila anak tidak mengerjakan shalat. Dengan begitu maka anak akan merasa takut dan akan melaksanakan shalat dengan rajin. Pengawasan dan perhatian orang tua sangat berperan untuk anak melaksanakan shalat, hal ini berpengaruh pada pembiasaan shalat anak dengan begitu maka anak akan rajin dalam melaksanakan shalat.

Kemudian setelah menanamkan metode perhatian dan pengawasan selanjutnya orang tua juga harus menggunakan metode pembiasaan. Pembiasaan adalah sesuatu yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar sesuatu itu dapat menjadi kebiasaan. Metode pembiasaan ini berintikan pengalaman. Karena yang dibiasakan itu ialah yang diamalkan. Dan inti kebiasaan adalah pengulangan. Rasulullah SAW mengajarkan agar para orang tua mengajarkan shalat kepada anak-anak dalam usia tujuh tahun. Membiasakan anak-anak melaksanakan shalat terlebih dilakukan secara berjamaah itu penting, karena dengan kebiasaan ini akan membangun karakter yang melekat dalam diri mereka. (Sumber UIN Lampung)

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

15 Perbuatan Dosa Besar Dalam Islam

Rasindo News Dosa besar dalam Islam adalah segala jenis dosa yang balasannya adalah siksa di neraka. Larangan untuk melakukan dosa besar disebutkan dalam Al-Qur’an pada Surah An-Najm ayat 32. Di antara dosa-dosa besar, terdapat Lima Belas dosa yang paling besar, yaitu syirik menyekutukan Allah, Durhaka terhadap orang tua, sihir, pembunuhan yang diharamkan, riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri dari peperangan, memberikan tuduhan atau berbuat zina kepada wanita mukmin, Meminum khamar (Minum minuman keras, Mabuk mabukan), Bersumpah palsu dan bersaksi palsu, Berbohong (Berbuat Kebohongan), Meninggalkan salat, Memutuskan Tali Silaturahim, Bergunjing dan bermaksiat karena lalai.

  1. Syirik Menyekutukan Allah. Syirik merupakan dosa besar yang paling besar di antara dosa-dosa besar lainnya. Dosa akibat perbuatan syirik ini tidak memperoleh ampunan dari Allah. Tidak terampuninya dosa syirik disebutkan di dalam Surah An-Nisa ayat 48. Dalam ayat ini juga diketahui bahwa Allah mengampuni segala jenis dosa selain syirik bagi siapa pun yang dikehendakiNya. Dosa syirik dalam ayat ini  disebut sebagai dosa yang besar. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan bahwa seorang yang sebelum mati berdoa kepada selain Allah, maka ia sudah dipastikan masuk neraka.
  2. Durhaka terhadap orang tua. Durhaka terhadap orang tua adalah salah satu dari dosa besar. Diriwayatkan bahwa Allah SWT melaknat siapapun yang menyakiti hati orang tuanya. termasuk orang tua kandung baik dari istri ataupun suami. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Durhaka adalah Ingkar terhadap perintah Tuhan, Orang Tua. Sebagaimana dalam firman Allah SWT Q.S Al-Ahkaf ayat 15 yang Artinya Diperintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada ibu bapaknya, Ibunya mengandungnya dengan susah payah memeliharanya dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan. Sehingga bilamana ia telah dewasa dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdo’a “Ya tuhanku (Allah SWT) tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada Ibu Bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”
  3. Sihir. Sihir dalam Islam merupakan salah satu dosa besar. Ini dikarenakan perbuatan penyihir sama dengan orang yang kafir.
  4. Meminum khamar (Minum minuman keras, Mabuk mabukan). Meminum khamar termasuk dalam dosa besar karena menghilangkan akal manusia dan memabukkan. Kehilangan akal berakibat kepada kehilangan kesadaran yang baik sehingga dapat bertindak secara tidak baik. Khamar juga termasuk minuman yang memabukkan, sehingga hukumnya menjadi haram untuk diminum. Keharaman meminum khamar berlaku dalam jumlah sedikit maupun banyak. Dalilnya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa semua yang sifatnya memabukkan adalah haram. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dan Abu Dawud ditambahkan bahwa segala sesuatu yang jumlahnya banyak dapat membuat mabuk, saat jumlahnya sedikit tetap haram.
  5. Bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, disebutkan bahwa Nabi Muhammad menyebutkan beberapa dosa-dosa yang paling besar. Dalam hadits ini, Nabi Muhammad menyebutkan dua dosa pertama hanya sekali, yaitu syirik kepada Allah dan durhaka kepada orang tua. Sedangkan dosa ketiga diulangnya beberapa kali. Dosa ini yaitu bersumpah palsu dan bersaksi palsu. Bersumpah dengan adanya dusta di dalam sumpah hukumnya haram.
  6. Berbohong (Berbuat Kebohongan). Berbohong (Berbuat Kebohongan) merupakan dosa besar secara umum. Dalam ajaran Islam, berbohong merupaka perbuatan yang tercela. Dalam Surah An-Nahl ayat 105, disebutkan bahwa Allah menyatakan kedudukan seseorang yang sering berdusta sebagai orang yang tidak beriman. Orang yang sering berbohong diebut sebagai pendusta oleh Allah.
  7. Meninggalkan salat. Meninggalkan salat yang masuk dalam kategori dosa besar adalah yang disebabkan oleh kemalasan. Salat ini ditinggalkan, tetapi pelakunya masih meyakini bahwa salat adalah ibadah yang wajib dilaksanakan. Terdapat dua pendapat mengenai status keimanan dari seorang muslim yang meninggalkan salat akibat kemalasan. Sebagian ulama berpendapat bahwa pelakunya belum kafir. Sedangkan sebagian ulama lainnya meyakini bahwa pelakunya telah kafir, tetapi dalam kategori kafir yang kecil.
  8. Bunuh diri. Bunuh diri termasuk dalam dosa besar. Dalam kondisi ini, Allah menghendaki seseorang bunuh diri, tetapi bunuh diri tidak dikehendaki oleh Allah. Perihak bunuh diri disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam hadits ini disebutkan bahwa pelaku bunuh diri akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Di dalam neraka jahannam, pelaku bunuh diri akan memperoleh siksaan seperti caranya bunh diri. Tiga kondisi   bunuh diri di dalam hadist ini yaitu bunuh diri dengan tikaman besi ke perut, meminum racun, dan menjatuhkan diri dari atas gunung.
  9. Riya’. Riya’ adalah perbuatan baik yang dilakukan hanya untuk memperoleh pujian dari orang lain.
  10. Zina. Zina adalah Suatu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah SWT. Zina tidak sebatas melakukan hubungan persetubuhan lelaki dengan perempuan atau sebaliknya, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan mukhrim (muhrim) juga termasuk Zina. Allah SWT berfirman Q.S Al-Israa 32 yang Artinya “Dan janganlah kamu mendekati Zina, karena sesungguhnya Zina itu adalah faahisan (perbuatan yang keji) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh oleh seseorang).
  11. Harta Haram Rizki Haram. Harta Haram. Seorang manusia yang hidup di masa modern saat ini, di tuntut untuk mengumpulkan, dan menumpuk harta sebanyak-banyaknya agar bisa hidup layak serta memiliki ketenangan dalam menghadapi masa depan diri sendiri, Anak dan cucu. Saat ini sebagian orang-orang tidak lagi memperdulikan dari mana dengan cara apa harta itu di dapatkan. Apakah melalui cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, Seperti yang terdapat dalam H.R Al-Bukhori
  12. Memutuskan Tali Silaturahim. Silaturahmi adalah Jalinan kasih sayang dan persaudaraan, baik dengan kerabat maupun orang lain. Di dalam Islam sangat dianjurkan bersilaturahmi, Sebagaimana perintah Allah SWT yang dicantumkan dalam surat An Nisa ayat 1 yang Artinya “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan Istrinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah SWT dan mengawasi kamu”
  13. Bergunjing. Ghibah atu Bergunjing adalah Menyebut sesuatu yang terdapat dalam saura sedarahnya ketika dengan sesuatu yang benar akan tetapi tidak disukainya. Q.S 49 (Almujurat) ayat 12 yang Artinya “Wahai orang-orang yang beriman’ Jauhilah kebanyakan prasangka karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah Dos. Janganlah kamu sekalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kamu sekalian berghibah (menggunjing) satu sama lain. Adakan diantara kamu sekalian yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati? tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kamu kepada Allah SWT maha penerima taubat lagi maha penyayang
  14. Riba. Riba dalam Islam merupakan dosa besar yang hukumnya haram untuk dikerjakan. Keharaman riba ditetapkan di dalam Al-Qur’an maupun hadits. Larangan riba ini berlaku dalam jumlah sedikit maupun banyak dalam jenis apapun. Menurut Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, pengingkaran terhadap riba telah membuat status seorang muslim menjadi murtad dari Islam. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Tabrani dan disahihkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, disebutkan bahwa riba termasuk dosa besar karena memiliki 72 cabang dosa. Perbandingan untuk dosa riba yang paling kecil sama dengan dosa oleh seroang anak yang melakukan zina dengan ibu kandung. Sedangkan perbandingan untuk dosa riba yang paling besar adalah sama seperti dosa akibat pelanggaran kehormatan dan harga diri yang dimiliki oleh saudara pelaku riba.
  15. Pembunuhan. Pembunuhan dalam Islam terbagi menjadi dua, yaitu pembunuhan yang hukumnya haram dan yang mubah. Pembunuhan yang haram meliputi segala jenis pembunuhan yang disengaja tanpa adanya sebab. Sedangkan pembunuhan yang mubah umumnya terjadi pada musuh dalam perang dan orang murtad yang tidak mau melakukan pertobatan.

Wallahul musta’an.

catatan:

[1] Hadits Riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Darimi

[2] Kitab Ahmad Hadits No 23898

[3] An Nawawi dalam “al Adzkar”

[4] QS 23 (al Mukminun) ayat 3

[5] Kitab Ahmad, Hadits No 18940

[6] Kitab Ahmad, Hadist No 21672

[7] Kitab Darimi Hadits No 1669

[8] Kitab Ibnu Majah Hadits No 343

[9] Kitab Abu Daud Hadits No 4235

[10] Kitab Ahmad Hadits No 26327 [11] Kitab Tirmidzi Hadits No 1854

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Hakim dalam Perspektif Realisme Hukum

Rasindo News – Berikut ini adalah pandangan dari aliran realis hukum khusus mengenai hakim. Realisme berpendapat bahwa hakim memutuskan sesuatu sesuai dengan preferensi pribadi mereka dan kemudian membangun analisis hukum untuk membenarkan hasil yang diinginkan. Mereka berusaha menunjukkan tindakan mengadili tidak impersonal, melainkan sudah terpengaruh oleh nilai-nilai pribadi hakim.

How do judges judge? … For the realists, the judge “decides by feeling and not by judgment; by ‘hunching’ and not by ratiocination” and later uses deliberative faculties “not only to justify that intuition to himself, but to make it pass muster.13

Realisme hukum percaya pada hal-hal yang didasarkan pada pengalaman secara induktif. Mereka menekankan pentingnya penelitian mengenai kemungkinankemungkinan dan memprediksi hasilnya. Kemudian, mereka memperhitungkan pengaruh berupa unsur-unsur nonlogis, seperti kepribadian dan prasangka. Realisme hukum lebih melihat the rules of law bekerja dalam masyarakat dan mengarahkan perhatian pada hasil akhir sekaligus akibat dari prosedural formal.

Ada persamaan pendapat diantara para tokoh realisme hukum, yakni dalam memutus kasus, para hakim akan merespons stimulus fakta dari kasus tersebut dibandingkan acuan pada aturan hukum dan alasan-alasan formal. Meskipun semua penganut realisme menerima the core claim itu, ada perbedaan pandangan antara dua sayap, yakni The Sociological of Wing of Realism dengan The Indiosyncracy Wing of Realism.14 Pertama, The Sociological of Wing of Realism—diwakili oleh Olphant, Moore, Karl Llywellin, dan Felix Cohen— berpendapat bahwa keputusan pengadilan jatuh dalam pola yang dapat diprediksi. Pola yang dimaksud tentu bukan aturan hukum yang ada, melainkan fakta. Dari fakta itu, kaum realis menyimpulkan bahwa berbagai kekuatan sosial mempengaruhi para hakim, memaksa mereka merespons fakta-fakta dengan cara yang sama dan dapat diprediksi. Pernyataan populer kaum realis, what the judge ate for breakfast determines his or her decision!15 Maksud dari ungkapan putusan

———————–

13 Brian Z. Tamanaha, Beyond the Formalist-Realist Divide, (Princeton: Priceton University Press), 2010. 14 Brian Leitter, American Legal Realism, dalam Philosophy of Law and Legal Theory (diedit oleh Martin P. Golding dan William A. Edmundson), The Blackwell Publishing, 2005, hlm. 54. 15. Ibid

hakim ditentukan oleh sarapan paginya adalah bahwa putusan hakim dipengaruhi oleh latar belakang sosial hakim, kelas sosial, dan gaya hidupnya.

Pandangan kedua, The Idiosyncracy Wing of Realism secara berbeda diwakili oleh Jerome Frank dan Hutcheson. Mereka mengklaim bahwa hal yang menentukan respons hakim terhadap fakta dari suatu kasus khusus adalah fakta yang khusus tentang psikologi atau personalitas dari individu hakim yang bersangkutan. Frank berpendirian bahwa personalitas hakim merupakan faktor sangat penting dalam pengelolaan hukum. Teori konvensional yang menetapkan bahwa rule plus fact = decision dikoreksi oleh Frank. Menurut pandangan Frank, “stimuli yang berdampak pada hakim” (the stimuli affecting the judge) ditambah “personalitas hakim” (the personality of judge) menjadi “putusan” hakim.16 Pada titik itu, terlihat bahwa Frank dipengaruhi oleh psikoanalisis Freud yang mengatakan bahwa kunci personalitas terletak pada kedalaman yang terkubur dari ketidaksadaran.17

Kontribusi realisme hukum adalah hukum dikonsepkan sebagai gejala empiris yang teramati dalam pengalaman masyarakat. Oliver Wendell Holmes—yang kemudian dikenal sebagai tokoh realisme hukum, mengatakan bahwa sekalipun hukum bekerja pada logikanya sendiri, the life of the law has not been logic, it has been experience.18 Experience yang dimaksud adalah pengalaman yang hanya bisa dikaji dengan bersaranakan pendekatan ilmu sosial terhadap hukum, misalnya sosiologi hukum, antropologi hukum, dan psikologi

———————–

16 Jerome Frank, Are Judges Human?,  (Pennsylvania: University of Pennsylvania Law Review, 1931), hlm. 242 dikutip oleh Brian Leitter, American Legal Realism, op.cit. hlm. 54.

17 Dalam Brian Z Tamanaha, Understanding Legal Realism, Legal Studies Research Paper Series, ST John’s University School of Law, 2008, hlm.54.

18 Lihat, Oliver Wendell Holmes, The Common Law Lecture

hukum. Oleh karena itu, untuk memahami problematika hakim perlu menggunakan pendekatan interdisipliner.

Pendekatan interdisipliner tersebut salah satunya menggunakan optik behavioral jurisprudence untuk mempertajam perhatian pada fenomena perilaku hakim. Asumsi-asumsi dasar behavioral jurisprudence sebagaimana dijelaskan oleh Glendon Schubert adalah sebagai berikut,

… defines its data on the basis of observations of what kinds of factors influence adjudicatory decisions, what kinds of values are preferred in such decisions, and how the decisions affect the behavior of the people (mendefinisikan data dengan dasar pengamatan terhadap faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi putusan pengadilan, nilai-nilai apa yang digunakan dalam suatu putusan, dan bagaimana putusan tersebut berdampak pada perilaku orang).19

… focuses upon humans who act in adjudicatory roles, and is interested in understanding judges as people—or, better put, people as judges (… memusatkan perhatian pada manusia yang memainkan peran dalam memutus perkara dan tertarik pada pemahaman hakim sebagai manusia atau manusia itu adalah hakim).20

… is very much concerned with understanding the effect that cultural—and subcultural—differences have upon adjudicatory behavior (… sangat memperhatikan pemahaman tentang dampak dari perbedaan kultur dan subkultur terhadap perilaku hakim dalam memutus perkara).21

Menurut Glendon Schubert, hakim adalah manusia biasa, karena itu harus diasumsikan bahwa hakim dan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan adalah subsistem biologis manusia dalam kepribadian. Tiga fungsi psikologis

utama dari subsistem kepribadian adalah persepsi, kognisi, dan pilihan-keputusan. Glendon Schubert menggambarkan analisis behavioral jurisprudence dalam melihat perilaku hakim.22

Kolom lingkaran tersebut menggambarkan terjadinya interaksi dan komunikasi, artikulasi kepentingan, dan agregasi. Hal itu menjelaskan juga variabel personalitas berhubungan dengan ruang budaya dan sosial. Sementara itu, ruang budaya merupakan pola yang diterima secara luas dari keyakinan dan nilai-nilai sosial, seperti mitos, adat istiadat, dan hukum. Isi dari ruang budaya itu lebih merupakan nilai nilai ideasional dibanding aktivitas secara langsung yang dapat diamati.

———————–

19 Glendon Schubert, Behavioral Jurisprudence, Law & Society Review,  Vol. 2, No. 3, 1996, hlm. 410.20 Ibid. 21 Ibid. 22 Ibid

Tentang budaya hukum, Lawrence M. Friedman memaknainya sebagai nilai, gagasan, sikap, dan perilaku yang berkaitan dengan hukum.23 Komunitas pengadilan— misalnya—mengembangkan budaya hukumnya sendiri yang dibangun dari praktik-praktik hukum dan interaksi seharihari yang kadang berbeda dengan nilai-nilai yang lazim disepakati masyarakat di luar pengadilan.

Segmen sociopsychological (2)—yang tumpang tindih (overlap) antara sistem kepribadian dan sistem sosial— berkaitan dengan sosialisasi individu dan rekrutmen. Segmen itu juga berkaitan dengan atribut dan sikap.

Segmen psychocultural (3)—tempat sistem kepribadian dan budaya saling tumpang tindih—merupakan konsepsi individu atas peran dan ideologinya. Tiga subsistem—yakni personalitas, sosial, dan budaya—berbagi ruang titik bertemu bersama (yang juga, tentu daerah titik bertemu mutual antara tiga segmen dan sociopsychological, psyhocultural, serta sosiokultural). Karena kompleksnya permasalahan hakim dan pengadilan, kerangka teori tidak cukup menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan antropologi hukum, melainkan juga meminjam psikologi hukum.

Psikologi hukum mendekati hukum sebagai salah satu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia. Ilmu itu mempelajari atau mengkaji perilaku hukum yang mungkin merupakan perwujudan dari gejala-gejala kejiwaan tertentu dan juga landasan kejiwaan dari perilaku atau sikap tindak tersebut. Kajian psikologi hukum menekankan faktor psikologis yang mempengaruhi perilaku individu ataupun

———————–

23 Lawrence M. Friedman, The Legal System: A Social Science Perspective, (New York: Russel Sage Foundation, 1975), hlm. 15, 194.

kelompok dalam segala tindakannya di bidang hukum, misalnya perilaku atau sikap hakim ketika memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan. Kondisi psikologis hakim dapat memberikan pengaruh terhadap putusannya maupun tindakan aktor-aktor atau penegak hukum lain.

Berikutnya, segmen sosiokultural (4) saling berhubungan antara sistem sosial dan budaya mewakili pola peran kelembagaan dan fungsi keluaran (output) akomodasi serta regulasi dari perilaku orang lain. Ruang tengah, segmen 5, perilaku hakim juga dipengaruhi (sekaligus mempengaruhi) banyak aspek dan variabel.

Behavioral jurisprudence menunjukkan antarvariabel tersebut saling bergantung dan saling mempengaruhi. Karena itu, menurut saran behavioral jurisprudence, untuk memahami—dan mungkin akhirnya dapat memprediksi setiap tindakan individu atau kemungkinan untuk bertindak dalam peran tersebut—perlu mengamati dan memeriksa data yang menyediakan setiap variabel yang relevan.

Apabila dibuatkan konfigurasinya berdasarkan diskusi konseptual di atas, maka pemetaan problematika hakim di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut.24

———————–

24  Hasil diskusi KY di Bandung pada 24 sampai dengan 26 November 2011.

Variabel-variabel di atas memberi pemahaman awal terhadap penelitian tentang gambaran umum bahwa antara hakim dan berbagai persoalan politik, sosial, kultural, psikologis, yang melingkupi dirinya saling berkelindan. Perspektif behavioral jurisprudence menjadikan kita sadar bahwa dunia pengadilan beserta hakim di dalamnya, sangat kompleks, multidimensional, sehingga memotret pengadilan dan hakim harus secara holistik. ‘Sumber komisiyudisial.go.id)

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Pengaturan tentang Hakim dalam Ketentuan Internasional

Rasindo News – Sejumlah instrumen ketentuan internasional memberikan penegasan dan justifikasi pentingnya tegaknya peradilan independen dan imparsial. Ketentuan-ketentuan internasional mengenai hal itu dapat ditemukan dalam Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1976), Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985), Vienna Declaration and Programme of Action (1993), Universal Declaration on the Independence of Justice (1983), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence (1982), The Cairo Declaration on Human Rights in Islam (1990), Beijing Statement of Principle of Independence of the Judiciary in the Law Asia Region (1995), The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), dan lain-lain.

Pada prinsipnya, ketentuan-ketentuan internasional tersebut memiliki semangat mendukung terciptanya peradilan yang independen dan imparsial. Universal Declaration of Human Rights (1948) (Pasal 10), International Covenant on Civil and Political Rights (1976) (Pasal 14), dan Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985) adalah ketentuan-ketentuan internasional yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Sebagai instrumen internasional dalam bidang hak asasi manusia, UDHR dan ICCPR memang tidak secara khusus dan detail mengatur peradilan independen dan imparsial. Namun, dengan memasukkan ketentuan mengenai peradilan independen dan imparsial dalam UDHR dan ICCPR, hal itu menunjukkan PBB berpandangan peradilan independen dan imparsial berhubungan erat dengan aspek perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Instrumen dari PBB yang secara komprehensif mengatur tentang peradilan yang independen dan imparsial adalah Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985).

Dari beberapa ketentuan internasional tentang pentingnya peradilan merdeka dan tidak memihak di atas, ketentuan yang menarik disoroti adalah Universal Declaration on the Independence of Justice (1983), International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence (1982), dan The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002). Ketiga ketentuan internasional itu menyebut bahwa independensi dan imparsialitas peradilan tidak hanya dilekatkan pada peradilan secara institusional, tetapi juga diberikan kepada hakim secara individual. Universal Declaration on the Independence of Justice (1983) menyebut ketentuan bahwa “Hakim harus bebas secara individual”, International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence (1982) juga menyebut bahwa “Individual judges should enjoy personal independence and substantive independence”.40 Dalam The Bangalore Principles of Judicial Conduct (2002), khususnya bagian tentang independensi kehakiman, juga terdapat ketentuan serupa yang menyebut bahwa “A judge shall therefore uphold and exemplify judicial independence in both its individual and institutional aspects”.

Ketiga ketentuan internasional tersebut menunjukkan independensi kekuasaan kehakiman seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai independensi kekuasaan kehakiman secara institusional, tetapi juga mencakup independensi kekuasaan kehakiman secara personal. Meskipun tidak ada intervensi eksternal dari kekuasaan lembaga negara lain terhadap peradilan, independensi dan imparsialitas peradilan sulit dapat diwujudkan jika hakim secara personal tidak memiliki ruang leluasa untuk melaksanakan tugasnya secara merdeka dan tidak memihak.

Catatan-Catatan

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa politik merupakan variabel yang mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Itu terjadi dari sejak masa kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa setelah kemerdekaan Indonesia. Kekuasaan kehakiman menjadi tidak independen ketika berada dalam sistem politik otoriter karena lembaga eksekutif lebih dominan terhadap lembaga yudikatif dan lembaga negara lain. Sebaliknya, kekuasaan kehakiman dapat menjadi independen ketika berada dalam sistem politik demokratis karena antar-lembaga-negara berlaku prinsip checks and balances.

Momentum penegakan kembali independensi kehakiman di Indonesia mulai dapat diwujudkan saat berlangsungnya era reformasi setelah 1998. Selama masa kekuasaan otoritarian Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, kekuasaan kehakiman tidak independen dan otonom. Pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto secara eksplisit mengatur dan memberlakukan manajemen organisasi peradilan “dua atap” yang memberi justifikasi campur tangan pemerintah terhadap keuasaan kehakiman. Melalui manajemen organisasi peradilan “dua atap”, MA berwenang mengurusi aspek teknis yudisial lembaga pengadilan dan Departemen Kehakiman berwenang mengurusi aspek organisasi, adminsitratif, dan keuangan lembaga pengadilan. Pada Era Reformasi, mulai dilakukan pembaruan peradilan dengan melakukan pengalihan manajemen organisasi peradilan dari Departemen Kehakiman ke MA sepenuhnya yang kemudian disebut sebagai manajeman organisasi peradilan “satu atap”. Namun, pengalihan itu ternyata bukan panacea yang mampu menyelesaikan semua persoalan peradilan di Indonesia. Selain dituangkan dalam bentuk revisi berbagai peraturan perundang-undangan tentang pengadilan, pembaharuan peradilan juga dimantapkan melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945. Perubahan ketiga itu telah memberi jaminan konstitusional bagi kemerdekaan kehakiman. Namun, perubahan ketiga UUD NRI 1945 berkaitan dengan kekuasaan kehakiman lebih menekankan pada kemerdekaan kehakiman secara institusional daripada personal. Alhasil, yang muncul saat ini adalah kemerdekaan kehakiman personal berada di bawah kekuasaan kehakiman institusional karena para hakim nonpimpinan yang kurang memiliki posisi tawar kuat berada dalam subordinasi para hakim pimpinan yang sangat berkuasa menentukan nasib karier para hakim nonpimpinan. (Sumber komisiyudisial.go.id)

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Kekuasaan Kehakiman Pasca-Perubahan UUD 1945

Rasindo News – Menurut evaluasi IKAHI, ada tiga hal yang menyebabkan keterpurukan kondisi hukum dan kinerja badan peradilan Indonesia. Pertama, peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan badan peradilan tidak selaras dengan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945. Kedua, ketentuan dalam UU No. 14/1970 mengabaikan prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 24 UUD 1945. Ketiga, adanya pemecahan kekuasaan kehakiman menjadi dua, yaitu oleh MA untuk hal-hal teknis yuridis dan oleh pemerintah untuk hal-hal adminstrasi, organisasi, dan finansial.29

Salah satu semangat Era Reformasi adalah melakukan pembaharuan lembaga pengadilan. Untuk itu, salah satu upaya yang ditempuh, yaitu melakukan pengalihan kewenangan aspek administrasi, organisasi, dan       finansial dari Departemen Kehakiman kepada MA. Hal itu kemudian disebut sebagai berlakunya manajemen kehakiman “satu atap”.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 (UU No. 35/1999) yang mengubah UU No. 14/1970, manajemen pengadilan satu atap mulai berlaku. MA mengurusi semua hal terkait aspek organisasi, administrasi, dan keuangan serta hal teknis yudisial. Maka itu, pendulum kekuasaan kehakiman berubah secara radikal karena semua hal menyangkut organisasi, administrasi, dan keuangan menjadi beralih dari Departemen Kehakiman kepada MA.30 Pengalihan dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu lima tahun sejak 31 Agustus 1999, kecuali Peradilan Agama belum ditentukan waktunya. Perubahan itu diiringi dengan suatu harapan kondisi peradilan Indonesia menjadi lebih baik.

———————–

29 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Naskah Komprehensif Perubahan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan kepaniteraan. 2008) hal. 80

A Ahsin Thohari op cit hal 162

Ketentuan mengenai pengalihan manajemen pengadilan satu atap yang diatur dalam UU No. 35/1999 kemudian mengalami penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 4/2004) dan selanjutnya direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU No. 48/2009). Pada Bab IX Ketentuan Peralihan yang terdiri dari Pasal 42 sampai Pasal 46 UU No. 4/2004, ketentuan tentang pengalihan itu diatur lebih detil dengan batas waktu lebih jelas.         Pengalihan organisasi, administrasi, dan              finansial dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara harus selesai dilaksanakan paling lambat 31 Maret 2004.

Khusus untuk lingkungan peradilan agama dan lingkungan peradilan militer, harus sudah selesai paling lambat pada 30 Juni 2004. UU No. 4/2004 mengamanatkan pengalihan itu, yang kemudian ditetapkan pada 23 Maret 2004 dibuat sebagai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Dengan adanya pengalihan itu, semua pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, dan semua PNS di lingkungan peradilan militer beralih menjadi PNS MA.

Bersamaan dengan adanya manajemen peradilan satu atap tersebut, melalui UU No. 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 81 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (UU No. 43/1999), juga muncul pengaturan baru mengenai status hakim sebagai pegawai negeri yang menjadi pejabat negara. Pasal 11 UU No. 43/1999 menyebut bahwa “Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung serta Ketua, Wakil Ketua, dan hakim pada semua Badan Peradilan adalah pejabat negara”. Dengan demikian, terjadi dualisme status hakim dalam ketentuan itu. Pada satu sisi, hakim yang berstatus sebagai PNS berarti tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS, termasuk dalam hal penggajiannya. Pada sisi lain, hakim berstatus sebagai pejabat negara berarti menimbulkan konsekuensi hakim harus diperlakukan sesuai standar pejabat negara.

Dualisme itu berlanjut hingga sekarang, bahkan ditegaskan lagi dalam pengaturan UU No. 48/2009, khususnya Pasal 19. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam undang-undang”. Ketentuan itu cukup jelas menyebut status hakim sebagai pejabat negara, bukan sebagai pegawai negeri yang menjadi pejabat negara. Penegasan hakim dengan status sebagai pejabat negara dituangkan juga dalam Pasal 122 huruf e UU No. 5/2014.

Proses pengalihan manajemen peradilan satu atap telah selesai dilakukan. Saat ini, telah berlaku sepenuhnya manajemen peradilan satu atap oleh MA. Namun, manajemen peradilan satu atap ternyata bukan panacea. Masih muncul keraguan dan kekhawatiran bahwa manajemen peradilan satu atap mampu membenahi gurita persoalan peradilan Indonesia. Keraguan terutama terkait dengan kemampuan MA menciptakan kondisi peradilan lebih baik di bawah manajemen peradilan satu atap. Tanpa ada perubahan sistem rekrutmen, mutasi, promosi, dan pengawasan hakim, kewenangan manajeman peradilan satu atap dikhawatirkan hanya mengalihkan monopoli kekuasaan kehakiman dari Departemen Kehakiman kepada MA.

MA sendiri terbukti kurang mampu melaksanakan tugas dan wewenang dalam hal rekrutmen, mutasi, dan promosi hakim secara objektif, termasuk pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan. Ditengarai MA akan mengulangi kelemahan yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman. Di samping itu, pengawasan internal yang dilakukan oleh MA juga dinilai tidak berjalan efektif. Hal itu ditambah pula dengan buruknya manajemen perkara, sumber daya manusia, dan keuangan di MA.

Rendahnya kualitas dan integritas personal di jajaran MA semakin melengkapi keraguan terhadap kemampuan MA dalam menjalankan manajemen peradilan satu atap. Kondisi itu mematangkan munculnya gagasan dan kebutuhan pembentukan KY sebagai badan mandiri yang berwenang melakukan pengawasan eksternal terhadap para hakim dan rekrutmen Hakim Agung.31

Perubahan ketiga UUD NRI 1945 menciptakan perubahan struktur ketatanegaraan pada lembaga yudisial, ditetapkan pada 9 November 2001. Dalam perubahan ketiga itu, pengaturan tentang kekuasaan kehakiman tetap ditempatkan pada Bab IX berjudul Kekuasaan Kehakiman dan dicantumkan pada Pasal 24 dan Pasal 25. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat yang melakukan perubahan atas UUD 1945 berkomitmen tetap mempertahankan jumlah 37 pasal dalam UUD 1945, urutan kedua pasal itu tetap ditempatkan dalam Pasal 24 dan Pasal 25; tidak berbeda dengan urutan pasal sebelum perubahan UUD 1945. Perubahan mengenai kekuasaan kehakiman hanya pada Pasal 24, yang kini mendapat tambahan Pasal 24A, Pasal 24B, dan Pasal 24C, sedangkan isi Pasal 25 tetap sama dengan sebelum perubahan. UUD 1945 yang sebelum perubahan berjumlah dua pasal dan dua ayat, setelah perubahan menjadi 5 pasal dan 18 ayat.

Melalui perubahan ketiga UUD NRI 1945, kini terdapat perubahan penting kekuasaan kehakiman Indonesia. Pertama, jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman kini telah dicantumkan secara eksplisit dalam batang tubuh UUD NRI 1945; tidak lagi hanya ditempatkan dalam Penjelasan UUD NRI 1945. Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Kedua, di samping MA dan lain-lain badan kehakiman, kini telah ada lembaga baru bernama Mahkamah Konstitusi yang

———————–

31 A. Ahsin Thohari, ibid., hlm. 168—169.

melakukan kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Ketiga, perubahan ketiga UUD NRI 1945 juga membentuk sebuah lembaga baru yang bersifat mandiri yang bernama KY yang berwenang mengusul pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Pengaturan tentang KY itu terdapat dalam Pasal 24A ayat (3) dan Pasal 24B ayat (1) sampai ayat (4).32

Harus diakui, perubahan ketentuan-ketentuan tentang kekuasaan kehakiman pasca-perubahan UUD NRI 1945 merupakan pencapaian kemajuan           signifikan yang  patut diapresiasi. Perubahan itu memberi jaminan tegaknya independensi kehakiman yang merupakan faktor penting terwujudnya sistem dan praktik peradilan yang baik. Independensi peradilan merupakan syarat penting menegakkan prinsip rule of law dan menjunjung supremasi hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, “peradilan yang bebas merupakan syarat mutlak dalam suatu negara hukum.”33 Jika hakim kehilangan otonominya, artinya tidak ada kebebasan hakim.34

Namun, penting dicatat, ketentuan dalam UUD 1945 sebelum perubahan dan setelah perubahan—termasuk berbagai UU terkait dengan kekuasaan kehakiman—tetap menempatkan konstruksi kebebasan dan kemandirian kehakiman pada aspek kelembagaan ketimbang aspek personal hakim. Seolah-olah, makna kebebasan dan kemandirian hakim semata-mata menyangkut aspek

———————–

32 A. Ahsin Thohari, ibid., hlm. 2. 33 Sudikno Mertokusumo, op.cit., hlm. 282. 34 Sudikno Mertokusumo, ibid., hlm. 252.

kelembagaan/institusional. Itu pun tergambar dalam perdebatanperdebatan dan usulan-usulan yang muncul dalam proses pembahasan perubahan UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman oleh Panitia Ad Hoc III Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam perdebatan itu, tidak ada yang secara khusus menyinggung dan membahas independensi kekuasaan kehakiman berbasis pada individu hakim. Perdebatan dan usulan yang muncul cenderung berangkat dari semangat ingin memperkuat kedudukan MA dan badan peradilan di bawahnya yang lepas dari pengaruh dan campur tangan lembaga negara lain.35

MA sendiri berupaya memantapkan konstruksi makna tersebut melalui SEMA No. 10/2005 tertanggal 27 Juni 2005. Mencermati isi SEMA No. 10/2005, tampak bahwa pertimbangan dikeluarkannya SEMA itu karena munculnya sorotan, kritik, dan reaksi negatif dari masyarakat terhadap putusan, penetapan, dan tindakan Hakim/Majelis Hakim. Itu disebabkan oleh kurangnya kontrol ketua pengadilan/pimpinan atasan pengadilan terhadap hakim. Kelemahan kontrol itu akibat “kerancuan memahami prinsip kebebasan hakim, yaitu mengidentikkan kebebasan hakim dengan kebebasan lembaga peradilan”. Logika konsideran SEMA No. 10/2005 seolah menunjukkan bahwa persepsi dan reaksi negatif publik terhadap lembaga yudisial berakar pada adanya kebebasan personal hakim dalam melaksanakan tugasnya.

Atas dasar tersebut, MA kemudian menafsirkan Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 (hasil Perubahan Ketiga tahun 2001) sebagai “kemerdekaan, kebebasan, atau kemandirian adalah bersifat kelembagaan (lembaga peradilan)”. Artinya, penafsiran MA itu menekankan kebebasan dan kemandirian lembaga kehakiman, bukan personal hakim.

———————–

35 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, op.cit., khususnya Bab III dan Bab IV, hlm. 25-281

Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 memang tidak secara eksplisit menyebut rinci maksud kemerdekaan kehakiman sehingga membuka ruang penafsiran berbeda. Buku yang ditulis oleh Jimly Asshiddiqie berjudul Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara khusus mengomentari pasal per pasal original intent UUD NRI 1945 setelah dilakukan empat kali perubahan/amendemen, misalnya, tidak secara tegas menyebut kebebasan hakim sebagai kebebasan personal atau kebebasan institusional. Mengomentari Pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945, Jimly Asshiddiqie hanya menyoroti pentingnya independensi yudisial sebab tanpa adanya peradilan bebas, tidak ada negara hukum dan demokrasi. “Demokrasi hanya ada apabila diimbangi oleh rule of law, tetapi rule of law hanya ada apabila terdapat independence of judiciary.”36

Selanjutnya, karena ada ketidakjelasan mengenai pengertian kebebasan hakim sebagaimana disebut dalam Pasal 32 ayat (5) UU No. 14/1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh UU No. 5 Tahun 2004), SEMA No. 10/2005 menyatakan bahwa prinsip kebebasan hakim harus dilihat berada dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Oleh karena itu, melalui SEMA No. 10/2005, MA secara eksplisit menyatakan bahwa “Hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman.”

Selain itu, juga ditegaskan bahwa “Putusan hakim secara filosofis adalah               bersifat individual, namun secara administrative adalah bersifat kelembagaan, karena setelah putusan itu diucapkan maka putusan itu menjadi putusan pengadilan (lembaga), yang berarti telah terjadi deindividualisasi”. Atas dasar itu, MA membolehkan pimpinan pengadilan memberi arahan dan

———————–

36 Jimly Asshiddiqie, Komentar atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 95.

bimbingan bagi para hakim yang bersifat nasihat atau petunjuk, baik secara umum maupun dalam perkara-perkara tertentu tanpa mengurangi kebebasan hakim. Dalam operasionalnya, SEMA No. 10/2005 mempedomani SEMA No. 5 Tahun 1966 yang substansinya dinilai masih relevan dan aktual.

Melalui SEMA No. 10/2005, MA tampak ingin menanamkan pemahaman di kalangan para hakim di lingkungan MA bahwa yang dimaksud dengan kebebasan hakim adalah kebebasan kekuasaan lembaga peradilan—bukan kebebasan individual hakim—dan hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan. Jika dicermati isi SEMA No. 10/2005 dan SEMA No. 5 Tahun 1966, memang tidak secara terang menyatakan bahwa Hakim/Majelis Hakim harus mematuhi tanpa syarat nasihat pimpinan pengadilan terkait dengan perkara tertentu yang sedang ditangani. Bahkan, dengan dipedomaninya SEMA No. 5 Tahun 1966, sebetulnya kebebasan individual hakim sama sekali tidak terhapus. Namun, dalam praktiknya, SEMA No. 10/2005 berpotensi mempengaruhi kebebasan individual hakim dalam konteks relasi administratif dan psikologis hakim dan pimpinan pengadilan, terlebih jika dikaitkan dengan adanya otoritas pimpinan pengadilan dalam memberikan penilaian “DP3”37—yang berpengaruh terhadap prestasi dan promosi hakim bagi hakim yang berada dalam pimpinannya. Oleh karena itu, SEMA No. 10/2005 boleh jadi dimaknai sebagai “intimidasi” internal pimpinan lembaga yudisial terhadap kebebasan hakim.

Pasca berlakunya manajemen peradilan satu atap dan perubahan ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman, memang betul, kini, independensi lembaga kehakiman relatif bebas dari intervensi lembaga negara lain, khususnya lembaga eksekutif. Namun, penting dicatat bahwa sejak berlakunya manajemen peradilan satu atap, sebetulnya keterlibatan lembaga eksekutif

———————–

37  Sejak tahun 2011 sistem penilaian berdasarkan DP3 diganti dengan SKP (sasaran kerja pegawai)

tidak sepenuhnya hilang. Lembaga eksekutif masih memiliki wewenang mengatur hak-hak hakim sebagai pejabat negara pelaksana kekuasaan kehakiman melalui instrumen peraturan presiden. Itu dapat menjadi pintu masuk bagi kekuasaan eksekutif untuk menggunakan wewenangnya mempengaruhi kekuasaan kehakiman.

Lembaga eksekutif dapat mengeluarkan peraturan presiden karena memiliki justifikasi berdasarkan beberapa undang-undang terkait dengan kekuasaan kehakiman mengatur bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai gaji pokok, tunjangan, dan hak-hak lainnya beserta jaminan keamanan bagi ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan diatur dengan peraturan perundang-undangan”.38

Menurut seorang hakim PTUN Semarang yang mengajukan pengujian undang-undang itu kepada MK, frasa “diatur dengan peraturan perundang-undangan” memuat norma hukum yang tidak jelas, bias, menimbulkan multitafsir karena menimbulkan ketidakjelasan peraturan perundang-undangan apa yang mengaturnya. Dalam praktiknya, lembaga eksekutif menggunakan dasar hukum peraturan presiden yang sebetulnya tidak tepat karena bermakna bahwa presiden menggunakan wewenang eksekutifnya untuk terlibat mempengaruhi kekuasaan kehakiman. Seharusnya, pengaturan itu melalui peraturan pemerintah, bukan melalui peraturan presiden. Hal itu mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya hak-hak konstitusional hakim sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman. Frasa itu dinilai inkonstitusional karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Melalui Putusan No. 37/PUU-X/2012 yang diucapkan oleh Majelis Hakim Konstitusi pada 31 Juli 2012, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa frasa “diatur dengan peraturan perundang

———————–

38  Pasal 25 ayat (6) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pasal 24 ayat (6) tentang UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan Pasal 25 ayat (6) UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan 2 atas undang-undang No 2 tahun 1986 tentang peradilan umum.

undangan” adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Putusan MK itu dapat dikatakan memurnikan dan memantapkan penerapan manajemen peradilan satu atap.

Di samping itu, perlu pula dicatat bahwa perubahan peradilan menjadi satu atap ternyata tidak serta-merta memberi kebebasan kepada personal hakim agar sepenuhnya merdeka melaksanakan tugas yudisial sebagai hakim. Potensi ancaman terhadap independensi personal hakim kini beralih berada pada lembaga yudisial. MA berperan sebagai pengawas dan pembina tertinggi bagi hampir seluruh lingkungan pengadilan dan para hakim pimpinan (Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan) yang juga berwenang melakukan pengawasan terhadap hakim di wilayah hukumnya. Kini, MA menjelma sosok yang mampu menggerus kebebasan para hakim nonpimpinan yang nasib karier mereka sangat ditentukan oleh para hakim pimpinan.

Di samping itu, kultur birokratisasi di lingkungan MA pasca manajemen peradilan satu atap memposisikan pejabat birokrat teras MA berperan sentral atas nasib para hakim nonpimpinan. Kedudukan dan peran Sekretaris MA sangat menentukan nasib karier para hakim nonpimpinan. Itu berpotensi mencederai atau mempengaruhi independensi personal hakim dalam melaksanakan tugas kehakiman.

Sejauh ini, makna independensi kekuasaan kehakiman cenderung lebih ditekankan pada aspek independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan cenderung mengabaikan aspek independensi kehakiman dari pengaruh internal kekuasaan kehakiman. MA—sebagai strata tertinggi dalam struktur kehakiman di Indonesia—tampak ingin memelihara makna independensi kekuasaan kehakiman sebagai independensi institusional kekuasaan kehakiman; bukan sebagai independensi personal para hakim.

Sejak berlangsungnya arus perubahan di Indonesia pada Era Reformasi—yang memungkinkan terjadinya pembaruan kekuasaan kehakiman, tidak ada keinginan atau upaya serius dari MA untuk mendorong muncul pemaknaan baru independensi kekuasaan kehakiman yang bertumpu pada independensi kekuasaan personal hakim. MA hanya menyambut dengan tangan terbuka pembaruan dunia peradilan yang hanya fokus pada independensi kekuasaan kehakiman dari pengaruh kekuasaan eksternal dan memperkuat independensi kekuasaan kehakiman yang bersifat kelembagaan.

Kecenderungan cara pandang MA tersebut setidaknya tercermin dari cetak biru (blue print) yang telah dirumuskan dan diterbitkan oleh MA. Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003 maupun Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035 tidak memberi perhatian khusus terhadap independensi kekuasaan kehakiman berbasis personal hakim.39 Kedua Cetak Biru itu hanya menyoroti pembaruan aspek teknis yudisial dan aspek teknis organisasi, administrasi, dan keuangan lembaga peradilan. Visi dan misi yang dirumuskan dalam kedua Cetak Biru itu juga tidak menggambarkan keinginan memperkuat independensi personal hakim. Dalam Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung RI 2003, disebutkan visi MA sebagai berikut:

“Mewujudkan supremasi hukum melalui Kekuasaan Kehakiman               yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional, dan memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau, dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi MA, yaitu:

  1. mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undangundang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat;
  2. mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain;
  3. memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat;
  4. memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan;
  5. mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, dan dihormati; serta
  6. melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak, dan transparan.

Sementara itu, dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010— 2035, disebutkan visi Badan Peradilan yang telah dirumuskan oleh Pimpinan MA pada 10 September 2009 adalah: “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung”.

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan beberapa misi Badan Peradilan 2010—2035. yaitu:

  1. menjaga kemandirian badan peradilan;
  2. memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
  3. meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan; dan
  4. meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Tampak jelas dari visi dan misi kedua Cetak Biru di atas bahwa MA tidak memberi perhatian terhadap makna independensi kekuasaan kehakiman yang berbasis pada independensi personal hakim. Namun, Cetak Biru itu lebih memberi makna pada independensi kekuasaan kehakiman yang bertumpu pada institusional. Itulah yang relatif luput dari serangkaian pembaruan peradilan yang berlangsung di Indonesia sejak era reformasi. (Sumber komisiyudisial.go.id)

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Kekuasaan Kehakiman Pra-Perubahan UUD 1945

Rasindo News – Dalam UUD 1945, pengaturan kekuasaan kehakiman ditempatkan pada Bab IX berjudul Kekuasaan Kehakiman dan terdiri dari dua pasal, yaitu Pasal 24 yang memiliki dua ayat dan Pasal 25. Pasal 24 Ayat (1) mengatur bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang”. Selanjutnya, Pasal 24 Ayat (2) mengatur bahwa “Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang.” Sementara itu, pengaturan mengenai rekrutmen dan pemberhentian hakim diatur dalam Pasal 25 yang menyebutkan bahwa “Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.”

Jaminan kemerdekaan kehakiman terdapat pada Penjelasan UUD 1945 atas Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi, “Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.”9

Dengan demikian, sebenarnya, UUD 1945 telah menyebutkan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Konstruksi jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu dilekatkan pada jaminan kemerdekaan individu hakim yang kedudukannya harus diadakan

————————

8 Sebastian Pompe, ibid., hlm. 667. 9

Redaksi Sinar Grafika, Tiga Undang-Undang Dasar (Jakarta: Sinar Grafika, 1990), hlm. 29

jaminan dalam UU. Pada masa berlakunya UUD 1945, Penjelasan UUD 1945 merupakan satu-kesatuan dengan Batang Tubuh UUD 1945.

Sehubungan dengan itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur kekuasaan kehakiman harus menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Namun, sebagaimana dibahas pada alineaalinea berikutnya, peraturan perundang-undangan tentang kekuasaan kehakiman pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto justru menafikan jaminan kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Pada masa itu, belum ada lembaga negara berwenang melakukan judicial review atau constitutional review UU yang bertentangan dengan UUD 1945. Akibatnya, penafikan kemerdekaan kekuasaan kehakiman oleh UU tidak disebut inkonstitusional dan dapat dibatalkan.

Selama masa berlakunya Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 praperubahan, baik pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, yang terjadi adalah besarnya dominasi kekuasaan eksekutif terhadap kekuasaan yudikatif. Kekuasaan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto yang otoriter mempengaruhi dan mencederai independensi kekuasaan kehakiman. Pengaruh sistem politik otoriter kedua presiden itu mendominasi ke berbagai aspek kekuasaan kehakiman, mulai dari proses peradilan hingga pengaturan finansial, organisasi, dan adminstrasi kekuasaan kehakiman.10

Tergerusnya independensi kekuasaan kehakiman dimulai ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menjadi dasar atas pembubaran Dewan Konstituante dan berlakunya kembali UUD 1945. Pasca dekrit itu, kekuasaan mengalami personalisasi hampir sepenuhnya berada dalam genggaman Presiden Soekarno yang disebut periode Demokrasi Terpimpin.

————————

10 A. Muhammad Asrun, Krisis Peradilan Mahkamah Agung di Bawah Soeharto (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 1.

Presiden Soekarno mulai terang-terangan mengintervensi kekuasaan kehakiman. Presiden memerintahkan para hakim mengganti pakaian dinas resmi toga hitam mereka yang dinilai kurang revolusioner dengan seragam model militer, seperti yang digunakan oleh jaksa beserta atribut kepangkatan yang dinilai lebih tampak revolusioner.11 Intervensi Presiden Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman juga dilakukan dengan cara menyertakan Ketua MA Wirjono Prodjodikoro dalam anggota Kabinet dengan status Menteri pada 1960.12 Kebebasan peradilan menjadi hilang sejak pengangkatan itu.13

Intervensi Presiden Soekarno terhadap kekuasaan kehakiman diperkuat melalui Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No.    19/1964). Intervensi itu dijustifikasi melalui retorika politik revolusioner atas nama kepentingan nasional dan kepentingan revolusi yang tengah terancam. Alhasil, Presiden Soekarno memposisikan kekuasaan kehakiman di bawah kendali kekuasaan eksekutif.14 Menurut Daniel Lev, upaya Presiden Soekarno melakukan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman merupakan ekspresi kegusarannya terhadap beberapa hakim yang menolak didikte dan adanya dukungan tidak sepenuh hati dari kalangan ahli hukum dan advokat.15 Melalui ketentuan Pasal 19 UU No. 19/1964, Demokrasi Terpimpin membungkam para hakim. Presiden memiliki justifikasi mengintervensi setiap proses peradilan demi    kelangsungan revolusi dan kepentingan nasional.16

Penguatan intervensi Presiden Soekarno terhadap independensi kekuasaan kehakiman dilakukan dengan pengesahan

————————

11 A. Muhammad Asrun, ibid., hlm. 4; Sebastian Pompe, op.cit., hlm. 94.

12 Sebastian Pompe, op.cit., hlm. 86 & 93.

13 Sudikno Mertokusumo, op.cit., hlm217.

14 A. Muhammad Asrun, op.cit., hlm. 2.

15 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 391—392

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Agama Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung (UU No. 13 Tahun 1965). Intervensi itu secara eksplisit mengubur asas pemisahan kekuasaan dan mengakhiri independensi peradilan demi berpihak pada Pancasila dan Manipol/Usdek (Manifesto Politik/Undang-Undang ’45, sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Indonesia) yang merupakan ajaran dari Pemimpin Besar Revolusi Indonesia Presiden Soekarno. Dengan demikian, para hakim dijadikan sebagai “alat revolusi” semata.17 Akibatnya, fungsi peradilan tidak lagi menjadi peradilan yang bebas dari pengaruh pihak mana pun, melainkan menjelma menjadi peradilan terpimpin sesuai dengan garis politik dan ideologi pemerintah.18

Suksesi kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto sempat memberi harapan terwujud kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri. Pada masa awal tampilnya kekuasaan Orde Baru, Presiden Soeharto menjanjikan mengembalikan supremasi hukum dan independensi kekuasaan kehakiman.19 Sejalan dengan itu Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) juga gencar memperjuangkan independensi kekuasan kehakiman. IKAHI menolak keterlibatan Departemen Kehakiman dalam pengaturan urusan keuangan dan pengawasan peradilan.20

Namun, setelah tahun 1967 dan memasuki dekade 1970-an, janji itu diingkari oleh penguasa Orde Baru. Pemerintah mulai campur tangan terhadap hakim. Melalui dinas rahasia Operasi Khusus (Opsus), pemerintah mengkooptasi IKAHI agar mau menerima Rancangan Undang-Undang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang memberi ruang keterlibatan pemerintah (Departemen Kehakiman) dalam kekuasaan kehakiman.21 Presiden

————————

17 Sebastian Pompe, op.cit., hlm. 86—87.

18 Sudikno Mertokusumo, op.cit., hlm. 216.

19 Sebastian Pompe, op.cit., hlm. 120—121.

20 Daniel Lev, op.cit., hlm. 397. 21

Soeharto tetap melanjutkan intervensi terhadap kekuasaan kehakiman sebagaimana telah dilakukan oleh Presiden Soekarno.

Pada awal kekuasaannya, tepatnya pada 1969, Presiden Soeharto mencabut UU No. 19/1964 warisan Presiden Soekarno dan menggantinya dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman (UU No. 14/1970). Meskipun demikian, kekuasaan kehakiman masih belum lepas sepenuhnya dari belenggu kekuasaan eksekutif. Undang-undang baru itu memang telah memenuhi tuntutan para ahli hukum, hakim, dan advokat agar pemerintahan Orde Baru mencabut Pasal 19 UU No. 19/1964 yang menindas kemandirian kekuasaan kehakiman. Namun, soal kondisi-kondisi yang diperlukan untuk tegaknya kemandirian kekuasaan kehakiman, ternyata ditafsirkan berbedabeda. Itu menjadi pangkal perdebatan krusial mengenai kemandirian kekuasaan kehakiman antara pemerintah dan kalangan hakim serta advokat. Pemerintah bersikeras ingin Kementerian Kehakiman terlibat dalam urusan kekuasaan kehakiman, sedangkan kalangan hakim yang tergabung dalam IKAHI menghendaki kekuasaan kehakiman lepas dari pengaruh Kementerian Kehakiman.22

Pemberlakuan UU No. 14/1970 menunjukkan penafsiran kemandirian kekuasaan kehakiman oleh UU itu adalah penafsiran versi pemerintah, yaitu memberi ruang keterlibatan pemerintah dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Akibatnya, independensi kehakiman tidak dapat dilaksanakan secara utuh karena pemerintah melalui Departemen Kehakiman berwenang mengatur administrasi, organisasi, dan keuangan lembaga peradilan.23 Itulah yang kemudian disebut sebagai periode manajemen peradilan “dua atap”, yaitu MA dan Departemen Kehakiman.

Ketentuan Pasal 11 UU No. 14/1970 mengakibatkan muncul “dualisme” pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pada satu sisi,

————————

Daniel Lev, op.cit., hlm. 396—397. 23

A. Muhammad Asrun, op.cit., hlm. 4.

aspek teknis peradilan menjadi kewenangan MA. Pada sisi lain, aspek organisasi,             administratif, dan finansial peradilan merupakan kewenangan Departemen Kehakiman. Ketentuan Pasal 11 UU No. 14/1970 memberi legitimasi intervensi lembaga eksekutif terhadap urusan internal peradilan.

Dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman antara MA dan Departemen Kehakiman tidak hanya menghilangkan independensi peradilan, tetapi juga muncul loyalitas terbelah di kalangan hakim. Namun, hakim cenderung lebih loyal kepada Departemen Kehakiman dibanding MA. Hal itu disebabkan Departemen Kehakiman lebih menentukan nasib para hakim, khususnya dalam urusan mutasi dan promosi karier hakim.

Selanjutnya, kebijakan itu cenderung membuat para hakim umumnya tidak berdaya menolak atau melawan pengaruh kekuasaan lembaga eksekutif terhadap pelaksanaan fungsi peradilan terkait dengan substansi perkara yang sedang dalam proses persidangan atau perkara yang hendak diputus oleh hakim. Itulah alasan munculnya putusan-putusan hakim yang berpihak pada kekuasaan lembaga eksekutif, terutama putusan-putusan dalam perkara pidana politik, tata usaha negara, dan perdata yang bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.

Dengan adanya manajemen kekuasaan kehakiman dua atap, pemerintah melalui Departemen Kehakiman leluasa mengintervensi urusan internal kekuasaan kehakiman, mulai dari rekrutmen, penempatan, mutasi, promosi, dan remunerasi hakim. Intervensi itu menjadi instrumen kontrol efektif terhadap para hakim dan menjadi momok menakutkan bagi sebagian besar hakim.

Di bawah manajemen kekuasaan kehakiman dua atap, rekrutmen hakim cenderung tertutup dan tidak bebas dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).24 Penempatan, mutasi,

————————

24 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah

dan promosi hakim juga cenderung sama.25 Bahkan, unsur politis tak jarang menyertai mutasi dan promosi hakim. Dari 1970 hingga 1998, mutasi hakim oleh Departemen Kehakiman menjadi instrumen politik lembaga eksekutif. Para hakim yang jujur, berani, dan tidak memihak dimutasikan ke wilayah kerja yang sebetulnya lebih merupakan demosi daripada promosi jenjang karier. Lebih daripada itu, hakim-hakim bersangkutan ada yang mendapat “sanksi” pembatasan memeriksa kasus. Mereka hanya diberi kasus kecil yang biasanya untuk ditangani oleh hakim pemula. Hakimhakim seperti itu dijauhkan dari kasus-kasus yang bersinggungan dengan kepentingan penguasa.26

Sementara dalam hal remunerasi hakim, pengaturan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah. Remunerasi hakim belum sebanding dengan beban tanggung jawab hakim, sehingga mereka rentan terdorong mencari tambahan penghasilan baik secara legal ataupun ilegal.

Pemerintahan Soeharto terus memantapkan kontrolnya terhadap lembaga yudikatif melalui pemberlakuan UndangUndang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU No. 14/1985) dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU No. 2/1986). Pasal 5 UU No. 2/1986 secara eksplisit memberi kewenangan pada Menteri Kehakiman melakukan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan dan kewenangan pembinaan teknis pengadilan pada MA. Bahkan, Pasal 13 UU No. 2/1986 memberi kewenangan pada Menteri Kehakiman melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap hakim sebagai pegawai negeri.

Hal itu semakin mempertegas dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan sekaligus dominasi lembaga eksekutif

————————

25 Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia dan Fakultas Hukum Universitas Gadjah

Mada, ibid hal 35-36

M Muhammad asrun op cit hal 5-6

terhadap lembaga yudikatif. Dualisme pelaksanaan kekuasaan kehakiman juga tampak pada rumusan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5/1986), Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU No. 7/1989), dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (UU No. 31/1997).

UU No. 2/1986 memberi status hakim pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sehingga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (UU No. 8/1974). Dampaknya, hakim yang berstatus PNS wajib bergabung dalam anggota Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan memiliki monoloyalitas terhadap pemerintah. Dalam praktiknya, monoloyalitas itu diartikan sebagai monoloyalitas terhadap Golongan Karya (Golkar) yang merupakan organisasi sosial politik pendukung pemerintah.27

Di bawah manajemen kehakiman dua atap, berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (4) UU No. 14/1970 dan Pasal 32 UU No. 14/1985, MA memegang kewenangan di bidang teknis yudisial. MA berwenang melakukan pengawasan atas peradilan dan tingkah laku hakim pada semua lingkungan dan tingkatan peradilan. Dalam melakukan pengawasan itu, MA dapat meminta keterangan hal-hal teknis peradilan, memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dinilai perlu.

Selanjutnya, Pasal 53 UU No. 2/1986 juga mengatur kewenangan pengawasan oleh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi. Ketua Pengadilan melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekretaris, dan juru sita di daerah hukumnya. Ketua Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Namun, UU No. 14/1985 dan UU No. 2/1986 juga mengatur bahwa pengawasan oleh MA, Ketua Pengadilan

————————

27 A. Muhammad Asrun, ibid., hlm. 14—15.

Tinggi, dan Ketua Pengadilan tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.

Ketentuan tersebut menunjukan pengawasan terhadap hakim dilakukan oleh sesama hakim. Meskipun ada ketentuan yang mengatur pengawasan hakim tidak boleh mengurangi kebebasan hakim, dalam praktiknya, sistem pengawasan internal terhadap hakim seperti itu mudah menjadi alat kontrol oleh hakim pimpinan terhadap hakim nonpimpinan. Desain sistem pengawasan internal demikian memungkinkan tercederainya kebebasan hakim. Jika itu dikaitkan dengan kuatnya cengkeraman kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudisial, sistem pengawasan internal itu menjadi instrumen perpanjangan tangan kontrol oleh eksekutif melalui hakim pimpinan terhadap kebebasan para hakim nonpimpinan.

Selain itu, sistem pengawasan internal terhadap hakim agung, hakim, dan aparat pengadilan yang dilakukan oleh MA terbukti kurang efektif. Hal itu disebabkan sangat minim transparansi dan akuntabilitas, ada semangat korps, dijalankan setengah hati, kurang melibatkan partisipasi masyarakat, dan bersifat terlalu birokratis.28

Potret kekuasaan kehakiman tersebut berakibat munculnya krisis kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk menegakkan keadilan. Itulah sebabnya muncul aspirasi dan desakan melakukan pembaharuan dunia peradilan Indonesia dari sebagian kalangan ahli hukum, praktisi hukum, dan kaum intelektual. Namun, mereka tidak memiliki daya mempengaruhi atau menekan kekuasaan otoriter Presiden Soekarno maupun Presiden Soeharto. Kemudian, semakin disadari dan diyakini bahwa prospek pembaharuan peradilan harus terlebih dahulu diawali oleh perubahan dari sistem politik otoriter menjadi sistem politik demokratis. Perubahan sistem politik itu mensyaratkan suksesi aktor rezim otoriter ke aktor rezim demokratis.

————————

28 A. Ahsin Thohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan (Jakarta: ELSAM, 2004), hlm. 198-199

Editor: Dedy Tisna Amijaya,ST

Buat situs web Anda dengan WordPress.com
Mulai